Arsip Tag: Dirjen Perhubungan Udara

Pasca-Kerusuhan, Aktivitas Dua Bandara di Papua Barat Tetap Normal

229 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian Perhubungan memastikan aktivitas dua bandara besar di Papua Barat tetap beraktivitas normal. Kedua bandara itu yakni Bandara Domine Eduard Osok Sorong dan bandara Rendani Manokwari.

https://gardaindonesia.id/2019/08/19/rusuh-terjadi-di-manokwari-perusuh-membakar-sejumlah-fasilitas-umum/

Saat ini, Bandara Domine Eduard Osok Sorong tetap kondusif, Direktorat Jenderal Bandar Udara berkoordinasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX untuk melakukan pengawasan pasca-kerusuhan di sekitar lokasi bandara.

“Petugas gabungan telah melakukan langkah cepat dengan melakukan pengamanan dan pengendalian di Bandara DEO Sorong, meski sebelumnya sekelompok massa sempat memasuki wilayah parkir kendaraan dan merusak fasilitas terminal,” Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B. Pramesti di Jakarta, Senin , 19 Agustus 2019.

Dia mengimbau kepada seluruh Unit untuk terus meningkatkan pengawasan keamanan di lingkungan bandar udara dengan terus melakukan koordinasi dengan TNI/Polri.

“Seluruh petugas bandara wajib memastikan keamanan dan keselamatan bandar udara dan penumpang, serta terus berkoordinasi dengan aparat keamanan,” tegas Polana.

Sebelumnya, telah terjadi kerusuhan Bandar Udara DEO Sorong, pada pukul 15.05 WIT, sekelompok massa datang ke area parkir bandara dan merusak sejumlah kendaraan yang terparkir serta beberapa fasilitas di bandara juga mengalami kerusakan.

Aparat keamanan dan petugas bandara berhasil mengamankan dan mengendalikan situasi menjadi kondusif. Pada pukul 16.06 WIT, Maskapai Sriwijaya Rute Sorong-Makassar telah memberangkatkan penumpang menuju Makassar.

Dengan pertimbangan keamanan dan keselamatan, beberapa penerbangan menuju Sorong untuk sementara dilakukan penundaan.

Sementara itu, Polana mengungkapkan aktifitas di Bandara Rendani tidak terdampak kerusuhan yang terjadi di kota Manokwari, Papua Barat, Senin Pagi (19/08/2019).

“Kondisi Bandara Rendani masih dalam keadaan aman dan terkendali, serta aktivitas penerbangan tetap berjalan normal,” ungkap Polana.

Pihaknya terus berkoordinasi dengan Kepala Kantor Otoritas Wilayah IX dan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Rendani Manokwari untuk pembaruan informasi untuk upaya preventif jika titik kerusuhan mendekati wilayah bandara.

Namun begitu, dia mengimbau kepada seluruh stakeholder penerbangan untuk tetap siap siaga dan mengutamakan keselamatan, keamanan, dan pelayanan.

Polana menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Daerah dan Aparat Keamanan TNI/Polri di wilayah Papua dan Papua Barat yang sigap dalam mengendalikan situasi. (*)

Sumber berita (*/Dion—Mcwnews.com)
Editor (+rony banase)

Aktivitas di 36 Bandara Lancar Usai Libur Sekolah, Natal & Tahun Baru

123 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Setelah menghabiskan waktu liburan sekolah yang bertepatan dengan masa Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, Senin/ 7 Januari para pelajar akan kembali memulai kegiatan belajar mengajar. Aktivitas penumpang di 36 bandara terpantau cukup ramai namun berjalan lancar tanpa adanya kendala.

Masa liburan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 telah memasuki hari terakhir dan per 7 Januari, posko Nataru juga akan segera ditutup. Namun berdasarkan data dari 36 bandara yang dipantau, dari tanggal 20 Desember 2018 hingga 5 Januari 2019, total penumpang keberangkatan domestik yang diangkut terlihat mengalami penurunan sebesar 14,19 persen dari 4.971.211 pada tahun lalu menjadi 4.265.835 penumpang, pada tahun ini di periode yang sama.

