Arsip Tag: bnn provinsi ntt

“Masalah Narkotika Masalah Kita” BNNP NTT Gandeng Yayasan dan Komunitas

342 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Narkoba sebagai kejahatan lintas negara (transnational crime), kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), kejahatan serius (serious crime), dan kejahatan terorganisir (organized crime); menjadi perhatian serius dari pemerintah terutama Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai dengan amanat Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam pemaparannya saat Workshop Penggiat Anti Narkoba bidang P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekusor Narkotika) pada Kamis, 24 September 2020 pukul 08.30 WITA—selesai di Hotel Sotis Kupang, Kepala BNN Provinsi NTT, Brigjen Pol. Teguh Iman Wahyudi, S.H., M.M. mengungkapkan beberapa alasan mengapa Indonesia rawan terhadap peredaran gelap narkoba yakni karena Indonesia menjadi gerbang lalu lintas laut dunia, memiliki 17.504 pulau, 108.000 km garis pantai, 40 bandara internasional, 654 daerah rawan, 269 juta penduduk, 3,4 juta penyalahguna, dan ribuan jalur tikus peredaran gelap narkoba.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2019/10/04/enam-kendala-hambatan-pelaksanaan-p4gn-oleh-bnn-provinsi-ntt/

Teguh Wahyudi pun menyampaikan secara gamblang bahwa 80 persen peredaran gelap narkoba bersumber dari laut dan berasal dari luar negeri. “Jalur laut karena lebih mudah dengan biaya lebih murah, dan lebih aman,” ungkapnya sembari petugas BNN hanya dapat mengungkap peredaran gelap narkoba sekitar 30 persen.

Foto bersama BNN Provinsi NTT dan Penggiat Anti Narkoba bidang P4GN di Wilayah NTT

Di wilayah NTT, terang Teguh, angka prevalensi penyalahguna narkoba mencapai angka 36.022 orang pada tahun 2017 (0.99 %) kemudian menurun menjadi 0,1 % atau sejumlah 4.875 penyalahguna di tahun 2019. “Rata-rata penyalahguna narkoba adalah pelajar, karena saat bersekolah atau kuliah di daerah Jawa atau Bali telah menemukan jaringan sehingga setelah kembali ke NTT, mereka langsung memesan via online, sehingga agak menyulitkan kami karena keberadaan pengedar di luar NTT. Mereka bisa ditangkap, namun memerlukan waktu dan strategi yang tepat,” ungkap Teguh.

Malah di masa pandemi ini, imbuh Teguh, peredaran gelap narkoba mengalami peningkatan. Maka, kehadiran pegiat anti narkoba untuk membantu BNN Provinsi NTT, “Karena Narkoba menjadi musuh negara dan musuh kita bersama, dan penggiat anti narkoba mempunya kewajiban sebagai penyuluh dan penggerak,” bebernya.

Terkait keterbatasan anggaran dan personil BNN Provinsi NTT, maka BNN menggandeng penggiat anti narkoba dari yayasan dan komunitas untuk bekerja sama dan berperan aktif memberikan informasi termasuk mengajak para penyalahguna untuk mengikuti rehabilitasi. “Mengajak semua elemen masyarakat untuk turut serta dan aktif dalam pencegahan peredaran gelap narkoba dan mendorong agar para penyalahguna untuk mengikuti rehabilitasi,” terangnya sembari menyampaikan lokasi terdekat rehabilitasi di Indonesia Timur berada di Badoka, Sulawesi Selatan.

Kepala BNN Provinsi NTT juga menyampaikan daerah rawan peredaran gelap narkoba di Provinsi NTT berada pada Manggarai Barat, Sumba Timur, Sikka, Kota Kupang, Belu, dan Sumba Barat. Selain itu, di masa pandemi ini, ungkap Teguh, peredaran gelap narkoba melalui penyebaran sembilan bahan pokok, permen jelly, kue mengandung ganja, dan lain-lain.

