Arsip Tag: kota layak anak

4 Pilar Pembangunan, Fondasi Mewujudkan Kab/Kota Layak Anak

37 Views

Denpasar, Garda Indonesia | Lembaga masyarakat, perusahaan, dan media merupakan pembangunan dan menjadi kekuatan dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Pada hari ke dua pelaksanaan kegiatan Forum Internasional Berbagi Praktik Baik Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) antara Indonesia dan Iran, kedua negara saling menginspirasi lewat peran 4 pilar pembangunan yakni dunia usaha, lembaga masyarakat, dan media serta forum anak dalam mengembangkan KLA.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/11/18/indonesia-iran-berbagi-praktik-baik-penerapan-kab-kota-layak-anak/

“Langkah baik bagi kita untuk saling bekerja sama dan bersinergi dalam melaksanakan program strategis terutama guna mencapai kualitas hidup perempuan dan kualitas hidup anak yang menjadi lebih baik dan komprehensif,” ujar Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Pribudiarta N Sitepu.

Konvensi Hak Anak pun mengamanatkan masyarakat dan keluarga menjadi peran utama dalam pengasuhan dan perlindungan anak. Deputi Program, Dampak dan Kebijakan dari Yayasan Sayangi Tunas Cilik, Tata Sudrajat menuturkan bagi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah mitra pembangunan sehingga perannya sangat penting dan strategis dalam mendukung upaya pemenuhan hak anak.

“LSM adalah mitra pembangunan pemerintah, perannya yakni bisa melakukan advokasi, membantu atau mendorong pemerintah menciptakan standar terkait pelayanan, dan sharing learning atau berbagi pembelajaran karena LSM bekerja di tingkat grassroot atau di masyarakat yang membantu anak dan keluarga,” jelas Tata Sudrajat.

Tata juga memaparkan tiga pendekatan dasar yang perlu diterapkan LSM dalam bekerja agar dapat berkontribusi pada peningkatan dan capaian KLA. Di antaranya, melakukan promosi hak-hak anak, mainstreaming atau pengarusutamaan perlindungan anak, serta pencegahan dan respons kekerasan terhadap anak (KTA).

Selain LSM, partisipasi sektor privat dalam hal ini dunia usaha juga berperan dalam mendukung KLA. Di Indonesia, sejumlah perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) memberi perhatian serius terhadap upaya pemenuhan hak anak. Ketua Umum APSAI, Luhur Budijarso mengatakan APSAI berupaya mendorong dan memastikan dunia usaha menjalankan praktik bisnisnya dengan praktik-praktik yang layak anak melalui Anugerah PELANGI (Perusahaan Layak Anak Indonesia).

“Saat ini, ada 1.200 perusahaan yang tergabung dalam APSAI di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk bersama-sama mengubah paradigma di antara teman-teman di lingkungan dunia usaha, bahwa kalau kita (perusahaan) mau berperan dalam memastikan hak anak, terpenuhinya hak anak, dan tumbuh kembang anak itu bisa dan boleh kok dan itu bukan hanya tugas pemerintah tapi juga dunia usaha juga sebagai bagian dari 4 pilar pembangunan. Selain itu, langkah ini lebih dari sekadar tanggung jawab sosial perusahaan tapi policy atau kebijakan, produk, dan programnya juga harus ramah anak sesuai amanat Pasal 72 Undang-Undang 35 Tahun 2015 Perlindungan Anak,” jelas Ketua Umum APSAI, Luhur Budijarso.

Disebut Luhur, salah satu APSAI tingkat Kab/Kota yang sebagai APSAI yang sudah baik dan banyak berbuat untuk anak adalah APSAI Kota Denpasar. Peran APSAI ini juga yang mendukung Kota Denpasar sehingga bisa memperolah predikat Kota Layak Anak tingkat Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Sejak tahun 2015, ada banyak kontribusi yang dilakukan APSAI Kota Denpasar, seperti memberikan bantuan bagi anak-anak disabilitas, mendukung kegiatan Forum Anak Denpasar tiap tahun dalam pemilihan Duta Anak Kota Denpasar, dan bersinergi dengan pemerintah daerah dan dinas terkait untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Kota Denpasar yang terkait dengan KLA.

