Arsip Tag: Menteri PPPA RI Prof Yohana Yembise

Perempuan Lansia Sehat Sentosa, Perempuan Lansia Sejahtera

41 Views

Pariaman, gardaindonesia.id | Perempuan lansia sebagai kelompok rentan sering dikonotasikan selalu bergantung pada orang lain dan menjadi beban tanggungan keluarga, masyarakat dan negara. Menurunnya fungsi organ tubuh dan kesehatan juga dikhawatirkan dapat berpengaruh pada kemiskinan yang menimpa kaum lansia, khususnya lansia perempuan. Demi memberikan perlindungan bagi kaum lansia, Pemerintah Kota Pariaman meresmikan Forum Lanjut Usia Sehat Sentosa Kota Pariaman sekaligus Rumah Lansia Sehat Sentosa, melalui SK Walikota Pariaman Nomor 391/463/2018, tanggal 11 Desember 2018, tentang Pembentukan kelompok Kerja Model Lanjut Usia Responsif Gender ‘Sehat Sentosa’ Kota Pariaman Periode tahun 2018 – 2023.

“Perlindungan terhadap lansia, khususnya lansia perempuan merupakan mandat dari Presiden RI. Lansia perempuan sering kali dianggap sebagai beban keluarga dan negara. Padahal kenyataannya masih banyak perempuan lansia yang tetap sehat, produktif dan mandiri di usia tuanya. Selain rentan mengalami tindak kekerasan, mereka juga rentan terhadap kemiskinan karena kondisi fisik yang menurun. Oleh karenanya, kami mengapresiasi komitmen Kota Pariaman yang mendirikan forum dan rumah sehat sentosa bagi kaum lansia,” pungkas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise pada Peresmian Forum Lanjut Usia ‘Sehat Sentosa’ Kota Pariaman Periode 2018 – 2023.

Indonesia termasuk dalam lima besar negara dengan jumlah lanjut usia terbanyak di dunia. Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, jumlah lanjut usia di Indonesia sebanyak 21.609.717 juta jiwa atau 8.47 % dari total penduduk. Statistik Susenas BPS 2004 menunjukkan bahwa 59,12% lansia di Indonesia tergolong miskin dan merupakan 27% dari total penduduk miskin. Selain itu, rata-rata pendidikan lansia hanya sekolah dasar dan tanpa memiliki pekerjaan yang tetap. Perlindungan sosial bagi lansia menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk Pemerintah dan lembaga masyarakat non pemerintah.

Senada dengan Menteri Yohana, Walikota Pariaman, Genius Umar mengungkapkan bahwa selain peduli terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Kota Pariaman juga sangat peduli terhadap lansia.

“Kami telah mendirikan tempat pariwisata dan taman yang layak anak dan perempuan, salah satunya adalah Pantai Cermin, hal tersebut adalah bentuk nyata bahwa Pariaman siap untuk memenuhi kriteria sebagai Kota Layak Anak (KLA). Disamping itu, kami juga tak lupa memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada kaum lansia, khususnya lansia perempuan. Hal ini dibuktikan dengan didirikannya Forum dan Rumah Lansia Sehat Sentosa. Forum ini merupakan wadah bagi para lansia untuk saling berbagi pengalaman dan menuangkan kreativitasnya, salah satunya dalam bentuk kerajinan tangan, kegiatan menyulam dan merajut, membaca di perpustakaan, pengajian rutin, dan pemeriksaan kesehatan berkala. Jadi, umur bukanlah halangan bagi lansia untuk terus berdaya dan berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya,” tutur Genius.

Menutup kunjungannya di Kota Pariaman, Menteri Yohana dan Walikota Pariaman meresmikan Rumah Lansia “Sehat Sentosa” sekaligus melakukan peninjauan kegiatan yang dilakukan oleh para lansia.

