Arsip Tag: bersama jaga keluarga kita

Bantuan Berjarak di NTT, DPPPA Gandeng JNE Kirim Gratis ke 10 Kabupaten

398 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sekitar 650 penerima manfaat program Bersama Jaga Keluarga Kita (Berjarak) dari Kementerian PPPA bakal segera memperolehnya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi NTT, dalam hal ini kelompok spesifik masyarakat yaitu kaum perempuan, lansia, penyandang disabilitas dan anak-anak maupun keluarga yang terkena dampak pandemi Covid-19 yang masuk dalam kategori miskin dan sangat miskin.

Distribusi bantuan Berjarak tersebut, dibantu oleh ekspedisi JNE secara gratis atau tanpa biaya ke 10 kabupaten di Provinsi NTT di antaranya Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Sikka, Ende, Manggarai Barat, Sumba Timur dan Sumba Barat. Kesepuluh kabupaten tersebut dipilih berdasarkan data presentasi sebaran dampak Covid-19 terhadap perempuan dan anak.

Penyerahan bantuan Berjarak yang bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2020 dari Dinas PPPA yang diwakili oleh Plt. Kadis PPPA Provinsi NTT Kepala Cabang JNE Kupang, Emy Khilafat pada Jumat, 16 Oktober 2020 di Dinas PPPA NTT; untuk selanjutnya dikirim kepada para penerima manfaat melalui jalan darat di daratan Timor dan kapal laut ke Pulau Flores dan Sumba.

Pose bersama Dinas PPPA NTT dan JNE Kupang

Plt. Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi NTT, Dra. Thelma Debora Sonya Bana menyampaikan bahwa penyebaran dampak Covid-19 yang menjadi acuan pemberian bantuan dan tak ada biaya (gratis) dalam proses pengiriman bantuan kebutuhan khusus dari Dinas PPPA Provinsi NTT kepada 10 kabupaten.

Meski tersedia Dana Dekonsentrasi dari Kementerian PPPA RI Tahun 2020 melalui Dinas PPPA Provinsi NTT, ungkap Thelma, namun tidak cukup untuk membiaya pengiriman bantuan Berjarak. Untuk diketahui, total berat bantuan mencapai lebih kurang 2 ton dengan taksasi biaya pengiriman mencapai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

“Jika dilihat dari Dana Dekon sangat tidak cukup, tetapi Puji Tuhan ada kerja sama yang baik antara JNE dan kami. Semoga kerja sama ini terus berlanjut pada hari mendatang,” ucap Thelma sembari mengungkapkan terima kasih tulus kepada JNE.

Sementara itu, Kacab JNE Kupang, Emy Khilafat yang hadir bersama para personil JNE Kupang menyampaikan, sebagai perusahaan dalam jalur bisnis ekspedisi dapat berkontribusi membantu masyarakat di Provinsi NTT.

Kepala Cabang (Kacab) JNE Kupang, Emy Khilafat saat memberikan sambutan

“Memang ada waktu kita mengejar profit, namun ada waktu kami dapat membantu dalam kondisi Pandemi Covid-19. Kami sangat bersyukur memperoleh kesempatan bekerja sama dengan Dinas PPPA untuk membantu masyarakat NTT,” ungkapnya.

Pihak JNE, tandas Emy, akan mendistribusikan semua bantuan dengan baik menuju ke Dinas PPPA masing-masing kabupaten, untuk selanjutnya dibagikan kepada para penerima manfaat.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Peran Ibu Sebagai “Manajer Keluarga” dalam Pencegahan Covid-19

252 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Perempuan khususnya seorang ibu, memiliki peran penting untuk terlibat menjaga agar keluarga tidak terpapar Covid-19. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan peran aktif perempuan terutama ibu dalam konteks keluarga dan rumah tangga, merupakan kunci pertahanan kesehatan keluarga dari paparan Covid-19.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/09/25/keluarga-makin-terdampak-covid-19-ini-arahan-presiden-kepada-menteri-pppa/

“Kalau kita bicara rumah tangga, perempuan ini adalah manajer rumah tangga. Kita melihat peran ibu dalam rumah tangga ini lebih banyak bisa memastikan agar keluarga dan lingkungannya aman dari Covid-19. Ibu rumah tangga di Indonesia tentu menjadi sumber informasi dan kunci kesehatan bagi keluarganya. Mengedukasi lingkungan keluarga terdekat bagaimana bisa menghindari dari paparan Covid 19 ini,” ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga.