“Khusus untuk APSAI Kota Denpasar, kami bukan perusahaan-perusahaan raksasa. Tapi kami ini adalah pengusaha-pengusaha kecil yang sangat peduli dan menaruh perhatian terhadap (kepentingan) anak. Itu yang menjadi motivasi bagi kami, sekecil apa pun bentuknya yang dilakukan sangat berarti. Jadi, tetap kami (berupaya) bisa mendukung semua kegiatan yang dibutuhkan oleh anak-anak,” ujar Sekjen APSAI Kota Denpasar I Gusti Ayu Desi Pratiwi.

Dukungan terhadap upaya pemenuhan hak anak juga partisipasi media. Menurut perwakilan Jurnalis Kawan Anak (Jurkawan) Dewanto, di era saat ini anak-anak sudah sangat akrab dengan gadget, media sosial dan media online, sehingga sangat penting media memberikan informasi yang layak anak.

“Indonesia saat ini telah memiliki pedoman pemberitaan ramah anak, sangat penting bagi jurnalis untuk memahami pedoman tersebut. Masing-masing pribadi wartawan harus memahami dan membayangkan bahwa berita itu dibaca oleh anak, jadi jurnalis dalam hal ini di Indonesia maupun di Iran saya pikir memiliki kewajiban yang sama untuk memberikan informasi yang layak anak dalam rangka untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan anak,” tegas Dewanto yang merupakan wartawan LKBN Antara.

Tentunya, mewujudkan pemenuhan hak anak tidak akan lengkap tanpa peran serta dari kelompok anak itu sendiri. Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Perlindungan Anak, pemerintah Indonesia melalui Kemen PPPA menginisiasi pembentukan Forum anak sebagai wadah partisipasi anak yang dikelola oleh anak untuk dapat mengakomodasi, aspirasi, pandangan dan kebutuhan semua kelompok anak.

“Peran forum anak yaitu sebagai pelopor dan pelapor (2P). Peran sebagai pelopor diharapkan anak bisa berkontribusi aktif dan positif melakukan pemenuhan hak anak di Indonesia. Peran pelapor, anak bisa menyampaikan hambatan ketika menjadi pelopor di daerahnya. Sedangkan peran lain yaitu Partisipasi Anak dalam Perencanaan dan Pembangunan (PAPP) yang ditujukan untuk menjadi jembatan aspirasi, bagi anak Indonesia kepada pemerintah melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Mursembang) daerah,” jelas Ketua Forum Anak Periode 2019-2021, Tania Faisa Adama.

Sementara itu, Forum Anak Iran telah menggelar Festival Film Anak dan Remaja yang telah diselenggarakan secara berturut-turut selama 21 tahun. Festival Film Anak dan Remaja yang memiliki slogan “satu detik satu film, dan satu anak satu juri” ini merupakan salah satu bentuk pendidikan dan pelibatan anak dalam pengembangan kebudayaan. Terbukti, pertama kali Festival Film ini diselenggarakan, ada sekitar 40 perwakilan negara yang hadir.

“Festival film ini sangat unik. Ini juga menjadi sarana pendidikan bagi kami untuk melaksanakan event management yang baik. Festival ini juga menjadi sarana bagi kami untuk belajar dari lingkungan sekitar, serta meninggalkan kenangan manis bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Kami berharap Festival film Anak dan Remaja ini dapat menjadi contoh bagi negara-negara lainnya untuk melibatkan anak dan remaja sebagai penyelenggara atau juri di festival film sejenis lainnya,” tutur salah satu perwakilan Forum Anak Iran.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Indonesia–Iran, Berbagi Praktik Baik Penerapan Kab/Kota Layak Anak

89 Views

Denpasar, Garda Indonesia | Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Iran telah memperpanjang kesepakatan bersama dalam melaksanakan program strategis sebagai wujud kerja sama dan persahabatan erat, terutama untuk mencapai kualitas hidup perempuan dan anak lebih baik dan komprehensif. Salah satunya melalui kegiatan Forum Internasional Berbagi Praktik Baik Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) antara Indonesia dan Iran, yang dilaksanakan pada 17—18 November 2020.