“Saya sangat apresiasi langkah yang dilakukan oleh Walikota Pariaman dengan membangun Rumah Lansia ‘Sehat Sentosa’ ini. Ini merupakan pertama kalinya ada rumah yang dikhususkan untuk para lansia dapat berkumpul dan beraktivitas. Sungguh, suatu perbuatan mulia ketika kita memberikan ruang tidak hanya kepada usia muda, tetapi juga kepada kelompok usia lanjut sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa mereka yang telah melahirkan kita sebaga generasi penerus untuk bangsa yang bermartabat. Untuk itu, saya berharap model tersebut dapat diintegrasikan ke dalam program dan kegiatan yang ada di OPD Kota Pariaman, terlebih lagi dapat dijadikan sebagai percontohan model bagi daerah-daerah lainnya guna menuju Lansia yang Sehat Sentosa,” tutup Menteri Yohana.

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kemen PPPA)
Editor (+rony banase)

9 Menteri, 22 Gubernur, dan 159 Bupati/Walikota Raih APE 2018

29 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise secara simbolis memberikan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2018 kepada 9 Kementerian/Lembaga, 22 Pemerintah Provinsi dan 159 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu,19/12/18..

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah atas komitmen dan peran Kementerian/Lembaga, dan pemerintah daerah yang telah berupaya dan berkomitmen melaksanakan pembangunan PPPA melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG).

“Sejak 2004, Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG). Hal ini dilanjutkan dengan pemberian penghargaan APE yang terdiri dalam 4 (empat) kategori, yakni kategori Pratama, diberikan kepada 2 Provinsi, dan 44 Kabapaten/Kota; kategori Madya, diberikan kepada 1 Kementerian, 8 Provinsi, dan 75 Kabupaten/Kota; kategori Utama, diberikan kepada 1 Kementerian, 8 Provinsi, dan 36 Kabupaten/Kota; serta kategori tertinggi Mentor diberikan kepada 6 Kementerian /Lembaga, 4 Provinsi dan 4 Kabupaten/Kota,” ungkap Menteri PPPA, Yohana Yembise saat memberikan penghargaan APE 2018 di Jakarta.

Pemberian penghargaan APE 2018 merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-90 Tahun 2018. Selain penghargaan APE, Kemen PPPA juga memberikan penghargaan khusus kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani yang telah berperan aktif dalam menggerakkan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan bangsa ini.

“Melalui pemberian penghagaan APE ini diharapkan semakin memotivasi Kementerian/Lembaga dan Pemda dalam melakukan berbagai inisiatif untuk mewujudkan proses pelaksanaan pembangunan dan menjamin hasil pembangunan yang adil bagi semua. Mari terus berkreasi untuk perempuan dan anak Indonesia. Harapan kami semua stakeholder dapat bekerja sama, berkolaborasi, dan saling bahu membahu mengemban mandat negara untuk menjadikan perempuan dan anak Indonesia berada pada garis aman, mandiri, bermartabat, dan berkualitas,” tutup Menteri Yohana.

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kemen PPPA)
Editor (+rony banase)

Menteri Yohana Dorong 3 Isu dalam Konferensi Perempuan Timur 2018

28 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id | Ruang saling berbagi pengalaman dan gagasan dari berbagai pihak dalam rangka pemenuhan hak perempuan korban kekerasan, sudah seharusnya ada. Salah satunya lewat Konferensi Perempuan Timur Tahun 2018, diharapkan dapat membawa semangat kolaborasi, sinergi, kemitraan antara pemangku kepentingan serta melahirkan berbagai gerakan perempuan khususnya di wilayah Timur Indonesia.

Konferensi ini merupakan dukungan program MAMPU (kemitraan Australia-Indonesia) untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia.
Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang mewakili Presiden Joko Widodo membuka konferensi yang baru pertama kali diselenggarakan di Kupang,Provinsi NTT (Senin,10/12/18). Menteri Yohana menyampaikan 3 isu penting di hadapan ratusan peserta konferensi yang berasal dari berbagai daerah di Kawasan timur Indonesia.

