Arsip Tag: kabupaten layak anak

4 Pilar Pembangunan, Fondasi Mewujudkan Kab/Kota Layak Anak

39 Views

Denpasar, Garda Indonesia | Lembaga masyarakat, perusahaan, dan media merupakan pembangunan dan menjadi kekuatan dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Pada hari ke dua pelaksanaan kegiatan Forum Internasional Berbagi Praktik Baik Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) antara Indonesia dan Iran, kedua negara saling menginspirasi lewat peran 4 pilar pembangunan yakni dunia usaha, lembaga masyarakat, dan media serta forum anak dalam mengembangkan KLA.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/11/18/indonesia-iran-berbagi-praktik-baik-penerapan-kab-kota-layak-anak/

“Langkah baik bagi kita untuk saling bekerja sama dan bersinergi dalam melaksanakan program strategis terutama guna mencapai kualitas hidup perempuan dan kualitas hidup anak yang menjadi lebih baik dan komprehensif,” ujar Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Pribudiarta N Sitepu.

Konvensi Hak Anak pun mengamanatkan masyarakat dan keluarga menjadi peran utama dalam pengasuhan dan perlindungan anak. Deputi Program, Dampak dan Kebijakan dari Yayasan Sayangi Tunas Cilik, Tata Sudrajat menuturkan bagi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah mitra pembangunan sehingga perannya sangat penting dan strategis dalam mendukung upaya pemenuhan hak anak.

“LSM adalah mitra pembangunan pemerintah, perannya yakni bisa melakukan advokasi, membantu atau mendorong pemerintah menciptakan standar terkait pelayanan, dan sharing learning atau berbagi pembelajaran karena LSM bekerja di tingkat grassroot atau di masyarakat yang membantu anak dan keluarga,” jelas Tata Sudrajat.

Tata juga memaparkan tiga pendekatan dasar yang perlu diterapkan LSM dalam bekerja agar dapat berkontribusi pada peningkatan dan capaian KLA. Di antaranya, melakukan promosi hak-hak anak, mainstreaming atau pengarusutamaan perlindungan anak, serta pencegahan dan respons kekerasan terhadap anak (KTA).

Selain LSM, partisipasi sektor privat dalam hal ini dunia usaha juga berperan dalam mendukung KLA. Di Indonesia, sejumlah perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) memberi perhatian serius terhadap upaya pemenuhan hak anak. Ketua Umum APSAI, Luhur Budijarso mengatakan APSAI berupaya mendorong dan memastikan dunia usaha menjalankan praktik bisnisnya dengan praktik-praktik yang layak anak melalui Anugerah PELANGI (Perusahaan Layak Anak Indonesia).

“Saat ini, ada 1.200 perusahaan yang tergabung dalam APSAI di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk bersama-sama mengubah paradigma di antara teman-teman di lingkungan dunia usaha, bahwa kalau kita (perusahaan) mau berperan dalam memastikan hak anak, terpenuhinya hak anak, dan tumbuh kembang anak itu bisa dan boleh kok dan itu bukan hanya tugas pemerintah tapi juga dunia usaha juga sebagai bagian dari 4 pilar pembangunan. Selain itu, langkah ini lebih dari sekadar tanggung jawab sosial perusahaan tapi policy atau kebijakan, produk, dan programnya juga harus ramah anak sesuai amanat Pasal 72 Undang-Undang 35 Tahun 2015 Perlindungan Anak,” jelas Ketua Umum APSAI, Luhur Budijarso.

Disebut Luhur, salah satu APSAI tingkat Kab/Kota yang sebagai APSAI yang sudah baik dan banyak berbuat untuk anak adalah APSAI Kota Denpasar. Peran APSAI ini juga yang mendukung Kota Denpasar sehingga bisa memperolah predikat Kota Layak Anak tingkat Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Sejak tahun 2015, ada banyak kontribusi yang dilakukan APSAI Kota Denpasar, seperti memberikan bantuan bagi anak-anak disabilitas, mendukung kegiatan Forum Anak Denpasar tiap tahun dalam pemilihan Duta Anak Kota Denpasar, dan bersinergi dengan pemerintah daerah dan dinas terkait untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Kota Denpasar yang terkait dengan KLA.

“Khusus untuk APSAI Kota Denpasar, kami bukan perusahaan-perusahaan raksasa. Tapi kami ini adalah pengusaha-pengusaha kecil yang sangat peduli dan menaruh perhatian terhadap (kepentingan) anak. Itu yang menjadi motivasi bagi kami, sekecil apa pun bentuknya yang dilakukan sangat berarti. Jadi, tetap kami (berupaya) bisa mendukung semua kegiatan yang dibutuhkan oleh anak-anak,” ujar Sekjen APSAI Kota Denpasar I Gusti Ayu Desi Pratiwi.

