Arsip Kategori: Kesehatan & Pola Hidup

Penyesuaian Iuran JKN-KIS di Awal Tahun 2020, Media Punya Peran Penting

63 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Iuran Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) untuk kategori peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yakni untuk Kelas I iurannya naik dari Rp.80 ribu menjadi Rp.160 ribu, untuk Kelas II naik dari Rp.51 ribu menjadi Rp.110 ribu dan untuk kelas III naik dari Rp.25.500 menjadi Rp.42 ribu per jiwa.

Kebijakan Penyesuaian Iuran jaminan kesehatan (JKN-KIS) yang segera berlaku mulai 1 Januari 2020.

Demikian penyampaian Kepala BPJS Cabang Kupang, dr. Fauzi Lukman Nurdiansyah, M.M. dalam sesi “Ngopi Bareng bersama Awak Media” di Restoran Nelayan Kupang, pada Rabu 27 November 2019.

Dalam acara tersebut yang diikuti sekitar 20 wartawan media cetak, elektronik dan online, Fauzi Lukman Nurdiansyah menjelaskan bahwa penyesuaian iuran jaminan kesehatan (JKN-KIS) yang akan dibayarkan kepada BPJS Kesehatan berlaku berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang, dr Fauzi Lukman Nurdiansyah dalam sesi Ngopi bareng kawan media

“Media memiliki peran penting sebagai corong dalam menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan terbaru pemerintah terkait penyesuaian iuran jaminan kesehatan (JKN-KIS). Oleh karena itu dihelat acara Ngopi Bareng Kawan Media oleh BPJS Kesehatan Cabang Kupang, sekaligus mempererat tali silaturahmi antara lembaga BPJS kesehatan dengan media massa,” ujar dr.Fauzi.

Sosialisasi yang disampaikan dr. Fauzi pun mendapat berbagai tanggapan dari para wartawan melalui berbagai pertanyaan dalam sesi tanya-jawab. Para wartawan menyoroti berbagai dampak yang dirasakan oleh para peserta BPJS kesehatan terutama untuk peserta mandiri atau Pekerja Bukan penerima Upah (PBPU), serta pentingnya perbaikan pelayanan agar kenaikan iuran dengan pelayanan yang baik dari BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang tersebut berharap semakin banyak masyarakat peserta BPJS Kesehatan di Provinsi NTT dapat memahami mengapa pemerintah harus melakukan penyesuaian iuran jaminan kesehatan dan dapat mengetahui adanya kebijakan baru tersebut dari pemberitaan media.(*)

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Rumah Nawacita Minta Jokowi Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3

46 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Organisasi eks relawan Jokowi yang terhimpun dalam Rumah Nawacita meminta agar Presiden Jokowi membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 3 sebesar Rp 42 ribu per orang anggota keluarga yang mulai berlaku per 1 Januari 2020 mendatang. Desakan itu berasal dari suara akar rumput yang menilai kenaikan mencapai 100 persen tersebut memberatkan ekonomi rakyat khususnya segmen keluarga ekonomi bawah.

“Kami berharap agar Bapak Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk segera membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas 3. Ini belum terlambat dan pembatalan ini amat diharapkan oleh masyarakat akar rumput yang masih hidup pas-pasan. Pembatalan kenaikan yang kita minta hanya berlaku untuk peserta kelas 3,” tegas Direktur Eksekutif Rumah Nawacita, Raya Desmawanto M.Si. dalam keterangan pers pada Kamis, 7 November 2019.

Raya menegaskan, Presiden Jokowi seharusnya tidak menerima begitu saja alasan dan usulan dari para staf dan menteri terkait yang mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk menutupi defisit keuangan BPJS Kesehatan. Sebaiknya, kondisi ekonomi masyarakat lapisan bawah yang masih hidup pas-pasan harus menjadi perhatian utama dan tekor kas BPJS Kesehatan bisa dilakukan lewat kebijakan dan langkah-langkah lainnya yang lebih substantif.

Direktur Eksekutif Rumah Nawacita, Raya Desmawanto, M.Si.

“Jadi, kami pikir menaikkan iuran BPJS Kesehatan khususnya kelas 3 mencapai 100 persen bukan opsi yang tepat untuk menutupi tekor kas BPJS Kesehatan. Ada banyak opsi lain yang lebih tepat, ketimbang langsung menaikkan iuran begitu saja. Kami menilai, masukan dari staf dan pembantu presiden hanya ingin main gampang dan instan saja, tapi efeknya bisa melukai hati rakyat,” tegas Raya.