Penyematan Pin Penggiat Anti Narkoba oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Hendrik J Rohi. S.H., M.H. kepada Ketua IMO NTT, Rony Banase

Brigjen. Pol. Imam Teguh Wahyudi, S.H., M.M. meminta kepada para pegiat anti narkoba untuk tak segan melaporkan jika ada petugas yang menjadi penyalahguna atau pengedar narkoba. “Jika menemukan atau mengetahui kondisi tersebut, silakan laporkan kepada saya,” pintanya saat memberikan materi kepada sekitar 30 Penggiat Anti Narkoba.

Menjadi seorang Penggiat Anti Narkoba, tandas Teguh, harus dapat menjadi penggerak dan penyuluh menyosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba, menjadi penjangkau dan pendamping. Dalam bidang pemberantasan, Penggiat Anti Narkoba dapat menjadi pembina dan pelapor dan dapat bekerja sama menjadi mediator dan fasilitator.

Selain itu, turut memberikan pembekalan materi kepada Penggiat Anti Narkoba yakni Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Lia Novika, SKM. tentang pemahaman dasar dan pengenalan berbagai jenis narkoba dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Hendrik J Rohi. S.H., M.H. mengenai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara itu, salah satu Penggiat Anti Narkoba dari Yayasan Polikarpus Do Flobamora, Polikarpus Do saat merespons materi yang disampaikan oleh BNN Provinsi NTT untuk melibatkan secara aktif para penggiat agar dapat bersinergi menyosialisasikan tentang beragam jenis narkoba dan bahaya penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat.

BNN Provinsi NTT pun mengajak para penggiat untuk membuat rencana aksi di lingkup masing-masing dan di sesi akhir kegiatan dilakukan penyematan pin Penggiat Anti Narkoba dan penyerahan secara simbolis sertifikat kepada Ketua Forkomwil PUSPA NTT, Elizabet Rengka dan Ketua IMO NTT, Rony Banase.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto oleh (*BNN Provinsi NTT)

“Instrumen ASSIST & Rapid Test” Dipakai BNNP NTT Untuk 27 Paslon Pilkada 2020

371 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Metode ASSIST atau alcohol, smoking and substances involvement screening test merupakan elemen penting yang dapat digunakan petugas kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), memahami perilaku penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (napza).

Instrumen tersebut juga dipakai oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam melakukan pemeriksaan kecenderungan penggunaan napza oleh 52 orang atau 26 pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati dari 9 (sembilan) kabupaten yang mengikuti Pilkada Serentak 2020.

Demikian penegasan Kepala Badan Narkotika Nasional ( BNN) Provinsi NTT, Brigjen (Pol) Teguh Imam Wahyudi, S.H., M.M. didampingi Kabid P2M BNN NTT, Hendrik Y Rohi dalam sesi jumpa media pada Kamis siang, 10 September 2020; saat menanggapi pertanyaan Garda Indonesia mengenai teknis dan instrumen yang dipakai saat memeriksa ke-26 paslon tersebut.

Selain menggunakan Instrumen ASSIST saat wawancara klinis, imbuh Teguh Wahyudi, BNNP NTT juga menggunakan rapid test, tes urine dengan menggunakan numerik barometer. “Pemeriksaan ini untuk melihat sejauh mana penggunaan terhadap alkohol dan rokok yang merupakan pintu gerbang awal penggunaan narkoba,” ungkap Teguh Wahyudi.

Di samping itu, urai Teguh, Instrumen ASSIST juga dapat mengetahui paslon ada indikasi dan tingkat risiko penggunaan terhadap napza.

Teguh Wahyudi pun merincikan, dari 27 paslon (54 orang) yang sudah diperiksa yakni, dari Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 3 paslon, Manggarai Barat 4 paslon, Manggarai 2 paslon, Ngada 5 paslon, Sumba Timur 2 paslon, Sumba Barat 4 paslon, TTU 3 paslon, Belu 2 paslon dan Kabupaten Malaka 2 paslon.

