Arsip Tag: Maritje Pattiwaellapia

BPS NTT: Pada 2045 Provinsi NTT Tidak Mengalami Bonus Demografi

286 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi pada tahun 2045 di mana penduduk usia produktif (usia 15—64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif (berusia dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun).

Hal berbeda di alami oleh Provinsi NTT, di mana diprediksi NTT tidak akan mengalami bonus demografi pada tahun 2045.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala BPS NTT, Maritje Pattiwaellapia pada saat Sosialisasi tentang Sensus Penduduk (SP) 2020 di Hotel Sotis Kupang pada Selasa, 24 September 2019.

Menurut Maritje, data sensus penduduk dapat dijadikan sebagai data untuk memproyeksikan pertumbuhan penduduk kedepannya dan juga mengetahui angka bonus demografi.

Lanjutnya, NTT tidak akan mengalami bonus demografi karena angka ketergantungan di NTT diatas pada tahun 2015 diatas 50%. Selama kurun waktu dari tahun 2015 sampai tahun 2040, angka ketergantungan mengalami penurunan, namun kembali meningkat di tahun 2045.

Angka ketergantungan di atas 50%, artinya bahwa 100 penduduk usia produktif, menanggung lebih dari 50 penduduk usia non produktif. Angka ketergantungan tersebut didasarkan pada data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015.

“Hal tersebut menjadi faktor NTT tidak akan mengalami bonus demografi di tahun 2045,” jelas Maritje.

Maritje menambahkan bahwa penduduk lanjut usia (lansia) di NTT meningkat dua kali lipat. Jumlah angka lansia di Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 22,99 juta penduduk atau setara 9,00% sementara di NTT sebanyak 422,2 ribu orang atau 8,24% dari total penduduk di NTT.

“Pada tahun 2045, penduduk lansia di Indonesia sebanyak 63,31% (19, 85%), dan di NTT sebanyak 1,02 juta (14, 35 %),” bebernya.

Dirinya mengatakan bahwa anak-anak usia produktif di NTT banyak yang keluar daerah dengan berbagai tujuan seperti mencari pekerjaan, bersekolah dan juga menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sehingga usia-usia lansia banyak di NTT.

“Usia produktif di sini (NTT, red) kurang, untuk menanggung usia non produktif sehingga kita tidak bisa mengalami bonus demografi,” jelasnya. (*)

Penulis (*/Joe Tkikhau)
Editor (+rony banase) Foto oleh padamu.net

Perubahan di Sensus Penduduk 2020, Masyarakat Isi Data Sendiri

371 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sensus penduduk (SP) merupakan proses pendataan penduduk yang dilakukan 10 tahun sekali di Indonesia. Pada tahun 2020 akan diadakan sensus penduduk yang ketujuh kalinya untuk mengetahui jumlah penduduk di Indonesia.

Menariknya, pada SP 2020 terdapat perubahan di mana akan dilakukan sensus daring (online).

Sensus online merupakan pembaharuan yang dilakukan guna memanfaatkan kemajuan teknologi dan juga penghematan biaya sensus.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPS NTT, Maritje Pattiwaelapia, pada Selasa, 24 September 2019 di Aula Kolbano Hotel Sotis Kupang.

Menurut Maritje, sensus online berlaku bagi masyarakat yang bisa mengakses internet dari tempat tinggalnya dan punya fasilitas dalam melakukan pengisian data penduduk secara pribadi.

“Pada sensus online, masyarakat mengisi datanya sendiri pada link yang telah disiapkan oleh BPS menggunakan ponsel sendiri,” jelas Maritje.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sensus digital tersebut merupakan metode CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), di mana setiap masyarakat dapat melakukan pencacahan data pribadi masing-masing.

Lanjut Maritje, target BPS tahun ini adalah sebanyak 20% masyarakat melakukan pencacahan data pribadi secara online.

Terkait data yang diperbaharui (update) secara pribadi tersebut, Maritje menyebut bahwa akan ada fasilitas untuk mengamankan data yang diupdate secara pribadi. “Jika target ini tercapai maka kita akan lebih menghemat waktu dan juga menghemat biaya sensus,” bebernya.