Menteri Bintang menambahkan sebagai manajer rumah tangga, seorang ibu diharapkan mampu mengedukasi orang-orang di lingkungan terdekatnya, terutama keluarga untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan, di samping tetap mengedepankan kebutuhan utama keluarga di masa pandemi.

“Kita harapkan ibu sebagai seorang manajer rumah tangga memastikan anggota keluarga di rumah, seperti anak-anak dan lansia tetap tinggal di rumah di masa pandemi ini kalau tidak ada urusan yang memang harus atau penting untuk keluar rumah. Memastikan kebutuhan dasar perempuan dan anak terpenuhi, dan yang lebih penting lagi memastikan semua rumah dan keluarga menyediakan alat perlindungan diri yang standar seperti kebutuhan masker, sabun, dan hand sanitizer untuk bisa melakukan protokol kesehatan melalui 3M (Menggunakan masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak), serta memastikan keluarga mengikuti protokol kesehatan, baik di rumah maupun di luar rumah,” jelas Menteri Bintang.

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga di Istana Negara pada Kamis, 25 September 2020, saat ini Kementerian PPPA tengah menyusun Protokol Kesehatan Keluarga bersama Satgas Penanganan Covid-19. Pada proses penyusunan Protokol Kesehatan Keluarga ini, Kemen PPPA juga akan memperluas jejaring dengan melibatkan pakar di bidang kesehatan masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat di tingkat akar rumput demi menyinergikan dan merancang upaya pencegahan penyebaran Covid-19, terutama di kluster keluarga.

“Berkaitan dengan protokol perempuan dan anak, di awal April 2020 Kemen PPPA sudah menginisiasi program BERJARAK (Bersama Jaga Keluarga Kita). Tapi yang spesifik untuk perempuan inilah yang kita harus buat. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Satgas Penanganan Covid-19. Dalam waktu dekat ini mudah-mudahan sudah bisa kita selesaikan protokol kesehatan keluarga ini dan kita akan sosialisasikan kepada masyarakat luas nantinya melalui jejaring perempuan dan jejaring Forum Anak,” ungkap Menteri Bintang.

Menteri Bintang menjelaskan di dalam protokol kesehatan keluarga nanti akan mencakup mengenai protokol kesehatan keluarga secara umum, protokol kesehatan keluarga di dalam dan di luar rumah, protokol kesehatan berkaitan dengan lingkungan sekitarnya, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan keluarga ketika ada anggota keluarga yang terpapar Covid-19.

Menteri Bintang juga menekankan realisasi dan evaluasi protokol kesehatan keluarga nantinya menjadi tanggung jawab semua pihak. “Ketika kita bicara paparan Covid-19 ini sebenarnya kita kan harus melindungi diri sendiri, kita harus menjaga sesama. Kalau kita bicara pengawasan yang kita harus lakukan juga secara bersama-sama. Ya, ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama, yang harus kita mulai dari keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat. Kalau ini kita lakukan, bergerak bersama, bekerja sama, bersinergi ini akan bisa kita dapatkan hasil yang maksimal,” tutur Menteri Bintang.

Lebih lanjut Menteri Bintang juga menegaskan jika ada masyarakat yang diketahui telah melakukan kontak erat dengan anggota keluarga yang positif Covid-19, maka dapat segera melaporkan hal tersebut kepada petugas puskesmas/dinas kesehatan/Satgas Covid-19 setempat, untuk kemudian dilakukan pendataan dan tracing. Selanjutnya orang tersebut dapat diberikan layanan tes usap atau swab test secara gratis asalkan telah memenuhi prosedur/persyaratan yang telah ditetapkan Satgas Covid-19 di tiap-tiap daerah.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak April 2020 telah meluncurkan gerakan BERJARAK. Menteri Bintang menerangkan, di dalam gerakan BERJARAK terdapat 10 langkah aktif yang mencakup upaya pencegahan dan penanganan agar perempuan dan anak terhindar dari paparan Covid-19. Materi Komunikasi Edukasi dan Informasi terkait gerakan BERJARAK tersebut dapat diakses masyarakat melalui portal  http://berjarak.kemenpppa.go.id (*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Kasus KDRT Menurun, Kemen PPPA Konsisten Dorong Layanan Saat Pandemi

207 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Berada di rumah selama masa pandemik Covid-19 ternyata tidak menghilangkan risiko kekerasan bisa terjadi dalam rumah tangga. Meski laju pertumbuhan kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menunjukkan penurunan, namun kasus kekerasan masih terjadi dalam lingkup domestik.

