Arsip Tag: kapolri listyo sigit prabowo

Tunggu Arahan Kapolri, Densus 88 Antiteror Bakal Ikut Tumpas KKB di Papua

493 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dipastikan dilibatkan, atau turun ke Papua untuk menangkap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), usai resmi dilabeli teroris oleh Pemerintah.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan menjelaskan, meskipun sudah dipastikan terlibat, namun personel Detasemen berlambang Burung Hantu itu masih menunggu perintah dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk turun ke Tanah Cenderawasih.

“Tentunya Densus 88 akan siap membantu satuan tugas operasi Nemangkawi yang saat ini sudah bertugas dalam rangka memburu KKB di Papua. Saat ini, masih menunggu perintah dari Kapolri,” ucap Kombes Ahmad Ramadhan, pada Jumat, 30 April 2021.

Menurut Ramadhan, Densus 88 dibentuk oleh Polri memang memiliki tugas dan wewenang khusus dalam menangani dan menanggulangi aksi teror di Indonesia. Sehingga, ketika KKB ditetapkan sebagai daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT), maka Densus 88 akan dilibatkan dalam kondisi tersebut.

“Kami sampaikan bahwa Densus 88 Antiteror Polri itu diciptakan sebagai satsus kontra terorisme yang tentunya memiliki kemampuan untuk menumpas setiap aktivitas terorisme di tanah air,” ujar Ramadhan.

Kombes Ramadhan menuturkan, keterlibatan Densus 88 dalam mengejar kelompok terorisme sudah ada sebelumnya di beberapa wilayah Indonesia.

“Densus 88 dilibatkan di dalam membantu satgas operasi Tinombala maupun satgas operasi Madago Raya. Tunggu perintah dari Kapolri karena Densus ini langsung di bawah Kapolri, tentunya Densus 88 akan melaksanakan perintah setelah mendapatkan perintah dari Kapolri,” tandas Ramadhan.(*)

Sumber berita (*/Humas Polri)

Editor (+roni banase)

Foto utama (*/ilustrasi/inews.id)

HAM (Hak Asasi Munarman) : Logika Akal Sehat & Logistik Akal Bulus

880 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

Jangan heran kalau mereka yang membela Munarman di ruang publik atau media sosial itu tidak memedulikan HAM dari masyarakat yang tidak berdosa, yang kerap jadi korban aksi terorisme.

Mereka hanya peduli HAM versi mereka sendiri dengan menge-klaim bahwa cara penangkapan Munarman yang sampai ketinggalan sendalnya serta ditutup matanya itu berlebihan dan kurang kerja. Bagi mereka HAM adalah Hak Asasi Munarman!

Lha memang begitu ‘kan cara berpikir dan bersikapnya kelompok teroris. Kelompoknyalah yang memonopoli kebenaran menurut cara interpretasi mereka. Pokoknya semau-maunya sendiri.

Entah itu teroris yang pakai bom maupun teroris verbal yang bergerilya di media sosial untuk propaganda, menyebar kebohongan, dan intimidasi. Bahkan sampai ada yang bermisi untuk membunuh karakter seseorang.

Mereka yang membela Munarman seperti Fadli Zon, Andi Arief, Mardani Ali Sera, MCA, Amnesti Internasional, Komnas HAM dan Gerakan Pemuda Kristen (ini ormas apa?) dengan lantang membela Hak Asasi Munarman, Sang Penyiram. Di media sosial mereka ini akan dengan kepala batu alias ngeyel bin mbalelo bakal terus fokus pada segmen penggelandangan Munarman (isu sendal dan penutup mata). Walau penutup mata itu adalah SOP penangkapan seorang teroris. Dan Munarman memang ditangkap dengan sangkaan terorisme. Tentang itu mereka tidak akan peduli.

Dari pantauan narasi yang beredar di media sosial (medsos) dikabarkan ada kelompok yang memang dibayar untuk terus mengeyel membela Munarman dan terus menghajar Jokowi serta pendukungnya. BuzzeRp, istilahnya.

Rupanya Jokowi masih dianggap sebagai tonggak penghalang utama gerakan mereka. Mereka itu siapa dan gerakan apa? Ya siapa lagi kalau bukan bohir-bohir yang selama ini punya kepentingan dengan gerakan skenario hitam mereka. Apa skenario hitam itu?

Skenario hitam itu adalah rancangan mempertahankan hasil bancakan masa lalu, upaya melanggengkan bancakan masa kini (lewat penggarongan APBN, APBD, BUMN, Mafia Migas, Mafia Alkes, Mafia Impor, dan lain-lain) supaya bisa terus bertahan selama mungkin ke masa depan.

Mafia 3C-Plus (Cendana, Chaplin, Cikeas, Plus Oknum Parpol Penguasa) ini memang licin, laksana belut dilumuri oli. Mereka bergerak lewat berbagai antek-anteknya. Siapa antek-anteknya? Ya mereka yang barusan ditangkap serta mereka yang berkicau membela.

