Arsip Tag: Kapuspen Kemendagri Bahtiar

Kemendagri: ‘Tidak Pernah Ada Larangan Rapat di Hotel’!

49 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Beredarnya informasi yang menyatakan bahwa Mendagri,Tahjo Kumolo hendak atau ingin melakukan larangan terhadap rapat-rapat di hotel adalah informasi yang menyesatkan. Pernyataan ini disampaikan oleh Kapuspen Kemendagri, Bahtiar Baharuddin, dalam keterangan tertulis, Selasa/12 Februari 2019.

“Pihak yang menginformasikan hal tersebut tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Kemendagri”, jelas Kapuspen Kemendagri, Bahtiar Baharuddin.

Sambung Bahtiar, “Kami sampaikan bahwa hingga saat ini Mendagri atau pejabat di lingkungan Kemendagri tidak pernah membuat larangan rapat-rapat aparatur di hotel-hotel”, tegasnya.

Baca juga:

https://gardaindonesia.id/2019/02/11/menkominfo-ayo-bekerjasama-tangkal-hoaks/

Lanjutnya, Bahkan sebagian besar Rapat Kemendagri karena melibatkan banyak peserta dan keterbatasan ruang rapat yang besar maka sebagian besar dilaksanakan di hotel-hotel baik di Jakarta dan sekitarnya maupun di daerah, termasuk kegiatan Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum, Senin/11 Februari 2019 dan juga Selasa,12 Feb 2019 Rakor Kesbangpol di Hotel Clarion Jalan Pettarani Makasar Sulawesi Selatan.

“Secara kelembagaan, Kemendagri sangat dirugikan dengan informasi tersebut karena sangat menyesatkan dan tanpa konfirmasi”,tegas Bahtiar.

Menurutnya, Mendagri hanya memberi arahan kepada staf internal agar menyusun SOP khusus terkait pelayanan konsultasi evaluasi APBD sebagai respon atas kasus Hotel Borobudur beberapa waktu lalu. Aparat pemda yang datang ke Jakarta yang hendak melakukan konsultasi ke Kemendagri silahkan menginap di hotel-hotel, tetapi pelayanan konsultasi khususnya konsultasi evaluasi APBD agar tetap dilaksanakan di kantor.

Sambung Bahtiar, Memperhatikan soal evaluasi APBD adalah hal sensitif dan dalam pengawasan KPK RI. Arahan untuk penyusunan SOP semata-mata untuk mencegah staf Kemendagri terhindar dari hal-hal yang dapat bermasalah hukum.

“Jadi sama sekali tidak ada larangan rapat di hotel-hotel” ,tandasnya.

Melalui keterangan tertulis (siaran pers) yang disampaikan kepada para Kabiro dan Kabag Humas se-Indonesia; Kapuspen Kemendagri meluruskan informasi ini dan memohon berita terkait disempurnakan dan klarifikasi ini dimuat di media massa, agar masyarakat mendapat informasi utuh dan lengkap. (*)

 

Sumber berita (*/Puspen Kemendagri)

Editor (+rony banase)

Foto oleh: rri.co.id

Mendagri : Keberhasilan Pembangunan Desa Perkuat Persatuan & Kesatuan Bangsa

52 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Komitmen Pemerintahan Kabinet Kerja yang tertuang pada butir ketiga Nawacita “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan” diharapkan telah memberi arah dan paradigma baru dalam pembangunan desa di seluruh Indonesia.

Mendagri Tjahjo Kumolo memandang desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, namun juga menjadi subjek pembangunan. Hal ini tercermin dari penerapan azas rekognisi dan subsidiaritas dalam pengaturan desa. Rekognisi berarti adanya pengakuan terhadap hak asal-usul desa, dan Subsidiaritas berarti adanya penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.

“Kemendagri dalam membina Desa berdasar Pasal 112 dan Pasal 113 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijabarkan lebih lanjut dalam Perpres 11 Tahun 2015, yaitu melalui perumusan kebijakan, bintek, pelatihan hingga melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa” ujarnya, Jumat/30 November 2018.

Kemendagri dalam melakukan pembinaan Desa telah merumuskan 22 Peraturan Menteri sebagai penjabaran UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP yang telah diterbitkan, ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi, MOT dan TOT untuk meningkatkan kapasitas Pembina dan Pengawas baik di Prov, Kab/Kota maupun Kecamatan.