Pertama, perihal Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yang berharap masyarakat untuk terus mendukung dan mendorong secepatnya disahkan;

Kedua, masalah pernikahan usia anak yang perlu ditekan;

Ketiga, tentang akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan akhiri ketidakadilan ekonomi bagi perempuan atau 3 Akhiri (program 3 ENDs) yang harus diagencarkan oleh seluruh pemerhati masalah perempuan dan anak di wilayah timur.

“Konferensi ini sebagai bentuk kebangkitan dan kepedulian perempuan timur mengatasi masalah yang selama ini ada khususnya terkait perempuan dan anak, karena potensi perempuan timur itu sangat besar. Saya menghimbau, libatkan pusat studi daerah masing-masing, untuk mengkaji bersama penyebab di wilayah Timur Indonesia, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa tinggi. Suatu saat jika hasil kajian tersebut sudah diperoleh, kita kumpulkan lalu lakukan diskusi bersama sehingga jadi penguat baru bagi kita untuk menjawab permasalahan perempuan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing,” tegas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Yohana.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kerap melakukan berbagai langkah yang progresif di NTT. Termasuk yang bersifat afirmasi melalui berbagai upaya dan strategi untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak. Hal ini ditandai kuatnya komitmen pemerintah daerah provinsi NTT dalam mengatasi masalah perempuan dan anak, khususnya terkait TPPO karena NTT menjadi salah satu provinsi dengan angka TPPO yang paling tinggi di Indonesia.

“Pemerintah daerah Provinsi NTT sangat berkomitmen membantu pemerintah dalam hal ini Kemen PPPA. Tidak hanya melakukan himbauan kepada masyarakat dan sosialisasi semata ditingkat pemimpin daerah di kabupaten. Kami telah membentuk satuan tugas (satgas) TPPO hingga ke desa-desa. Turun langsung merangkul perangkat desa, bahkan rencana juga melibatkan RT dan RW setempat. Kita sudah bekerja sama dengan pendamping-pendamping desa yang diangkat oleh Gubernur untuk mendampingi masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya trafficking. Sekarang, kami gencar keliling untuk memberikan pengertian kepada masyarakat terkait pemberdayaan agar meningkatkan ekonomi perempuan dan keluarga sehingga meminimalisir perempuan jadi tenaga kerja di luar negeri. Kami pun sangat bangga, kegiatan Konferensi Perempuan Timur ini yang awalnya tahun 2016 hanya setingkat kawasan Timor, meluas hingga melingkupi serta merangkul perempuan di wilayah Timur Indonesia untuk bersama mengambil peran dan aksi baik bagi kemajuan dan kesejahteraan perempuan,” jelas Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Josef Nae Soi dalam Konferensi Perempuan Timur.

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)

Editor (+rony banase)

Indonesia Paparkan Capaian Pemberdayaan Perempuan & Kesetaraan Gender ke Anggota OKI

38 Views

Burkina Faso, gardaindonesia.id | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise memimpin delegasi Indonesia pada 7th Ministerial Conference On The Role of Women In The Development In The OIC Member States Ouagadougou, di Burkina Faso, Afrika Barat. Pertemuan yang berlangsung sejak 30 November – 1 Desember 2018 dihadiri oleh menteri terkait dari negara-negara OKI dan negara peninjau.

Ikut dalam delegasi Indonesia Wakil Direktorat HAM dan Kemanusian Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Tema yang diangkat dalam pertemuan kali ini adalah Pemberdayaan Perempuan Di Negara-Negara Anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam), Tantangan dan Prospek.

Pada pembukaan Senior Official Meeting yang diikuti delegasi Indonesia, Wakil Sekretaris Jendral OKI menegaskan, pentingnya pemberdayaan perempuan untuk memastikan peran perempuan dalam pembangunan, serta mendukung perjuangan perempuan di seluruh dunia yang terus menghadapi tantangan dalam merealisasikan hak maupun potensinya.

Dalam Senior Official Meeting, Menteri Yohana turut menyampaikan pandangannya tentang kemajuan perempuan. Menurutnya, banyak perempuan di dunia muslim saat ini telah mengambil peran kepemimpinan seperti menjadi presiden, menteri, wakil parlemen dan berpartisipasi dalam dunia kerja dan bisnis. Di samping itu, peran perempuan juga semakin meningkat di bidang keuangan, akademis dan sains serta diakui secara internasional atas pencapaian mereka.