Pembaruan data pribadi tersebut akan mulai dilakukan mulai Februari-Maret 2020. Masyarakat dapat melakukan pengisian data pada laman (link) https://sensus.bps.go.id, yang disediakan khusus untuk sensus mandiri.

“Untuk sementara belum bisa dilakukan karena masih dalam tahap persiapan, termasuk penyiapan password khusus bagi masing-masing orang,” ujarnya.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT) sendiri sudah ada 5 (lima) daerah yang sudah siap menggunakan metode CAPI pada SP2020 mendatang. Daerah yang sudah siap menggunakan CAPI diantaranya Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Ngada, Kabupaten Lembata dan Kabupaten Manggarai.

“Untuk Kabupaten yang lain kita masih menggunakan kuesioner,” jelasnya.

Pada SP2020, BPS menggunakan data sensus penduduk berupa de facto dan de jure. Data yang diambil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil akan digunakan sebagai data de jure dan data hasil SP2020 yang akan dijadikan sebagai data de facto.

Maritje menguraikan bahwa untuk mengantisipasi masyarakat yang belum bisa melakukan sensus online atau sensus mandiri, petugas akan turun secara langsung dari rumah ke rumah untuk melakukan pencacahan lapangan dengan kuesioner.

Pencacahan lapangan tersebut, lanjutnya bertujuan untuk mendata setiap penduduk yang namanya belum terdaftar dalam data penduduk dan juga bagi masyarakat yang belum melakukan pemutakhiran data mandiri.

“Mungkin ada Bapa Mama yang namanya belum terdaftar, petugas akan berkunjung dari rumah ke rumah. Jadi kami mohon kerja sama agar bulan Juli itu jangan kemana-mana sehingga perusahaan bisa melakukan pencacahan data dengan baik,” tutupnya. (*)

Penulis (*/Joe Tkikhau)
Editor (+rony banase)

Penduduk Miskin Tertinggi di Kab TTS dan Terendah di Nagekeo

656 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id | Jumlah dan prosentase penduduk miskin di 22 kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebesar 1.142.170 orang atau 21,35 persen (*/data BPS kondisi Maret 2018; update kondisi Sept 2018 sebanyak 1.134.011 jiwa dari jumlah penduduk NTT sebanyak 5.456.203 jiwa atau turun menjadi 21,03 persen). Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Baca juga :

https://gardaindonesia.id/2019/02/02/penduduk-miskin-berkurang-8-060-orang-ntt-peringkat-3-termiskin/

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, Maritje Pattiwaellapia dalam sesi konferensi pers bersama dengan instansi terkait, awak media cetak, elektronik dan online di Ruang Telekonferensi BPS NTT, Jumat/1/2/2019, mengatakan garis kemiskinan makanan yang dipakai yaitu nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan setara 2.100 kilokalori per orang per hari.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, Maritje Pattiwaellapia

”Jadi kalau kita makan atau konsumsi dibawah 2.100 kilokalori maka dikategorikan miskin. Bukan makan karena diet”, terangnya.

Garis kemiskinan per rumah tangga miskin di NTT sebesar Rp.360.069,- per kapita/orang per bulan (kondisi September 2018).

Adapun sebaran penduduk miskin di 22 kabupaten/kota berdasarkan jumlah/prosentase tertinggi hingga terendah sebagai berikut :