Dukungan terhadap upaya pemenuhan hak anak juga partisipasi media. Menurut perwakilan Jurnalis Kawan Anak (Jurkawan) Dewanto, di era saat ini anak-anak sudah sangat akrab dengan gadget, media sosial dan media online, sehingga sangat penting media memberikan informasi yang layak anak.

“Indonesia saat ini telah memiliki pedoman pemberitaan ramah anak, sangat penting bagi jurnalis untuk memahami pedoman tersebut. Masing-masing pribadi wartawan harus memahami dan membayangkan bahwa berita itu dibaca oleh anak, jadi jurnalis dalam hal ini di Indonesia maupun di Iran saya pikir memiliki kewajiban yang sama untuk memberikan informasi yang layak anak dalam rangka untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan anak,” tegas Dewanto yang merupakan wartawan LKBN Antara.

Tentunya, mewujudkan pemenuhan hak anak tidak akan lengkap tanpa peran serta dari kelompok anak itu sendiri. Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Perlindungan Anak, pemerintah Indonesia melalui Kemen PPPA menginisiasi pembentukan Forum anak sebagai wadah partisipasi anak yang dikelola oleh anak untuk dapat mengakomodasi, aspirasi, pandangan dan kebutuhan semua kelompok anak.

“Peran forum anak yaitu sebagai pelopor dan pelapor (2P). Peran sebagai pelopor diharapkan anak bisa berkontribusi aktif dan positif melakukan pemenuhan hak anak di Indonesia. Peran pelapor, anak bisa menyampaikan hambatan ketika menjadi pelopor di daerahnya. Sedangkan peran lain yaitu Partisipasi Anak dalam Perencanaan dan Pembangunan (PAPP) yang ditujukan untuk menjadi jembatan aspirasi, bagi anak Indonesia kepada pemerintah melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Mursembang) daerah,” jelas Ketua Forum Anak Periode 2019-2021, Tania Faisa Adama.

Sementara itu, Forum Anak Iran telah menggelar Festival Film Anak dan Remaja yang telah diselenggarakan secara berturut-turut selama 21 tahun. Festival Film Anak dan Remaja yang memiliki slogan “satu detik satu film, dan satu anak satu juri” ini merupakan salah satu bentuk pendidikan dan pelibatan anak dalam pengembangan kebudayaan. Terbukti, pertama kali Festival Film ini diselenggarakan, ada sekitar 40 perwakilan negara yang hadir.

“Festival film ini sangat unik. Ini juga menjadi sarana pendidikan bagi kami untuk melaksanakan event management yang baik. Festival ini juga menjadi sarana bagi kami untuk belajar dari lingkungan sekitar, serta meninggalkan kenangan manis bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Kami berharap Festival film Anak dan Remaja ini dapat menjadi contoh bagi negara-negara lainnya untuk melibatkan anak dan remaja sebagai penyelenggara atau juri di festival film sejenis lainnya,” tutur salah satu perwakilan Forum Anak Iran.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Indonesia–Iran, Berbagi Praktik Baik Penerapan Kab/Kota Layak Anak

91 Views

Denpasar, Garda Indonesia | Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Iran telah memperpanjang kesepakatan bersama dalam melaksanakan program strategis sebagai wujud kerja sama dan persahabatan erat, terutama untuk mencapai kualitas hidup perempuan dan anak lebih baik dan komprehensif. Salah satunya melalui kegiatan Forum Internasional Berbagi Praktik Baik Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) antara Indonesia dan Iran, yang dilaksanakan pada 17—18 November 2020.

“Kita tidak dapat bekerja sendiri. Tentunya kita membutuhkan bantuan, dukungan, dan wawasan dari negara sahabat kita. Baik Indonesia maupun Iran adalah negara anggota yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), dan berkomitmen mengedepankan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dalam pembangunan bangsa yang inklusif,” ujar Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam pembukaan kegiatan di Kota Denpasar, Bali yang dilaksanakan secara daring.

Menteri Bintang menambahkan, perkembangan global saat ini membuat keputusan yang diambil suatu negara dapat mempengaruhi negara lainnya dengan cepat terutama untuk kemajuan dalam mewujudkan kota dan masyarakat yang aman, inklusif serta tanggap terhadap anak atau ‘World Fit for Children’.

“Bagi suatu negara, sumber daya yang paling berharga adalah sumber daya manusianya. Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sangat penting, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagian dari pembangunan dunia. Sudah sepantasnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dilakukan bersama-sama semua pihak, tanpa batasan wilayah negara,” kata Menteri Bintang.

Wakil Presiden Urusan Perempuan dan Keluarga, Masoumeh Ebtekar

Adapun program dari praktik baik yang diseminasi dalam forum tersebut adalah mengenai implementasi KLA yang merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak di kedua negara. Tidak hanya praktik baik yang dilakukan oleh Indonesia, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Pemerintah Iran melalui Wakil Presiden Urusan Perempuan dan Keluarga, juga menyampaikan praktik baik implementasi beberapa Kota Layak Anak di negaranya. Menurut Wakil Presiden Urusan Perempuan dan Keluarga, Madame Ebtekar, program Kota Layak Anak dibuat agar keberlangsungan hidup anak dapat terjaga.

“Kita berharap melalui program ini kita lebih memperhatikan kesejahteraan anak, baik kesehatan fisik dan mental, anak juga kita perhatikan bersama kualitasnya. Kita akan berupaya memberikan ruang yang lebih sehat dan juga keamanan yang lebih baik lagi kepada anak-anak untuk keberlangsungan hidup mereka agar dapat melakukan aktivitas dengan baik. Itulah yang akan kita tuju dari membentuk Kota Layak Anak,” Wakil Presiden Urusan Perempuan dan Keluarga, Masoumeh Ebtekar.

Masoumeh berharap implementasi KLA baik yang dilakukan oleh Iran maupun Indonesia dapat menjadi contoh di negara Asia. “Dalam kerja sama antara kedua negara ini kita bisa memberikan contoh kepada negara-negara lain terutama di Asia dan ini adalah salah satu gebrakan kita untuk lebih memberi pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Saya berharap program-program serta kerja sama yang sudah dijalankan selama ini dapat ditingkatkan lebih baik terutama dalam hal dukungan terhadap anak dan keluarga,” jelas Masoumeh.

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Kota Denpasar, Bali menjadi perwakilan atau representasi KLA di Indonesia yang praktik baiknya dibagikan ke Pemerintah Iran. Pencapaian Kota Denpasar sebagai Kota Layak Anak dengan predikat Utama tentu tidak lepas dari dukungan Pemerintah Provinsi Bali. Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha menegaskan pemerintahannya berkomitmen untuk terus menerus melakukan perlindungan terhadap anak.

“Perlindungan anak merupakan penanda penting dalam proses pencapaian pembangunan kesetaraan gender dalam upaya meningkatkan hak asasi dan kehormatan terhadap anak-anak di Indonesia khususnya di Provinsi Bali, serta meningkatkan kesadaran seluruh komponen masyarakat bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pemerintah Provinsi Bali saat ini sudah memiliki peraturan terkait perlindungan anak, yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014,” tutur Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka. (*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Wahana Visi Indonesia & Dinas PPPA NTT Inisiasi Kabupaten Layak Anak

351 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sebanyak 1,87 juta anak berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (*Profil Anak Indonesia,KPPPA, 2018) dan diperkirakan pada 2030—2040, Indonesia bakal mengalami bonus demografi di mana usia produktif akan mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

Dan pada persoalan perlindungan anak, berdasarkan data dari DPPPA NTT, jumlah kasus kekerasan terhadap anak tercatat terdapat 4.542 kasus sepanjang tahun 2013—2017. Data tersebut belum termasuk data yang dihimpun oleh masing-masing lembaga penyedia layanan seperti LBH APIK, Rumah Perempuan, Kepolisian dan lembaga lain.

Di sektor pemenuhan hak anak atas kesehatan, Provinsi NTT menjadi penyumbang angka tertinggi anak dengan stunting sebanyak 80.727 anak dan di sektor pendidikan, pada tahun ajaran 2017/2018, NTT memiliki jumlah sekolah sebanyak 5.056 sekolah dengan jumlah peserta didik sebanyak 776.844 siswa (*Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2018). Sementara itu, jumlah siswa putus sekolah di NTT menduduki urutan ke-24 dari 34 provinsi di Indonesia (0,15%).

Diharapkan salah satu strategi komprehensif yang dapat dilakukan dengan mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang membutuhkan keterlibatan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), legislatif, pihak swasta dan masyarakat. Hal ini selaras dengan amanat UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Pose bersama Kadis PPPA NTT, Sylvia Peku Djawang, S.Pt. (Baju tenun merah); Kabid Pemenuhan Hak Anak, Sumarni (Baju kedua dari kanan); Perwakilan WVI NTT, Irene (baju tenun sumba, ketiga dari kiri); dan Manajer Hotel Neo Aston, Freddy Otovianus Kowal (baju tenun merah dan celana hitam, kedua dari kiri)

Menjawab berbagai persoalan pemenuhan hak anak tersebut maka Wahana Visi Indonesia (WVI) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) NTT menginisiasi dan menghelat Pelatihan Gugus Tugas Kota Layak Anak dengan Analisis Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) tingkat Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Hotel Neo Aston Kupang pada 28—31 Agustus 2019.

