Arsip Tag: ketua mpr ri

Berkunjung ke Korban Banjir, Bamsoet Beri Bantuan dan Makan Bersama

42 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ketua MPR RI Bambang Soesatyo begitu kembali ke tanah air langsung menunjukkan kepedulian kepada korban banjir di Jakarta. Selain memberi berbagai bantuan termasuk perahu karet dan kompor kepada para korban banjir yang mengungsi di GOR Pengadegan, Jakarta Selatan.

Bamsoet juga menyempatkan makan bersama dengan para pengungsi yang sebagian besar ibu-ibu.

“Menghadapi musibah banjir ini, kaum ibu terbukti sangat berperan dalam memastikan keluarganya tetap aman dan selamat. Bahkan tak jarang di saat musibah banjir datang, sebagian suami atau kepala keluarga sedang bekerja di luar rumah, sehingga ibulah yang menyelamatkan jiwa anggota keluarga dan juga harta benda. Salut dan hormat saya untuk para kaum ibu,” ujar Bamsoet saat makan bersama para korban banjir, di GOR Pengadegan, Jakarta, pada Selasa, 7 Januari 2020.

Dalam kunjungan ini, turut mendampingi Camat Pancoran M Rizki Adhari, anggota Gerakan Kebangsaan Bangun Solidaritas (Gerak BS), Pemuda Pancasila, SOKSI, Baladhika Karya, dan Wanita Swadiri. Tak segan Bamsoet menyuapi makanan kepada seorang nenek dan anak kecil. Berbagai keluhan akibat banjir juga disampaikan para korban banjir kepada mantan Ketua DPR RI ini.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini meminta BNPB dan Kementerian Sosial memberikan edukasi Keluarga Sadar Bencana, dengan melibatkan kaum ibu. Sekaligus memberikan edukasi sadar lingkungan agar keluarga bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga dan melestarikan alam.

Saat Bamsoet menyuapi anak korban bencana banjir di Jakarta

“Mendidik keluarga untuk mencintai alam bisa dimulai dengan melibatkan kaum ibu. Karena ibu yang tangguh akan melahirkan anak-anak dan keluarga yang tangguh juga,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga menegaskan, musibah banjir yang menimpa berbagai wilayah di daerah Jabodetabek di awal tahun ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk merapatkan barisan menghadapi mitigasi bencana secara baik. Dari segi pemerintah pusat dan daerah, misalnya, perlu ada koreksi menyeluruh agar ke depan, semua unit kerja bisa optimal dalam membuat dan menjalankan roadmap mitigasi bencana.

“Sedangkan dari segi masyarakat, kesadaran terhadap lingkungan dari mulai yang paling kecil dengan tidak membuang sampah sembarangan, perlu digalakkan kembali. Dan itu bisa dipelopori oleh kaum ibu,” pungkas Bamsoet. (*)

Sumber berita (*/Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Pesan Natal Ketua MPR RI : Kemajemukan Harus Jadi Kekuatan Utama Bangsa

167 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Perayaan Hari Raya Natal harus dijadikan momentum untuk memperkuat Semangat Kebinekaan. Kemajemukan agama yang ada di dalam masyarakat Indonesia, harus dijadikan sumber kekuatan utama Bangsa Indonesia.

Sikap toleransi dan dukungan merupakan ruang kekeluargaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sehingga, kemajemukan yang ada di dalam masyarakat Indonesia bukan menjadi sumber pemecah belah. Melainkan harus menjadi kekuatan utama Bangsa Indonesia.

Agama apa pun jelas mengajarkan untuk senantiasa menyebarkan cinta kasih kepada sesama. Karena itu, siapa pun tidak boleh menjadikan agama sebagai alat permusuhan. Apalagi sebagai alat politik. Perayaan Natal menjadi sangat penting guna memancarkan semangat kebangsaan.

Penting untuk membuka ruang dialog antara pemeluk agama. Tujuannya, agar melalui dialog tersebut, antar umat beragama bisa menguatkan satu sama lain. Meskipun berbeda keyakinan, namun tetap bersaudara dalam kemanusiaan.

Sekali lagi, momen Perayaan Natal ini harus menjadi suatu momentum yang baik bagi seluruh umat. Ajaran agama yang mengajarkan kebaikan, dapat kita laksanakan untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Sehingga, melalui momen Perayaan Natal, bangsa Indonesia dapat semakin dipersatukan.

Momen Perayaan Natal penting bagi keindonesiaan kita. Penting bagi toleransi kita. Dan, penting bagi masa depan bangsa kita. Selamat Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.(*)

Sumber (*/Bambang Soesatyo–Ketua MPR RI–Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

MPR RI dan BNN Akan Bersinergi Perangi Narkoba

95 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ketua MPR RI Bambang Soesatyo siap membangun sinergi antara MPR RI dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Sehingga, sosialisasi 4 Pilar MPR RI tidak hanya sekadar dilakukan dengan simposium maupun seminar saja. Melainkan juga ada aksi nyata, khususnya dengan BNN, dalam mencegah generasi muda terpapar Narkoba.

Teror Narkoba kini telah masuk menjadi salah satu teror yang membuat hancur peradaban bangsa, negara, bahkan dunia. Karenanya pencegahan harus dimulai sedini mungkin.

“MPR RI dan BNN punya semangat yang sama dalam menjaga bangsa dan negara. Semangat kebangsaan menjadikan Indonesia tetap utuh dari berbagai teror maupun tindakan yang memecah belah bangsa. Teror Narkoba yang sudah memasuki semua lini, dari mulai anak-anak sampai dewasa, pria dan wanita, tak boleh kita diamkan. Mengingat di masa kini jenis Narkoba tak hanya sekadar ganja atau sabu. Tapi sudah beragam jenisnya, bahkan ada yang sintesis seperti metamfitamin, yang kadang kala tak diketahui generasi muda sebagai salah satu varian Narkoba. Inilah pentingnya sosialisasi yang dilakukan secara simultan,” ujar Bamsoet saat menerima Kepala BNN Heru Winarko, di Ruang Kerja Ketua MPR RI pada Rabu,20 November 2019.

Turut hadir antara lain Deputi Bidang Pencegahan BNN Anjan Pramuka Putra, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Dunan Ismail Isja, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Mufti Djusnir, dan Kepala Biro Humas BNN Sulistyo Pudjo Hartono.

Ketua MPR RI juga menyoroti banyaknya varian new psychoactive substances (NPS) yang kini beredar di kalangan generasi muda. Seperti tanaman Kratom yang berada di Kalimantan, yang saat ini sedang banyak mendapat perhatian dunia, lantaran efek konsumsinya menyebabkan dampak negatif pada psikologis dan medis. Layaknya orang mengonsumsi varian Narkoba.

“BNN perlu segera mengambil tindakan. Karena yang paling berbahaya adalah jika orang-orang tidak tahu tumbuhan tersebut adalah tumbuhan berbahaya bagi kesehatan. Namun demikian, tak hanya sekadar melarang masyarakat membudidayakan Kratom, BNN bersama pemerintah pusat dan daerah juga perlu memikirkan langkah taktis sebagai substitusi bagi masyarakat. Misalnya, melakukan pendampingan masyarakat untuk mengganti lahan Kratom menjadi lahan kopi, ataupun tanaman produksi lainnya. Seperti yang sudah dilakukan BNN di Aceh, dengan mengalihfungsikan lahan ganja seluas 13.000 hektar menjadi lahan pertanian jagung, kopi, dan lainnya,” jelas Bamsoet.

Foto bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo , Kepala BNN RI, Heru Winarko dan jajarannya

Bamsoet tak ingin Indonesia menjadi surga Narkoba. Selain tak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai luhur budaya bangsa, penggunaan Narkoba juga bisa menghambat peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Data BNN, saat ini pengguna Narkoba di Indonesia mencapai 4,5 juta jiwa atau sekitar 1,8 persen dari jumlah penduduk Indonesia. 50 persen atau sekitar 2 juta penduduk merupakan pengguna baru dari anak-anak muda.

“Sedangkan yang menjadi pecandu lebih kurang 800 ribu jiwa. Angka-angka tersebut bukanlah angka kecil, jika didiamkan bisa menjadi bola salju yang terus menggelinding dan membesar. BNN juga bisa melakukan terobosan dengan menggandeng BUMN agar pengelolaan CSR-nya bisa ditujukan untuk membina kalangan rumah tangga menjadi benteng utama bagi keluarga terbebas Narkoba,” pungkas Bamsoet. (*)

Sumber berita (*/Bamsoet—Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Bamsoet Ajak Perguruan Tinggi Aktif Bahas Amandemen Terbatas UUD NRI 1945

78 Views

Depok, Garda Indonesia | Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak kampus sebagai institusi intelektual turut terlibat dalam pembahasan perubahan terbatas Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).

Karenanya, MPR RI akan bekerja sama dengan berbagai kampus di Indonesia melakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk mendapatkan masukan sekaligus brainstorming gagasan mengenai penataan wewenang dan tugas MPR RI ke depan.

“MPR RI periode 2014—2019 sudah mengamanahkan agar MPR RI 2019—2024 melakukan perubahan terbatas terhadap UUD NRI 1945. Tanggung jawab itu sekarang berada di pundak saya. Sebelum mengambil keputusan, MPR RI perlu melakukan kajian yang lebih mendalam, antara lain melalui kajian-kajian akademik yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Karena itu, kajian akademik yang dilakukan Center for Election and Political Party (CEPP) Universitas Indonesia akan menjadi masukan yang sangat penting bagi MPR dalam merumuskan wewenang dan tugas MPR ke depan,” ujar Bamsoet saat membuka FGD ‘Penataan Wewenang dan Tugas MPR RI’, diselenggarakan CEPP FISIP UI, di Kampus UI Depok, pada Selasa 19 November 2019.

Kandidat Ketua Umum Partai Golkar 2019—2024 ini memaparkan, sejauh ini ada berbagai gagasan yang perlu dielaborasi lebih jauh oleh kampus. Misalnya, gagasan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN dalam penyelenggaraan negara. Dengan dihapuskannya wewenang MPR untuk menetapkan GBHN, maka sistem perencanaan pembangunan nasional tidak berlandaskan pada Ketetapan MPR tentang GBHN tetapi berlandaskan pada Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun berdasarkan visi dan misi calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo

“Dengan model sistem perencanaan pembangunan nasional yang demikian memungkinkan RPJPN dilaksanakan secara tidak konsisten dalam setiap periode pemerintahan mengingat implementasi RPJMN didasarkan kepada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum, yang masing-masing dapat memiliki visi dan misi yang berbeda dalam setiap periode pemerintahan,” jelas Bamsoet.

Demikian pula antara sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem perencanaan pembangunan daerah, menurut Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini berpotensi menyebabkan ketidakselarasan pembangunan. Mengingat sistem Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak terikat untuk mengacu pada RPJMN mengingat visi dan misi Gubernur/Bupati/Walikota yang mungkin dapat berbeda dengan Visi dan Misi Presiden dan/atau Wakil Presiden terpilih, demikian juga dengan Visi dan Misi Gubernur/Bupati/Walikota di daerah daerah lainnya.

“Inkonsistensi arah dan kebijakan pembangunan antara jenjang nasional dan daerah (sub-nasional) berpotensi menghasilkan program-program pembangunan yang bukan saja tidak saling mendukung, tetapi juga bisa saling menegaskan satu sama lain. Yang hampir pasti, inkonsistensi antar-jenjang dan antar-wilayah, berakibat inefisiensi penggunaan sumber daya pembangunan nasional,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, dari serangkaian diskusi yang dilakukan oleh MPR RI dengan berbagai kalangan, termasuk di dalamnya adalah para tokoh masyarakat, pakar, dan akademisi, pada umumnya sependapat, bahwa diperlukan haluan negara dalam pelaksanaan pembangunan. Perdebatan barulah muncul ketika pembahasan mulai memasuki bentuk hukum apa yang paling tepat dilekatkan pada model GBHN itu sendiri.

“Di sini letak penting kampus untuk memberikan masukan kepada MPR RI. Sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selain mendapat dukungan politik, MPR RI juga mendapat dukungan dan legitimasi akademik dari kampus. Dengan demikian meminimalisasi terjadinya gejolak maupun dinamika di kemudian hari. Kita tak ingin Indonesia dihadapkan pada hiruk pikuk politik, karena kestabilan politik merupakan kunci dalam mendorong akselerasi pembangunan ekonomi,” pungkas Bamsoet. (*)

Sumber berita (*/Bamsoet—Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Spirit Para Pahlawan Harus Diterapkan Guna Menjaga Keutuhan NKRI

124 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Seluruh lapisan masyarakat di Indonesia diminta tak hanya sekadar mengingat jasa para pahlawan yang telah mendedikasikan dirinya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi, juga menerapkan spirit para pahlawan dengan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Demikian pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) sekaligus menegaskan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mengenang jasa para pahlawannya.

“Saat ini perjuangan yang kita lakukan bukan lagi mengangkat bambu runcing ataupun senjata. Ancaman nyata saat ini adalah masalah intoleransi dan radikalisme. Tugas kita bersama untuk menjaga keutuhan NKRI,” ujar Bamsoet usai mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan, di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada Minggu, 10 November 2019.

Upacara yang dipimpin Presiden Joko Widodo ini turut dihadiri Wakil Presiden KH Maruf Amin serta para menteri dan pejabat setingkat menteri. Antara lain, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Agama Fachrul Razi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya kaum muda untuk meneruskan perjuangan yang telah dirintis para pahlawan, dan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif. Selain, berkontribusi serta mencintai dan mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan selalu menjaga nilai-nilai luhur Pancasila.

“Kemendikbud melalui Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah harus memasukkan kembali kurikulum tentang pelajaran sejarah bangsa dan negara dalam mata pelajaran. Baik di tingkat SD, SMP, dan SMA, agar mengenal perjuangan para pahlawan untuk kemerdekaan Republik Indonesia,” tutur Bamsoet.

Ia meyakini majunya sebuah bangsa tergantung bagaimana pemudanya. Sehingga generasi muda juga wajib mengenal sejarah bangsanya sendiri. “Ketahanan bangsa Indonesia dapat terwujud apabila generasi muda dapat mengenal jati diri bangsanya. Karenanya, sangat penting menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi di kalangan milenial,” urai Bamsoet.

Selain itu, mantan Ketua DPR RI ini juga mengajak para koleganya yang mendapatkan amanah sebagai pejabat publik penyelenggara negara, untuk dapat menjaga amanah sebaik mungkin. Sehingga, bisa menjadi teladan bagi generasi selanjutnya.

“Apa yang kita nikmati hari ini merupakan buah dari perjuangan pendahulu bangsa. Karenanya, kita juga harus meninggalkan berkah bagi generasi mendatang. Menjadi Pahlawan di masa kini tak perlu mengorbankan harta apalagi nyawa. Cukup dengan menjadi warga negara yang baik, dan menjalankan amanah sebagai pejabat publik dengan sebaik mungkin dalam berjuang membangun bangsa,” pungkas Bamsoet. (*)

Sumber berita (*/Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Bamsoet: ‘Jangan Kesampingkan Peran Perempuan dalam Partai Politik!’

57 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menekankan tanggung jawab dan peranan partai politik di dalam pembangunan bangsa harus dikedepankan guna memperkokoh tatanan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan.

Setiap kader partai politik harus mampu menatap jernih dan penuh optimisme terhadap cakrawala garis perjuangan partainya. Karena dalam negara demokratis, keberadaan partai politik mutlak diperlukan sebagai kendaraan memperjuangkan nasib bangsa dan negara.

“Seluruh elemen partai politik tak boleh lelah melakukan inovasi dan pengembangan diri, tidak berhenti dan menyerah begitu saja kepada situasi, kondisi ataupun lingkungan yang mengungkungnya. Dengan kesamaan gerak dan pandang, partai politik akan mampu membawa bangsa Indonesia menghadapi berbagai dinamika dan tantangan di tengah laju modernitas dan derasnya perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini,” ujar Bamsoet dalam diskusi publik ‘Akselerasi Partai Politik Menuju Indonesia Maju’, diselenggarakan Perempuan Masyarakat Tanah Air Partai Golkar (PERMATA GOLKAR), di Jakarta, pada Kamis, 31 Oktober 2019.

Turut hadir menjadi narasumber lainnya antara lain Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia periode 2015—2019 Prof. Adiningsih, pakar komunikasi Politik Prof. Effendi Gazali, dan pengamat politik Ray Rangkuti.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, dalam gerak perjuangan partai politik, peran perempuan tak boleh dikesampingkan. Sebagaimana disampaikan Bung Karno dalam bagian akhir buku ‘Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia. Dari pesan Bung Karno tersebut dapat ditarik tiga hal utama. Pertama, kaum perempuan memiliki tanggung jawab sejarah untuk menyelamatkan negara, dalam arti yang seluas-luasnya. Kedua, kaum perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang strategis, yakni ambil bagian di dalam proses pengambilan keputusan publik yaitu politik, ekonomi dan sosial. Perempuan harus maju ke ruang publik dan menduduki tempat-tempat strategis.

“Ketiga, kaum perempuan memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan masyarakat Indonesia kepada perubahan sistem yang berkeadilan dan bersih dari korupsi, sehingga bisa mengantarkan rakyat Indonesia kepada kehidupan yang adil dan makmur atau masyarakat berkeadilan sosial dan sejahtera,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini meyakini, selama partai politik memberikan kesempatan kepada para srikandinya untuk urun rembug, urun pemikiran, bertukar pandangan dan gagasan, selama itulah partai politik akan selalu kuat. Karena tanpa kehadiran perempuan, partai politik akan terasa hambar.

“Perempuan bukan hanya memberi warna kesegaran dalam dinamika perjuangan partai politik, melainkan juga menjadi penjaga moralitas agar arah perjuangan partai politik tak melenceng dari cita-cita luhur menjadikan Indonesia lebih maju dan lebih beradab. Karenanya sangat penting bagi setiap pimpinan partai politik memberikan kesempatan seluasnya kepada perempuan untuk berkiprah,” tutur Bamsoet.

Lebih jauh, legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini, mencontohkan perempuan yang selama ini menjadi salah satu tiang penyangga Partai Golkar. Walaupun badai datang bersahutan, namun tak sampai meruntuhkan rumah besar Partai Golkar.

“Berkat kehadiran para perempuan/srikandi Partai Golkar, cobaan dan rintangan tersebut semakin menguatkan dan menokohkan Partai Golkar sebagai elemen politik yang tak bisa dipandang sebelah mata. What doesn’t kill you, makes you stronger,” pungkas Bamsoet.(*)

Sumber berita (*/Bamsoet—Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Komjen (Pol) Idham Azis Jabat Kapolri, Bamsoet : Sosok Tepat !

183 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung terpilihnya Komjen (Pol) Idham Azis sebagi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), menggantikan Tito Karnavian yang mendapatkan amanah baru dari Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Indonesia Maju.

Setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo dan menghadapi fit and proper test yang dilakukan Komisi III DPR RI pada Rabu, 30 Oktober 2019, Idham Azis berhasil menunjukkan profesionalitas dan kualitas dirinya sebagai seorang penjaga gerbang keadilan sekaligus patriot bangsa.

“Di tongkat komando Kapolri melekat tanggung jawab yang sangat besar. Bukan hanya untuk memajukan institusi Polri agar lebih dekat di hati rakyat, melainkan juga untuk memajukan Indonesia sebagai negara yang aman dan damai, dengan penegakan supremasi hukum yang tegas sebagai salah satu indikatornya. Pak Idham Azis sosok tepat menjadi Kapolri karena mempunyai track record yang teruji integritasnya, khususnya dalam bidang reserse, penanganan radikalisme dan terorisme. Dari mulai melumpuhkan teroris Dr. Azhari, dikirim ke wilayah konflik Poso, Kapolda Metro Jaya, hingga terakhir sebagai Kepala Bareskrim Polri,” ujar Bamsoet di Komplek MPR RI, pada Rabu (30/10/19).

Mantan Ketua Komisi III DPR RI dan juga Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mengingatkan, selain persoalan radikalisme, dan terorisme, pekerjaan rumah terbesar Polri juga menyangkut pemberantasan korupsi dan peredaran narkoba. Kedua hal itulah yang turut mengusik rasa keadilan dan menjadi keresahan terbesar masyarakat.

“Rakyat menunggu taji kepolisian dalam mencegah dan menindak korupsi serta peredaran narkoba. Tren peningkatan kinerja Polri di kedua bidang tadi memang sudah terlihat membaik, namun seharusnya masih bisa lebih ditingkatkan lagi,” tutur Bamsoet.

Karena itulah, Mantan Ketua DPR RI dan juga Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, jam terbang panjang yang dimiliki Idham Azis harus dimaksimalkan untuk meninggalkan legacy yang kuat. Sehingga, bisa membuat standar tinggi bagi para generasi berikutnya yang akan menjadi Kapolri.

“Selain penegakan supremasi hukum dan peningkatan kualitas aparat, Polri juga perlu melakukan berbagai terobosan digitalisasi, baik di internal institusi Polri dari Polsek hingga Mabes, maupun dalam proses penegakan supremasi hukum. Digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan yang tak terhindarkan, Polri tak boleh ketinggalan dalam menghadapinya,” tandas Bamsoet.

Bamsoet juga menekankan wajah Polri yang humanis masih menjadi kerinduan yang diimpikan masyarakat di berbagai wilayah. Indonesia bukan hanya Jawa saja, dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote, seluruhnya harus mendapat kesempatan bertemu wajah Polri yang humanis.

“Jangan ada lagi cerita rakyat dibuat susah ataupun terganggu kenyamanan hidupnya akibat tingginya tingkat kriminal lantaran lemahnya penegakan hukum. Quick response dalam manajemen penanganan perkara menjadi sangat penting untuk ditingkatkan. Sehingga setiap melihat wajah aparat kepolisian, baik yang sedang bertugas di lapangan maupun yang bertugas di kantor, rakyat bisa ceria karena merasa terlindungi, bukan justru merasa takut apalagi terintimidasi,” pungkas Bamsoet.(*)

Sumber berita (*/Bamsoet—Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Pelantikan Presiden dan Kabinet Telah Selesai, Saatnya Bekerja

186 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Jaga persatuan dan kesatuan. Inilah pesan penting yg tersirat pasca pengumuman hasil kabinet Indonesia Maju. Pasti ada yang tidak puas, namun harus disambut baik.

Dengan mengajak rivalnya ke kabinet, tentu saja pilihan yang bijak. Demi kemajuan bangsa. Dan kerelaan Prabowo juga harus dihargai. Harus menjadi tradisi politik di tanah air. Meski berbeda. Namun untuk kepentingan bangsa. Kita harus rela mengesampingkannya. Dari dua tokoh bangsa itu kita perlu belajar.

Yang terpenting saat ini adalah, bahwa kita semua harus tetap menjaga suasana kondusif dalam ikatan persatuan dan kesatuan. “Jangan sampai kita sendiri yang justru mengganggu dengan mengeluarkan pernyataan (statement)yang kontraproduktif dengan sikap presiden. Jangan sampai para elit Kita lebih sibuk mengurusi politiknya dibanding memberikan kesempatan keduanya untuk bekerja,” pinta Ketua MPR RI Periode 2019—2024, Bambang Soesatyo (Bamsoet) pada Sabtu, 26 Oktober 2019.

“Saya mendorong para elit untuk menahan diri dengan tidak mengeluarkan pernyataan yang tidak produktif. Agar suasana kebersamaan kita sebagai bangsa tetap terjaga,” ujar Bamsoet.

Menurut Bamsoet, Agenda penting dan mendesak saat ini adalah fokus 100 hari kerja dari para menteri harus menjadi perhatian semua. Seratus hari ke depan adalah kerja nyata bukan lagi retorika.

Situasi politik, relatif sudah lebih stabil dengan berakhirnya masa pemilu, pelantikan presiden dan pengumuman kabinet. Agenda saat ini yang penting adalah menyiapkan berbagai perangkat payung hukum untuk memudahkan kegiatan usaha, pendidikan dan ikatan sosial. (*)

Sumber berita (*Bamsoet/Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)