Dari 27 paslon, imbuh Teguh Wahyudi, terdapat 1 paslon yang masih ditunda pemeriksaan tes narkoba. “Yang tidak hadir atau ditunda untuk pemeriksaan tes narkoba ini yaitu paslon dari Kabupaten Ngada dengan inisial KL untuk calon bupati dan ED untuk calon wakilnya,” urainya sembari mengungkapkan bahwa paslon yang tidak mengikuti pemeriksaan narkoba karena dari hasil pemeriksaan kesehatan paslon ini dinyatakan positif Covid-19.

Selanjutnya, tandas Teguh Wahyudi, hasil dari pemeriksaan ini, akan disampaikan pada sidang pleno KPU NTT pada Sabtu, 12 September 2020.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Hukum Internasional Undana & BNNP NTT Edukasi Mahasiswa Bahaya Narkotika

455 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Pada Mei 2019, polisi mengamankan sepasang suami istri warga negara Timor Leste yang kedapatan membawa ribuan pil yang diduga ekstasi melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain. Sebelumnya, pada tahun 2012 Polisi dan tim BNNP menangkap 4 (empat) anggota sindikat pengedar shabu asal Timor Leste di Kota Kupang dan pada 2015 Polda NTT menangkap 4 (empat) perempuan yang juga menjadi kurir shabu di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste.

Meskipun berdasarkan keterangan dari kepala BNNP NTT berdasarkan hasil penelitian bersama dengan Universitas Indonesia, dari total 36.000 orang yang telah diamankan di NTT dan 7 (tujuh) kasus peredaran narkotika di wilayah ini yang telah digagalkan oleh pihak BNNP hingga tahun 2018 yang terjadi di Kota Kupang dan Waingapu, namun tentunya hal ini tidak dapat dibiarkan dan perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak termasuk dari lingkungan perguruan tinggi.

Menyikapi kondisi tersebut maka Jurusan Hukum Internasional Universitas Nusa Cendana (Undana) menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Nusa Tenggara Timur menghelat Praktek Pengenalan Lapangan (PPL) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkoba, Psikotropika dan Bahan Berbahaya Lintas Negara oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTT; yang dilaksanakan pada Sabtu, 7 Desember 2019 pukul 10.00 WITA—selesai bagi mahasiswa tingkat akhir jurusan Hukum Internasional Undana.

Para mahasiswa dibekali materi P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) oleh Kasie Pencegahan BNNP NTT, Markus Raga Djara, S.H., M.Hum. Mahasiswa juga diberi pemahaman mengenai permasalahan narkoba di wilayah NTT karena mobilitas masyarakat dari dan keluar NTT sangat tinggi baik melalui darat, laut, dan udara yang ditunjang dengan 22 pelabuhan besar/kecil dan 14 bandara.

Kasie Pencegahan BNNP NTT, Markus Raga Djara, S.H., M.Hum. saat memaparkan tentang P4GN dan peredaran gelap narkoba lintas negara

Menurut Markus Raga Djara, bertolak dari kondisi tersebut yang menyebabkan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika mencapai 0,99 persen atau berjumlah 36.022 penyalahguna pada kelompok usia 10—59 tahun dengan jumlah kerugian diperkirakan sekitar 903,6 miliar rupiah.

Di samping itu, Markus Raga Djara juga menyampaikan beberapa alasan mengonsumsi narkotika yakni Ingin tahu/coba-coba (64 %); Bersenang-senang (16,8 %); Ajakan/Bujukan/Dipaksa Teman (6,60%); Ajakan/Bujukan/Dipaksa Pacar (0,30%); Stres akibat masalah keluarga (2,00 %); Stres akibat masalah pribadi (5,60 %); Stres akibat masalah pekerjaan (0,30%); Dijebak (2,30%), dan Lainnya (2,00%).