Dibuka dengan resmi oleh Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi pada Kamis, 29 Agustus 2019, kegiatan pelatihan gugus tugas dengan PUHA yang diikuti oleh para Ketua Tim Penggerak PKK Kab/Kota, Kepala Dinas DP3A Se-NTT, Kepala Desa Se-NTT, dan unsur OPD; ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang pengembangan ekonomi menuju NTT Sejahtera dan Percepatan Kabupaten Layak Anak oleh Wagub Josef Nae Soi dan Eben Ezer Sembiring, General Manajer Zona NTT dari Wahana Visi Indonesia dan disaksikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK NTT, Julia Sutrisno Laiskodat; Sekretaris Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA, Dra. Eko Novi Ariyanti, RD., M.Si. dan Kadis PPPA NTT, Sylvia Peku Djawang, S.Pt., M.M. Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, S.H., M.Hum.

Penandatanganan Nota Kesepakatan Kabupaten Layak Anak oleh Wagub NTT Josef Nae Soi

Wagub Josef Nae Soi dalam sambutannya menyampaikan bahwa setiap anak punya hak seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Wagub Josef, zaman sebelumnya pada tahun 1950-an, anak pada zaman tersebut memperoleh perlakuan tindak kekerasan namun kondisi sekarang tidak seperti itu. “Jangan menyamaratakan pola didik dahulu dengan zaman sekarang,” pinta Wagub Josef Nae Soi.

Pria asal Bajawa Kabupaten Ngada ini juga menceritakan masa kecilnya yang sangat sulit dan menderita termasuk masa kecil Gubernur NTT Viktor Laiskodat.

“Terima Kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mendidik anak-anak NTT,” ucap Josef sambil menceritakan kehidupan masa kanak-kanak yang sangat susah dan miskin.

Sementara itu, dalam sesi konferensi pers usai pembukaan, Kadis PPPA NTT, Silvia Peku Djawang, S.Pt., M.M. mengatakan bahwa komitmen di daerah sangat jelas bahwa target DPPPA di RPMJD hingga 2023 cukup ketat dengan 250 desa layak anak dari sekitar 3.026 desa dan 318 kelurahan.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Mari kita bergandengan tangan dan ada WVI yang ada bersama kami dan dengan dukungan kabupaten/kota,” pinta Silvia.

Sedangkan, Sekretaris Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA, Dra. Eko Novi Ariyanti, RD., M.Si. mengatakan Kementerian PPPA telah memulai Kota Layak Anak menjadi program prioritas sejak tahun 2010—sekarang.

“Untuk mendukung komitmen Kemen PPPA, kami meminta kabupaten/kota dan pemerintah provinsi untuk mewujudkan Kota/kabupaten Layak Anak (KLA), Provinsi Layak Anak (PROVILA) dan kelak menuju Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada 2030,” pinta Eka Novi Ariyanti.

Provinsi NTT, jelas Eko, menjadi prioritas dari Kemen PPPA karena KLA belum berkembang maksimal (*Dari 22 kab/Kota di NTT, 13 kabupaten belum melaksanakan KLA, 8 kabupaten telah menuju KLA, dan Kota Kupang telah memperoleh predikat KLA Pratama) dan memang komitmen kami dengan WVI Pusat untuk membuat MoU bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

General Manajer WVI Zona NTT, Eben Ezer Sembiring menyampaikan saat ini WVI di Provinsi NTT, mendampingi 159 desa untuk program yang terkait langsung dengan anak-anak yaitu kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak sedangkan yang mendukung kebutuhan langsung anak yakni pemberdayaan ekonomi keluarga ada di 3 (tiga) kabupaten tambahan termasuk Kota Kupang.

“WVI digerakkan oleh visi dan berharap semua pihak dapat bergerak bersama dan WVI memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan KLA dari level desa hingga nasional,” beber Eben Ezer.

Salah satu kabupaten yang didampingi WVI, terang Eben, yaitu Kabupaten Manggarai Timur dengan komitmen tinggi dengan daya ungkit untuk menuju Kabupaten Layak Anak. Selain itu, tambah Eben, WVI juga mendampingi Kabupaten Alor, Timor Tengah Utara (TTU), Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Se-Flores, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya.

Penulis dan editor (+rony banase)