Arsip Tag: ideologi negara

HUT Ke-74 TNI, Presiden: Ideologi, Teknologi & Alutsista Jadi Benteng NKRI

221 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menghadiri Perayaan Hari Ulang Tahun ke-74 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lanud Halim Perdanakusuma. “Atas nama pribadi, atas nama masyarakat, atas nama bangsa dan negara. Saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-74 Tentara Nasional Indonesia,” ujar Presiden Jokowi.

“Selamat atas prestasi yang ditorehkan oleh TNI,” demikian ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato di HUT ke-74 TNI, pada Sabtu 5 Oktober 2019, yang dikutip oleh media yang tergabung dalam IMO-Indonesia.

Jokowi juga menyampaikan terima kasih kepada TNI yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam mempertahankan kedaulatan NKRI.

“Kita semua Bangsa Indonesia menyampaikan penghargaan khusus, kepada para prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugas demi tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Presiden.

Ideologi

Menurut Presiden ke-7 Republik Indonesia yang bakal dilantik untuk kedua kali ini, membangun pertahanan negara yang kokoh dan mantap tidak cukup hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik. Negara perlu menegakkan ideologi Pancasila yang diterjemahkan dalam UUD 1945 untuk mempertahankan serta merawat NKRI.

Semangat itu kini dipraktikkan oleh para prajurit TNI dalam melaksanakan misi dan perjuangan membela negara. “Rakyat Indonesia selalu bangga kepada saudara-saudara semuanya, pada TNI yang selalu berada di baris terdepan dalam menjaga NKRI, yang tidak kenal menyerah dalam menjaga kepentingan nasional. Yang selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan atau golongan,” ungkap orang nomor satu RI itu.

Teknologi

Mengenai teknologi, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah berkomitmen memperkuat pertahanan negara melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan prajurit TNI untuk mendukung profesionalisme prajurit.

“Pemerintah saat ini berkomitmen untuk meningkatkan profesionalisme TNI melalui penambahan 450 untuk posisi perwira menengah dan 300 lebih perwira tinggi,” ungkap presiden.

Presiden juga menjelaskan pihaknya kini tengah berupaya menaikkan anggaran pertahanan tahun 2020 menjadi lebih dari 131 triliun rupiah dari sebelumnya 121 triliun rupiah. Penambahan anggaran sekaligus peningkatan sumber daya manusia pada prajurit TNI merupakan bagian penting dalam memperkuat pertahanan nasional.

Alutsista

Presiden Jokowi mengungkapkan kekuatan alutsista TNI dari waktu ke waktu semakin bagus. Dirinya mengaku alutsista yang dimiliki TNI saat tidak kalah jauh dengan yang dimiliki oleh negara lain.

Bahkan, kata dia, TNI telah mampu memproduksi alutsista buatan sendiri yang memiliki kecanggihan luar biasa. “Senjata buatan Pindad (sebuah perusahaan BUMN yang memproduksi alat-alat militer Indonesia-red) telah berhasil menjadi juara 12 kali berturut-turut. Sekali lagi, 12 kali berturut-turut!,” ujar Presiden Jokowi sambil memuji kualitas alutsista buatan anak negeri.

Meski begitu, Presiden mengatakan pemerintah akan terus berusaha menambah jumlah alutsista untuk memenuhi target kekuatan pokok minimum tahap II. “Peningkatan kemandirian industri pertahanan nasional juga terus diusahakan sebagaimana diamanahkan oleh UU No 16 tahun 2012,” terangnya.

Selain itu, Jokowi mengatakan TNI telah menorehkan sejarah baru. Pada Desember 2018, TNI telah meresmikan pangkalan militer terpadu di Natuna dan akan disusul 4 rangkaian serupa, di Biak, Morotai, Merauke dan Samlaki.

“Pada 30 Juni 2019 telah dibentuk Komando Operasi Khusus (Kootsus) yang akan mendukung penanganan terorisme. Dan juga latihan permayudha yang telah sukses dilaksanakan di awal September 2019 yang melibatkan 13 ribu prajurit dari 3 matra dan menjadi ajang untuk unjuk teknologi baru,” tandasnya.

Jokowi melanjutkan, pada 27 September 2019 juga telah dibentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan di tanjung Pinang, di Balikpapan dan di Biak yang Akan meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan krisis dan meningkatkan daya gentar kita.

