Arsip Tag: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

‘Diplomatic Tour 2018 – Amati Pembangunan Perempuan dan Anak di Papua

46 Views

Sorong-Papua,gardaindonesia.id – Agenda Diplomatic Tour Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri kembali digelar untuk kedua kalinya. Setelah tahun 2016 lalu dilaksanakan di Aceh, kali ini Kota Sorong dan Raja Ampat menjadi tuan rumah Diplomatic Tour 2018.

Mengusung tema “Exhibition of Women Empowerment in Papua Land”, kegiatan ini bertujuan untuk menginformasikan capaian kemajuan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah timur Indonesia, serta komitmen dan keseriusan Pemerintah dan masyarakat Papua Barat, dalam memajukan perempuan dan anak dalam segala bidang pembangunan kepada masyarakat internasional.

Papua memiliki kekhususan dan keistimewaan dengan latar belakang nilai-nilai adat, budaya dan agama yang berakar kuat pada masyarakatnya. “Pelaksanaan pembangunan di Papua juga tidak dapat dilepaskan dari peran tiga pilarnya atau Tiga Tungku, yaitu Adat, Agama dan Pemerintah. Ini yang menjadi keunikan,” jelas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise dalam konferensi persnya, Jumat/20 Juli 2018.

Menteri Yohana menambahkan, perempuan Papua atau biasanya dikenal dengan Mama-Mama Papua memiliki andil besar dalam roda perekonomian daerah. Pertumbuhan usaha-usaha kecil dan mikro makin berkembang di kalangan Mama-Mama Papua. Diantaranya, membuat kerajinan tangan khas Papua, seperti Noken, Lukis Kulit Kayu, Anyam Khas Papua.

“Kami sangat berharap, para peserta Diplomatic Tour yang merupakan representasi masyarakat internasional, memperoleh gambaran utuh mengenai Papua. Khususnya terkait capaian kinerja Pemerintah dan Masyarakat Papua dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” jelas Menteri Yohana.

Diplomatic Tour 2018 akan berlangsung dari tanggal 19-21 Juli 2018, dimulai dengan Dengar Pendapat dengan Dewan Adat Papua (DAP) dan Welcome Dinner di hari pertama. Hari berikutnya, peserta akan mengunjungi 3 lokasi (site visit) di SD Inpres 109 Kota Sorong dan SMP Negeri 1 Kota Sorong untuk melihat upaya perlindungan anak dan tumbuh kembangnya. Serta mengunjungi ke UPPA Polres Kota Sorong, untuk melihat upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menangani persoalan perempuan dan anak.

Rangkaian kegiatan akan ditutup dengan mengunjungi Pulau Piaynemo dan Sauwandarek di Raja Ampat. Sekitar 36 Kedutaan Besar (embassy) serta 3 organisasi internasional diantaranya UNHCR, UNICEF dan UN menjadi peserta dalam Diplomatic Tour 2018. (*/PM PPPA +rb)

Indonesia Tolak Kekerasan Pada Anak

64 Views

Sorong-Papua,gardaindonesia.id – Beberapa waktu lalu, kabar duka menyelimuti daerah Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Setelah ditemukannya seorang anak perempuan berinisal “S” (8 tahun) pada Jumat/13 Juli 2018 lalu dalam kondisi meninggal dunia, setelah hilang selama 2 hari.

“S” yang dilaporkan hilang oleh orangtuanya ditemukan dalam keadaan menggenaskan di hutan sekitar tempat tinggalnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise didampingi Kapolres Sorong Selatan, AKBP Romylus Tamtelahitu saat konferensi pers, Jumat/20 Juli 2018, menyampaikan kesedihan sekaligus kekecewaannya atas kejadian tersebut.

“Saya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sungguh sangat menyayangkan harus ada lagi anak perempuan di tanah papua yang meregang nyawa dengan tidak wajar,” ujar Menteri Yohana.

“Saya mengecam kejadian ini dan meminta kepada para aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini hingga selesai agar “S” mendapatkan keadilan,” tegasnya lagi.

Menteri Yohana juga menyampaikan ucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya, kepada kedua orangtua korban atas kehilangan putri semata wayang mereka.

Kedatangan Menteri Yohana ke Sorong, Papua Barat dalam rangka agenda Diplomatik Tour 2018 yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada 19-21 Juli 2018. Kegiatan yang mengikutsertakan perwakilan lebih dari 20 negara ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam hal perlindungan perempuan dan anak di Indonesia, khususnya wilayah Papua.