Terdapat kenaikan jumlah penumpang domestik yang diangkut hanya di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Denpasar sebanyak 282.109 penumpang atau naik sebesar 1,69 persen dibandingkan tahun lalu sebanyak 277.427 penumpang. Selain Ngurah Rai; semua bandar udara yang dipantau mengalami penurunan jumlah penumpang, dengan penurunan tertinggi di Bandar Udara Solo sebanyak 53.458 atau turun 37,19 persen dibandingkan tahun lalu sebanyak 85.109 penumpang.

Baca juga:

https://gardaindonesia.id/2019/01/05/penjelasan-dirjen-hubud-tentang-bagasi-yang-dapat-dikenakan-biaya/

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B. Pramesti, Minggu/6/1/2019 menuturkan bahwa penurunan jumlah penumpang domestik di masa Nataru merupakan sebuah hal yang wajar, karena waktu libur yang panjang, kebanyakan para penumpang telah jauh hari mempersiapkan liburannya untuk bepergian ke luar negeri.

Dirjen Perhubungan Udara Polana B Pramesti

“Kalau kita lihat datanya terdapat kenaikan jumlah penumpang keberangkatan internasional di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Husein Sastranegara, Juanda, dan Soekarno Hatta dengan kenaikan tertinggi terdapat di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai sebesar 48,78 persen. Mungkin disebabkan karena mereka ini telah mempersiapkan liburan ke luar negeri, dengan berburu tiket murah misalnya”, jelas Polana.

Jumlah penerbangan yang melayani keberangkatan luar negeri tersebut mencapai 5.032 penerbangan, naik 8,89 persen dibanding tahun lalu yang hanya 4.621 penerbangan. Jumlah penumpang ke luar negeri sebanyak 877.578 penumpang atau mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 14,55 persen dibanding total jumlah 766.106 penumpang pada tahun lalu.

Jelang penutupan posko Nataru 7 Januari, pelayanan angkutan udara telah mencapai puncak arus balik pada 2 Januari 2019 lalu. “Puncak Arus Balik Liburan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 terjadi pada H-3 (2 Januari 2019) jumlah penumpang yang diangkut sebanyak 305.270 penumpang. Meski ini adalah puncaknya namun turun sebesar 11,21 persen dibandingkan dengan hari yang sama pada tahun sebelumnya”, tutur Polana

Terdapat kenaikan Jumlah Penerbangan Ekstra periode Nataru 20 Desember 2018 hingga 5 Januari 2019 sebanyak 1845 penerbangan atau naik 7,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama sebanyak 1711 penerbangan.

On Time Performance(OTP) rata-rata penerbangan domestik selama 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019 sebesar 78,73 persen dengan maskapai Air Asia sebagai pemilik OTP tertinggi sebesar 90,01 persen dengan total penerbangan sebanyak 801 penerbangan.

Polana berharap setelah Posko Nataru 2018/2019 dapat ditutup, hasil evaluasinya nanti baik dan meninggalkan kesan baik pula bagi seluruh pengguna jasa layanan angkutan udara.

“Kami berharap agar seluruh pengguna jasa layanan angkutan udara merasa terlayani dengan baik selama masa Nataru, kami akan terus meningkatkan pelayanan sehingga minat masyarakat dalam menggunakan pesawat sebagai pilihan transportasi dalam melakukan berbagai aktivitasnya dapat terus meningkat”, tutup Polana. (*)

Sumber berita (*/Humas Ditjen Perhubungan Udara-Sindu Rahayu)

Editor (+rony banase)

Penjelasan Dirjen Hubud tentang Bagasi Yang Dapat Dikenakan Biaya

182 Views

‘Bagasi Tercatat pada Kelompok Pelayanan Berbasis Biaya Rendah Dapat Dikenakan Biaya Asal Memenuhi Syarat dan Tahapan Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan’-Dirjen Perhubungan Udara, Polana B. Pramesti.

