Arsip Tag: ketua kpk firli bahuri

KPK Tetapkan dan Tahan Tiga Tersangka PT. DI, Kerugian Negara 315 Miliar

274 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan perkembangan terhadap perkara PT DI dengan mencermati fakta-fakta yang berkembang sehingga ditemukan dugaan tindak pidana korupsi (TPK) yang melibatkan pihak lain pada kegiatan penjualan dan pemasaran PT. DI tahun 2007—2017.

Hal tersebut dilakukan setelah melalui penyelidikan dengan bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK meningkatkan status perkara ke penyidikan dan menetapkan tersangka AW selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PT. DI tahun 2007—2014 dan terakhir menjabat sebagai Direktur Produksi PT. DI tahun 2014—2019, DL selaku Direktur Utama PT ASS dan FSS selaku Dirut PT SBU. Demikian disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri, pada Rabu, 4 November 2020 di Jakarta.

Adapun, dalam perkara yang sama telah masuk tahap penyidikan dengan tersangka BS dan persidangan di PN Tipikor Bandung dengan terdakwa BS serta terdakwa IRZ.

“Bahwa para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri

Maka untuk kepentingan penyidikan, pada hari Selasa kemarin, setelah dilakukan pemeriksaan kepada ketiga tersangka, penyidik akan melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan 22 November 2020, yang masing-masing, AW ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur; DL di Rutan Polres Jakarta Pusat, dan FSS di di Rutan Polda Metro Jaya.

“Dengan ditahannya tiga tersangka, maka penanganan perkara PT. DI KPK telah menuntaskan enam tersangka yang sudah diproses hukum dan semua telah ditahan, hal ini adalah bukti komitmen KPK dalam pemberantasan korupsi untuk memberikan kepastian hukum serta keadilan dan kemanfaatan, sehingga dapat mewujudkan prinsip the sun rise and the sun set,” tutur Ketua KPK Firli Bahuri.

Sebelumnya, dalam Konstruksi perkara bahwa Direksi PT DI (Persero) periode 2007—2010 melaksanakan Rapat Dewan Direksi (BOD/Board of Director) pada akhir tahun 2007 antara lain membahas dan menyetujui:

Pertama, Penggunaan mitra penjualan (keagenan) beserta besaran nilai imbalan mitra dalam rangka memberikan dana kepada customer/pembeli PT. DI (Persero) atau end user untuk memperoleh proyek.

Kedua, Pelaksanaan teknis kegiatan mitra penjualan dilakukan oleh direktorat terkait tanpa persetujuan BOD dengan dasar pemberian kuasa BOD kepada direktorat terkait.

Ketiga, Persetujuan atau kesepakatan untuk menggunakan mitra penjualan sebagai cara untuk memperoleh dana khusus guna diberikan kepada customer/end user dilanjutkan oleh Direksi periode 2010—2017.

Kemudian, di awal tahun 2008, BS selaku direktur utama PT. DI dan IRZ selaku Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah bersama-sama dengan BW selaku Direktur Aircraft Integration, BS selaku Direktur Aerostructure dan tersangka AW selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan yang membahas mengenai kebutuhan dana PT. DI untuk mendapatkan pekerjaan di kementerian lainnya, termasuk biaya entertainment dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui bagian keuangan.

Selanjutnya, sebagai pelaksanaan tindak lanjut persetujuan Direksi tersebut, para pihak di PT. DI melakukan kerja sama dengan tersangka DL serta para pihak di lima perusahaan PT. BTP, PT. AMK, PT. ASP, PT. PMA, dan PT. NPB serta tersangka FSS selaku Dirut PT. SBU untuk menjadi mitra penjualan.

Adapun, penandatanganan kontrak mitra penjualan sebanyak 52 kontrak selama periode 2008 sampai dengan 2016. Kontrak mitra penjualan tersebut adalah fiktif, dan hanya sebagai dasar pengeluaran dana dari PT. DI dalam rangka pengumpulan dana untuk diberikan kepada customer/end user.

