Arsip Tag: deputi bidang perlindungan anak kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Anak Disabilitas di Sunter Diculik dan Alami Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Kecam

241 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kasus penculikan dan kekerasan seksual yang dilakukan PB (39) yang berprofesi sebagai tukang bakso kepada seorang anak perempuan penyandang disabilitas memicu kemarahan publik. Korban diculik dan disekap oleh pelaku di kawasan Sunter, Jakarta Utara, kemudian berpindah ke Boyolali, Jawa Tengah, dan Jombang, Jawa Timur selama 23 hari, sejak 8—30 September 2020. Diketahui, selama disekap, korban telah mengalami kekerasan seksual sebanyak 14 kali.

Korban, merupakan anak penyandang disabilitas mental kategori ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) atau mengalami gangguan mental yang menyebabkan anak sulit memusatkan perhatian, serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif, sehingga berdampak pada prestasi anak di sekolah.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) turut mengecam keras perbuatan pelaku terhadap korban yang merupakan anak perempuan penyandang disabilitas tersebut. Jika terbukti melanggar pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau menyetubuhi anak maka pelaku dapat diancam dengan hukuman pidana tambahan.

“Kami melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta telah berkoordinasi dan bekerja bersama dengan para penyidik Polda Metro Jaya dalam proses penyidikan kasus ini. Pelaku, PB, diduga telah melanggar pasal 76E tentang pencabulan dan pasal 76F tentang penculikan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jika berdasarkan hasil penyidikan, tindak kejahatan pelaku memenuhi unsur pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak atau melakukan persetubuhan, maka pelaku terancam mendapat pemberatan hukuman,” ungkap Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen PPPA, Nahar.

Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen PPPA, Nahar

Nahar menambahkan bahwa saat ini korban sudah dalam proses pendampingan untuk diberikan pemulihan, baik secara fisik maupun psikologis oleh tim para legal dan psikolog UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta.

“UPT P2TP2A DKI Jakarta sudah melakukan upaya penanganan terhadap kondisi korban, berupa assesment, pendampingan psikososial, pendampingan proses hukum, seperti penyusunan Berita Acara Perkara (BAP) dan konsultasi hukum,” jelas Nahar.

Adapun rencana tindaklanjut yang akan dilakukan antara lain berupa pemeriksaan psikologi sesuai dengan permintaan penyidik yang akan dilakukan oleh tim psikolog dan melakukan visum lanjutan terhadap korban yang didampingi oleh tim terkait.

Lebih lanjut Nahar mengungkapkan bahwa Kemen PPPA memberikan apresiasi kepada POLRI dan UPT P2TP2A atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang selalu bersinergi dan saling mendukung dalam menangani kasus-kasus yang menjerat anak di daerah. Kemen PPPA juga mengapresiasi keterlibatan masyarakat yang memungkinkan kasus ini teridentifikasi dengan cepat. Peranan masyarakat adalah faktor kunci perlindungan bagi anak Indonesia. (*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Foto utama oleh medcom.id
Editor (+rony banase)

Kemen PPPA: Pendamping Anak Disabilitas Harus Terapkan Protokol Kesehatan

158 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Anak penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan terpapar Covid-19. Kondisi tersebut mengakibatkan mereka membutuhkan perhatian dan upaya perlindungan khusus.

Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan perwakilan dari organisasi penyandang disabilitas telah menyusun Protokol Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemi Covid-19 yang telah disetujui dan diterbitkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Direktur Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat menjelaskan perlakuan khusus yang dimaksud bagi anak penyandang disabilitas, di antaranya memastikan alat bantu steril termasuk disinfektan atau membersihkan dengan sabun tapi tidak membahayakan anak itu sendiri. “Lakukan secara rutin, termasuk alat bantu yang ada di rumah, seperti pegangan. Jika terpaksa keluar rumah, terapkan jarak fisik. Oleh karena itu, kesehatan orang tua dan pendamping sangat penting. Pastikan pula akses informasi terhadap Covid-19 tersampaikan secara utuh dan jelas disertai penjelasan sederhana sesuai kapasitas intelektual anak,” ujar Harry Hikmat.

Berdasarkan data Riskesdas 2018, di Indonesia terdapat 3,3% anak usia 5—17 tahun mengalami disabilitas. Salah satu temuan dalam kajian Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas Respon Covid-19 pada April 2020 menemukan fakta bahwa 80,9% disabilitas termasuk anak di Indonesia telah terdampak serius Covid-19 secara ekonomi, sosial, dan kesehatan.

Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar menjelaskan tidak semua informasi mengenai Covid-19 bisa diserap dan diakses anak penyandang disabilitas. Kendala ini menyebabkan mereka tidak mendapatkan informasi secara utuh tentang cara-cara pencegahan sehingga mereka rentan tertular dan terdampak Covid-19.

Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar

“Diharapkan protokol perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas dalam situasi pandemi Covid-19 yang telah kami susun dapat menjadi panduan bagi pihak terkait dan pelaksana perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas karena ragam dan karakter yang melekat pada setiap anak penyandang disabilitas memerlukan cara penanganan dan pencegahan yang berbeda pula dalam masa pandemi Covid-19 ini,” tutur Nahar dalam Sosialisasi Online Protokol Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemi Covid-19 pada Jumat, 12 Juni 2020.

Direktur Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Achmad Yurianto menuturkan tidak hanya bagi anak penyandang disabilitas, Covid-19 juga harus dipahami oleh orang yang mendampingi dan merawat mereka. Penularan Covid-19 terjadi akibat kontak dekat dengan orang yang membawa virus tanpa ada perlindungan.

“Cegah anak penyandang disabilitas jangan sampai sakit, itu kuncinya. Jadi yang paling penting bukan hanya memberikan edukasi bagi anak penyandang disabilitas tapi bagi siapa pun yang berinteraksi dengan mereka harus paham betul tentang Covid-19. Terapkan dan pertahankan gaya hidup sehat pada anak penyandang disabilitas maupun orang di sekitarnya agar anak penyandang disabilitas terlindungi dari penularan Covid-19,” tutur Achmad Yurianto dalam sosialisasi tersebut.

Sementara itu, Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Samto memaparkan jika anak penyandang disabilitas memiliki kerawanan yang tinggi terdampak Covid-19 sehingga pembukaan sekolah atau lembaga pendidikan masih dalam tahap persiapan yang harus dilakukan secara matang.

“Ketika nanti akan dimulai pembelajaran baru, sekolah-sekolah harus dipastikan betul sudah memiliki fasilitas protokol kesehatan, baik dari segi kebersihan, peralatan, jarak tempat duduk dan sebagainya. Akan diatur secara detail nantinya, tapi yang pasti tidak dalam waktu dekat membuka sekolah. Bahkan kemungkinan untuk SLB (Sekolah Luar Biasa) akan menjadi lembaga pendidikan terakhir atau kedua terakhir yang akan dibuka,” ujar Samto.

Selain sosialisasi online, Protokol Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemi Covid-19 telah disebarluaskan melalui website resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, gerakan #BERJARAK (Bersama Jaga Keluarga Kita) yang diinisiasi Kemen PPPA, serta melalui aktivis PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), dan relawan #BERJARAK Kemen PPPA yang ada di daerah.(*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Foto utama oleh Mohammad Ayudha/antara
Editor (+rony banase)