“Kita tidak dapat bekerja sendiri. Tentunya kita membutuhkan bantuan, dukungan, dan wawasan dari negara sahabat kita. Baik Indonesia maupun Iran adalah negara anggota yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), dan berkomitmen mengedepankan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dalam pembangunan bangsa yang inklusif,” ujar Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam pembukaan kegiatan di Kota Denpasar, Bali yang dilaksanakan secara daring.

Menteri Bintang menambahkan, perkembangan global saat ini membuat keputusan yang diambil suatu negara dapat mempengaruhi negara lainnya dengan cepat terutama untuk kemajuan dalam mewujudkan kota dan masyarakat yang aman, inklusif serta tanggap terhadap anak atau ‘World Fit for Children’.

“Bagi suatu negara, sumber daya yang paling berharga adalah sumber daya manusianya. Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sangat penting, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagian dari pembangunan dunia. Sudah sepantasnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dilakukan bersama-sama semua pihak, tanpa batasan wilayah negara,” kata Menteri Bintang.

Wakil Presiden Urusan Perempuan dan Keluarga, Masoumeh Ebtekar

Adapun program dari praktik baik yang diseminasi dalam forum tersebut adalah mengenai implementasi KLA yang merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak di kedua negara. Tidak hanya praktik baik yang dilakukan oleh Indonesia, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Pemerintah Iran melalui Wakil Presiden Urusan Perempuan dan Keluarga, juga menyampaikan praktik baik implementasi beberapa Kota Layak Anak di negaranya. Menurut Wakil Presiden Urusan Perempuan dan Keluarga, Madame Ebtekar, program Kota Layak Anak dibuat agar keberlangsungan hidup anak dapat terjaga.

“Kita berharap melalui program ini kita lebih memperhatikan kesejahteraan anak, baik kesehatan fisik dan mental, anak juga kita perhatikan bersama kualitasnya. Kita akan berupaya memberikan ruang yang lebih sehat dan juga keamanan yang lebih baik lagi kepada anak-anak untuk keberlangsungan hidup mereka agar dapat melakukan aktivitas dengan baik. Itulah yang akan kita tuju dari membentuk Kota Layak Anak,” Wakil Presiden Urusan Perempuan dan Keluarga, Masoumeh Ebtekar.

Masoumeh berharap implementasi KLA baik yang dilakukan oleh Iran maupun Indonesia dapat menjadi contoh di negara Asia. “Dalam kerja sama antara kedua negara ini kita bisa memberikan contoh kepada negara-negara lain terutama di Asia dan ini adalah salah satu gebrakan kita untuk lebih memberi pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Saya berharap program-program serta kerja sama yang sudah dijalankan selama ini dapat ditingkatkan lebih baik terutama dalam hal dukungan terhadap anak dan keluarga,” jelas Masoumeh.

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Kota Denpasar, Bali menjadi perwakilan atau representasi KLA di Indonesia yang praktik baiknya dibagikan ke Pemerintah Iran. Pencapaian Kota Denpasar sebagai Kota Layak Anak dengan predikat Utama tentu tidak lepas dari dukungan Pemerintah Provinsi Bali. Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha menegaskan pemerintahannya berkomitmen untuk terus menerus melakukan perlindungan terhadap anak.

“Perlindungan anak merupakan penanda penting dalam proses pencapaian pembangunan kesetaraan gender dalam upaya meningkatkan hak asasi dan kehormatan terhadap anak-anak di Indonesia khususnya di Provinsi Bali, serta meningkatkan kesadaran seluruh komponen masyarakat bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pemerintah Provinsi Bali saat ini sudah memiliki peraturan terkait perlindungan anak, yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014,” tutur Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka. (*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Tingkatkan Kreativitas Anak, Ayo Lestarikan Permainan Tradisional

210 Views

Jakarta, Garda Indonesia | “Anak-anak harus menjadi ‘penjaga’ kebudayaan Indonesia, salah satunya dengan melestarikan permainan tradisional. Jangan sampai permainan tradisional hilang dan tergantikan oleh gawai atau permainan modern lainnya,” ujar Menteri PPPA Republik Indonesia, Bintang Puspayoga, saat membuka acara EduAksi Anak.

Gelaran acara EduAksi mengusung tema “Pelestarian Permainan Tradisional Anak” dalam rangka menyambut Peringatan Hari Ibu ke-91 Tahun 2019, di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kalijodo, Jakarta Utara.