Atas pembayaran dari PT. DI kepada perusahaan mitra penjualan yang pekerjaannya diduga fiktif tersebut dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening perusahaan mitra penjualan yang dipakai untuk selanjutnya dikembalikan secara transfer/tunai/cek ke pihak-pihak di PT. Di maupun ke pihak lain atas perintah pihak PT. DI serta digunakan sebagai fee mitra penjualan.

Sehingga, dana yang dihimpun oleh para pihak di PT. DI melalui pekerjaan mitra penjualan yang diduga fiktif tersebut diduga digunakan untuk pemberian aliran dana kepada pejabat PT. DI, pembayaran komitmen manajemen kepada pihak pemilik pekerjaan dan pihak-pihak lainnya serta pengeluaran lainnya.

“Maka, atas perbuatan para tersangka tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara pada PT. DI senilai Rp. 202.196.497.761,42 dan USD 8.650.945,27 sehingga total kerugian negara lebih kurang Rp.315 Miliar dengan asumsi kurs 1 USD adalah Rp. 14.600,” ungkap Ketua KPK Firli Bahuri.

Ketiga tersangka ini diduga turut menerima aliran sejumlah dana dari hasil pencairan pembayaran pekerjaan mitra penjualan fiktif, sebagai berikut ; Tersangka AW sebesar Rp.9.172.012.834,00. Tersangka DL sebesar Rp.10.805.119.031,00. Tersangka FSS sebesar Rp1.951.769.992,-

Adapun, tim Penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 108 orang dan telah melakukan penyitaan aset berupa uang dan properti (tanah dan bangunan) senilai Rp. 40 Miliar.

KPK, tandas Firli Bahuri, akan terus berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan kerugian negara sebagai bentuk upaya penyelamatan keuangan negara. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim)
Editor (+rony banase)

Sumpah Pemuda, Ketua KPK : Esensi, Peran Pemuda Zaman ‘Now’ untuk Bangsa & Negara

195 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Hari ini Rabu, 28 Oktober 2020, kita segenap rakyat Indonesia kembali memperingati Hari Sumpah Pemuda, hari di mana seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia di mana pun berada, bersatu padu dalam sebuah sumpah, ‘Sumpah Pemuda’, yang dicetuskan oleh para pemuda dan pemudi pada masa pergerakan kemerdekaan.

Di masa itu, para pemuda-pemudi tampil di depan menjadi agen dan motor perubahan nasib serta penentu masa depan bangsa, yang lama terpuruk dalam belenggu kolonialisme penjajah. Hal tersebut dituturkan Ketua KPK Firli Bahuri, pada momentum Sumpah Pemuda di Jakarta.

Firli mengungkap bahwa Sumpah Pemuda yang digelorakan para pemuda dan pemudi kala itu, telah membakar bara semangat persatuan dan kesatuan dalam diri seluruh bangsa Indonesia, yang ingin lepas dari imperialisme para penjajah dibumi pertiwi.

Dirinya memandang banyak sekali nilai-nilai serta teladan yang dapat kita petik dari Sumpah Pemuda dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di republik ini. “Tidak sedikit esensi dari Sumpah Pemuda yang mengajarkan dan menguatkan kita dalam menghadapi serta melewati ragam permasalahan bangsa, salah satunya persoalan korupsi yang masih berurat akar di negara ini,” jelasnya.

“Perlu peran aktif segenap tumpah darah Indonesia yang satu dalam upaya memberantas korupsi di negeri Ini dan butuh dukungan seluruh eksponen bangsa Indonesia yang berpadu dalam upaya melesakkan pedang keadilan tepat ke jantung dan urat nadi laten korupsi, serta perlu satu bahasa ‘Anti-Korupsi’ agar kejahatan kemanusiaan (korupsi) ini benar-benar sirna dari bumi pertiwi,” tegas Ketua KPK Firli Bahuri.