“Semua ini menandai pergeseran budaya militer kita yang tadinya terpilah-pilah di masing-masing matra kemudian menjadi terpadu dalam lingkup Tentara Nasional Indonesia. Dan semakin didukung oleh profesionalisme para prajurit,” tutupnya.(*)

Sumber berita (*/Tim IMO-Indonesia)
Editor (+rony banase)

Pancasila Terancam, Indonesia Butuh Menteri dengan Perspektif Pancasila

210 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pasca pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto di Stasiun MRT, Lebak Bulus, Jaksel, Sabtu, 13 Juli 2019, sepertinya wacana mengenai apakah Partai Gerindra akan bergabung dengan partai koalisi pendukung pemerintah dan siapa saja orang-orang yang akan mengisi komposisi menteri-menteri pembantu presiden akan kembali mencuat.

Hal tersebut juga menjadi perhatian dari Presidium Nasional organisasi Perhimpunan Pancasila. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pancasila, Edi Susilo mengingatkan dan meminta kepada Presiden Jokowi, agar memilih menteri, khususnya Menteri Pendidikan yang memiliki komitmen yang kuat terhadap ideologi Pancasila.

Menurutnya hal ini penting dilakukan mengingat adanya kelompok-kelompok yang ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi dasar negara ini. Edi Susilo mengatakan menunjuk sosok Menteri yang punya komitmen kuat terhadap nilai nilai kebangsaan adalah suatu keharusan yang harus dijadikan landasan oleh Presiden Jokowi untuk ditempatkan di Kementerian Pendidikan.

“Pendidikan adalah hal paling pokok dalam pembangunan suatu bangsa. Baik buruknya sebuah bangsa terletak pada sistem pengajaran di dalam bangsa tersebut,” ujar Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pancasila, Edi Susilo dalam press rilisnya, Sabtu (13/7/19).

Mengutip apa yang disampaikan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu bulan lalu pada acara Halal Bi Halal Mabes TNI di GOR Ahmad Yani Mabes Cilangkap, Jakarta Timur, Edi mengatakan menurut data Kementerian Pertahanan bahwa jumlah kelompok masyarakat atau orang yang akan mengganti Ideologi Pancasila dengan paham lain sangat tinggi.

“Menteri Pertahanan memaparkan bahwa sebanyak 23.4% persen mahasiswa setuju dengan Negara Khilafah bukan Negara Pancasila, selanjutnya ada 23.3% pelajar SMA sepakat untuk tidak percaya Negara Pancasila. 18,1% pegawai swasta juga tidak setuju dengan Ideologi Pancasila dan parahnya 19.4% PNS dan 19.1 persen Pegawai BUMN tidak sepakat Pancasila, ini sungguh hal yang memprihatinkan,” paparnya.

Lebih lanjut, Menteri pertahanan menyatakan bahwa di dalam tubuh TNI sendiri ada 3 persen dari jumlah seluruh TNI yang ada di Indonesia 975.750 personel TNI (Aktif dan cadangan) yang tidak sepakat Pancasila, artinya ada sekitar kurang lebih 29 ribu lebih personel TNI yang terpapar ideologi di luar Pancasila.

“Ini tidak bisa dianggap remeh sebab jumlah sebesar itu memegang senjata,” tegasnya.

Oleh karena itu dengan melihat fakta yang diungkapkan dari data Kementerian Pertahanan tersebut diatas maka menurutnya Presiden Joko Widodo harus menyeleksi betul calon menterinya yang akan duduk di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Bisa dibayangkan 23.3 persen pelajar SMA yang tidak sepakat dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila, kelak dalam 5 atau 10 tahun kedepan merekalah yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan republik ini,” ujarnya.

Menurutnya, setidaknya ada dua hal yang menjadi kriteria utama dalam menunjuk siapapun yang akan dijadikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yakni ia haruslah: Pertama, mau dan mampu Menerapkan Pancasila di setiap jenjang pendidikan di Indonesia. Kedua, memiliki Komitmen Kebangsaan yang kuat.

Sebagaimana, Bung Karno pernah juga berpesan pada pertemuan Gerakan Pembela Pancasila pada 17 Juni 1954; ia mengatakan, “Aku minta kepadamu sekalian, untuk betul-betul menganjurkan hal Pancasila ini kepada segenap rakyat agar supaya selamatlah negara kita ini,” mendengar apa yang disampaikan Bung Karno pada ceramah tersebut mengingatkan bahwa agar bangsa ini selamat kita harus berpegang teguh terhadap Pancasila. (*/dk)

Sumber berita (*/Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase) Foto by m.republika.co.id