Jakarta. gardaindonesia.id | Ketentuan mengenai Bagasi Tercatat diatur dalam pasal 22, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, dimana setiap maskapai dalam menentukan standar pelayanan memperhatikan kelompok pelayanan yang diterapkan masing-masing maskapai, termasuk kebijakan bagasi tercatat disesuaikan dengan kelompok pelayanannya.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B. Pramesti (Jumat,4/1/2019) mengatakan sebagaimana diatur dalam pasal 3, PM 185 Tahun 2015, terdapat tiga kelompok pelayanan yang diterapkan oleh masing-masing Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal yakni pelayanan dengan standar maksimum (full services), pelayanan dengan standar menengah (medium services) dan pelayanan dengan standar minimum (no frills).

Adapun daftar kelompok pelayanan dari masing-masing maskapai sebagai berikut:

Pertama, Full Service: PT. Garuda Indonesia dan PT. Batik Air;

Kedua, Medium service: PT. Trigana Air service, PT. Travel express, PT. Sriwijaya Air, PT. NAM Air dan PT. Transnusa Air Service;

Ketiga, No frill Service: PT. Lion Air, PT. Wings Air, PT. Indonesia AirAsia, PT. Indonesia AirAsia Extra, PT. Citilink Indonesia dan PT. Asi Pudjiastuti Aviation.

Baca juga :

https://gardaindonesia.id/2019/01/05/lion-air-wings-air-fasilitas-bagasi-ekstra-efektif-per-8-januari/

Untuk 3 (tiga) kolompok pelayanan ini, diberlakukan standar pelayanan yang tidak sama. Sebagai contoh dalam hal fasilitas membawa bagasi tercatat atau barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama. Ketersediaan bagasi tercatat dalam seluruh kelompok pelayanan diberikan oleh maskapai penerbangan dengan ketentuan bagi kelompok full Service, paling banyak 20 kg tanpa dikenakan biaya, bagi kelompok medium Service, paling banyak 15 kg tanpa dikenakan biaya; dan kelompok no frills, dapat dikenakan biaya.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B. Pramesti

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B. Pramesti menegaskan bahwa meskipun secara regulasi bagi kelompok pelayanan no frills dapat dikenakan biaya terhadap ketersediaan bagasi tercatat, namun tetap harus memastikan terpenuhinya sisi regulasi dan kelancaran pelayanan bagi para penumpang.

“Apabila terdapat maskapai yang melakukan perubahan terhadap ketentuan pemberian bagasi cuma-cuma (FBA), maka diwajibkan untuk melaksanakan beberapa persyaratan dan tahapan” jelas Polana.

Persyaratan dan tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan perubahan SOP Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (sebagaimana ketentuan pasal 63, PM 185 Tahun 2015) untuk mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Udara terlebih dahulu;
  2. Memastikan kesiapan SDM, personil dan peralatan yang menunjang perubahan ketentuan FBA, sehingga tidak menimbulkan adanya antrian di area check-in counter, di area kasir pembayaran bagasi tercatat serta kemungkinan gangguan operasional dan ketertiban bandara lainnya yang dapat menimbulkan keterlambatan penerbangan;
  3. Melaksanakan sosialisasi secara masif kepada masyarakat luas (calon penumpang) melalui media cetak, elektronik dan media sosial;
  4. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan stake holder terkait antara lain Badan Usaha Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Kantor Otoritas Bandar Udara.