Cita-cita, harapan dan impian rakyat Indonesia untuk lepas dari cengkeraman penjajah bernama korupsi, Insya Allah akan menjadi kenyataan apabila segenap bangsa di negeri ini khususnya generasi muda benar-benar mengamalkan nilai-nilai dan esensi yang terkandung di dalam setiap butir Sumpah Pemuda.

Sejenak, dirinya kembali teringat kata-kata Proklamator, Bung Karno, “Beri aku 1.000 orang tua niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, Beri aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia”. Kata-kata itu menunjukkan betapa hebat, kuat dan berpengaruhnya para pemuda terhadap perubahan dunia, khususnya masa depan bangsa, negara dan tanah airnya.

Insya Allah, para pemuda dan pemudi kita, urai Firli, akan menjadi penerus cita-cita dan harapan Founding Fathers kita, di mana negara ini dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan menjadi Pemuda Pemudi Anti Korupsi.

Dalam kesempatan hari Sumpah Pemuda ini, Ketua KPK Firli Bahuri juga menyampaikan pesan kepada para pemuda dan pemudi Indonesia zaman now, pergunakan dan isi waktu muda dengan hal-hal baik, tanamkan selalu nilai-nilai agama dan kejujuran dalam diri untuk membentuk serta memperkuat Integritas.

“Selalu patrikan semangat Sumpah Pemuda dalam jiwa, raga dan pikiran, agar memandang keragaman sebagai kekuatan dan kebinekaan sebagai kesatuan untuk menyongsong masa depan yang semakin baik, Indonesia maju, Indonesia sejahtera, Indonesia cerdas, Indonesia bebas dan bersih dari korupsi,” tutup Ketua KPK Firli Bahuri. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim)
Editor (+rony banase)

Semester I 2020, Ini Torehan Prestasi KPK; Selamatkan Uang Negara Rp.79 Triliun

332 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Selama satu semester kerja sejak Januari—Juni 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di bawah komando Firli Bahuri ternyata banyak menorehkan prestasi, sehingga publik dapat mengetahui torehan prestasi dimaksud.

“Penyampaian capaian-capaian hasil kerja KPK selama satu semester ini tidak dimaksudkan untuk show off, tapi hanya sebatas menginformasikan apa-apa saja capaian kinerja, bahwa selama ini kami bekerja dan bekerja,” terang Firli, pada Senin, 27 Juli 2020.

Adapun perincian kinerja KPK selama Januari—Juni 2020, KPK telah menangani perkara korupsi sebagai berikut :

Perkara penyidikan sebanyak 160 perkara. Pemeriksaan saksi sebanyak 3.512 orang. Pemanggilan tersangka dan penetapan tersangka sebanyak 85 orang. KPK juga sudah melakukan penangkapan dan penahanan pelaku korupsi 61 orang. Tersangka yang belum ditahan 24 orang.

Adapun perkara yang telah diselesaikan oleh KPK sebanyak 99 perkara. Terdiri dari 82 perkara sudah inkrah dan 17 perkara masih dalam proses penuntutan.

Selain itu, lembaga antirasuah itu juga melakukan penggeledahan sebanyak 25 kali dan penyitaan sebanyak 201 kali.

“Untuk bidang pencegahan dengan kegiatan intervensi berupa penertiban aset daerah, pajak, sertifikasi lahan oleh KPK telah menyelamatkan keuangan negara sekitar Rp.79 triliun,” terang Firli.

Dengan rincian sebagai berikut: Pajak Daerah per 30 Juni 2019 total Rp.80,6 triliun per 30 Juni 2020 turun 12% menjadi Rp.70,8 triliun. Ini karena ekonomi terutama hotel restoran lesu.

Penerbitan sertifikat untuk program sertifikasi tanah pemda total 6.147 persil seluas 18 juta meter persegi nilai Rp.3,8 triliun. Pemulihan aset per Juni 2020 dari pihak ke 3 total seluruh pemda se Indonesia 479 bidang senilai Rp.762 miliar.

Fasum dan Fasos yang diserahkan ke pemda se-Indonesia, umumnya kota saja 367 bidang senilai Rp.1,1 triliun. Piutang pemda se-Indonesia yang berhasil ditagihkan dengan kerja sama Kejati/Kejari sebesar Rp.4.2 triliun.

