Arsip Tag: kepala bnnp ntt

Capaian Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi NTT Tahun 2019

128 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Nusa Tenggara pada Kamis, 19 Desember 2019 menyampaikan hasil kinerja selama kurun waktu 2019 untuk Bidang Pemberantasan, Bidang P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat), dan Bidang Rehabilitasi.

Capaian Kinerja BNNP NTT Tahun 2019, disampaikan oleh Kepala BNNP NTT, Brigjen Pol. Teguh Imam Wahyudi, S.H., M.M. dalam sesi jumpa pers yang dilaksanakan di Aula Kantor BNNP NTT Jalan Palapa Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kepada para awak media cetak, elektronik dan online, Kepala BNNP NTT, Teguh Imam Wahyudi menyampaikan bahwa Bidang Pemberantasan, jumlah Laporan Kasus Narkotika (LKN) sebanyak 10 laporan dari target 8 LKN dengan jumlah tersangka sebanyak 14 orang, dengan perincian 5 orang tersangka telah menjadi proses hukum hingga putusan pengadilan [2 orang diproses di Pengadilan Negeri Maumere (I alias A diputus 6 tahun penjara dan I alias I diputus 5 tahun penjara) sedangkan 3 orang tersangka diproses di Pengadilan Negeri Labuan Bajo berinisial MT alias M putusan 6 tahun penjara, inisial SL alias L putusan 7 tahun penjara, dan Inisial TAT alias A diputus 5 tahun penjara].

“Dan 2 orang tersangka dengan alias S alias S dan FA alias A kedapatan memiliki psikotropika golongan 4 sebanyak 243 butir Pil Riklona dosis 2 mg dan telah dilimpahkan ke Polres Belu karena BNN hanya memiliki kewenangan untuk memproses hukum jenis narkotika golongan 1 dan golongan 2 sebagaimana tertera dalam UU No 35 Tahun 2009,” terang Teguh Imam Wahyudi didampingi Kepala Bidang Rehabilitasi, Joni Didok, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Hendrik J. Rohi,S.H, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pemberantasan & Kasi Penyidikan, AKP Yuli Beribe, Kabag Umum, Anwar Gemar,S.Sos, dan Kasi Pemberdayaan Bidang P2M, Lia Novika Ulya,S.KM.

Lanjut Teguh Imam Wahyudi, “Sedangkan 7 orang dari hasil tes urine positif menggunakan narkoba namun tidak ditemukan barang bukti sehingga kami mengambil langkah untuk direhabilitasi,” jelasnya sambil menyampaikan 1 orang berinisial FD alias F direhabilitasi di RSUD Umbu Rarameha Waingapu, 1 orang inisial HL alias H di Klinik Pratama BNNP NTT dan 5 orang direhabilitasi di Klinik Pratama BNN Kota Kupang.

Bidang P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat), jelas Kepala BNNP NTT, telah dilakukan deteksi dini melalui tes urin mencapai 9.601 Orang dan yang positif sebanyak 9 orang (BZO) dan masyarakat yang terpapar P4GN sebanyak 1.080.915 orang (usia 10—59 tahun).

Asistensi pembangunan berwawasan anti narkoba (Bangwawan) telah dilakukan di 104 instansi pemerintah dan 45 instansi swasta. Jumlah penggiat sebanyak 755 orang dan relawan sebanyak 1.240 orang. “Karena keterbatasan personil hanya sebanyak 39 orang sehingga dibentuk berfungsi untuk menyampaikan informasi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba karena penggiat dan relawan merupakan perpanjang tangan dari personil BNNP NTT,” ungkap Teguh Imam Wahyudi.

Mengenai Kelurahan/Desa Bersinar (Bersih Narkoba), Teguh Imam Wahyudi menyampaikan telah terbentuk di 51 Kelurahan di Kota Kupang, 3 desa di Kabupaten Rote Ndao (Desa Oenitas, Desa Oenggaut, dan Desa Oelolot); 4 desa di Kabupaten Kupang (Desa Mata Air, Desa Tanah Merah, Desa Noelbaki, dan Desa Oebelo); 4 desa di Kabupaten Belu (Desa Tula Kadi, Desa Silawan, Desa Naekasa, dan Desa Sadi).

