Arsip Tag: ketua kpk firli bahuri

‘Asset Recovery’ KPK Setor Aset 10,4 M Hasil Korupsi Bowo Sidik ke Kas Negara

146 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyetoran aset dari hasil tindak pidana korupsi, ke kas negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Eksekusi KPK Andry Prihandono.

Aset tersebut yang disita lembaga Antirasuah dari berbagai perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, dan sudah menjadi terpidana setelah adanya putusan majelis hakim di Pengadilan Tipikor.

“Sebagai upaya pemulihan aset dari hasil tindak pidana korupsi, pada Jumat 24 April 2020 pekan kemarin, kami melaksanakan penyetoran aset ke kas negara,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangannya, pada Minggu, 3 Mei 2020.

Penyetoran uang hasil tindak pidana korupsi, antara lain sebesar Rp.1.850.000.000,- (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), disetorkan pada 22 Januari 2020; kemudian Rp.8.574.031.000,00 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh satu ribu rupiah), SGD 1060 (seribu enam puluh dolar Singapura), dan USD 50 (lima puluh dolar Amerika), disetorkan ke kas negara pada 24 April 2020.

“Sehingga total keseluruhannya sebesar Rp.10.424.031.000,00 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh empat juta tiga puluh satu ribu rupiah) dan SGD 1060 (seribu enam puluh dolar Singapura) serta USD 50 (lima puluh dolar Amerika),” ungkap Firli.

Aset yang disetorkan ke kas negara itu berasal dari terdakwa Bowo Sidik Pangarso yang diputus bersalah oleh pengadilan dan diwajibkan untuk merampas hartanya yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi yang merupakan bagian dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Upaya Asset Recovery tersebut sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Desember 2019 atas nama Terdakwa Bowo Sidik Pangarso yang menetapkan antara lain merampas untuk negara atas barang bukti berupa uang dengan jumlah tersebut,” tutur Ketua KPK.

Dalam perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi, yang disetorkan ke kas negara, dikatakan Firli, pihaknya akan terus mengejar dan mencari aset yang sudah dikorupsi oleh para tersangka. Hal tersebut dapat membantu mengembalikan anggaran negara yang telah digunakan oleh pihak-pihak tertentu.

“KPK berkomitmen dalam setiap penyelesaian penanganan perkara akan terus memaksimalkan upaya pemulihan aset hasil korupsi, baik melalui tuntutan uang pengganti maupun perampasan aset hasil tipikor melalui penerapan pasal-pasal TPPU,” tegas Firli.

Selain itu, lanjut jenderal polisi bintang tiga ini, KPK tetap mengedepankan upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi dan mengoptimalkan penindakan terkait pengembalian kerugian negara dari sebuah kejahatan korupsi.

“Sesuai dengan sasaran strategis KPK untuk pemberantasan korupsi, kita memprioritaskan upaya pencegahan supaya tidak terjadi korupsi kemudian mengoptimalkan penindakan dengan fokus pengembalian kerugian negara (asset recovery) dan mengoptimalkan sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan APIP,” pungkasnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/RED—IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

KPK Tahan Dua Tersangka Suap Fasilitas Izin Lapas Sukamiskin

153 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Komisi Pemberantasan korupsi melakukan penahanan pada dua tersangka dugaan suap pemberian fasilitas atau perizinan keluar lapas klas I sukamiskin, pada Kamis, 30 April 2020.

Ketua KPK Firli Bahuri, mengatakan penahanan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan oleh penyidik KPK sebagai pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT-red ) tahun 2018 di Sukamiskin.

Lanjut Firli, sebelumnya telah diumumkan penetapan tersangka oleh KPK pada 16 Oktober 2019 dengan menetapkan tersangka, antara lain:

DHA Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Sejak 2016 Maret 2018 sebagai tersangka dugaan penerima suap dimana TCW (narapidana Lapas Sukamiskin) diduga telah memberikan mobil Toyota Kijang Innova Reborn Luxury 2.0 G A.T warna putih tahun 2016 dengan nomor polisi D 101 CAT kepada tersangka DHA.

Pemberian tersebut diduga terkait dengan kemudahan Izin keluar Lapas yang diberikan tersangka DHA kepada TCW baik berupa Izin Luar Biasa (ILB) maupun Izin Berobat, dengan total izin pada tahun 2016 s.d. 2018 sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali.

RAZ Direktur Utama PT Glori Karsa Abadi sebagai tersangka dugaan pemberi suap dimana tersangka RAZ diduga telah memberikan kepada WS berupa sebuah mobil merek Mitsubishi Pajero Sport dengan nomor polisi B 1187 FJG berwarna hitam atas nama MUAHIR (anak buah RAZ).

Bahwa pemberian tersebut diduga dilakukan sehubungan dengan bantuan yang diberikan oleh WS kepada tersangka RAZ untuk menjadikan tersangka RAZ sebagai Mitra Koperasi di LP Madiun, LP Pamekasan, dan LP Indramayu, serta sebagai Mitra Industri Percetakan di LP Sukamiskin.

Ada pun perkara ini, imbuh Ketua KPK, merupakan pengembangan perkara kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 20-21 Juli 2018 di Bandung dan Jakarta. “Beberapa tersangka sebelumnya (Wahid Husain, Fahmi Darmawansyah, Hendry Saputra dan Andri Rahmat) telah dinyatakan bersalah dan dipidana di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap,” ungkapnya.

Para tersangka disangkakan melanggar pasal: Tersangka DHA disangkakan melanggar Pasal 12. huruf a atau Pasal 12 huruf, atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tersangka RAZ disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penahanan dilakukan kepada dua orang tersangka tersebut selama 20 (dua puluh) hari pertama terhitung sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan 19 Mei 2020 di rutan cabang KPK kaveling C1.

“KPK berkomitmen untuk terus secepatnya menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi sekalipun dalam kondisi Pandemi Wabah Covid-19 sekarang ini, namun tentu tetap memperhatikan prosedur pencegahan penyebaran Covid-19,” pungkas Ketua KPK Firli Bahuri. (*)

Sumber berita dan foto (*/@yfi–IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Ketua KPK Firli Bahuri Tegaskan Pemidanaan Bukan Ranah KPK

52 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut terkait pemidanaan bukan ranah KPK untuk berbicara. Ia mengatakan pemidanaan merupakan kewenangan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka.

“Saya selalu menyampaikan bahwa kita tidak memasuki ranah yang bukan tugas pokok kita,” kata Firli kepada media, pada Senin 20 April 2020.

Lebih lanjut, Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka terlepas dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. “Demikian yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,” jelasnya.

Maka dari itu, menurut Ketua KPK Firli Bahuri pihaknya tidak perlu memberi komentar atas pernyataan berbagai pihak terkait hal pemidanaan. Kendati demikian, Ketua KPK menganggap kebebasan berpendapat adalah hak semua pihak.

“KPK bukan LSM, tapi KPK adalah lembaga negara yang independen dan memiliki aturan main sesuai dengan Undang-undang,” ujarnya.

Selain itu, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini sedang menyusun Pedoman Penuntutan untuk dapat menjadi acuan dalam setiap kasus di KPK. “Kita sedang susun pedoman penuntutan. Saya sudah perintahkan untuk menyusun Perkom KPK tentang pedoman penuntutan dan sedang di proses.” pungkasnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/@yfi–Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Ketua KPK : Peran Strategis RRI Wujudkan Gerakan Rakyat Antikorupsi

56 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Dua pekan lalu tepatnya 29 Februari 2020, Ketua KPK Firli Bahuri hadir pada sebuah acara puisi yang diadakan oleh Stasiun Radio Republik Indonesia ( RRI), dalam sebuah gelaran Seni VS Korupsi, yang mana pada kesempatan tersebut Ketua KPK Firli Bahuri membawakan sebuah puisi.

Dalam sambutan singkatnya, sebagaimana dituturkan ketua KPK Firli Bahuri kepada media, pada Kamis 19 Maret 2020, bahwasanya tugas KPK bukan hanya berburu koruptor akan tetapi juga mengajak masyarakat untuk melawan korupsi mulai dari diri sendiri, adapun kehadirannya di RRI pada malam itu adalah salah satu bentuk ajakan.

Ketua KPK Firli Bahuri juga menuturkan berpuisi adalah sarana membangkitkan kesadaran antikorupsi. Ini lebih dari ekspresi seni, tapi penegasan bahwa segala saluran harus digunakan untuk membangun budaya antikorupsi. Dimulai dari diri sendiri. “Sebagaimana diketahui RRI memiliki sejarah sebagai penyebar pesan-pesan kebangsaan, adapun RRI juga merupakan sebuah stasiun radio resmi pemerintah,” ujarnya.

Ketua KPK, Firli Bahruri dalam sesi gelaran Seni VS Korupsi

Untuk itu dalam rangka menyebarkan semangat anti korupsi melalui RRI memiliki makna kolaborasi Pemerintah dan KPK untuk membangun budaya antikorupsi. “RRI memiliki peran strategis tidak hanya sebatas memberikan informasi kepada masyarakat, akan tetapi juga mengedukasi masyarakat dan bisa mengajak rakyat indonesia untuk mengambil peran pemberantasan korupsi dan gerakkan rakyat antikorupsi.”jelasnya.

Ketua KPK Firli Bahuri secara pribadi menyampaikan terima kasih serta memberikan apresiasi kepada Direktur Utama RRI M Rohannudin atas terselenggaranya acara Seni VS Korupsi.

“Para seniman, musisi serta para pegiat korupsi untuk terus menggelorakan semangat membangun budaya antikorupsi, terlebih kondisi saat ini yang tengah menghadapi wabah Covid-19, Masa sih, ada oknum yang masih melakukan korupsi. Ingat korupsi pada saat bencana ancaman hukumannya pidana mati,” pungkas Ketua KPK Firli Bahuri.(*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia) Editor (+rony banase)

Virus Covid-19 Merebak, KPK Pastikan Pemberantasan Korupsi Jalan Terus

90 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kegiatan pemberantasan korupsi akan terus berlangsung, meskipun Covid-19 tengah mewabah. Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri kepada media, pada Selasa 17 Maret 2020.

Menurut Firli, KPK memang melakukan penyesuaian pengaturan kerja termasuk menerapkan kebijakan working from home (WFH). Kendati demikian, pelaksanaan tugas penegakan hukum, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi perkara tetap dilakukan berdasarkan prioritas.

Pihaknya juga secara khusus menaruh perhatian pada penggunaan anggaran penanggulangan bencana wabah Covid-19. Pasalnya, pelaku korupsi tdk mengenal musim bencana meskipun ancaman pidana lebih berat.

“Pengawasan yang dilakukan oleh KPK bertujuan agar pemerintah pusat dan daerah dapat menggunakan anggaran secara efektif dan bebas dari penyelewengan. Jangan sampai anggaran bencana di korupsi oknum yang tidak punya empati,” ujar Firli Bahuri.

Terkait dengan perkembangan situasi saat ini, Firli mengajak segenap anak bangsa memberikan perhatian lebih dalam mengatasi masalah penyebaran Covid-19. Ia juga memberikan apresiasi pada para tenaga media yang tengah bekerja keras.

“Hormat saya untuk para dokter, perawat, tenaga medis dan setiap orang yang tengah berjibaku melawan corona virus,” pungkas ketua KPK Firli Bahuri.(*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia) Editor (+rony banase)

Ketua KPK Firli Bahuri : Progres Pemberantasan Korupsi di Indonesia

98 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK-red ) periode 2019—2023 (belum genap 1,5 bulan) sudah melakukan kerja nyata dengan menetapkan skala prioritasnya pada 12 orang tersangka yang sudah ditahan dan 10 orang menjadi tersangka.

Bahwasanya untuk dapat mewujudkan harapan tersebut perlu ada sejumlah gagasan dan terobosan tentang pentingnya melakukan tindak pencegahan untuk memutus rantai korupsi di Indonesia, hal tersebut sangat penting karena dalam pemberantasan korpusi tidak bisa hanya cenderung menitikberatkan pada aspek penindakan saja, demikian dituturkan Ketua KPK Firli Bahuri kepada media ketika diwawancara disela-sela agenda kegiatannya pada Minggu, 26 Januari 2020 siang.

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan KPK akan terus bergerak dengan memaksimalkan segala upaya yang ada, baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan agar kiranya kinerja KPK dapat berorientasi kepada tujuan Bernegara sebagaimana amanah Undang-undang Dasar 1945 yang berkedaulatan dengan berdasar kepada Pancasila.

Adapun upaya pencegahan (preventif -red) sebagai strategi utama agar tidak terjadi korupsi dirasa akan lebih efektif, Ketua KPK Firli Bahuri juga sempat mengungkap sebuah pribahasa “lebih baik mencegah daripada harus mengobati”. Hal tersebut juga dimaknai persis pada situasi penanganan pemberantasan korupsi di Indonesia oleh KPK.

Lebih lanjut, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa untuk dapat menunjang keberhasilan agenda-agenda pemberantasan korupsi, tak cukup hanya melalui penindakan tetapi harus dibarengi dengan aksi-aksi pencegahan yang instrumennya sudah tertuang dalam Perpres nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

“Pembinaan bukan satu-satunya upaya dalam pemberantasan korupsi akan tetapi penyelamatan kerugian negara (asset recovery -red) menjadi fokus KPK dalam penindakan dan penegakan hukum, ” ungkap Firli. Kerugian Negara yang diakibatkan oleh korupsi merupakan aset Negara yang harus diselamatkan. Asset recovery merupakan upaya pemulihan dari kerugian yang diderita sekaligus perlindungan kepada Negara akibat tindak pidana korupsi, tambahnya.

Korupsi dalam penanganannya memang akan selalu menimbulkan dampak baik secara ekonomi, politik serta perencanaan dan implementasi pembangunan yang sedang berjalan, untuk itu kami di KPK akan melakukan tugas ini dengan sebaik-baiknya agar stabilitas dapat berbanding lurus dengan penegakan tindak pidana korupsi.

“Kiranya pemberantasan korupsi dapat memberikan dampak yang positif sekaligus dapat memberikan jaminan akan keberlangsungan pembangunan secara Nasional agar peningkatan kesejahteraan rakyat, Indonesia yang maju, Indonesia yang cerdas dan Indonesia yang sejahtera dapat terus berjalan selaras dengan yang dicanangkan oleh Pemerintah RI untuk semua anak bangsa tanpa diskriminasi,” harap Ketua KPK dari unsur Polri ini.

“Untuk itu upaya pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam satu strategi penanganan korupsi secara nasional yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak,“ tutup Ketua KPK Firli Bahuri. (*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim Indonesia)
Editor (+rony banase) Foto oleh m.merdeka.com

Ketua KPK Firli Bahuri : Memaknai 16 Tahun Pengabdian KPK di Indonesia

179 Views

Jakarta, Garda Indonesia | 29 Desember merupakan tanggal bersejarah bagi Lembaga Antirasuah karena pada tanggal tersebut pertama kalinya Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi jilid 1 dilantik yang menandai operasionalisasi pemberantasan korupsi pasca satu tahun, sesuai UU No 30 Tahun 2002 tertanggal 27 Desember 2002.

“Bahwa selama 16 tahun KPK telah melengkapi pengabdiannya dalam upaya pemberantasan korupsi dengan segala peluang dan tantangan yang ada. Waktu tersebut bukanlah waktu yang singkat akan tetapi bukan pula waktu yang panjang namun segala sesuatunya terasa penuh makna, karena perjuangan dan prestasi bersama seluruh rekan-rekan pegawai Komisi Pemberantasan korupsi,” tutur Ketua KPK Firli Bahuri kepada media secara eksklusif ‘Memaknai 16 Tahun KPK’, pada Minggu, 29 Desember 2019.

Lebih lanjut, Ketua KPK Firli Bahuri menuturkan bahwa raihan hasil pemberantasan korupsi yang ditandai dengan tidak sedikit para koruptor yang diseret ke meja hijau dari kelas teri ( kecil -red ) sampai dengan kelas kakap ( big fish -red ) yang berorientasi kepada penyelamatan keuangan negara, menjadi satu parameter bahwa apa yang dicapai hari ini tentu merupakan andil para pemimpin KPK pendahulu dan segenap pegawai KPK.

“Namun kiranya harus diakui, masih banyak yang harus dilakukan terutama sinergitas dengan para aparat penegak hukum lainnya sehingga pemberantasan berhasil guna dan berdaya guna sebagaimana tujuan dibentuknya Komisi pemberantasan Korupsi,” imbuh Ketua KPK Firli Bahuri.

Adapun untuk membangun kekuatan serta memfokuskan pikiran dan tenaga dengan tetap memelihara passion, energy dan semangat pengabdian demi kecintaan kepada KPK serta Negara yang sama-sama kita cintai bersama. Memang terasa begitu banyak persoalan yang harus dihadapi, dikelola secara paralel dengan berbagai permasalahan datang silih berganti secara terus menerus tanpa henti.

“Jika diibaratkan sebuah kapal besar yang sedang mengarungi samudra, Kapal besar itu adalah kapal NKRI, untuk itu KPK harus dapat memastikan dia bisa selamat sampai tujuan, “tegas Firli Bahuri sembari menyampaikan bahwa semua penumpang harus dapat mengambil dan memainkan perannya sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya masing-masing.

“Hal yang penting lagi adalah seluruh awak dan penumpang kapal tidak membuat kegaduhan, sehingga kapal besar tadi siap mengarungi samudra , menerobos ombak dan gelombang serta badai. Mesin sudah terpasang, kayuh sudah disiapkan, kompas tujuan arah sudah ditentukan maka selanjutnya mari bersama menuju tujuan indonesia yang sejahtera, Indonesia yang cerdas serta Indonesia yang adil bagi semuanya anak bangsa,” ujarnya.

Waktu 16 tahun pengabdian KPK jika diibaratkan jalan panjang, maka jalan itu terbentang panjang seakan tak berujung yang tetap akan kami lalui, kalaupun ibarat lautan maka terlalu amat sangat luas tanpa batas akan tapi tetap akan kami lalui degan berbagai tantangannya.

Menurut Firli, Selayaknya jalan maka tidak ada jalan yang mulus dan lurus namun penuh turunan curam, tanjakan yang begitu mendaki, belokan yang begitu tajam. Namun kami masih memiliki keyakinan, tidak ada jalan yang tak berujung, tiada pentas yang tak berakhir. Walaupun masalah datang silih berganti, namun pasti ada saja solusi. Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa tidak akan pernah memberi masalah tanpa jalan penyelesaiannya.

“Yang terpenting adalah kita harus katakan pada masalah bahwa kita memiliki ALLAH SWT Tuhan yang maha kuasa, dan kiranya kita juga meyakini bahwa masalah tidak akan pernah membunuh kita tapi justru akan membuat kita menjadi lebih kuat ( we believe that problem would not ever kill us, but that’s bring us to be more stronger),” kata Firli.

Dalam momentum serta kesempatan yang baik ini kiranya mewakili Lembaga KPK Memohon Maaf sekiranya kalau lembaga KPK belum dapat maksimal dalam melakukan pemberantasan korupsi, akan tetapi kami akan terus berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, iklim usaha , keyakinan investor , dan terus menjadi pengawal setia NKRI, guna keberlanjutan Pembangunan nasional.

“Maka dalam rangka mewujudkan tujuan Negara perlu andil besar seluruh anak bangsa di mana pun berada untuk dapat berkarya dalam semangat kebinekaan, kebersamaan dalam keberagaman termasuk anak bangsa yang sekarang ini mendapat amanah mengabdi di KPK. Kini saatnya , kita seluruh anak bangsa berikrar bahwa…It is time for us to pay back to our state Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutup Ketua KPK Firli Bahuri.(*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

IMO-Indonesia : KPK Periode 2019—2023 Jadi Harapan Baru Penanganan Korupsi

124 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Drs. Firli Bahuri, M.Si. sebagai Ketua KPK periode 2019—2023 pada Jumat, 20 Desember 2019 di Istana Negara Jakarta; menjadi sebuah harapan baru penanganan korupsi di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Pimpinan KPK periode 2019—2023 yang dilantik di Istana Negara antara lain, Ketua KPK Firli Bahuri (Kepolisian), dan para komisioner yakni Alexander Marwata (Komisioner KPK 2015—2019), Lili Pintauli Siregar (Advokat), Nurul Ghufron (Akademisi), dan Nawawi Pomolango (Hakim).

Dengan 5 (lima) anggota Dewan Pengawas yang terdiri dari Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan pimpinan KPK), Harjono (Ketua DKPP), Albertina Ho (Hakim), Artidjo Alkostar (Mantan Hakim Agung), dan Syamsudin Haris (peneliti LIPI).

“Adapun Dewan pengawas KPK yang dipilih Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo adalah para tokoh dengan rekam jejak luar biasa yang integritasnya tidak diragukan lagi,” tutur Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub Ismail saat diwawancara oleh media terkait pelantikan KPK Periode 2019—2023.

Ucapan selamat IMO-Indonesia untuk Pelantikan KPK Periode 2019-2023

Bahwa dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat secara lebih luas mengenai kiprah Ketua KPK Komjen Pol. Drs. Firli Bahuri. M.Si dalam penanganan korupsi, tambah Yakub, “IMO-Indonesia sebagai organisasi badan usaha media online yang anggotanya tersebar di berbagai wilayah tanah air akan terus melakukan pemberitaan dalam perkembangannya,” ujarnya pada Sabtu, 21 Desember 2019 di Jakarta.

Atas nama pribadi serta seluruh pengurus dan anggota IMO-Indonesia, imbuh Yakub, “Kami mengucapkan Selamat & Sukses”, atas dilantiknya Komjen Pol. Drs Firli Bahuri, M.Si dan jajarannya serta Dewan Pengawas yang akan semakin memperkuat KPK Periode 2019—2023.

Lebih lanjut, bahwa dalam rangka memberikan dukungan kepada ketua KPK, maka dalam kesempatan silaturahmi ketua umum IMO-Indonesia yakub Ismail dengan Ketua KPK Komjen Pol. Drs. Firli Bahuri. M.Si beberapa pekan yang lalu. “Kami juga telah membuat berbagai pemberitaan kepada publik agar masyarakat dapat mengenal lebih dekat Komisaris Jenderal Polisi Drs. Firli Bahuri, M.Si Ketua KPK Periode 2019—2023 agar dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi generasi muda Indonesia,” pungkas Yakub. (*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia) Editor (+rony banase)