“Dengan dilakukannya hal-hal tersebut maka diharapkan setiap perubahan kebijakan yang dilaksanakan telah dipahami masyarakat dan berjalan dengan baik di lapangan”, pungkas Polana. (*)

 

Sumber berita (*/Humas Ditjen Perhubungan Udara-Sindu Rahayu)

Editor (+ rony banase)

Kawal Libur Akhir Tahun di Jayapura, Ditjen Hubud Buka Posko Terpadu

158 Views

Jayapura, gardaindonesia.id | Libur akhir tahun Natal dan Tahun Baru merupakan momen yang ditunggu- tunggu oleh hampir seluruh masyarakat di Indonesia, apalagi bertepatan dengan libur anak sekolah, sehingga banyak orang menggunakan kesempatan ini untuk mengunjungi keluarga di kampung halaman atau sekedar memanjakan diri dengan menyambangi tempat-tempat wisata. Kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia di wilayah timur seperti di Jayapura-Papua.

Untuk melakukan mobilisasi baik dari dan ke Jayapura dan sekitarnya, masyarakat Indonesia di Papua sangat mengandalkan transportasi udara melalui Bandara Sentani, karena waktu tempuh yang paling cepat.

Guna mengantisipasi lonjakan penumpang dan menghindari kejadian yang tidak diinginkan selama operasional di Bandara Sentani dan sekitarnya, selama masa angkutan udara Natal dan Tahun Baru (Nataru) Ditjen Perhubungan Udara melalui Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sentani gelar Posko Terpadu. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor UPBU Sentani, Antonius Widyo Praptono.

“Sesuai arahan Bu Dirjen untuk antisipasi dan koordinasi terkait pelayanan penumpang serta operasional penerbangan, kami bersama stakeholder penerbangan di Bandara membuat posko terpadu”, ujar Widyo.

Posko yang terletak di terminal Bandara Sentani merupakan gabungan dari beberapa unsur yaitu OTBAN X MERAUKE, UPBU Sentani,TNI, Kantor Kesehatan Pelabuhan Jayapura, Basarnas, Polisi, Airnav Cabang Jayapura dan BP3 Jayapura. Widyo menjelaskan bahwa adanya Posko ini sangat membantu dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan.

“Kami telah meningkatkan kapasitas beberapa fasilitas bandara seperti memperlebar area pemeriksaan keamanan pertama (security check point/SCP 1), menambah unit X-ray supaya antrian tidak panjang selama masa peak season”, lanjutnya.

Widyo menambahkan guna memberikan kenyamanan bagi penumpang, pihaknya telah menambah beberapa fasilitas.
“Kami juga telah melengkapi fasilitas ruang tunggu dengan sofa yang baru sehingga penumpang bisa duduk dengan nyaman, kami juga menambah trolley. Tahun ini kami telah mendatangkan 100 unit dan itu sangat membantu penumpang yang membawa barang baik yang pergi maupun datang”, lengkapnya.

Rampcheck pesawat oleh Ditjen Perhubungan Udara

Hingga Sabtu (29/12/18) pantauan yang dilakukan sejak (20/12/18) di area kedatangan penumpang terlihat ramai namun tidak seramai tahun sebelumnya Atau dua tahun sebelumnya. Penurunan jumlah penumpang tidak menyurutkan Tim untuk memberikan pelayanan maupun mengawasi pemenuhan standar keselamatan dan keamanan.

“Semangat kami tidak surut dalam memberikan pelayanan kepada penumpang terlebih terkait pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan penerbangan. Sejak 20 Desember hingga 29 Desember, kami telah melakukan rampcheck terhadap 53 pesawat”, tutur Widyo.

Rincian pesawat yang telah di rampcheck adalah 2 armada milik Wings Air, 20 armada milik Garuda Indonesia, 8 armada milik Sriwijaya Air, 3 armada milik Batik Air, 9 armada milik Lion Air, 6 armada milik Citilink Indonesia, 1 armada milik Alda Air dan 4 armada milik Trigana Air.

“Untuk transparansi besaran harga tiket pesawat yang beroperasi di Sentani, kami telah memasang papan pengumuman yang memuat besaran tarif batas atas dan batas bawah berbagai rute penerbangan niaga berjadwal dalam negeri sesuai PM 14/2016 di area terminal Bandara Sentani, dengan demikian, masyarakat tahu patokan harga tiket pesawat kelas ekonomi termahal untuk rute berjadwal domestik”, jelasnya.

Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Udara rutin memantau tarif masing-masing airlines termasuk di Bandara Sentani, Jayapura, Papua. Selama masa angkutan udara Nataru belum ditemukan pelanggaran terkait ketentuan harga tiket dimaksud baik dari pengawasan internal maupun pengaduan masyarakat.
Posko gabungan angkutan udara Natal dan Tahun Baru sendiri akan berlangsung hingga tanggal 6 Januari 2019.

Sumber berita (*/Hendri -Humas DItjen Perhubungan Udara)

Editor (+rony banase)

Dirjen Perhubungan Udara Pantau & Pastikan Harga Tiket Sesuai Aturan

131 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Dunia penerbangan Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah penumpang yang menggunakan moda transportasi udara. Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan juga menjadi andil cukup besar terhadap meningkatnya trend penggunaan moda transportasi udara.

Core Business dalam industri transportasi udara adalah keselamatan, untuk hal ini tidak dapat ditawar lagi, harus memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan acuan dari aturan internasional. Yang dapat diberikan berbeda kepada penumpang adalah pelayanan. Pemerintah telah menetapkan kelompok pelayanan bagi penumpang pesawat udara.

Dirjen Perhubungan Udara, Polana Bunguningsih Pramesti menjelaskan bahwa tarif angkutan udara tidak berbanding lurus dengan keselamatan.

Core business dalam industri transportasi udara adalah keselamatan. Standar keselamatan tidak terpengaruh oleh tinggi atau rendahnya tiket yang dibayar penumpang. Kelas ekonomi ataupun bisnis semuanya harus memenuhi standar keselamatan”, jelas Polana tentang kaitan harga tiket dengan standar keselamatan, Jumat/28/12/18.

Yang diterima berbeda oleh penumpang dengan kategori kelompok pelayanan yang berbeda sebagai contoh: jenis makanan, hiburan dalam penerbangan, majalah dan koran atau bahan bacaan lainnya dan lain sebagainya.

Pada saat libur akhir tahun baik Natal dan Tahun Baru, biasanya maskapai memberlakukan tarif yang berbeda dibandingkan pada hari hari biasa, hal tersebut wajar dilakukan sesuai dengan banyaknya permintaan perjalanan. Pemerintah mengawasi besaran harga tiket yang dijual oleh maskapai dan pastikan hingga saat ini tidak ada maskapai yang menjual harga tiket di atas tarif batas atas yang telah ditetapkan pemerintah.

Polana mengatakan bahwa maskapai dalam memberlakukan tarif wajib mematuhi ketentuan yang ada.

“Semua maskapai penerbangan menjual tiket baik di hari biasa maupun pada peak season seperti lebaran, Natal dan Tahun baru wajib mengikuti aturan yang berlaku, yakni PM nomor 14 tahun 2016 terkait besaran tarif batas atas dan batas bawah”, tegas Polana.

Lebih lanjut Polana menjelaskan bahwa pengaturan tarif tersebut berlaku bagi penumpang pesawat yang membeli tiket kelas ekonomi untuk pesawat dengan rute berjadwal yang beroperasi di wilayah domestik Indonesia. Bagi maskapai yang melanggar, akan dikenakan sanksi.

“Apabila ada maskapai yang melanggar ketentuan tersebut maka kami akan menindak sesuai ketentuan, mulai dari peringatan, pengurangan frekuensi, penundaan pemberian izin rute, denda administratif dan pembekuan rute penerbangan”, rinci Polana.

Penetapan tarif oleh maskapai diharapkan disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat dan tetap memperhatikan kelangsungan usaha.

Agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan nyaman, Polana mengimbau dan memberikan tips bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara sebagai berikut:

Pertama, Rencanakan perjalanan dan belilah tiket sejak jauh hari (pengumuman cuti bersama biasanya di umumkan awal tahun) karena bila jauh hari maka masih banyak pilihan rute dan harga relatif murah;

Kedua, Pembelian tiket bisa melalui kantor perwakilan airlines, agen tiket dan secara online;

Ketiga, PASTIKAN besaran tarif terlebih dahulu. (Acuannya adalah dalam PM arau melihat pengumuman di bandara setempat);

Keempat, Teliti rute penerbangan dalam tiket, cek rute langsung atau rute dengan transit. Rute transit dapat mengakibatkan tarif lebih tinggi dari rute atau penerbangan langsung;

Kelima, Tiket kelas ekonomi hanya dijual antara Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah sesuai ketentuan Pemerintah dalam Peraturan Menteri Perhubungan no 14 tahun 2016;

Keenam, Tiket kelas ekonomi terdiri dari komponen: tarif jarak/basic fare (tergantung kelompok pelayanan), PPn 10% dari tarif jarak, IWPU sebesar Rp5.000,-, PJP2U/PSC yg besaran tergantung bandara keberangkatan dan biaya tambahan yang sifat pilihan/optional;

Ketujuh, Tarif kelas bisnis tidak diatur oleh Pemerintah;

Kedelapan, Jangan membeli tiket melalui CALO dan cocokan tiket yang dibeli dengan nama penumpang berangkat sesuai identitas diri.

Sumber berita (*/Rifky/Anung-Humas Ditjen Perhubungan Udara)

Editor (+rony banase)

Dirjen Perhubungan Udara Evaluasi Petunjuk Operasional Boeing 737 8Max

132 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, M.Pramintohadi Sukarno mengatakan bahwa pihaknya telah menerima informasi dari Boeing Co. tentang telah diterbitkannya Flight Crew Operating Manual Bulletin (FCOM). FCOM ini berisi tindakan yang harus dilakukan oleh penerbang saat mengalami kondisi tertentu yang diduga disebabkan adanya erroneous input pada Angle of Attack Censor.

Di dalam FCOM, pihak Boeing Co. menyatakan bahwa latar belakang diterbitkannya FCOM adalah berdasarkan informasi yang sejauh ini sudah diperoleh dari kejadian kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 pada 29 Oktober 2018 yang jatuh di Perairan Tanjung Kerawang. Pramintohadi menjelaskan bahwa petunjuk yang dikeluarkan ini merupakan update dari petunjuk yang telah ada sebelumnya.

Pramintohadi menjelaskan bahwa dalam FCOM tersebut memang didasari oleh data-data yang diperoleh dari investigasi yang dilakukan oleh KNKT dimana NTSB Amerika Serikat serta Boeing sebagai pabrikan juga terlibat. Pramintohadi juga menjelaskan bahwa sehari sebelumnya Ditjen Perhubungan Udara telah berkomunikasi dengan perwakilan FAA di Singapura terkait dengan rencana penerbitan FCOM ini.

Melalui teleconference yang dilakukan oleh Ditjen Hubud dan FAA, (Kamis,8/11/18), FAA juga menyampaikan bahwa keluarnya FCOM tersebut diikuti dengan Emergency Airworthiness Directive (AD #: 2018-23-51) The International Community atau CANIC, sebagai konfirmasi dari FAA kepada regulator di negara pabrikannya.

“Dalam CANIC disebutkan bahwa penerbitan FCOM dilatarbelakangi informasi yang sejauh ini sudah diperoleh dari kejadian kecelakaan pesawat Lion Air JT 610. Dan kami telah menerima konfirmasi pagi tadi bahwa emergency AD telah diterbitkan. Ditjen hubud akan mempelajari dan mengevaluasi emergency AD dimaksud. Kami juga akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait khususnya dengan KNKT agar setiap informasi baru yang muncul dari proses investigasi kecelakaan JT610 dapat langsung ditindaklanjuti dengan langkah-langkah preventif”, tutup Pramintohadi. (*/Humas Perhub Udara)