  1. Timor Tengah Selatan (TTS) sebanyak 130.630 orang (28,06 persen);
  2. Sumba Barat Daya sebanyak 97.280 orang (28,88 persen);
  3. Kupang sebanyak 88.670 orang (23,10 persen);
  4. Sumba Timur sebanyak 76.800 orang (30,13 persen);
  5. Manggarai Timur sebanyak 74.880 orang (26,50 persen);
  6. Manggarai sebanyak 69.320 orang (20,83 persen);
  7. Ende sebanyak 66.010 orang (24,20 persen);
  8. Timor Tengah Utara(TTU) sebanyak 56.090 orang (22,31 persen);
  9. Manggarai Barat sebanyak 48.530 orang (18,14 persen);
  10. Rote Ndao sebanyak 46.120 orang (20,08 persen);
  11. Alor sebanyak 44.130 orang (21,63 persen);
  12. Sikka sebanyak 44.020 orang (13,82 persen);
  13. Kota Kupang sebanyak 40.440 orang (9,61 persen);
  14. Lembata sebanyak 36.950 orang (26,45 persen);
  15. Sumba Barat sebanyak 36.300 orang (28,51 persen);
  16. Belu sebanyak 33.910 orang (15,70 persen);
  17. Malaka sebanyak 30.790 orang (16,34 persen);
  18. Sabu Raijua sebanyak 28.880 orang (30,83 persen);
  19. Flores Timur sebanyak 27.990 orang (11,05 persen);
  20. Sumba Tengah sebanyak 24.930 orang (34,85 persen);
  21. Ngada sebanyak 20.790 orang (12,94 persen);
  22. Nagekeo sebanyak 18.690 orang (12,98 persen).
    Sumber Data :
    Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Selanjutnya, mengenai konsep Garis Kemiskinan, Maritje menjabarkan bahwa Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll) sedangkan Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan

“Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin”, tandas Maritje.

Sumber berita (*/

https://ntt.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3

Penulis dan editor (+rony banase)

Foto oleh : indonesia.ucanews.com

Ekonomi NTT 2018 Tumbuh 5,13 persen

347 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id | Ekonomi NTT pada tahun 2018 tumbuh sebesar 5,13 persen (c-to-c atau kumulatif triwulan I—IV) sedangkan ekonomi nasional sebesar 5,17 persen; mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2017 yang mencapai 5,11 persen.

Kondisi Pertumbuhan Ekonomi NTT 2018 disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, Maritje Pattiwaellapia dalam sesi konferensi pers bersama awak media cetak, elektronik dan online dan instansi terkait di Ruang Teleconference BPS NTT, Rabu/6/2/2019 pukul 12.00 WITA—selesai.

Lebih gamblang Maritje menjabarkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi NTT 2018 didasarkan pada catatan peristiwa sepanjang tahun 2018 yakni :

  1. Jumlah tamu menginap di Hotel Bintang mencapai 523.263 orang dengan rincian 482.786 orang tamu nusantara dan 40.477 orang tamu mancanegara. “Kondisi ini berpengaruh pada sektor akomodasi, perhotelan dan restoran”, jelas Maritje.
  2. Jumlah penumpang angkutan udara yang tiba di NTT mencapai 2.019.634 orang dan penumpang berangkat berjumlah 1.853.409 orang;
  3. Inflasi tahunan NTT pada tahun 2018 sebesar 3,07 persen(year on year) dimana kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami inflasi tertinggi sebesar 4,94 persen disusul kelompok Bahan Makanan sebesar 3,82 persen;
  4. Realisasi anggaran pemerintah di triwulan IV yang merupakan puncak daya serap. “ Mudah-mudahan kedepan bergeser ke triwulan III”, ucap Maritje;
  5. Konsumsi Rumah Tangga di triwulan IV meningkat

Besaran Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar 99,09 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 65,94 triliun.

Mengenai Struktur PDRB, Maritje menjabarkan bahwa pertumbuhan ekonomi untuk 17 sektor masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 28,40 persen walaupun hanya tumbuh sebesar 3,08 persen.

Sebaliknya sektor Akomodasi dan Makan Minum dengan share hanya 0,76 persen namun tumbuh luar biasa 12,16 persen. Share terbesar kedua sektor administrasi pemerintahan 13,34 persen dan Perdagangan 11,16 persen.

Kepala BPS NTT, Maritje Pattiwaellapia

“Pertumbuhan ekonomi juga tumbuh besar pada pengadaan listrik dan gas sebesar 10,76 persen, cukup tinggi karena ada jumlah produksi energi listrik untuk PLN Wilayah NTT meningkat dengan adanya penambahan PJU dan PLS sebanyak 1034 unit”, ungkap Maritje

Baca juga :

https://gardaindonesia.id/2019/02/02/penduduk-miskin-berkurang-8-060-orang-ntt-peringkat-3-termiskin/

Lanjut Maritje, Sumber pertumbuhan ekonomi NTT terbesar menurut lapangan usaha berasal dari administrasi pemerintahan sebesar 0,93 persen, diikuti pertanian 0,85 persen.

“Misalnya sumber usaha Administrasi Pemerintahan kurang tumbuh maka akan mempengaruhi ekonomi NTT”, terang Maritje

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,16 persen dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,92 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,76 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2018 Terhadap Triwulan IV-2017 (year on year)

Ekonomi NTT triwulan IV-2018 dibandingkan dengan triwulan IV-2017 tumbuh sebesar 5,32 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,18 persen.

Pertumbuhan ekonomi terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 11,22 persen, disusul lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 8,08 persen dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,81 persen.

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih mendominasi perekonomian NTT pada triwulan IV-2018 dengan kontribusi sebesar 26,97 persen, diikuti oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 13,76 persen dan lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 11,45 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2018 Terhadap Triwulan III-2018 (quartal to quartal)

Ekonomi NTT triwulan IV-2018 dibandingkan dengan triwulan III-2018 mengalami pertumbuhan sebesar 0,71 persen sedangkan nasional -1,69 persen.

Pada triwulan IV-2018 hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif kecuali pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Lapangan Usaha Real Estate. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,76 persen, disusul lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,96 persen dan lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 6,68 persen.

 

Penulis dan editor (+rony banase)

Foto (*/kabar7.com)

NTT Hanya Terdapat 9 Desa Mandiri

105 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id | Indeks Potensi Desa (Podes) 2018 di rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Podes 2018 dilaksanakan menjelang Sensus Penduduk 2020. Siklus Podes 3 kali setiap 10 tahun (2011, 2014, dan 2018). Tujuan Pendataan Potensi Desa(Podes) dapat diperoleh Indeks Potensi Desa (IPD) dan klasifikasi/ tipologi desa yakni Desa Mandiri, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal.

Kepala Badan Pusat Statistik(BPS) NTT, Maritje Pattiwaellapia,S.E., M.Si., saat preskon bersama wartawan media cetak, elektronik dan online (Senin,10 Des 2018) di Ruang Teleconfrence BPS, menyampaikan perkembangan Pembangunan Desa menurut Status IPD 2018 terdapat 1.094 Desa Tertinggal (35,88%); 1.945 Desa Berkembang (63,81%); dan 9 Desa Mandiri (0,30%) sedangkan hasil status IPD 2014 terdapat 1.544 Desa Tertinggal (51,86%); 1.431 Desa Berkembang (48,07%); dan 2 Desa Mandiri (0,07%).

“Ada peningkatan Desa Mandiri dari sebelumnya di Tahun 2014 hanya 2 Desa meningkat menjadi 9 Desa Mandiri di Tahun 2018,” jelas Maritje.

Lanjut Maritje, adapun tolok ukur 5 (lima) Dimensi Indeks Pembangunan Desa yakni Ketersediaan Pelayanan Dasar (Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan); Kondisi Infrastuktur (Infrastuktur ekonomi, sumber air minum, komunikasi, dan listrik); Aksesibilitas/Transportasi (Jenis jalan,angkutan umum, transportasi ke Kantor Camat & Bupati); Pelayanan Umum (Penanganan KLB dan Gizi Buruk, Fasilitas Olah Raga); dan Penyelenggaraan Pemerintahan (Kelengkapan Pemerintahan Desa, Otonomi Desa, dan Aset Desa)

“Hasil Podes 2018 di NTT, Desa Tertinggal berkurang sebanyak 481 Desa dan Desa Mandiri bertambah sebanyak 7 Desa dan secara nasional desa dengan Status Tertinggal banyak berada di Papua, Maluku, dan Kalimantan,” ujarnya.

Pendataan Podes 2018 dilaksanakan pada bulan Mei 2018 di seluruh wilayah Indonesia yang mencakup seluruh Desa /Kelurahan/ Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT); Kecamatan; dan Kabupaten/Kota dan Syarat desa/kelurahan/UPT/SPT yang didata harus ada wilayah, ada penduduk, dan ada pemerintahan.

Penulis dan editor (+ rony banase)