Ia menjelaskan, subsidi kesehatan masih dibutuhkan oleh masyarakat ekonomi lapisan bawah. Hal tersebut merupakan kewajiban konstitusi negara yang utama, termasuk juga pendidikan.

“Sudah jadi tanggung jawab negara untuk melindungi dan memberikan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau bagi rakyatnya, terutama dari segmen ekonomi bawah yang rentan. Kami meminta agar kenaikan iuran kelas 3 itu dibatalkan dan dicari alternatif lain untuk pemasukan keuangan bagi BPJS Kesehatan. Jangan lupa, pemilih Pak Jokowi ini banyak dari kalangan wong cilik, partai pengusungnya juga punya julukan partai wong cilik. Jangan sampai masyarakat kita kecewa berat. Pasti pemerintah punya solusi, tapi jangan solusi instan yang dampaknya muncul penolakan rakyat, seperti yang terjadi saat ini,” tegas Raya.

Raya menegaskan, pelayanan dan jaminan kesehatan rakyat sama pentingnya dengan pelayanan dan jaminan pertahanan, keamanan ketertiban negara. Oleh karena itu, amat miris ketika melihat anggaran pertahanan (TNI) dan keamanan (Polri) naik secara signifikan, namun pemerintah tidak melakukan subsidi perlindungan kesehatan rakyat level bawah.

“Kesehatan adalah aset masa depan negara. Sama halnya, pertahanan dan keamanan, kesehatan juga adalah sektor yang paling utama bersama dengan pendidikan,” imbuh Raya.

Rumah Nawacita meminta agar dilakukan audit total terhadap BPJS Kesehatan agar didapat akar persoalan dan masalah yang terjadi di tubuh BPJS Kesehatan tersebut. Termasuk juga dengan memangkas biaya operasional, pegawai dan tunjangan para pejabat BPJS Kesehatan untuk efisiensi keuangan BPJS Kesehatan.

Selain itu, defisit keuangan BPJS Kesehatan juga dapat ditutupi dengan penyusunan dan pengelolaan APBN yang tepat sasaran dan terukur. Misalnya dengan mengurangi anggaran kegiatan-kegiatan seremonial para pejabat negara, anggota DPD, DPR, MPR, pejabat kementerian dan lembaga lain. Seperti memangkas anggaran kegiatan kunjungan kerja luar negeri, studi banding, seminar, diskusi dan kegiatan lain yang tak bermanfaat untuk rakyat.

“Mana pejabat dan anggota DPR nya rajin kunjungan sana sini, lembaga pemerintah kebanyakan buat seminar, tapi rakyat ekonomi bawah untuk bayar iuran BPJS Kesehatan kelas 3 saja kewalahan. Ini kan ironi sekali. Harusnya, anggaran yang terbuang itu bisa menambah subsidi kesehatan rakyat,” pungkas Raya. (*)

Sumber berita (*/ Raya Desmawanto—Rumah Nawacita)
Editor (+rony banase) Foto utama oleh nusabali.com

Jasa Raharja NTT Siaga Layanan Kesehatan bagi Pengungsi Konflik Wamena

56 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Nusa Tenggara Timur menyiagakan layanan pengobatan gratis di titik kedatangan penumpang yang merupakan warga NTT dari Wamena yang mengalami konflik berkepanjangan.

Kegiatan ini bertajuk, ‘Jasa Raharja Peduli Wamena’ bersama Mitra Terkait lainnya, antara lain BPTD WIlayah XIII, Dinas Sosial Provinsi NTT, Pelindo III, Tagana Provinsi NTT dan Para Relawan.

Melalui pengobatan gratis ini seluruh warga NTT yang pulang dari Wamena dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Pemeriksaan dilakukan di stan Jasa Raharja yang disediakan di Ruang Kedatangan Pelabuhan Tenau – Kupang. Pengungsi dari Wamena tiba pada Sabtu, 19 Oktober 2019 pukul 08.00 WITA di Pelabuhan Tenau.

Pose bersama tim pengobatan gratis dari Jasa Raharja NTT dan Mitra Strategis

Kepala Cabang Jasa Raharja NTT, Pahlevi B. Syarif menyampaikan kegiatan Pengobatan gratis merupakan wujud nyata kepedulian PT Jasa Raharja bagi seluruh penumpang pengguna moda transportasi laut khususnya warga NTT dari wamena yang mengalami situasi konflik di sana dan disamping itu agar masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya saat menempuh perjalanan jauh. Kegiatan ini bekerja sama dengan Biddokkes Polda NTT.