“KPK juga selalu membuka diri atas peran serta masyarakat, kelompok masyarakat, penggiat antikorupsi, aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, Lembaga Peradilan) dan unsur lembaga pemerintahan, untuk bersama-sama bersinergi, berkomitmen dalam pemberantasan korupsi,”pungkas jenderal polisi bintang tiga ini. (*)

Sumber berita dan foto (*/fyi)
Editor (+rony banase)

‘Asset Recovery’ KPK Setor Aset 10,4 M Hasil Korupsi Bowo Sidik ke Kas Negara

235 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyetoran aset dari hasil tindak pidana korupsi, ke kas negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Eksekusi KPK Andry Prihandono.

Aset tersebut yang disita lembaga Antirasuah dari berbagai perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, dan sudah menjadi terpidana setelah adanya putusan majelis hakim di Pengadilan Tipikor.

“Sebagai upaya pemulihan aset dari hasil tindak pidana korupsi, pada Jumat 24 April 2020 pekan kemarin, kami melaksanakan penyetoran aset ke kas negara,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangannya, pada Minggu, 3 Mei 2020.

Penyetoran uang hasil tindak pidana korupsi, antara lain sebesar Rp.1.850.000.000,- (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), disetorkan pada 22 Januari 2020; kemudian Rp.8.574.031.000,00 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh satu ribu rupiah), SGD 1060 (seribu enam puluh dolar Singapura), dan USD 50 (lima puluh dolar Amerika), disetorkan ke kas negara pada 24 April 2020.

“Sehingga total keseluruhannya sebesar Rp.10.424.031.000,00 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh empat juta tiga puluh satu ribu rupiah) dan SGD 1060 (seribu enam puluh dolar Singapura) serta USD 50 (lima puluh dolar Amerika),” ungkap Firli.

Aset yang disetorkan ke kas negara itu berasal dari terdakwa Bowo Sidik Pangarso yang diputus bersalah oleh pengadilan dan diwajibkan untuk merampas hartanya yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi yang merupakan bagian dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Upaya Asset Recovery tersebut sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Desember 2019 atas nama Terdakwa Bowo Sidik Pangarso yang menetapkan antara lain merampas untuk negara atas barang bukti berupa uang dengan jumlah tersebut,” tutur Ketua KPK.

Dalam perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi, yang disetorkan ke kas negara, dikatakan Firli, pihaknya akan terus mengejar dan mencari aset yang sudah dikorupsi oleh para tersangka. Hal tersebut dapat membantu mengembalikan anggaran negara yang telah digunakan oleh pihak-pihak tertentu.

“KPK berkomitmen dalam setiap penyelesaian penanganan perkara akan terus memaksimalkan upaya pemulihan aset hasil korupsi, baik melalui tuntutan uang pengganti maupun perampasan aset hasil tipikor melalui penerapan pasal-pasal TPPU,” tegas Firli.

Selain itu, lanjut jenderal polisi bintang tiga ini, KPK tetap mengedepankan upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi dan mengoptimalkan penindakan terkait pengembalian kerugian negara dari sebuah kejahatan korupsi.

“Sesuai dengan sasaran strategis KPK untuk pemberantasan korupsi, kita memprioritaskan upaya pencegahan supaya tidak terjadi korupsi kemudian mengoptimalkan penindakan dengan fokus pengembalian kerugian negara (asset recovery) dan mengoptimalkan sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan APIP,” pungkasnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/RED—IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

KPK Tahan Dua Tersangka Suap Fasilitas Izin Lapas Sukamiskin

195 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Komisi Pemberantasan korupsi melakukan penahanan pada dua tersangka dugaan suap pemberian fasilitas atau perizinan keluar lapas klas I sukamiskin, pada Kamis, 30 April 2020.

Ketua KPK Firli Bahuri, mengatakan penahanan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan oleh penyidik KPK sebagai pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT-red ) tahun 2018 di Sukamiskin.