Mengenai upaya yang dilakukan mencegah peredaran gelap narkotika di lintas batas negara antara Indonesia, Timor Leste, dan Australia, Markus Raga Djara menyampaikan upaya untuk membentuk Satgas Interdiksi Darat, Laut, dan Udara; melakukan kerja sama dengan Negara Timor Leste dalam bidang intelijen; rutin melakukan sosialisasi dan kerja sama dengan pemda setempat; pemberdayaan masyarakat di perbatasan; meningkatkan kerja sama dengan pamtas; meningkatkan kemampuan intelijen berbasis IT; membentuk BNN Kabupaten di Malaka, Timor Tengah Utara (TTU), dan Timor Tengah Selatan (TTS); dan penambahan personil BNN.

Sementara itu, Kabag Hukum Internasional Fakultas Hukum Undana, Dr.Jeffry Alexander.C.H Likadja, S.H., M.H. menyampaikan bahwa Indonesia telah menempatkan kejahatan narkoba sebagai high-risk crime dan dalam penanganannya Indonesia telah meratifikasi 3 (tiga) Konvensi anti narkoba, yaitu: Single Convention on Narcotic Drugs 1961 melalui UU No.8 Tahun 1976; Con vention on Psychotropic Substances 1971 melalui UU No.8 Tahun 1996, and Convention against the llicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 melalui UU No. 7 Tahun 1997.

Selain itu, ujar Jeffry, Indonesia juga melakukan kerja sama internasional untuk meningkatkan upaya penanggulangan isu narkoba tersebut. Untuk kerja sama multilateral, Indonesia berperan aktif dalam memberantas peredaran dan perdagangan gelap narkotika dalam berbagai forum seperti forum Commission on Narcotic Drugs, Special Session of the United Nations General Assembly on the World Drug Problem Head of National Drug Law Enforcement for Asia Pacific, dan ASEAN Senior Officials on Drug Matters dan berbagai pertemuan lainnya di bawah kerangka UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) yang dibentuk PBB pada tahun 1997 sebagai kantor yang mengurusi kontrol obat-obatan (terutama narkoba).

Foto bersama Mahasiswa dan Dosen Hukum Internasional Undana dan BNN Provinsi NTT

Berbagai konvensi internasional tersebut dan kerja sama antar negara yang telah dijalin selama ini, imbuh Jeffry, menunjukkan bahwa kejahatan narkoba lintas negara sudah menjadi menjadi ancaman yang sangat serius bagi Indonesia, tidak hanya karena dijadikan sebagai negara transit namun juga sebagai tujuan peredaran narkoba dunia. Sehingga Indonesia melalui lembaga penegak hukum yang ada bersama dengan segenap lapisan masyarakat terutama kalangan akademik di Provinsi NTT harus saling bahu-membahu dan bekerja sama secara maksimal dan terstruktur melakukan segala upaya yang dapat melemahkan bahkan melumpuhkan peredaran narkoba khususnya di bumi Flobamorata.

“Kami dari Hukum Internasional Undana mencermati dan menduga adanya indikasi maraknya peredaran gelap narkoba bukan hanya dari bandar lokal namun dari lintas negara dan kami bekerja sama dengan BNN Provinsi NTT memberikan edukasi kepada mahasiswa sehingga saat tugas akhir mereka dapat tertarik dan tertantang mencermati masalah narkotika dengan membuat tugas akhir /skripsi,” tandas Jeffry.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Kepala BNNP NTT Imbau OPD Segera Terapkan Inpres No 6 Tahun 2018

336 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sebagai tindaklanjut pertemuan Kepala BNN RI, Komjend. Drs. Heru Winarko,S.H. saat acara silaturahmi dengan Kapolda NTT, Kajati NTT, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Danrem 161/WS Kupang pada Rabu, 30 Oktober 2019; maka Kepala BNNP NTT, Brigjen Polisi Teguh Iman Wahyudi, S.H., M.M. mengadakan temu wicara (coffee morning) dengan Instansi terkait penegakan hukum terhadap kasus narkotika di Provinsi NTT.

Berlangsung pada Selasa, 12 November 2019 pukul 09.00—11.30 WITA di Aula Kantor BNNP NTT, dalam temu wicara tersebut Kepala BNNP NTT mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk sesegera mungkin menerapkan Inpres No. 6 Tahun 2018 dengan melakukan Sosialisasi, Pembuatan Regulasi, Pembentukan Satgas Anti Narkotika dan Tes Urine di masing-masing Instansi dan melaporkan secara base line kepada Kementerian / Lembaga.

Secara tegas Kepala BNNP NTT menyampaikan bahwa Inpres No. 6 Tahun 2018 akan berlanjut pada tahun 2020—2024 karena melihat maraknya peredaran Gelap Narkotika yang terjadi di Indonesia, maka untuk menekan dengan mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah Provinsi NTT ini.

“Oleh karena itu Bapak Presiden RI melalui Inpres No. 6 Tahun 2018 menyampaikan tentang Rencana Aksi Nasional P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika),” jelas Brigjen Pol Teguh.

BNNP NTT koordinasi dengan instansi terkait penerapan UU Nomor 35 Tahun 2009

Dalam acara temu wicara yang dirangkai dengan rapat koordinasi tersebut, salah satu agenda pertemuan yakni untuk menyamakan persepsi terkait Penerapan UU Nomor 35 Tahun 2009 dalam penanganan kasus Tindak Pidana Narkotika, terhadap pecandu Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.

Rapat koordinasi Kepala BNNP NTT dengan instansi terkait penerapan UU No 35 Tahun 2009

“Bahwa sesuai dengan Amanat UU NO. 35 Tahun 2009, Pasal 54, 55, dan Pasal 103, menerangkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial melalui Lembaga Rehabilitasi medis dan sosial yang sudah di tunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial,” terang Jendral Bintang Satu ini kepada instansi terkait yakni Pengadilan Tinggi Provinsi NTT, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT, Pengadilan Negeri, Polda NTT dan Dokes Polda NTT.

Oleh karena itu, menurut Kepala BNNP NTT, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam Proses penanganan Perkara Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika harus memperhatikan Pasal 103 UU 35 Tahun 2009,

“Dalam memutuskan pecandu tersebut bersalah dan menetapkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi, jika Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, maka dalam menjalani masa Pengobatan dan/atau Perawatan Pecandu Narkotika tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman sehingga diharapkan adanya upaya bersama dan pemahaman yang sama dalam penanganan para pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang tertangkap maupun yang sedang menjalani hukuman untuk dilakukan rehabilitasi,” terang Kepala BNNP NTT.

“Pecandu dan Penyalahgunaan narkotika dalam menjalani proses rehabilitasi akan dilakukan penanganannya sesuai dengan SOP yang berlaku di masing-masing institusi,” tandas Brigjen Pol Teguh Imam Wahyudi.

Di akhir kegiatan Kepala BNNP NTT dan semua instansi berkomitmen untuk mendukung proses rehabilitasi guna mengurangi angka prevalensi penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika serta mengurangi dampak buruk narkotika bagi korban penyalahgunaan narkotika. (*)

Sumber berita (*/Yuli Beribe—Kabid Pemberantasan BNN Provinsi NTT)
Editor (+rony banase)

Ada 16 Fasilitas Rehabilitasi Pecandu & Korban Penyalahgunaan Narkoba di NTT

345 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan capaian kinerja yang telah berhasil melaksanakan tugas utama di bidang P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) yang menjadi tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan Program Rehabilitasi Berkelanjutan.

Dalam sesi press release yang dihelat oleh Bidang Rehabilitasi BNNP NTT pada Selasa, 12 November 2019 pukul 11.00 WITA—selesai, Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP NTT, Stef Joni Didok, S.H. kepada awak media menyampaikan bahwa berdasarkan kegiatan penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang diberi penguatan dan beroperasi sebanyak 12 fasilitas.

“Disamping itu juga dilakukan peningkatan kemampuan bagi petugas rehabilitasi sebanyak 25 orang melalui pelatihan Intervensi Psikososial,” jelas Joni Didok sapaan akrabnya.

Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP NTT, Stef Joni Didok, S.H.

Lanjutnya, Adapun 12 fasilitas yang telah diberi penguatan dan siap beroperasi terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terdapat 6 (enam) fasilitas yakni RSUD Naibonat, RSUD Soe, RSUD Kefamenanu, RSUD Kalabahi, RSUD T.C.Hillers, RSUD dan Umbu Rara Meha. Sedangkan untuk Puskesmas terdapat 3 (tiga) puskesmas yakni Puskesmas Sikumana Kota Kupang, Puskesmas Labuan Bajo, dan Puskesmas Uma Nen.

“Khusus Klinik Pratama terdapat 3 (tiga) fasilitas yakni Klinik Pratama BNN Provinsi NTT, Klinik Pratama BNN Kota Kupang, dan Klinik Pratama BNNK Belu,” imbuh Joni Didok didampingi oleh dr. Daulat Samosir, Penanggung Jawab Klinik Pratama BNNP NTT; Marselinus Openg, Kepala Seksi Pascarehabilitasi BNNP NTT; dan Yuli Beribe Plt Kabid Pemberantasan BNN Provinsi NTT.

Selain 12 fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah, jelas Joni, BNN Provinsi NTT juga melakukan penguatan terhadap 4 (empat) lembaga rehabilitasi milik komponen masyarakat berupa yayasan yakni Yayasan Warna Kasih, Yayasan Mensa Lembata, Yayasan Yakestra Maumere, dan Yayasan Mitra Harapan Soe.

Mengenai berhasilnya kegiatan penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat, Joni menyampaikan karena terjalin hubungan dan kerja sama yang baik antara BNNP NTT, BNNK, stakeholder, dan pemegang kebijakan.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Waspada! 7 Kawasan Rawan Narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Timur

380 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Nusa Tenggara Timur merilis 7 (tujuh) kawasan rawan narkoba berdasarkan hasil pemetaan kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2019.

Rilis kawasan dengan status waspada disampaikan oleh Kasie Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Provinsi NTT, Lia Novika Ulya, S.KM. dalam sesi press release pada Jumat, 4 Oktober 2019 di Aula Kantor BNNP NTT.

Pemetaan kawasan rawan narkoba tersebut, jelas Lia, menggunakan 8 (delapan) indikator pokok yakni kasus kejahatan narkoba, angka kriminalitas/aksi kekerasan, bandar pengedar narkoba; kegiatan produksi narkoba; angka pengguna narkoba, barang bukti narkoba; entry point narkoba, dan kurir narkoba.

Juga ditunjang dengan 5 indikator pendukung yakni banyak lokasi hiburan, tempat kost dan hunian dengan privasi tinggi, tingginya angka kemiskinan, ketiadaan sarana publik, dan rendahnya interaksi sosial masyarakat.

“Dari hasil pemetaan diperoleh 7 kawasan rawan narkoba di Provinsi NTT dengan tingkat kerawanan waspada,” jelas Lia.

Adapun kawasan rawan narkoba antara lain:

  1. Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
  2. Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
  3. Desa Wailiti, Kecamatan Alok Barat Maumere Kabupaten Sikka;
  4. Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
  5. Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;
  6. Kelurahan Kp.Baru, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
  7. Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang.

Lanjut Lia, Oleh karena itu, intervensi program pemberdayaan masyarakat anti narkoba pada tahun 2019 diprioritaskan pada 7 kawasan rawan tersebut melalui pemberdayaan penggiat anti narkoba dan pemberdayaan alternatif guna menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar status kerawanannya tidak semakin meningkat dan dapat diturunkan hingga kategori aman atau kawasan tersebut menjadi kawasan bersih dari narkoba.

“Menyadari keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh BNN, maka diperlukan pemberdayaan komponen masyarakat untuk ikut berperan serta dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) melalui pembentukan penggiat anti narkoba di lingkungan pemerintah, swasta, pendidikan, dan masyarakat,” ungkap Lia saat menyampaikan rilis bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan, Hendrik J Rohi. S.H., M.H. dan Kasie Pencegahan, Markus Raga Djara, S.H., M.Hum.