“Kita siagakan personil dalam memberikan pelayanan pengobatan gratis, Pengobatan gratis yang bisa dilayani Jasa Raharja terdiri dari pemeriksaan kadar asam urat, kolestrol, gula darah, serta pengobatan tensi,” ujar Pahlevi.

“Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat langsung bagi para penumpang khususnya warga NTT dari Wamena yang masih merasakan trauma pascakonflik kemanusian di Wamena,” tandasnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Jasa Raharja NTT)
Editor (+rony banase)

Akhir 2019, RSUD S. K. Lerik Bersertifikasi Internasional

113 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) S. K. Lerik Kota Kupang berkomitmen mendapatkan sertifikasi ISO pada akhir tahun 2019. Hal itu ditandai dengan melakukan pembenahan dan juga melengkapi dokumen Pedoman Mutu Pelaksanaan ISO 9001: 2015, yang diserahkan langsung oleh Direktris RSUD S. K. Lerik, dr. Marsiana Y. Halek kepada Wali Kota Kupang, Dr. Jefirston R. Riwu Korea, M.M., M.H. pada Selasa, 15 Oktober 2019.

Penyerahan tersebut ditandai dengan penandatanganan tanda terima oleh Direktur RSUD S. K. Lerik dengan Wali Kota Kupang disaksikan oleh Jemi Lawa, Tim pendamping ISO.

Jemi Lawa selaku pendamping dari Tim ISO kepada awak media menyampaikan bahwa ISO adalah sertifikasi internasional yang diberikan kepada setiap organisasi yang mampu menjalankan Sistem Standar Mutu secara baik, transparan dan terstandar.

Lanjutnya, untuk mendapatkan sertifikasi itu diperlukan upaya persiapan yang baik oleh suatu organisasi. “Upaya-upaya yang dilakukan adalah membenahi sistem manajemen yang ada di dalam suatu organisasi, “ jelas Jemi.

Penandatanganan tanda terima dokumen Pedoman Mutu Pelaksanaan ISO 9001 versi 2015 oleh Wali Kota Kupang

Menurutnya, Rumah Sakit S. K. Lerik berkomitmen mendapatkan sertifikasi ISO pada akhir tahun 2019 oleh lembaga sertifikasi independen. Sehingga sekarang dalam proses persiapan sertifikasi.

“Dan untuk melakukan sertifikasi dilakukan pembenahan sistem dokumen yang ada. Hari ini merupakan seremoni penyerahan salinan dokumen Pedoman mutu kepada Pak Wali Kota oleh Direktur RSUD S. K. Lerik, dalam rangka persiapan implementasi. Dan diharapkan akhir tahun 2019 RSUD S. K. Lerik mendapatkan sertifikasi ISO 9001 versi 2015 untuk sistem manajemen mutu, “ ujarnya.

Sementara itu, Direktur RSUD S.K Lerik mengatakan bahwa semua persiapan telah rampung dan pihaknya siap untuk menyukseskan seluruh proses sertifikasi. “Seluruh pegawai RSUD S. K. Lerik berkomitmen menyukseskan Implementasi ISO 9001 : 2015 dan siap mengukir sejarah baru menuju layanan unggul berbasis sistem manajemen mutu,” ujarnya.

Penandatanganan tanda terima dokumen Pedoman Mutu Pelaksanaan ISO 9001 versi  2015 oleh Direktur RSUD S.K.Lerik

Dirinya menambahkan bahwa untuk sertifikasi kali ini akan berfokus pada unit gawat darurat (UGD)

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Kupang menyebutkan bahwa proses sertifikasi tersebut merupakan tekad pemerintah dan pihak RSUD untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

“Ini adalah perjuangan semua pihak di Pemerintah Kota Kupang untuk menjadikan RSUD S.K. Lerik bersertifikasi ISO. Pemerintah Kota Kupang telah bekerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sejak tahun 2018. RSUD S. K. Lerik merupakan salah satu perangkat daerah yang ditargetkan untuk pelayanan masyarakat, “ ujar Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M., M.H.

Lebih lanjut Wali Kota Kupang menjelaskan bahwa RSUD S.K. Lerik memang belum tersertifikasi namun saat ini dalam tahap menuju sertifikasi, artinya sudah ada standar untuk dikerjakan bersama.