Pada Bidang Rehabilitasi, imbuh Kepala BNNP NTT, telah dilakukan layanan Rehabilitasi IP terhadap 75 orang, Layanan Rehabilitasi KM sebanyak 10 orang, dan 25 IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : HK.07/ Menkes/ 701/2018 TAP IPWL dan telah memperoleh penguatan dari BNNP NTT sebanyak 10 IPWL.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Kepala BNNP NTT Imbau OPD Segera Terapkan Inpres No 6 Tahun 2018

187 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sebagai tindaklanjut pertemuan Kepala BNN RI, Komjend. Drs. Heru Winarko,S.H. saat acara silaturahmi dengan Kapolda NTT, Kajati NTT, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Danrem 161/WS Kupang pada Rabu, 30 Oktober 2019; maka Kepala BNNP NTT, Brigjen Polisi Teguh Iman Wahyudi, S.H., M.M. mengadakan temu wicara (coffee morning) dengan Instansi terkait penegakan hukum terhadap kasus narkotika di Provinsi NTT.

Berlangsung pada Selasa, 12 November 2019 pukul 09.00—11.30 WITA di Aula Kantor BNNP NTT, dalam temu wicara tersebut Kepala BNNP NTT mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk sesegera mungkin menerapkan Inpres No. 6 Tahun 2018 dengan melakukan Sosialisasi, Pembuatan Regulasi, Pembentukan Satgas Anti Narkotika dan Tes Urine di masing-masing Instansi dan melaporkan secara base line kepada Kementerian / Lembaga.

Secara tegas Kepala BNNP NTT menyampaikan bahwa Inpres No. 6 Tahun 2018 akan berlanjut pada tahun 2020—2024 karena melihat maraknya peredaran Gelap Narkotika yang terjadi di Indonesia, maka untuk menekan dengan mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah Provinsi NTT ini.

“Oleh karena itu Bapak Presiden RI melalui Inpres No. 6 Tahun 2018 menyampaikan tentang Rencana Aksi Nasional P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika),” jelas Brigjen Pol Teguh.

BNNP NTT koordinasi dengan instansi terkait penerapan UU Nomor 35 Tahun 2009

Dalam acara temu wicara yang dirangkai dengan rapat koordinasi tersebut, salah satu agenda pertemuan yakni untuk menyamakan persepsi terkait Penerapan UU Nomor 35 Tahun 2009 dalam penanganan kasus Tindak Pidana Narkotika, terhadap pecandu Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.

Rapat koordinasi Kepala BNNP NTT dengan instansi terkait penerapan UU No 35 Tahun 2009

“Bahwa sesuai dengan Amanat UU NO. 35 Tahun 2009, Pasal 54, 55, dan Pasal 103, menerangkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial melalui Lembaga Rehabilitasi medis dan sosial yang sudah di tunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial,” terang Jendral Bintang Satu ini kepada instansi terkait yakni Pengadilan Tinggi Provinsi NTT, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT, Pengadilan Negeri, Polda NTT dan Dokes Polda NTT.

Oleh karena itu, menurut Kepala BNNP NTT, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam Proses penanganan Perkara Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika harus memperhatikan Pasal 103 UU 35 Tahun 2009,

“Dalam memutuskan pecandu tersebut bersalah dan menetapkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi, jika Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, maka dalam menjalani masa Pengobatan dan/atau Perawatan Pecandu Narkotika tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman sehingga diharapkan adanya upaya bersama dan pemahaman yang sama dalam penanganan para pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang tertangkap maupun yang sedang menjalani hukuman untuk dilakukan rehabilitasi,” terang Kepala BNNP NTT.

“Pecandu dan Penyalahgunaan narkotika dalam menjalani proses rehabilitasi akan dilakukan penanganannya sesuai dengan SOP yang berlaku di masing-masing institusi,” tandas Brigjen Pol Teguh Imam Wahyudi.

Di akhir kegiatan Kepala BNNP NTT dan semua instansi berkomitmen untuk mendukung proses rehabilitasi guna mengurangi angka prevalensi penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika serta mengurangi dampak buruk narkotika bagi korban penyalahgunaan narkotika. (*)

Sumber berita (*/Yuli Beribe—Kabid Pemberantasan BNN Provinsi NTT)
Editor (+rony banase)