Selanjutnya, diharapkan para penggiat dan fasilitator anti narkoba dapat mennyosialisasikan dan mengimplementasikan rencana aksi program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) pada lingkungannya masing-masing yang berasaskan kemandirian dan partisipasi aktif.

“Hingga saat ini jumlah penggiat yang sudah mendapatkan pengembangan kapasitas ataupun TOT tahun 2019 di Instansi Pemerintah sebanyak 135 orang, lingkungan swasta 128 orang, lingkungan pendidikan 85 orang dan lingkungan masyarakat sebanyak 70 orang,” pungkas Lia Novika.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Enam Kendala & Hambatan Pelaksanaan P4GN oleh BNN Provinsi NTT

819 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Seksi Pencegahan bidang P2M terus dan intens melindungi masyarakat NTT dari kejahatan narkotika di mana pada tahun 2019 dilakukan langkah-langkah preventif.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pencegahan Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Provinsi NTT, Markus Raga Djara, S.H., M.Hum. saat press release yang dihelat oleh BNN Provinsi NTT pada Jumat, 4 Oktober 2019 pukul 10.00 WITA—selesai.

Kepada para awak media, Markus Raga Djara menyampaikan langkah ini diambil sebagai solusi yang tepat untuk mematikan pangsa pasar narkotika di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengenai upaya pencegahan yang telah dilaksanakan hingga September 2019, Markus Raga Djara menyampaikan bahwa BNNP NTT telah melakukan kegiatan pencegahan berupa advokasi dan diseminasi informasi berupa pelaksanaan advokasi pembangunan berwawasan Anti Narkoba di instansi pemerintah dan swasta, pelaksanaan diseminasi informasi di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan pelaksanaan sosialisasi bahaya narkoba.

Namun upaya pencegahan yang telah dilaksanakan belum maksimal karena dihadapkan pada hambatan dan kendala. Menurut Kasie Pencegahan yang telah mengikuti pelatihan penyidik ini menyampaikan 6 (enam) hambatan dan kendala antara lain :

Pertama, Luas Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan provinsi kepulauan;

Kedua, Keterbatasan anggaran dalam menjangkau 22 kab/kota;

Ketiga, Keterbatasan anggaran dalam memanfaatkan media (media cetak, elektronik dan online);

Keempat, Keterbatasan personil dan SDM;

Kelima, Kurangnya dukungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya P4GN meskipun telah tersedia regulasi berupa Inpres No 6 Tahun 2018, Permendagri 12 Tahun 2019, Instruksi Gubernur No 1 Tahun 2018 tentang P4GN;

Terakhir mengenai kurangnya dukungan instansi swasta di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terhadap pelaksanaan P4GN walupun telah ada regulasi berupa Inpres No 6 Tahun 2018, Permendagri No 12 Tahun 2019, Instruksi Gubernur No 1 Tahun 2018 tentang P4GN.

Walupun dihadapkan dengan kondisi tersebut, jelas Markus Raga Djara dan turut memberikan keterangan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Lia Novika, SKM. dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan, Hendrik J Rohi. S.H., M.H.; BNN Provinsi NTT melalui Seksi Pencegahan tetap berkomitmen menyebarkan informasi bahaya penyalahgunaan narkoba secara rutin dan bersifat masif demi melindungi generasi bangsa.

“Ke depan, Seksi Pencegahan BNNP NTT akan tetap fokus pada strategi penanganan permasalahan narkotika yaitu supply reduction dan demand reduction, dengan melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara masif dan intens serta meningkatkan kerja sama dengan semua stakeholder dalam penyebaran informasi P4GN,” urai Markus Raga Djara.

“Adanya komitmen dan kerja sama yang kuat Seksi Pencegahan BNNP NTT optimis laju angka prevalensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat ditekan,” tandasnya.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)