Standar ini menetapkan persyaratan sistem manajemen mutu, apabila organisasi perlu untuk mendemonstrasikan kemampuannya secara konsisten dalam menyediakan produk dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan perundang – undangan dan bertujuan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem yang efektif, termasuk proses untuk peningkatan sistem dan memastikan kesesuaian terhadap persyaratan pelanggan dan peraturan perundang – undangan.

“Saya percaya rumah sakit yang begitu canggih dan bagus ini tidak sia-sia, begitu juga dengan pelayanan yang bagus. Selain itu, secara bertahap kita akan terus memperbaiki kekurangan yang ada,” ujar Jefri Riwu Kore sapaan akrabnya.

Wali Kota Kupang berharap agar dengan mendapatkan sertifikasi ISO, RSUD S.K. Lerik memiliki pelayanan berstandar internasional yang tersertifikasi sehingga masyarakat mendapatkan kepastian pelayanan. Pemerintah Kota Kupang telah serius menerapkan standar internasional sehingga apabila nantinya akan ada kerja sama dengan investor maka pihak investor dapat mengetahui bahwa di Kota Kupang telah ada standar yang sama sehingga dapat menaikkan harkat dan martabat pemerintah Kota Kupang terutama ASN yang mendapatkan dan mengimplementasikan sertifikasi itu. (*)

Penulis (*/Joe Tkikhau)
Editor (+rony banase)

Majelis GMIT Ebenhaezer Oeba Teken Kontrak dengan BPJS Kesehatan

129 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Perdana di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Majelis Jemaat Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Ebenhaezer Oeba memutuskan untuk teken Perjanjian Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Kupang untuk melindungi 100 jemaat melalui Program Diakonia.

Peserta BPJS Kesehatan Mandiri secara kolektif sebanyak 100 orang jemaat dari Ebenhaezer Oeba melalui Program Diakonia merupakan peserta perdana secara kolektif di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dapat dijadikan contoh bagi Program Kepesertaan BPJS Kolektif di lingkungan jemaat gereja lain.

Program Peserta Mandiri Kolektif ini telah diberlakukan BPJS Kesehatan sejak 1 September 2016 dengan memberlakukan sistem pembayaran 1 virtual account untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) atau peserta mandiri. ‎Dengan sistem ini, tagihan iuran bersifat kolektif untuk seluruh anggota keluarga yang terdaftar pada Kartu Keluarga (KK).

Penandatanganan PKS antara Majelis Jemaat GMIT Gereja Ebenhaezer Oeba dan BPJS Kesehatan Cabang Kupang

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan oleh Ketua Majelis Jemaat Ebenhaezer Oeba, Pdt.Salmon Agustinus Bees, STh. dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang, dr.Fauzi Lukman Nurdiansyah, M.M. pada Selasa, 1 Oktober 2019 pukul 11.00 WITA—selesai di Aula Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kupang.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang, dr.Fauzi Lukman Nurdiansyah, M.M. mengatakan bahwa PKS PBPU Kolektif sebagai bentuk peserta mandiri secara kolektif dengan filosofi gotong royong semua tertolong yakni orang yang sehat bantu orang sakit dan yang kaya bantu yang miskin.

“Mengapa kita harus ikut program JKN KIS karena terdapat proteksi untuk diri sendiri dan keluarga dan sharing atau gotong royong,” kata dr. Fauzi.

Karena dengan JKN KIS, jelas dr Fauzi, sebagai program nasional dengan sistem gotong royong sebagai budaya timur ini dapat mengurangi beban saat kita menderita sakit dengan beban biaya tinggi seperti cuci darah, operasi jantung, dan sakit kritis lainnya.

“Hari ini kita pecah rekor karena peserta kolektif sebanyak 100 orang dan ini dapat menjadi model atau contoh bagi jemaat lain,” tandas Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang.

Foto bersama Majelis Jemaat GMIT Gereja Ebenhaezer Oeba dan BPJS Kesehatan Cabang Kupang

Sementara itu, Ketua Majelis Jemaat Ebenhaezer Oeba, Pdt. Salmon Agustinus Bees, STh. menyampaikan kepesertaan BPJS Kesehatan secara kolektif ini sebagai lompatan bagi jemaat dan untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dirancang pola bantuan untuk menolong jemaat kurang beruntung dengan pola bantuan diakonia melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Kami berharap kedepan dapat menjangkau lebih dari 100 orang karena jemaat kami berjumlah sekitar 8.000 ribu orang,” tutur Pdt.Salmon Bees yang didampingi oleh Sekretaris, Penatua Timotius; Bendahara, Penatua Abraham; Penatua Rambu dan Penatua Tin.

