Arsip Tag: ketua gugus tugas percepatan penanganan covid-19

Kabiro Humas Pemprov NTT : PDP Meninggal di Mabar Bukan Covid-19

203 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Kita menyampaikan dukacita sedalam-dalamnya kepada keluarga atas meninggalnya 1 (satu) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang dirawat di Rumah Sakit Komodo Labuan Bajo (Rumah Sakit Rujukan Covid-19), pada Rabu, 25 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WITA,” ungkap Kabiro Humas dan Protokol Setda Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Jelamu Ardu Marius kepada awak media dalam sesi konferensi pers.

Sebelumnya almarhum ber-KTP Surabaya dan dirawat di sana, imbuh Kabiro Humas Pemprov NTT, yang bersangkutan sebelumnya memiliki riwayat sakit. “Almarhum memiliki riwayat penyakit komplikasi, karena tak ada perubahan, maka pihak keluarga mengirimkan ke kampung halaman di Rejeng Kolang Manggarai, karena tak ada perubahan lagi lalu dibawa dan dirawat di RS Ben Mboi Ruteng,” jelas Marius seraya menimpali karena Rumah Sakit Rujukan Covid-19 berada di RS Komodo Labuan Bajo di Manggarai Barat, maka pihak keluarga membawa ke sana pada Selasa, 24 Maret 2020 malam.

Menurut penjelasan dari Kadis Kesehatan Kabupaten Manggarai, urai Marius, sebagaimana mestinya almarhum dirawat dan diisolasi namun dirinya meninggal dunia. “Dan dalam pemeriksaan RS Ben Mboi Ruteng, tak ada konfirmasi bahwa beliau positif Covid-19,” jelas Marius seraya mengatakan karena HB pasien tersebut rendah maka dimasukkan sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

“Plh Sekda Manggarai Barat mengatakan via telepon bahwa tak ada tanda yang bersangkutan terpapar Covid-19. Namun, Bapak Gubernur mengarahkan agar jenazah tidak disentuh sebagai bentuk antisipasi,” tandas Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Penyebaran Covid-19 di Provinsi NTT menjawab pertanyaan awak media.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Arahan & Strategi Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk Pemda

109 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memberikan arahan dan strategi kepada para Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta seluruh pemangku kebijakan di daerah untuk menerapkan beberapa poin sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19 di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Doni Monardo dalam konferensi pers bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian serta jajaran unsur pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sekaligus guna menindaklanjuti pernyataan Presiden RI yang disampaikan pada Minggu, 15 Maret 2020 di Istana Bogor dan pada Senin, 16 Maret 2020 tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan lebih lanjut.

Dalam arahan tersebut, Doni meminta agar Semua kebijakan daerah yang terkait dengan Covid-19 harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Bagi tiap-tiap daerah diharapkan dapat menetapkan protokol yang berkaitan dengan penanganan dengan mencakup 4 (empat) aspek yaitu; Pencegahan, Respons, Pemulihan dan Tim Pakar serta melakukan konsultasi tentang rencana kebijakan yang akan dibuat kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Dalam rangka penanganan Covid-19, pemerintah daerah bisa mengambil langkah-langkah kebijakan melalui strategi Social Distancing dengan berpedoman kepada protokol yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di Institusi Pendidikan, kegiatan ibadah, kegiatan berkumpul di tempat publik, pembatasan acara keramaian, proses kegiatan kerja Aparatur Sipil Negara, aktititas Front Liners (pekerja garis depan) dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat. Hal ini ditempuh dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi wilayah setempat.

Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat melakukan penguatan fasilitas kesehatan dengan melibatkan Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah (RSUD), Puskesmas dan Rumah Sakit Swasta serta penguatan sistem laboratorium di daerah masing-masing.

Kemudian dalam penanganan Covid-19, Pemerintah Daerah harus memaksimalkan kolaborasi pentahelik (Pemerintah, Akademisi/Pakar, Dunia Usaha, Komunitas/Masyarakat dan Media) serta pelibatan sampai tingkat Desa/Kelurahan termasuk perangkatnya (PKK, Karang Taruna dan RT /RW).

Adapun sebelum membuat keputusan, Pemerintah Daerah diharapkan dapat membentuk gugus tugas daerah terlebih dahulu dan bersifat segera. Kebijakan dan tindakan penanganan Covid-19 harus memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kemudian yang terakhir, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan keselamatan masyarakat, kepentingan antar daerah dan kepentingan nasional.(*)

Sumber berita dan foto (*/Agus Wibowo–Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB)