Arsip Tag: ketum kadin indonesia

Kadin Indonesia Inisiasi Satgas dalam Strategi Penyelamatan UMKM

538 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Sebagaimana hasil kajian Kadin Indonesia terdahulu, di mana terdapat potensi 83% atau 52 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan mengalami kemandekan usahanya, Dari potensi UMKM yang akan mandek usahanya, dominan adalah Usaha Mikro.

Kondisi pelaku UMKM cukup mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana 60% pertumbuhan ekonomi berasalah dari pelaku UMKM, yang juga mendominasi pemenuhan tenaga kerja di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua umum kadin Indonesia Eddy Ganefo dalam siaran persnya yang diterima redaksi, pada Senin, 27 April 2020.

Eddy juga mengatakan bila dikalkulasi, maka setidaknya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menurun 2,5% yang berasal dari potensi usaha UMKM yang berhenti. “Dari 52 juta pelaku UMKM yang berpotensi mandek usahanya, akan mengakibatkan setidaknya 99 juta pengangguran baru. Kondisi yang cukup berdampak pada faktor keamanan negara bila tidak segera dilakukan pembenahan dan pemberian stimulus yang mencukupi,”ujarnya.

Untuk itu, Kadin Indonesia mencoba memberikan masukan dan usulan kebijakan yang harus dilakukan berbagai pihak, agar potensi mandek usaha UMKM dapat diminimalkan dan tidak menjadi stagnan.

Adapun usulan kebijakan yang dikaji oleh Kadin Indonesia antara lain :

Pertama, Pemenuhan kebutuhan pokok pelaku UMKM setidaknya sebesar Rp.187 triliun untuk selama 6 (enam) bulan ke depan, di mana masing–masing pelaku UMKM mendapatkan dana untuk pembelian kebutuhan pokok sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu) per bulan.

Adapun mekanisme pemberian bantuan kebutuhan pokok dalam bentuk dana yang ditransferkan ke rekening bank masing-masing pelaku UMKM.

Kedua, Mengingat dominan pelaku UMKM yang berpotensi mandek usaha adalah pelaku Usaha Mikro, di mana salah satu karakteristik usaha Mikro adalah untuk pemenuhan kebutuhan pokok, dengan modal kecil, dan saat ini berpotensi modal yang ada sudah habis untuk pemenuhan pokok, maka perlu diberikan stimulus pemberian kredit modal usaha, dengan jumlah sebesar Rp.260 triliun.

Jajaran Pengurus Kadin Indonesia

Dengan rata–rata pemberian kredit modal usaha sebesar Rp.5 juta untuk setiap pelaku UMKM, secara proporsional, tanpa agunan, layaknya pemberian kredit KUR.

Kadin Indonesia merasa ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah dan para pihak lainnya, untuk lebih memberikan arah usaha kepada sektor yang cukup memiliki peluang besar, sebagai bagian aset bangsa, yaitu bidang pertanian dan kelautan.

Indonesia setidaknya membutuhkan 3 juta ha lahan sawah baru, agar kondisi kebutuhan beras dapat terjamin dan menjadi negara swasembada beras.

Saatnya pemerintah mengarahkan kepada pelaku UMKM untuk membuka peluang pertanian yang selama ini masih banyak yang diimpor, seperti kedelai, bawang putih, dan lain-lain. “Begitu pun peluang usaha dibidang hasil kelautan yang memiliki potensi yang masih besar untuk digali,” beber Eddy.

Korporasi Pertanian dan kelautan menjadi saat yang tepat untuk segara dijalankan secara baik, guna menopang perekonomian dan membantu pelaku UMKM. Belanja pemerintah dan perusahaan–perusahaan besar/ BUMN, semaksimal mungkin untuk dapat menyerah produk dan jasa dari pelaku UMKM Indonesia.

Masih menurut Eddy, Saatnya pemerintah membuat regulasi yang lebih membantu pelaku UMKM, yang mendominasi pelaku usaha di Indonesia. “Peluang ekspor UMKM masih di bawah 20% dari total ekspor Indonesia, masih sangat minim. Perlu bantuan para pihak, terutama Pemerintah, untuk memberikan ruang ekspor sebesar-besarnya kepada pelaku UMKM,” ungkap Eddy.

Eddy juga berharap agar peran para Duta Besar dapat menjadi marketing produk UMKM sangat diharapkan, agar pasar dunia dapat menyerap produk UMKM dan sistem kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar perlu dibuatkan regulasi yang sama-sama memberikan keuntungan kedua belah pihak.

“Untuk memastikan semua ini, Kadin Indonesia juga mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Penyelamatan UMKM Indonesia. Satgas setingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota. Kadin Indonesia fokus dan ingin sekali bertindak nyata dalam penyelamatan UMKM Indonesia,” pungkas Eddy Ganefo. (*)

Sumber berita dan foto (*/@yfi–IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Wabah COVID-19 Tak Surutkan Semangat Pelaku UMKM Binaan Kadin Indonesia

173 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kadin Indonesia menyelenggarakan Pelatihan dan Seminar Nasional di SOHO Pancoran Jl. MT. Haryono Jakarta Selatan untuk ke sekian kalinya. Adapun kegiatan tersebut diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan tema “UMKM Naik Kelas” yang merupakan Program unggulan Kadin Indonesia tahun 2020.

“Amanat Undang Undang bahwa pada hakikatnya Kadin Indonesia melakukan Pembinaan dan membantu hal-hal yang berkaitan dengan UMKM, bukan kepada pelaku Usaha Besar,” ujar Eddy Ganefo, selaku Ketua Umum Kadin Indonesia, saat memberikan sambutan dalam pembukaan seminar, pada Selasa, 17 Maret 2020.

Seminar menghadirkan 3 orang Pembicara yaitu Dr. Benny Pasaribu, M.Ec. selaku Pakar Ekonomi Kerakyatan, Ir Luwarso Sapa, selaku Komisari iPangan; dan Eddy Genefo selaku Ketua Umum Kadin Indonesia, dengan Moderator Nur Kholis, mantan Ketua Komnas HAM.

“Saya sungguh terharu, tidak menyangka para peserta banyak yang hadir, dalam kondisi wabah Virus Corona, karena kami panitia dalam kondisi bimbang, di saat harus mendengarkan imbauan pemerintah, namun di sisi lain keinginan besar Pelaku UMKM untuk menambah wawasan lebih baik lagi,” ujar Raden Tedy selaku Ketua Pelaksana kegiatan kepada media yang tergabung dalam IMO-Indonesia.

Sementara itu, dalam seminar, Dr. Benny Pasaribu banyak membahas pengembangan dunia usaha, dan kondisi di saat wabah virus Corona yang cukup berpengaruh pada dunia usaha. “Andai dilakukan lockdown, kasihan masyarakat kecil, dari mana mereka akan mendapatkan penghasilan, seperti Ojek Online, pedagang dan lain-lain. Saya prediksi Pertumbuhan Ekonomi akan terkoreksi hingga di bawah 3%, namun jika diberlakukan Lockdown, bisa jadi pertumbuhan ekonomi kita akan negatif,” papar Dr. Benny Pasaribu.

Sementara itu, Ir. Luwarso Sapa lebih membahas tentangan Korporasi Petani dan Nelayan, di mana kalau pelaku usaha UMKM bersatu akan lebih kuat membentuk usaha Korporasi secara bersama sama. “99,99% pelaku usaha Indonesia adalah UMKM, dan sebagian besar usaha Mikro. UMKM harus naik kelas, di mana pelaku usaha Mikro berupaya meningkatkan omzet dan aset untuk naik ke usaha kecil dan seterusnya,” papar Eddy Ganefo saat penyampaian materi UMKM Naik Kelas.

Kegiatan Pelatihan dan Seminar juga diikuti kegiatan pameran yang diisi oleh pelaku UMKM binaan Kadin Indonesia. “Alhamdulillah dalam waktu yang cukup singkat, produk saya sudah terjual lebih dari Rp.1 juta,” ujar Ibu Hera, yang menjual aneka produk minuman dari Jahe Merah, Temulawak, Daun Kelor, Lemon dan lain lain, yang cukup menarik perhatian peserta di saat wabah virus Corona.

Sesi Pelatihan dilakukan usai Istirahat makan siang, dengan materi Desain Promo dan Pengemasan Produk UMKM, agar pelaku UMKM dapat lebih memberikan daya jual atas produknya secara baik dan efisien. Materi disampaikan oleh Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Usaha, Bidang Pariwisata dan Incraft sebagai nara sumber, M. Syukri Machmud yang sekaligus sebagai Founder Solusi Tuntas dan chairman Assosiasi Sales Travel Indonesia.(*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Sinergi Kembangkan UMKM, Kadin Indonesia Teken MoU dengan Nelayan

168 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Indonesia memiliki kekayaan hasil kelautan yang sangat besar, namun belum tergali secara maksimal. Salah satu kendalanya adalah Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan.