Sedangkan menurut Penatua Tin yang fokus merancang dan melaksanakan program diakonia dengan dukungan UPP Diakonia dapat membantu anggota jemaat yang kurang mampu dengan dana yang sangat terbatas sehingga kapanpun saat jemaat sakit dapat dibantu.

“Kita sebagai badan pengurus UPP Diakonia bertugas membantu dan melihat jemaat kurang mampu yang sakit namun dengan dana yang terbatas kami hanya bisa membantu sekali setahun namun yang sakit banyak sekali. Namun kami bersyukur melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat menjangkau dan membantu lebih banyak jemaat,” ungkap Penatua Tin.

“Kami membayar iuran BPJS untuk kelas 3 saja untuk 10 bulan kedepan (Oktober 2019—Juli 2020), kami juga membantu membayar yang menunggak iuran dan kami berterima kasih telah dibantu oleh BPJS Kesehatan,” tandas Penatua Tin.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

BPJS Kesehatan Kupang Sesalkan Demo Aliansi Mahasiswa Saat Jam Pelayanan

143 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Kota Kupang Menggugat di depan kantor BPJS Kesehatan Cabang Kupang pada Rabu, 25 September 2019 ditanggapi oleh BPJS Kesehatan Cabang Kupang dengan mengundang audiens namun tidak ditanggapi pihak Aliansi Mahasiswa Kota Kupang Menggugat.

Baca juga:

https://gardaindonesia.id/2019/09/26/aliansi-mahasiswa-kota-kupang-minta-bpjs-kesehatan-dibubarkan/

BPJS Kesehatan Cabang Kupang telah melayangkan surat undangan audiens bernomor 2025/XI-04/0919 tanggal 27 September 2019 untuk meminta kesediaan perwakilan Aliansi Mahasiswa Kota Kupang Menggugat untuk menghadiri audiens dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang pada Senin, 30 September 2019 pukul 13.00 WITA—selesai di Aula Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kupang.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang, dr.Fauzi Lukman Nurdiansyah, M.M. kepada awak media pada Selasa, 1 Oktober 2019 mengatakan bahwa pihaknya telah mengundang secara formal dan transparan melalui surat undangan dan melalui pesan Whatsapp kepada media dan pihak Aliansi Mahasiswa Kota Kupang namun pihak Aliansi Mahasiswa Kota Kupang tidak memenuhi undangan dan tidak hadir.

dr Fauzi juga menyampaikan bahwa sempat ditulis oleh media bahwa pihak Aliansi Mahasiswa Kota Kupang telah berupaya bertemu sebanyak tiga kali namun tidak bisa bertemu.

“Kami klarifikasi bahwa info demo awal telah terdengar 1 (satu) minggu sebelumnya namun gagal. Mereka melakukan aksi unjuk rasa (demo) di depan pintu masuk sehingga mengganggu pelayanan dan hak-hak peserta karena ada hal yang bersifat emergensi dan urgen yang harus diurus oleh peserta BPJS Kesehatan,” beber dr. Fauzi.

“Sebelumnya saya dan Kepala Bidang sempat bertemu koordinator demo dan menyampaikan kalau BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik dan terdapat pelayanan publik dan meminta pihak pendemo untuk bertemu dan berdiskusi secara formal dan bersifat konstruktif,” jelas dr Fauzi.

Pihak BPJS Kesehatan Cabang Kupang juga telah menyarankan untuk menyampaikan aspirasi di luar jam pelayanan karena bakal mengganggu aktivitas pelayanan.

Pihak BPJS Kesehatan menyayangkan aksi tersebut dilaksanakan saat jam pelayanan karena mengganggu pelayanan.

“Kami agak kecewa karena aksi dilakukan saat jam layanan,” ungkap dr Fauzi.

Tambah dr Fauzi, “Kalaupun harus turun aksi, kami berharap aksi dilakukan di luar jam pelayanan”.

Penulis dan editor (+rony banase)

Aliansi Mahasiswa Kota Kupang Minta BPJS Kesehatan Dibubarkan

310 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sejumlah organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Kupang Menggugat menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor BPJS Kesehatan cabang Kupang, pada Rabu, 25 September 2019.

Mereka menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan meminta Pemerintah membubarkan BPJS. Hal tersebut disampaikan lantaran kebijakan tersebut dinilai membebani masyarakat kelas bawah.

Masa aksi yang tiba di lokasi sekitar pukul 13.40 WITA meminta kepada pihak BPJS untuk mengevaluasi kembali kebijakan menaikkan iuran tersebut.

Syarifudin Arif, Ketua Umum PMII Cabang Kupang mengatakan bahwa banyak masyarakat yang menolak kenaikan iuran tersebut karena selama ini pelayanan BPJS Kesehatan pun kurang maksimal.

“Masyarakat menolak itu (kenaikan iuran), walaupun akan diberlakukan 2020,” jelas Arif disela-sela unjuk rasa.

Unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Kota Kupang meminta BPJS Dibubarkan

Masa yang bergerak masuk halaman kantor BPJS meminta untuk bertemu dengan Pimpinan BPJS Cabang Kupang, namun pimpinan BPJS Cabang Kupang tidak berada di tempat.

Gede Andika, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta, yang diberikan mandat oleh pimpinannya untuk menyambut para pelopor perubahan serta mendengarkan aspirasi mereka, menyampaikan bahwa pimpinannya tidak berada di tempat karena sedang mengikuti pertemuan membahas hal-hal teknis terkait kebijakan kenaikan iuran tersebut.

Tidak terima dengan sikap Kepala BPJS cabang Kupang, masa meminta kepada pihak BPJS untuk memberikan bukti jelas terkait alasan ketidak hadiran pimpinan BPJS.

Pihak BPJS lalu memberikan undangan yang diterima pimpinannya. Ketika melihat undangan tersebut beberapa orang demonstran sontak berteriak jangan menipu rakyat kecil. Masa merasa dibohongi lantaran undangan yang ditunjukkan tidak ada bekas lipatannya.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan oleh Syarifudin Arif, Aliansi Mahasiswa Kota Kupang Menggugat dengan tegas mengatakan bahwa langkah yang dilakukan pemerintah dengan menaikkan 100 persen iuran BPJS Kesehatan sangat kontroversial.

“Perlu diketahui bahwa 59 persen rakyat Indonesia adalah pekerja atau buruh yang saat ini mengalami penghisapan dari sebuah sistem kapitalisme yang kejam. Buruh sebagai pengguna BPJS kelas II sangat merasakan pengaruh (impact) dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini,” tegas Arif.

Satu hal yang sangat ditakutkan masyarakat bahwa kehadiran BPJS Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat. BPJS Kesehatan dinilai lebih mengutamakan keuntungan perusahaan dibanding menjamin Kesehatan.

Dalam pernyataan sikap tersebut terdapat empat poin yang menjadi tuntutan bagi BPJS Kesehatan yakni :

Pertama, mendesak pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi lembaga BPJS Kesehatan secara menyeluruh.

Kedua, menuntut BPJS Kesehatan untuk segera melakukan perbaikan dan pemutakhiran data.

Ketiga, dengan tegas menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Keempat, apabila tuntutan kami tidak di indahkan maka pecat para pimpinan BPJS Kesehatan dari pusat sampai ke daerah.

Setelah menyampaikan pernyataan sikap tersebut, Arif selaku Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kupang, meminta kepada pejabat BPJS yang menerima mereka untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang.

“Apabila aspirasi kami tidak diindahkan, kami akan turun dengan masa lebih banyak lagi dan kami akan menduduki kantor BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Gede Andika yang menerima aspirasi para pelopor perubahan, menyampaikan bahwa aspirasi tersebut akan disampaikan pada pimpinan untuk selanjutnya ditindak lanjuti karena mereka bukan pengambil kebijakan.

Selesai menyerahkan rekomendasi kepada pihak BPJS Kesehatan, masa aksi yang terdiri dari bergerak menuju kantor DPRD Provinsi NTT untuk menyampaikan tuntutan penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. (*)

Penulis (*/Joe Tkikhau)
Editor (+rony banase)

Cegah Stunting di NTT, PKK Tidak Boleh Lagi Berwacana!

238 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Drs. Josef A. Nae Soi, M.M. meminta tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk terus melakukan aksi nyata dalam mencegah stunting. Mengurangi wacana dan melakukan evaluasi berkala.

“Stunting kita masih tinggi. Kita tidak boleh lagi berwacana. Saya minta pengurus PKK baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota ke depannya, dua sampai tiga bulan sekali, turun untuk mengecek ke lapangan, lihat stunting sudah turun atau bertambah. Sehingga saat kegiatan jambore tahun berikutnya, kita punya data lengkap tentang stunting, “kata Wagub saat membuka Kegiatan Jambore Kader PKK dan Kader Posyandu Tingkat Provinsi NTT tahun 2019 di halaman Rumah Jabatan Gubernur (Rujab), pada Selasa, 10 September 2019.

Penekanan Sirine tanda dibukanya Jambore PKK

Tema yang diangkat dalam kegiatan Jambore kali ini adalah ‘Dengan Semangat Jambore Kader PKK dan Kader Posyandu Tahun 2019 Bersama Kita Cegah Stunting’. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 9—12 September 2019.

Wagub Josef yakin, dengan kader militan dan tersebar di seluruh pelosok desa se-NTT, PKK mampu untuk melaksanakan program nyata dalam menurunkan stunting. Menurut Wagub, stunting, bukan hanya soal gizi buruk, tapi juga faktor sanitasi lingkungan yang masih rendah.

“Kader adalah orang yang tidak pernah putus asa, orang yang tidak pernah kenal lelah. Punya semangat dan etos kerja yang tinggi sesuai dengan semangat kita untuk bangkit menuju sejahtera. Saya minta hasil-hasil diskusi panel selama kegiatan jambore ini dapat menjadi acuan untuk lakukan aksi di daerah masing-masing. Tidak ada lagi wacana, saatnya kerja, kerja, kerja, evaluasi dan kerja, ” ajak politisi Partai Golkar tersebut.

Lebih lanjut, mantan Penasehat Menteri Hukum dan HAM itu menegaskan, dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, NTT pasti akan bangkit dari kemiskinan dan keterbelakangan. Perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT tidak boleh lagi berwacana, tapi bisa bersinergi dengan PKK dalam menyukseskan program dan kegiatannya.

“Nenek moyang kita pasti akan sangat marah bila kita masih miskin. Karena mereka telah mewariskan kekayaan intelektual yang sangat hebat dalam berbagai ragam dan corak tenun yang dipakai oleh-oleh para ibu PKK hari ini. Kita juga punya alam yang sangat indah dan luar biasa. Yang kita butuhkan sekarang adalah kerja bersama dan eksekusi, bukan lagi wacana,” tegas pria asal Ngada tersebut.

Parade kader PKK dalam balutan Tenun Adat NTT

Sementara itu Ketua Panitia, Sinun Petrus Manuk dalam laporannya mengungkapkan, peserta jambore kader PKK dan Posyandu Tahun 2019 diikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota se-NTT. Ia memberikan apresiasi atas dukungan dan keterlibatan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah memberi motivasi, mengetahui daya serap terhadap sumber daya dan meningkatkan kapasitas kader PKK dan Posyandu. Jumlah peserta sebanyak 327 orang. Peserta terbanyak dari Kabupaten Sumba Timur sebanyak 27 orang. Sementara yang paling sedikit dari TTS sejumlah empat orang,” jelas Sinun Manuk.

Ada beberapa kegiatan dalam jambore tersebut adalah pemeriksaan kesehatan ringan, diskusi panel, lomba pidato, lomba penyuluhan Kelompok Kerja (Pokja) I, II, III dan IV, Lomba Pemantauan dan Perawatan bayi umur 0—30 hari, lomba gembira, lomba beregu pesan berantai, lomba beregu permainan ular tangga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Kegiatan Jambore tersebut dibuka dengan Parade Peserta dari depan Aula Rujab menuju tempat upacara diiringi drumben dari siswa/i SMAN 3 Kota Kupang.

Wagub secara simbolis menyematkan tanda peserta kepada perwakilan peserta dari Flores Timur, , Sumba Tengah, Rote Ndao dan Belu.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut Unsur Forkompinda Provinsi NTT, Wakil Ketua dan Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, Anggota DPRD NTT, pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT, Ketua PKK Kabupaten/Kota se-NTT, Kader PKK dan Posyandu, organisasi perempuan, insan pers dan undangan lainnya. (*)

Sumber berita (*/Aven Rame—Biro Humas dan Protokol Setda NTT) Foto by Saul Kapitan
Editor (+rony banase)