Menteri Bintang menambahkan kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini (Minggu, 15 Desember 2019) merupakan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ibu (PHI) Ke-91 Tahun 2019 yang puncaknya akan diselenggarakan di Semarang pada 22 Desember 2019.

“Banyak sekali rangkaian kegiatan PHI Ke-91, salah satunya adalah EduAksi ini. Kegiatan EduAksi kali ini diselenggarakan berkat dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lembaga masyarakat dan dunia usaha, serta melibatkan partisipasi Forum Anak Nasional, Provinsi dan Kota. Ada dua kegiatan pada hari ini yakni EduAksi Anak yang fokus pada pelestarian permainan tradisional anak dan literasi baca anak, dan EduAksi Keluarga yang fokus pada pengasuhan anak dalam keluarga dan kesehatan anak,” tambah Menteri Bintang.

“Permainan tradisional itu sederhana, namun besar sekali manfaatnya dalam mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi. Dewasa ini, banyak anak-anak yang kecanduan gawai, padahal di Indonesia ini ada lebih dari 2.600 permainan tradisional yang juga bisa mengasah kemampuan dan kreativitas anak, maka dari itu ayo sama-sama kita ajak anak-anak kita untuk bemain permainan tradisional,” ungkap Menteri Bintang Puspayoga.

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga saat mencoba salah satu permainan tradisional anak

“Kegiatan Kampanye Pelestarian Permainan Tradisional ini bertujuan agar anak-anak dapat lebih mengetahui jenis-jenis dan mengenali manfaat permainan tradisional. Harapan saya, khususnya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar bisa mulai mengajak anak dan orang tua untuk bersama melestarikan permainan tradisional melalui wadah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang di Jakarta di mana jumlahnya sebanyak 312. Tentunya akan menjadi mudah mengingat tujuan kita sejalan dengan tujuan dibentuknya RPTRA yakni memberikan ruang aman bagi anak untuk memanfaatkan waktu luangnya dengan cara bermain dan belajar di luar ruang. Ke depannya, mudah-mudah kebijakan-kebijakan seperti ini juga dapat dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah bukan hanya di DKI Jakarta saja tapi seluruh Indonesia. Agar Indonesia Layak Anak atau IDOLA dapat dicapai pada tahun 2030,” tutup Menteri Bintang.

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kerja bersama dari seluruh komponen Negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua/wali, dunia usaha, dan media. Untuk itu, semua pihak bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup anak-anak kita, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sementara itu, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin, menuturkan pada hakikatnya anak mempunyai 31 hak yang harus dilindungi, dihargai, dan dipenuhi, dan salah satunya hak anak untuk memanfaatkan waktu luang yang diisi dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif. Salah satu kegiatan menyenangkan dan dapat menjadi cara untuk mengisi waktu luang anak ialah bermain, khususnya dengan melakukan permainan tradisional. Sebab, permainan tradisional memiliki banyak manfaat yang baik untuk perkembangan anak baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan aspek-aspek lainnya.

“Permainan tradisional juga termasuk warisan budaya Indonesia yang perlu diperkenalkan kepada anak-anak agar memupuk kecintaan anak-anak pada Tanah Air Indonesia. Di dalam permainan tradisional, anak-anak juga ditanamkan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti rasa Ketuhanan, tenggang rasa, kerja sama, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Hal tersebut sangat penting mengingat nilai-nilai luhur Pancasila yang mulai pudar di kalangan anak-anak Indonesia,” tutur Lenny.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Jakarta Barat, Rustam Effendi mengatakan permainan tradisional dapat membangkitkan semangat dan kreativitas anak-anak di Jakarta yang kebanyakan sudah pandai bermain gawai. “Kita harus pikirkan masa depan anak-anak Indonesia, 10—20 tahun ke depan persaingan global akan semakin sulit. Oleh karena itu selain pandai dan mempunyai kemampuan yang bagus, anak juga harus dituntut kreatif dan inovatif agar mampu bersaing di masa depan. Ini menjadi tugas kita bersama untuk menyiapkan dan menciptakan anak-anak Indonesia yang kreatif dan berkompetensi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Pemerintah Kota Jakarta Barat sendiri telah berkomitmen untuk memenuhi hak anak, salah satunya dengan jumlah 58 RPTRA yang menjadi wadah aman bagi anak untuk bermain dan belajar di luar rumah. Besar harapannya itu bisa mendukung tercapainya pemenuhan hak anak secara optimal. Kota Jakarta Barat berkomitmen menjadi Kota Layak Anak,” tambah Rustam.(*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Tiga Kota Raih Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama

114 Views

Makassar, Garda Indonesia | Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise dalam acara Malam Penganugerahan Kabupaten/ Kota Layak Anak di Hotel Four Points Makasar, Sulawesi Selatan, Selasa, 23 Juli 2019.

Tiga kota terpilih sebagai peraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Utama yaitu Kota Surakarta, Surabaya dan Denpasar.

Kota Surabaya dan Surakarta berhasil mempertahankan predikat KLA Utama sementara kota Denpasar berhasil naik predikat dari kategori Nindya. Penghargaan ini merupakan apresiasi untuk Kabupaten/Kota yang telah menerapkan sistim pembangunan berbasis hak anak dengan capaian 24 indikator.

Wakil Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan penghargaan ini menjadi cambuk bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak. ”Merupakan kehormatan bagi kota Denpasar untuk pertama kalinya meraih kategori Utama. Dengan penghargaan ini mendorong kami memberikan fokus lebih kepada anak. Dengan penilaian kriteria indikator ini kami memahami apa yang dibutuhkan oleh anak dan apa yang menjadi kepentingan bagi anak bagi masa depannya, tidak hanya orang tua tapi juga pemerintah daerah memberikan kesempatan menyediakan investasi terbaik bagi anak,”ujar Ida bagus Mantra.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise memberikan apresiasi besar atas kerja keras pemerintah daerah bekerja sama dengan stakeholder lainnya serta melibatkan masyarakat, media dan dunia usaha untuk mewujudkan upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Menteri Yohana mengingatkan bahwa isu anak menjadi hal penting karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar.

“Pemerintah daerah tidak perlu takut melaksanakan komitmen melalui berbagai kebijakan, program, kegiatan dan anggaran untuk urusan perempuan dan anak karena anak merupakan investasi ke depan, sesuai dengan komitmen PBB melalui SDGs bahwa anak-anak akan menjadi generasi penerus masa depan bangsa,”ujar Menteri Yohana.

Sementara itu Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Lenny Rosalin menyebutkan tahun ini terdapat 432 kabupaten/kota yang mengikuti proses penilaian dan hanya 247 kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan KLA pada empat kategori yaitu Utama, Nindya, Madya dan Pratama.

“Angka ini meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 40% dari jumlah sebelumnya yaitu 177 kabupaten/kota. Hal ini membuktikan semakin banyak pemerintah daerah yang berkomitmen mewujudkan upaya perlindungan anak. Selain penghargaan empat kategori tersebut juga terdapat penghargaan untuk kategori Penguatan partisipasi anak, Pemenuhan hak pengasuhan anak melalui PUSPAGA, Penciptaan Ruang Bermain Ramah Anak, Perwujudan pelayanan ramah anak di fasilitas kesehatan khususnya di Puskesmas dan Perwujudan Sekolah Ramah Anak di semua jenjang,”ujar Lenny.

Penghargaan KLA ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat untuk daerah dan sekaligus mendorong pemerintah daerah memotivasi keluarga, masyarakat, media dan dunia usaha agar semakin paham terhadap upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, yang harus dipikul bersama. Bersamaan dengan pencapaian ini Menteri Yohana juga mengingatkan agar tidak lupa melibatkan anak dalam pembangunan dan menjadikan anak sebagai subyek, bukan obyek.

Selain itu, mulai tahun 2019 pemerintah juga mendorong perwujudan Provinsi Layak Anak (PROVILA) untuk mempercepat pencapaian Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030. Untuk mewujudkan PROVILA diperlukan sinergitas dan kerja keras baik di kabupaten/kota maupun lintas kabupaten/kota dalam setiap propinsi. Provinsi DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, Banten dan DKI Jakarta meraih predikat sebagai Pelopor Provinsi Layak Anak.

Pada kesempatan ini juga dilakukan Launching Model Gereja Ramah Anak yang dirintis oleh Gereja Masehi Injil di Minahasa (GMIM), launching Jurnalis Kawan Anak yang menandai komitmen para jurnalis dalam mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 agar media juga turut berperan dalam perlindungan anak serta penghargaan bagi Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang dibentuk guna melayani perempuan dan anak korban kekerasan.

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

NTT Provinsi Layak Anak? — DP3A Inisiasi Pelatihan Gugus Tugas KLA

316 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Dari 22 kab/kota yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya ada 7 (tujuh) kab/kota yang sedang berproses menuju Kota Layak Anak (KLA) yakni Kota Kupang, Kabupaten Ende, Timor Tengah Selatan (TTS), Sumba Timur, Manggarai Timur, Sikka, dan Kabupaten Ngada (*Sumber : Wahana Visi Indonesia).

Mencermati dan menyikapi kondisi tersebut maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) NTT melalui Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak menginisiasi pelatihan bagi gugus tugas lintas sektoral dan dari berbagai latar belakang organisasi dan pemerintah pada 11—12 Juli di Neo Aston Hotel Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pelatihan Gugus Tugas Kota Layak Anak berorientasi pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI No.11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dengan hakekat ketentuan normatif yaitu terbentuknya pemahaman bersama tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang melibatkan berbagai stakeholder terkait agar dapat menjamin hak anak sesuai Konvensi Hak Anak (KHA).

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) NTT, Idda Yuni Astuti, SH,M.Hum., saat membuka pelatihan (Kamis, 11 Juli 2019) menyampaikan tentang pentingnya pelatihan gugus tugas agar dapat dimanfaatkan secara baik untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran dan strategis cerdas guna menjamin sinergitas pemenuhan hak anak serta penanganan masalah kekerasan terhadap anak secara terpadu.

“Pelatihan Gugus Tugas Kota Layak Anak dengan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di Provinsi NTT yang dilaksanakan saat ini, sesungguhnya sebagai bentuk perhatian serius yang diberikan kepada anak sehingga memiliki suasana nyaman dan aman untuk bertumbuh, berkembang, berpartisipasi termasuk berekspresi dalam mengembangkan berbagai kecerdasan anak”, ujar Yuni Astuti.

Kepala Bidang (Kabid) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DP3A NTT, Dra.Maria Patricia Sumarni,M.M., saat mendampingi Plt. Kadis PPPA NTT, Idda Yuni Astuti,SH.,M.Hum., dalam Pelatihan Gugus Tugas Kota Layak Anak

Sedangkan, Kepala Bidang (Kabid) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DP3A NTT, Dra.Maria Patricia Sumarni,M.M., menyampaikan contoh penerapan Kota Layak Anak di Kota Kupang yang memiliki Forum Anak di 51 kelurahan Layak Anak

“Apakah benar 51 Kelurahan di Kota Kupang telah tergabung dalam indikator Layak Anak?, Belum..belum!. Nanti kita kupas bersama dengan 2 (dua) orang fasilitator kita (Irene Koernia Arifajar Specialist Child Protection dari Wahana Visi Indonesia Final NTT dan Merciana Djone,SH dari Kanwil Kemenkuham NTT)”, terang Maria Sumarni.

Lanjutnya, “Kami dari DP3A NTT berinisiatif untuk pertemuan selama 2 (dua) hari untuk menyatukan persepsi yang sama, Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan menghasilkan rekomendasi kepada Gubernur NTT untuk intervensi kita di Kab/kota. Kita memang tak punya wilayah karena yang bekerja Kab/kota yang memiliki tataran wilayah”.

Terang Maria Sumarni, “Mengapa kami mengundang semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), LSM, BUMN dan Pers yang mempunyai keterkaitan dalam tugas dan tanggung jawab apa yang kita inginkan?”

Selain itu, menurut Maria Sumarni, “Sudahkah kita menuju Provinsi Layak Anak (PLA)?, Belum..masih jauh sekali karena pada tahun ini (2019,red) masih dalam tahap assessment (=proses penulusuran kompetensi dan bukti)”, ungkapnya.

Penulis dan editor (+rony banase)