“Selain kelemahan kompetensi berbagai hal, juga kesulitan anggota kami adalah pemasaran aneka produk kelautan dan permodalan,” ujar H. Arfah Said Syukri, Ketua Koperasi Pusat Perikanan Indonesia (Pusperindo), saat acara penanda tangan MoU dengan Kadin Indonesia, pada Rabu, 29 Januari 2020 di Kantor Kadin Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat.

“Kami sangat membutuhkan binaan Kadin Indonesia dengan Program UMKM Naik Kelas, agar kami bisa berkembang dengan baik,” tegas H. Arfah mengemukakan keinginannya MoU dengan Kadin Indonesia.

Koperasi Pusat Perikanan Indonesia dengan anggota para nelayan dan pelaku usaha yang memproduksi dan atau menjual hasil kelautan/ perikanan anggotanya tersebar di beberapa daerah di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 10.000 orang.

Adapun keinginan anggota Koperasi Pusat Perikanan Indonesia untuk dapat mendapat binaan dalam Program UMKM Naik Kelas, karena keyakinan anggota bahwa Kadin Indonesia memiliki program yang tepat dan sesuai harapan para anggota.

Program UMKM Naik Kelas, yang salah satunya adalah pembinaan dengan memberikan pelatihan antara lain Pembuatan Laporan Keuangan, Perencanaan Usaha, UMKM Digital, Packaging Produk, Strategi Usaha, Tata cara Ekspor dan lainnya, serta dengan pendampingan mediasi permodalan dari Bank dan Lembaga Keuangan.

Penandatanganan MoU antara Kadin Indonesia dan Koperasi Pusat Perikanan Indonesia (Pusperindo)

Kerja sama Kadin Indonesia dengan Koperasi Pusat Perikanan Indonesia, diharapkan dapat membantu para anggota koperasi yang merupakan nelayan dan pelaku usaha produk kelautan/ perikanan dalam pengembangan usahanya.

“Kadin Indonesia menyambut baik dan berupaya akan membantu anggota Koperasi Pusat Perikanan Indonesia, dalam pengembangan usahanya, antara lain memberikan pelatihan dan pendampingan dalam berbagai hal,” ujar Eddy Ganefo, Ketua Umum Kadin Indonesia.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Eddy Ganefo selaku Ketua Umum Kadin Indonesia dan H. Arfah Said Syukri, selaku Ketua Koperasi Pusat Perikanan Indonesia. Hadir juga Yockie Hutagalung, Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang UMKM, Raden Tedy, Ketua Lembaga Pengembangan Usaha Kadin Indonesia, Junaidi Hisom, Wakil Ketua Bidang Syariah Lembaga Pengembangan Usaha Kadin Indonesia. Sementara dari pengurus Koperasi Pusat Perikanan Indonesia hadir juga Imam Sutrisno, Wakil Ketua, Arief Rahman, Bendahara, Khasan Al Quzaeri, Wakil Sekretaris, Adi Suriadi Zebua, Wakil Bendahara, beserta pengurus lainnya.

Dalam acara MoU tersebut juga dihadiri oleh Chairul Fadhly Harahap Kementerian Tenaga Kerja, selaku Kepala Balai Besar Peningkatan Produktivitas (BBPP) Bekasi, beserta staf.

Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang UMKM Yockie Hutagalung dalam sambutannya saat penandatanganan MoU mengatakan untuk percepatan pengembangan UMKM secara ekstrem dibutuhkan regulasi Pemerintah yang memberikan berbagai hal istimewa kepada pelaku usaha UMKM. Pelaku usaha besar seharusnya tidak lagi bermain pada sektor yang seharusnya dilakukan oleh UMKM.

Dengan dilakukannya MoU ini diharapkan anggota Koperasi Pusat Perikanan Indonesia menjadi bagian dari Program UMKM Naik Kelas dan akan diberikan berbagai pembinaan dan pendampingan.

“Kadin Indonesia sangat berharap keinginan berkembang bermunculan dari pelaku UMKM Indonesia, dan kami akan berupaya melakukan pembinaan, pendampingan dan mencarikan pasar atas produk-produk UMKM,” Tutup Raden Tedy, Ketua Lembaga Pengembangan Usaha Kadin Indonesia. (*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia) Editor (+rony banase)