“Kelompok perempuan dan anak paling rentan mengalami kekerasan. Kondisi ini dapat bertambah parah bila dibarengi kondisi ekonomi keluarga yang tidak baik, seperti kehilangan pekerjaan dan PHK,” ujar Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan (PHP) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Vennetia R. Danes.

Data Simfoni PPA Kemen PPPA menunjuk bahwa ada penurunan laju pertumbuhan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam masa tanggap darurat Covid-19, dari sebelumnya terlapor 10 kasus/hari menjadi 3 kasus/hari. Dari data tersebut pada periode 1 Januari—28 Februari 2020 tercatat ada 577 kasus KDRT, sedangkan pada 29 Februari—27 Mei 2020 tercatat ada 278 kasus KDRT. Meski mengalami tren penurunan, berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan nyatanya sangat berdampak di masa pandemik ini.

Suasana Peningkatan Kapasitas Manajemen Penanganan Kasus KDRT dalam Situasi Pandemik Covid-19 melalui pertemuan virtual pada Kamis, 28 Mei 2020

“Dampak kekerasan terhadap perempuan jika dikaitkan dalam konteks sekarang dapat menurunkan daya juang perempuan baik secara fisik maupun mental dalam melawan Covid-19. Data tersebut sudah cukup untuk meyakinkan kita bahwa kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT merupakan masalah serius dan perlu dicarikan solusinya,” tambah Vennetia.

Dalam rangka meningkatkan penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam situasi pandemik Covid-19, Kemen PPPA melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Manajemen Penanganan Kasus KDRT dalam Situasi Pandemik Covid-19 melalui pertemuan virtual pada Kamis, 28 Mei 2020.

Kegiatan ini diutamakan bagi Kelompok Kerja Daerah ditingkat Provinsi seperti Dinas PPPA dan UPTD/P2TP2A di daerah guna meningkatkan pemahaman dan komitmen bersama dalam pencegahan, penanganan dan pemulihan korban KDRT dengan mengedepankan perspektif korban.

Selain menyelenggarakan kegiatan tersebut, Kemen PPPA juga telah melakukan berbagai langkah strategis dalam masa pandemik Covid-19, seperti mengusung gerakan BERJARAK (Bersama Jaga Keluarga Kita), terlibat dalam Sistem Layanan Nasional untuk Kesehatan Jiwa (SEJIWA), membuat Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Di Masa Pandemik Covid-19, dan pemberian bantuan kebutuhan spesifik bagi perempuan, serta melakukan sosialisasi dan edukasi melalui KIE.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Menteri Bintang : 94 Perempuan & 26 Anak Positif Covid-19

176 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga mengatakan 94 perempuan dan 26 anak di 21 provinsi dinyatakan positif Covid-19 dan dirawat.

“Kementerian didukung dinas pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak di daerah telah berhasil mengumpulkan dan mengolah data terpilah menurut jenis kelamin dan usia,” kata Bintang dalam jumpa pers di Graha BNPB sebagaimana disiarkan akun Youtube BNPB Indonesia di Jakarta, pada Rabu, 22 April 2020.

Sementara itu, yang berstatus pasien dalam pengawasan sebanyak 4.254 perempuan dan 991 anak. Sedangkan yang berstatus orang dalam pemantauan sebanyak 14.755 perempuan dan 6.744 anak.

Bintang mengatakan data terpilah tersebut didapat dari 21 provinsi dari 28 provinsi yang telah mengikuti Gerakan #Berjarak atau Bersama Jaga Keluarga Kita.

“Sebanyak 27 perempuan dan sembilan anak dinyatakan positif sembuh serta 41 perempuan dan enam anak meninggal akibat Covid-19,” tuturnya.

Bintang berharap pemerintah daerah lainnya melibatkan dinas pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah agar semakin banyak data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia yang didapatkan.

Menurut Bintang, strategi dan pendekatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada fase darurat pandemi Covid-19 dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dalam koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan dinas di seluruh Indonesia melalui Gerakan #Berjarak.

“Fokus target intervensi diutamakan pada dua upaya utama, meliputi pencegahan dan penanganan,” katanya.

Fokus intervensi Gerakan #Berjarak adalah kelompok yang rentan terdampak Covid-19, yaitu anak, perempuan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. (*)

Sumber berita dan foto (*/Agus Wibowo–Kapus Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB)
Editor (+rony banase)