Tjahjo Kumolo menjelaskan saat ini telah dilatih kurang lebih 160 ribu Aparatur Desa, melakukan bimbingan teknis antara lain dalam bidang Administrasi Desa, Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pembuatan Perdes, penguatan BPD, PKK, LK dan LAD, pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan aset Desa, peningkatan kapasitas aparatur Desa, penyusunan dan pendayagunaan data profil Desa dan Kelurahan, Evaluasi Perkembangan Desa, Lomba Desa dan Kelurahan, PIN Desa/Kelurahan, Labsite di 4 Regional, yaitu di Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan-Sulawesi dan NTB – NTT-Maluku-Papua.

Lebih lanjut, Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengutarakan saat ini Jumlah Desa berdasar Permendagri No. 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah 74.957 Desa dengan didominasi Desa berkembang menurut Permendagri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

“Dari data yang ada menunjukkan adanya trend penambahan Desa berkembang dan Cepat Berkembang serta penurunan jumlah Desa kurang berkembang” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwasanya tantangan membina Desa saat ini adalah bagaimana mewujudkan Desa yang Maju, Mandiri dan Sejahtera dengan melakukan berbagai langkah strategis, contohnya dengan menetapkan afirmatif action yang didasarkan pada data Profil dan Evaluasi Perkembangan Desa.

 

Pembangunan Desa adalah bagian dari pembangunan nasional, maka ketika Desa maju maka negara maju. Desa adalah unit pemerintahan terdepan.langsung melayani dan hidup.bersama masyarakat diwilayahnya. Oleh karena itu, seperti yang diamanatkan Bapak Menteri Dalam Negeri sistem penyelenggaraan pemerintahan Desa tetap menjadi satu kesatuan sistem pemerintahan daerah dan sistem pemerintahan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa yang maju dan sejahtera akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa., pungkasnya.

Sumber berita : (*/Puspen Kemendagri)

Editor : (*/Rony Banase)

Bupati Pakpak Bharat Kena OTT KPK, Kapuspen Kemendagri Prihatin

44 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando, ditangkap pada Minggu dini hari di Pakpak Bharat, Sumatera Utara. Selain Remigo, petugas KPK juga menangkap kepala dinas, pegawai negeri sipil dan pihak swasta. Sebanyak 2 orang ditangkap di Jakarta dan 4 orang di Medan.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan ( Kapuspen) Kemendagri Bahtiar sangat prihatin dengan terulangnya kembali deretan kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

“Kita tentunya sangat prihatin dengan terulang lagi terjeratnya kasus korupsi yang menimpa kepala daerah, dalam hal ini terkenanya OTT Bupati Pakpak Bharat. Padahal Mendagri tak bosan – bosannya selalu ingatkan hampir setiap pertemuan apapun tentang area rawan korupsi” ujar Bahtiar.

Lebih lanjut, Ia menyampaikan mendukung penuh langkah yang dilakukan jajaran KPK dilakukannya pembersihan setiap praktik korupsi yang melibatkan penyelenggara pemerintahan.

“Kita setuju KPK melakukan penegakan hukum pejabat negara dipusat dan daerah yang melakukan tindak pidana korupsi. Indonesia yang dengan penduduk sekitar 263 juta kita yakini masih banyak warga negara siap jadi kepala daerah /wakil kepala daerah dan pegawai negara yang baik dan berintegritas” paparnya.

https://gardaindonesia.id/2018/10/27/kemendagri-dukung-kpk-bersihkan-penyelenggara-negara-koruptif/

Mekanisme pengisian jabatan bupati dalam hal Bahtiar mengungkapkan bahwa dalam hal pengisian jabatan Bupati Pakpak Bharat, sesuai Pasal 65 ayat 3 dan ayat 4 serta Pasal 66 ayat 1 huruf c. Maka otomatis wakil bupati yang menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Bupati, sampai inkrach putusan pengadilan, Kita hormati proses hukum yang berjalan.

Lebih lanjut Bahtiar menjelaskan, sehubungan jabatan wakil bupati Pakpak Bharat kosong juga karena yang bersangkutan meninggal dunia pada 20 Pebruari 2018 yang lalu maka langsung ditunjuk Plh. Hari ini juga Sekda jadi pelaksana harian.