“Saya mau membuktikan bahwa Indonesia tidak mentolerir kekerasan terhadap anak dan negara hadir hingga ke ujung Indonesia untuk melindungi anak,” tegas Menteri Yohana.

Memberikan perlindungan bagi anak, bukan hanya urusan Pemerintah melainkan menjadi tanggung jawab dari setiap individu.

Sebab anak adalah aset Negara.

Pemerintah juga telah berupaya memperkuat kebijakan dan pemberatan hukuman, melalui Undang-Undang no 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Perlindungan Anak.

“Kepada seluruh masyarakat dimana pun berada, mari kita tingkatkan kepekaan dan kepedulian kita untuk memperhatikan dan melindungi anak-anak yang ada disekitar kita,” ajak Menteri Yohana. (*/PM PPPA +rb)

Anak “GENIUS” Siap Meriahkan Hari Anak Nasional 23 Juli 2018

72 Views

Jakarta,gardaindonesia.id – Dalam upaya menjamin pemenuhan hak anak, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi sesuai harkat dan martabat serta hak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pemerintah menetapkan 23 Juli sebagai Peringatan Hari Anak Nasional (HAN).

Untuk itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) akan menyelenggarakan Peringatan HAN 2018 yang mengangkat tema “Anak Indonesia, Anak GENIUS (Gesit-Empati-Berani-Unggul-Sehat)“.

“Melalui tema yang diangkat kali ini, saya berharap anak Indonesia dapat menjadi anak yang sehat, berbahagia dan aman. Selain itu sejalan dengan akan diadakannya ASIAN GAMES, anak juga dapat berolahraga, beraktivitas di luar ruangan, belajar sportifitas sehingga dapat terhindar dari pengaruh lingkungan yang negatif,” ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise dalam Konferensi Pers terkait Peringatan HAN, Senin/16 Juli 2018.

Puncak Peringatan HAN 2018, akan dilaksanakan di Kebun Raya Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur dan akan dihadiri oleh 500 orang dewasa dan 3000 anak yang terdiri dari anak-anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah, anak-anak dari Panti Asuhan serta perwakilan anak-anak dari Forum Anak Nasional (FAN) dan anak-anak penyandang disabilitas.

“Peringatan HAN Tahun 2018 akan berbeda dari tahun sebelumnya, anak-anak akan benar-benar menjadi pelaku utama tidak hanya sekedar menjadi peserta dalam acara puncak HAN. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo direncanakan akan menghadiri puncak acara tersebut, sekaligus akan mewawancarai 5 perwakilan anak GENIUS yang berprestasi di bidang masing-masing,” ujar Menteri Yohana.

Menteri Yohana juga menyampaikan bahwa dalam rangkaian Peringatan HAN, Kemen PPPA akan menyelenggarakan Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2018 yang mengangkat tema “Bakti Anak Kepada Negeri Menjadi Inspirasi Bagi Negeri Untuk Pelopor dan Pelapor Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak”.

Pertemuan ini akan dihadiri 514 wakil Forum Anak dari seluruh Provinsi di Indonesia, yang diharapkan dapat menginspirasi agar anak Indonesia merasa bangga dan termotivasi untuk menjadi inspirator perubahan, serta mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Selain itu akan ada pemberian penghargaan bagi Forum Anak Daerah (FAD) yang berprestasi dan berpartisipasi aktif di lingkungannya, dengan menjadi pelapor dan pelopor dalam pemenuhan hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak melalui FAD yang tersebar di seluruh Provinsi.

“Semoga dengan peringatan Hari Anak Nasional ini tujuan kita untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak Indonesia dapat segera terwujud, karena Anak Indonesia adalah anak kita semua,” tutup Menteri Yohana. (*/PM PPPA)

Tolak Perkawinan Usia Dini Anak

43 Views

Jakarta,gardaindonesia.id – Satu lagi perkawinan usia dini anak kembali terjadi. Beredar melalui foto dan video di media sosial, kejadian ini memancing banyak respon masyarakat.

Sebelumnya diberitakan, mempelai pria (A) yang diketahui baru berusia 13 tahun dan mempelai perempuan (I) berusia 14 tahun warga Binuang, Kalimantan Selatan, melangsungkan perkawinan secara siri, atau tidak melalui KAU setempat.

Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sangat menyayangkan perkawinan anak yang kali ini terjadi di Desa Tungkap, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.

“Kita tidak boleh mentolerir dan harus menolak perkawinan usia anak, karena bukan merupakan kepentingan terbaik bagi anak”, tegas Menteri Yohana, Minggu/15 Juli 2018.