Lanjut Firli, sebelumnya telah diumumkan penetapan tersangka oleh KPK pada 16 Oktober 2019 dengan menetapkan tersangka, antara lain:

DHA Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Sejak 2016 Maret 2018 sebagai tersangka dugaan penerima suap dimana TCW (narapidana Lapas Sukamiskin) diduga telah memberikan mobil Toyota Kijang Innova Reborn Luxury 2.0 G A.T warna putih tahun 2016 dengan nomor polisi D 101 CAT kepada tersangka DHA.

Pemberian tersebut diduga terkait dengan kemudahan Izin keluar Lapas yang diberikan tersangka DHA kepada TCW baik berupa Izin Luar Biasa (ILB) maupun Izin Berobat, dengan total izin pada tahun 2016 s.d. 2018 sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali.

RAZ Direktur Utama PT Glori Karsa Abadi sebagai tersangka dugaan pemberi suap dimana tersangka RAZ diduga telah memberikan kepada WS berupa sebuah mobil merek Mitsubishi Pajero Sport dengan nomor polisi B 1187 FJG berwarna hitam atas nama MUAHIR (anak buah RAZ).

Bahwa pemberian tersebut diduga dilakukan sehubungan dengan bantuan yang diberikan oleh WS kepada tersangka RAZ untuk menjadikan tersangka RAZ sebagai Mitra Koperasi di LP Madiun, LP Pamekasan, dan LP Indramayu, serta sebagai Mitra Industri Percetakan di LP Sukamiskin.

Ada pun perkara ini, imbuh Ketua KPK, merupakan pengembangan perkara kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 20-21 Juli 2018 di Bandung dan Jakarta. “Beberapa tersangka sebelumnya (Wahid Husain, Fahmi Darmawansyah, Hendry Saputra dan Andri Rahmat) telah dinyatakan bersalah dan dipidana di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap,” ungkapnya.

Para tersangka disangkakan melanggar pasal: Tersangka DHA disangkakan melanggar Pasal 12. huruf a atau Pasal 12 huruf, atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tersangka RAZ disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penahanan dilakukan kepada dua orang tersangka tersebut selama 20 (dua puluh) hari pertama terhitung sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan 19 Mei 2020 di rutan cabang KPK kaveling C1.

“KPK berkomitmen untuk terus secepatnya menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi sekalipun dalam kondisi Pandemi Wabah Covid-19 sekarang ini, namun tentu tetap memperhatikan prosedur pencegahan penyebaran Covid-19,” pungkas Ketua KPK Firli Bahuri. (*)

Sumber berita dan foto (*/@yfi–IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Ketua KPK Firli Bahuri Tegaskan Pemidanaan Bukan Ranah KPK

80 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut terkait pemidanaan bukan ranah KPK untuk berbicara. Ia mengatakan pemidanaan merupakan kewenangan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka.

“Saya selalu menyampaikan bahwa kita tidak memasuki ranah yang bukan tugas pokok kita,” kata Firli kepada media, pada Senin 20 April 2020.

Lebih lanjut, Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka terlepas dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. “Demikian yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,” jelasnya.

Maka dari itu, menurut Ketua KPK Firli Bahuri pihaknya tidak perlu memberi komentar atas pernyataan berbagai pihak terkait hal pemidanaan. Kendati demikian, Ketua KPK menganggap kebebasan berpendapat adalah hak semua pihak.

“KPK bukan LSM, tapi KPK adalah lembaga negara yang independen dan memiliki aturan main sesuai dengan Undang-undang,” ujarnya.

Selain itu, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini sedang menyusun Pedoman Penuntutan untuk dapat menjadi acuan dalam setiap kasus di KPK. “Kita sedang susun pedoman penuntutan. Saya sudah perintahkan untuk menyusun Perkom KPK tentang pedoman penuntutan dan sedang di proses.” pungkasnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/@yfi–Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Ketua KPK : Peran Strategis RRI Wujudkan Gerakan Rakyat Antikorupsi

92 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Dua pekan lalu tepatnya 29 Februari 2020, Ketua KPK Firli Bahuri hadir pada sebuah acara puisi yang diadakan oleh Stasiun Radio Republik Indonesia ( RRI), dalam sebuah gelaran Seni VS Korupsi, yang mana pada kesempatan tersebut Ketua KPK Firli Bahuri membawakan sebuah puisi.

Dalam sambutan singkatnya, sebagaimana dituturkan ketua KPK Firli Bahuri kepada media, pada Kamis 19 Maret 2020, bahwasanya tugas KPK bukan hanya berburu koruptor akan tetapi juga mengajak masyarakat untuk melawan korupsi mulai dari diri sendiri, adapun kehadirannya di RRI pada malam itu adalah salah satu bentuk ajakan.

Ketua KPK Firli Bahuri juga menuturkan berpuisi adalah sarana membangkitkan kesadaran antikorupsi. Ini lebih dari ekspresi seni, tapi penegasan bahwa segala saluran harus digunakan untuk membangun budaya antikorupsi. Dimulai dari diri sendiri. “Sebagaimana diketahui RRI memiliki sejarah sebagai penyebar pesan-pesan kebangsaan, adapun RRI juga merupakan sebuah stasiun radio resmi pemerintah,” ujarnya.

Ketua KPK, Firli Bahruri dalam sesi gelaran Seni VS Korupsi

Untuk itu dalam rangka menyebarkan semangat anti korupsi melalui RRI memiliki makna kolaborasi Pemerintah dan KPK untuk membangun budaya antikorupsi. “RRI memiliki peran strategis tidak hanya sebatas memberikan informasi kepada masyarakat, akan tetapi juga mengedukasi masyarakat dan bisa mengajak rakyat indonesia untuk mengambil peran pemberantasan korupsi dan gerakkan rakyat antikorupsi.”jelasnya.

Ketua KPK Firli Bahuri secara pribadi menyampaikan terima kasih serta memberikan apresiasi kepada Direktur Utama RRI M Rohannudin atas terselenggaranya acara Seni VS Korupsi.

“Para seniman, musisi serta para pegiat korupsi untuk terus menggelorakan semangat membangun budaya antikorupsi, terlebih kondisi saat ini yang tengah menghadapi wabah Covid-19, Masa sih, ada oknum yang masih melakukan korupsi. Ingat korupsi pada saat bencana ancaman hukumannya pidana mati,” pungkas Ketua KPK Firli Bahuri.(*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia) Editor (+rony banase)

Virus Covid-19 Merebak, KPK Pastikan Pemberantasan Korupsi Jalan Terus

135 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kegiatan pemberantasan korupsi akan terus berlangsung, meskipun Covid-19 tengah mewabah. Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri kepada media, pada Selasa 17 Maret 2020.

Menurut Firli, KPK memang melakukan penyesuaian pengaturan kerja termasuk menerapkan kebijakan working from home (WFH). Kendati demikian, pelaksanaan tugas penegakan hukum, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi perkara tetap dilakukan berdasarkan prioritas.

Pihaknya juga secara khusus menaruh perhatian pada penggunaan anggaran penanggulangan bencana wabah Covid-19. Pasalnya, pelaku korupsi tdk mengenal musim bencana meskipun ancaman pidana lebih berat.

“Pengawasan yang dilakukan oleh KPK bertujuan agar pemerintah pusat dan daerah dapat menggunakan anggaran secara efektif dan bebas dari penyelewengan. Jangan sampai anggaran bencana di korupsi oknum yang tidak punya empati,” ujar Firli Bahuri.

Terkait dengan perkembangan situasi saat ini, Firli mengajak segenap anak bangsa memberikan perhatian lebih dalam mengatasi masalah penyebaran Covid-19. Ia juga memberikan apresiasi pada para tenaga media yang tengah bekerja keras.

“Hormat saya untuk para dokter, perawat, tenaga medis dan setiap orang yang tengah berjibaku melawan corona virus,” pungkas ketua KPK Firli Bahuri.(*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia) Editor (+rony banase)