Gerakan radikalisme berbasis agama tertentu beserta derivatifnya dimanfaatkan (ditunggangi) oleh para gembong ini. Setidaknya mereka bisa saling berkelindan dengan prinsip simbiosis-mutualisme.

Selama saling menguntungkan mereka akan berkolaborasi, tatkala sudah tak dibutuhkan mereka tak sungkan-sungkan untuk saling tikam. Jangan pandang enteng, ditengarai bahwa para mafia ini juga punya jejaring di lembaga eksekutif, legislatif sampai yudikatif. Parpol-parpol pun dijadikan mabes (markas-besar) untuk menarik tali-tali (pulling the string) dari boneka-boneka Stromboli mereka yang sudah dipasang di berbagai pos (kementerian, pemda, BUMN, dan lain-lain).

Setoran dana preman sejak dulu sampai sekarang diduga mesti dan masih mengalir dan bermuara ke gembong mafia 3C-Plus. Ini semacam sistem upeti (tributary system) ala Kartel Kolombia sana.

Para mafia kelas yang lebih rendah kastanya seperti mafia petral, mafia bansos, mafia lelang jabatan, mafia impor (gula, jagung, kedelai, daging, bawang, garam, beras, alkes, minyak, dan lain-lain), mafia anggaran (APBN, APBD, Otsus), sampai ke ormas-ormas oportunis berbungkus jubah mesti ikut menari dalam irama genderang yang ditabuh para gembong mafia 3C-Plus. Dengan demikian mereka “terlindungi” oleh payung hitam para gembong.

Jadi bagaimana? Apa yang mesti kita lakukan?

Mesti ada disrupsi terhadap tatanan politik yang ada. Ya disrupsi politik, lantaran politiklah yang sementara ini jadi panglima, hukum adalah yang kedua, dan ekonomi di urutan ketiga. Politik, Hukum dan Ekonomi, segitiga emas pengendali jalannya Republik.

Lalu di mana publik? Bukankah dalam kata Republik (Res-Publica) itu artinya urusannya publik? Ya, publik bagi mereka adalah sekedar alat justifikasi eksistensi politik mereka, dan kemudian memperalat hukum dan ekonomi untuk menipu dan memeras mereka. Itu saja.

Fenomena Gus Dur adalah disrupsi pertama pasca-orba yang sayangnya hanya berjalan singkat lantaran konspirasi tatanan lama masih kuat untuk saling berkelindan untuk menjatuhkannya. Bacalah buku “Menjerat Gus Dur” yang ditulis oleh jurnalis Virdika Rizky Utama.

Disusul oleh fenomena Jokowi sebagai disrupsi kedua pasca-orba yang sukses memasuki periode keduanya yang seyogianya “tanpa beban” politik. Popularitas serta elektabilitasnya yang tinggi telah memaksa “Geng Anak Menteng” menyerah dan “membiarkan” Jokowi yang tampil, paling tidak untuk dua periode terakhir ini.

Namun, Jokowi mesti dengan cerdik berselancar di atas banyak jebakan-jebakan politik yang dipasang oposisi, maupun koalisi palsu alias musuh dalam selimut yang saat ini sedang fokus dengan Pemilu 2024 ketimbang tugas utamanya sebagai pembantu presiden.

Dengan taktis Jokowi – lewat berbagai instrumennya – mesti melawan siasat licik para gembong 3C-Plus ini. Ia memang mesti bermain cantik, sambil terus membakar semak para “anjing penggigit” (attacking dogs)-nya para gembong mafia politik ini (3C-Plus). Koruptor dana bansos maupun benur lobster yang nota-bene adalah kader parpol yang berada dalam jajaran kabinetnya pun disikat tanpa tedeng aling-aling. Itu sinyal keras yang dikirim Jokowi.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang Kristen itu dipasang oleh Jokowi untuk mendidik bangsa ini tentang esensi NKRI yang Bineka Tunggal Ika, sekaligus signal yang dikirim ke arah kelompok radikal bahwa ia tidak bisa didikte. Dan rupanya sang Kapolri baru ini juga cerdas dan berani, bersama panglima TNI ia sekarang bakal membabat habis kelompok-kelompok separatis yang dicurigai sengaja dipelihara oleh oknum-oknum tertentu lewat jejaring lokal maupun interlokal.

Jadi intinya, kita juga mesti cerdas dan berani. Jangan mau ikut menari dalam genderang yang ditabuh oleh gembong mafia politik itu. Mereka – lewat semua anteknya di lapangan – akan terus menyebar hoaks, ngeyel di media (medsos maupun mainstream).

Jadi, ya lawan terus, caranya? Caranya dengan terus menyebar kebenaran, dan tidak takut dengan intimidasi (teror) mereka. Karena mereka memang teroris (tukang teror), penebar ketakutan, lewat teror fisik maupun teror verbal.

Para penyebar hoaks ini memang tak perlu logika dan akal sehat, mereka hanya perlu logistik dan akal bulus.

Minggu, 2 Mei 2021

Penulis merupakan Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB)

Foto utama (*/ilustrasi/google image)