Pada kasus A dan I yang terlanjur melakukan perkawinan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah melakukan pendampingan serta upaya persuasif agar setidaknya pasangan ini menunda kehamilan terlebih dahulu.

Upaya ini dilakukan hingga kondisi fisik, terutama alat reproduksi dan kematangan emosional mereka sudah siap untuk mempunyai anak, karena secara psikologis usia anak belum matang untuk membangun keluarga.

“Pemerintah meminta komitmen para pemimpin daerah serta peran para tokoh masyarakat, agama dan masyarakat pada umumnya, untuk turut mencegah perkawinan anak terjadi,” terang Menteri Yohana.

Menteri Yohana menyebutkan, Kementerian juga akan mengupayakan pendampingan dan pemantauan terhadap pasangan tersebut, untuk mencegah kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga atau perceraian.

Selain itu, memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi seperti pendidikan dan kesehatan, serta tidak melakukan perkawinan yang diakui negara hingga usianya telah siap sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

“Masyarakat perlu disadarkan akan resiko yang akan dihadapi anak bila mengalami perkawinan anak. Adapun resiko tersebut antara lain melahirkan anak stunting, ketidakstabilan ekonomi, putus sekolah, rentan kekerasan dalam rumah tangga, perceraian hingga bahaya kematian pada ibu yang melahirkan terlalu muda,” jelas Menteri Yohana.

Yohana menambahkan, KemenPPPA terus mendorong revisi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar menaikkan usia perkawinan minimal 20 tahun untuk anak perempuan dan 22 tahun untuk anak laki-laki. Ketentuan batas minimal usia perkawinan harus dinaikkan untuk mencegah perkawinan anak terus terjadi. (PM PPPA + rb)

Sumber Foto: Tribun Bogor

Indonesia – Iran Kerjasama Prioritaskan Masalah Perempuan dan Anak

60 Views

Jakarta, gardaindonesia.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(PPPA), Yohana Yembise menerima jamuan makan malam Wakil Presiden Republik Islam Iran Bidang Wanita dan Urusan Keluarga, Y.M. Dr. Masoumeh Ebtekar di Kediaman Duta Besar Iran untuk Indonesia, Rabu/11 Juli 2018.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya pada 1 Mei 2018 terkait rencana kerjasama dalam upaya menangani masalah perempuan dan anak di kedua negara.

“Indonesia dan Iran sepakat bahwa ketahanan keluarga adalah kunci utama pencegahan masalah perempuan dan anak. Membangun ketahanan keluarga dapat dilakukan dengan mendorong para perempuan untuk menduduki jabatan strategis,” tegas Menteri Yohana yang saat itu didampingi Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Vennetia R. Danes.

Menteri Yohana menambahkan bahwa Pemerintah Iran mengapresiasi kebijakan Indonesia dalam melindungi perempuan dan anak. Diantaranya, pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, sebagai upaya pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

“Kami berencana melakukan kerjasama dengan Iran untuk berbagi pengalaman terbaik dalam melindungi perempuan dan anak. Serta saling mempelajari kemajuan masing-masing negara dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujar Menteri Yohana.

Wakil Presiden Republik Islam Iran Bidang Wanita dan Urusan Keluarga, Y.M. Dr. Masoumeh Ebtekar menceritakan capaian-capaian yang telah dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dan kesenjangan perempuan di negaranya. Diantaranya, membuat pusat layanan dan penanganan masalah perempuan dan anak yang siaga selama 24 jam. Menteri Yohana juga mengungkapkan ketertarikan Pemerintah Indonesia untuk mengadopsi sistem tersebut.

“Kami berencana untuk melakukan kerjasama dengan Iran kedepan, dalam berbagi pengalaman terbaik untuk melindungi perempuan dan anak. Kami juga akan saling mempelajari kemajuan di masing-masing negara untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tutup Menteri Yohana. (PM PPPA +rb)

Lapor Kekerasan Perempuan dan Anak Lebih Mudah Dengan Aplikasi LAKER

49 Views

Manado,gardaindonesia.id-Masyarakat saat ini dapat melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara cepat dan mudah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Prov Sulawesi Utara mewujudkannya melalui inovasi Aplikasi Online berbasis Android LAKER (Lapor Kekerasan).
Inovasi ini muncul karena selama ini masyarakat enggan melaporkan kekerasan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) karena jarak yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka.

“Aplikasi LAKER seharusnya dipertahankan dan dikembangkan untuk mempermudah masyarakat jika mengalami atau melihat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Suatu negara tidak bisa maju apabila perempuan dan anaknya belum berada di garis aman. Maka dari itu, dengan adanya inovasi seperti ini, kaum perempuan diharapkan lebih mudah dan berani untuk melaporkan tindak kekerasan, baik fisik, psikis, dan seksual “,ujar Menteri PPPA, Yohana Yembise dalam acara Pameran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Manado, Prov. Sulawesi Utara, Jumat/6 Juli 2018.

“Saya juga berharap Aplikasi LAKER dapat diadopsi oleh daerah – daerah lainnya,” ujar Mama Yo sapaan akrab Yohana Yembise.

Kepala Dinas PPPA Prov.Sulawesi Utara, Mieke Pangkong, mengatakan Aplikasi LAKER telah diluncurkan sejak Januari 2018 dan mulai efektif digunakan oleh masyarakat sejak Juni 2018.

“Aplikasi LAKER membuat masyarakat lebih berani melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini terbukti dari 89 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlapor di P2TP2A Prov. Sulawesi Utara sejak Januari 2018, 20 kasus diantaranya dilaporkan melalui Aplikasi LAKER “, jelas Mieke.

Aplikasi LAKER Juga dapat digunakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia yang menggunakan gawai android. Masyarakat dapat mengunduh aplikasi LAKER melalui Google Play Store untuk melakukan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh P2TP2A dan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang berada di wilayah tersebut. (PM+rb)

 

Menteri Yohana Yembise: Jangan Coba Main Main Dengan Anak Anak

60 Views

NTT, gardaindonesia.id – Target PBB tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak di Tahun 2030, mendapatkan perhatian dari Pemerintah Indonesia, saat 2 Tahun lalu, Presiden RI Jokowi cukup marah terkait kekerasan seksual terhadap anak anak sampai ada yang meninggal, sehingga Kementrian PPPA RI dan Kementrian terkait menerbitkan Undang Undang No 17 Tahun 2016

Undang Undang No 17 Tahun 2016 Pasal 81 ayat 1-9 “Barang siapa melakukan kejahatan seksual terhadap anak anak, jika anak anak ada yang mati, cacat, mengidap penyakit berbahaya, maka akan dikenakan hukuman tembak mati, hukuman kebiri, hukuman seumur hidup, pemasangan chip di tubuh pelaku dan pengumaman Identitas pelaku ke publik “.

Urusan Perempuan dan Anak anak adalah urusan Wajib Daerah yang harus dilaksanakan oleh Provinsi dan Kota, Anggaran juga harus diperhatikan, diberikan kepada anak anak, karena anak anak investasi masa depan.

Himbauan dan penegasan tersebut disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Prof Yohana Yembise pada Pembukaan Jambore V PAR GMIT NTT,Rabu/4 Juli 2018. Jambore dilaksanakan dari tanggal 3-8 Juli 2018 di pelataran Gereja Alfa Omega Labat, Kelurahan Bakunase II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang Provinsi NTT-Indonesia.

Prof Yohana Yambesi bersama anak anak Jambore V PAR GMIT NTT 2018 yang berjumlah sekitar 2000 anak yang berasal dari 53 klasis GMIT, bersama menyanyikan lagu “Hari Ini Kurasa Bahagia”.

Usai bernyanyi bersama anak anak, Menteri PPPA RI, Yohana Yembise memberikan arahan;

“Ibu Menteri PPPA ada disini (Pembukaan Jambore) bukan untuk orang dewasa namun untuk anak anak NTT “, tandas Menteri Yohana kepada anak anak PAR.

“Walaupun saya dari Papua, namun punya hati untuk anak anak NTT, mewakili anak anak mengucapkan Terima Kasih kepada Pemprov NTT, Pemkot Kupang, dunia usaha, dunia media dan masyarakat “, sebut Mama Yo sebutan akrab Yohana Yembise, perempuan asal Papua ini. “Ini bukti nyata, banyak yang membantu anak anak “, ujarnya.

“Saya titip anak anak, karena mereka yang akan melanjutkan pembangunan di NTT “, pinta Mama Yo.

“Saya punya tugas melindungi anak anak dari segala bentuk Kekerasan terhadap mereka, Jangan coba main main dengan anak anak ini “, tegas Menteri PPPA RI asal Papua tersebut.

Saya titip anak anak, karena mereka yang akan melanjutkan pembangunan, kepada Ibu Ketua Sinode GMIT, Gereja harus Menjadi contoh. Gereja harus memberikan pencerahan terhadap orang tua sebagai Anggota jemaat untuk membina keluarga, karena keluarga kunci segalanya.

Kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak masih tinggi di Indonesia Timur masih tinggi, orang masih minum mabuk hingga pukul isteri dan anak. (+rb)