Plh diangkat sampai ada penjabat Bupati. Penjabat bupati perlu diangkat karena Plh tidak bisa menandatangani APBD dan kebijakan strategis lainnya maka langkah berikutnya segera Gubernur Sumatera Utara mengajukan kepada Mendagri Penjabat Bupati Pakpak Bharat,sesuai Pasal 201 ayat 11 UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018.
Selain terhadap kekosongan Wakil Bupati Pakpak Barat dihimbau parpol pengusung bersepakat memgusulkan 2 nama tuk selanjutnya dipilih 1(satu) orang dalam rapat paripurna DPRD sesuai pasal 174 UU Nomor 10 thn 2016 tentang pemihan gubernur, bupati dan walikota.

Kita meyayangkan hal ini terus terjadi padahal Bapak Mendagri setiap waktu dan setiap forum selalu ingatkan area rawan korupsi. “Dengan demikian dipastikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara tetap berjalan normal sebagaimana adanya” pungkasnya. (*/Puspen Kemendagri)

Kemendagri Dukung KPK Bersihkan Penyelenggara Negara Koruptif

44 Views

Manado, gardaindonesia.id | Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) mencatat di tahun 2018; terdapat 19 kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dan sekitar 61 Anggota DPR dan DPRD yang tertangkap kasus korupsi. Terakhir kasus DPRD Kalimantan Tengah. Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap 14 orang di Jakarta, OTT tersebut terkait dengan urusan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah.

Mencermati dinamika tersebut, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar, memberikan apresiasi dan respek terhadap kinerja jajaran KPK yang telah kembali memgungkap praktek korupsi penyelenggara pemerintahan.

“Kemendagri sebagai Kementerian yang memiliki fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pemerintahan di daerah mendukung penuh terhadap upaya KPK yang terus melakukan pembersihan terhadap praktik koruptif di jajaran pemerintah daerah”,tutur Kapuspen Kemendagri, Bahtiar, Sabtu/27 Oktober 2018.

“Silahkan KPK membersihkan terus demi kebaikan dan perbaikan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Bahtiar menjelaskan bahwa hal tersebut menunjukan sistem pengawasan masyarakat terhadap penyelenggara sudah berjalan.

“Adanya kewenangan yang besar, baik Kepala Daerah maupun DPRD, selaku penyelengara pemerintahan di daerah sehingga terbuka kecenderungan untuk menyalahgunakan kewenangan. Peran masyarakat diperlukan dalam mengontrol pemerintahan sesuai dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik, guna menciptakan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme”. jelasnya.

Menyikapi hal tersebut, Bahtiar menyatakan perlu adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan termasuk mekanisme rekrutmen para penyelenggara negara, karena Indonesia negara besar dan kaya, jumlah penduduk sekitar 263 juta.

“Masih banyak warga negara yang siap menjadi politisi berintegritas, Indonesia memiliki banyak tokoh yang penuh integritas, jujur, dan antikorupsi. Menjadi penyelenggara negara untuk mengabdi bangsa dan negara, bukan memperkaya diri dan keluarga. Ketika dihadapkan pada pilihan antara kepentingan pribadi dan negara, mereka mendahulukan kepentingan negara, fokus menjalankan amanat rakyat,” papar Bahtiar.

Penyelenggaraan otonomi daerah selama ini tujuan utamanya adalah untuk memperkuat posisi pemerintah daerah (Pemda) dalam memajukan kesejateraan rakyat di daerah (human development). Untuk menjamin akselerasi otonomi daerah itu maka diperlukan pemimpin daerah (kepala daerah) yang dipilih langsung (Pilkada) agar menjadi kuat legitimasi politiknya dan dapat tenang bekerja karena tidak dirongrong oleh permainan politik di daerah. Pilkada langsung saja tidak cukup, masih perlu pula di dapat kepala daerah yang kuat, cerdas, enerjik, berintegritas moral yang kuat dan syarat pengalaman dalam mengendalikan pemerintahan daerah dan memajukan kesejateraan rakyat.

Bahtiar juga menyoroti sistem pemerintahan daerah dan sistem rekruitmen politik saat ini perlu dievaluasi.

“Undang –undang Pemerintah Daerah dan Undang – undang Pilkada, UU yang mengatur birokrasi, administrasi tata kelola keuangan dan daerah yang menurut arahan Presiden sangat rumit, dan hanya mengedepankan aspek prosedur administrasi belaka, perlu dievaluasi secara sungguh-sungguh, komprehensif, utuh dan mendalam, karena tidak kompatibel menghasilkan penyelenggara negara yang berintegritas, hadirnya negara dalam kehidupan masyarakat dan percepatan kemajuan masyarakat bangsa dan negara,” pungkasnya. (*/Puspen Kemendagri + IMO)