“Pemerintah Indonesia sangat menghargai komitmen berkelanjutan dan upaya mempromosikan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender yang ditunjukkan oleh anggota OKI melalui pertemuan ini. Telah banyak kemajuan, namun di sisi lain pekerjaan dan tantangan harus kita atasi bersama. Misalnya saja, sangat disayangkan melihat masih tingginya tingkat buta huruf perempuan di dunia muslim, kemiskinan dan kematian ibu, serta diskriminasi, kekerasan, marjinalisasi, kawin paksa, dan kurangnya akses hak-hak dasar yang masih dihadapi perempuan,” papar Menteri Yohana.

Untuk menujukkan komitmen Indonesia, pada kesempatan tersebut Menteri Yohana memaparkan sejumlah kemajuan dan upaya-upaya pemerintah Indonesia di bidang yang relevan dengan tujuan OPAAW; diantaranya :

Pertama, Indonesia sangat berkomitmen mengatasi masalah diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini ditunjukkan lewat keterlibatan langsung Presiden Jokowi melalui perannya sebagai HeForShe Impact Champion. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia telah membentuk Pusat Layanan Terpadu untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak korban kekerasan (P2TP2A) yang menyediakan mekanisme pencegahan, perlindungan, promosi, rehabilitasi dan reintegrasi untuk korban kekerasan, serta koordinasi di antara para pemangku kepentingan.

Kedua, Indonesia menghadapi tantangan masalah terkait pelaporan kekerasan. Stigmatisasi dan nilai-nilai patriarki di beberapa masyarakat serta ketergantungan ekonomi menghalangi perempuan atau keluarga untuk melaporkan kasus kekerasan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia memperluas akses ke mekanisme pelaporan, perlindungan dan layanan kepada korban, meningkatkan kampanye kesadaran untuk melaporkan kasus kekerasan, serta mempermudah akses ke layanan pengaduan atau pelaporan melalui peningkatan jumlah lembaga dan fasilitas bantuan, seperti unit khusus perempuan dan perlindungan anak (UPPA) di kantor polisi dan rumah sakit, unit layanan pada Dinas PPPA, dan layanan pengaduan langsung melalui telepon.

Ketiga, Memajukan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan politik. Indonesia saat ini mempunyai 8 menteri perempuan untuk menangani masalah strategis. Terdapat 23 perempuan bupati/walikota yang dipilih langsung oleh rakyat dan 17% anggota parlemen perempuan di tingkat legislatif. Salah satu tantangan umum untuk memenuhi kuota ini adalah nilai-nilai patriarki serta kurangnya kapasitas dan sumber daya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia memperkuat kerangka hukum dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 7/2017 yang mensyaratkan partai politik untuk memiliki 30% perwakilan perempuan dalam struktur organisasinya di tingkat nasional, meluncurkan Grand Desain untuk Representasi Perempuan di Pemilu 2019.

Keempat, Memberdayakan perempuan di sektor ekonomi. Secara keseluruhan, perempuan memiliki kontribusi yang berharga bagi perekonomian Indonesia. Tantangan di lapangan diantaranya akses terbatas ke modal, pelatihan, dan pasar. Pemerintah Indonesia mendorong akses ke pembiayaan perdagangan dan bantuan keuangan, meningkatkan literasi digital perempuan sebagai peran dalam sektor STEM (Science, Technology, Enginering and Mathematics) serta menerapkan model pemberdayaan ekonomi untuk perempuan dalam bisnis skala mikro. Intervensi ini menghasilkan peningkatan skala bisnis dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Perempuan mencapai 47,9% dari angkatan kerja di Indonesia dan 60% dari pemilik usaha kecil dan menengah. Pemerintah Indonesia juga melakukan langkah-langkah pendukung untuk keseimbangan kerja-keluarga oleh perempuan. Misalnya, Jaminan untuk cuti hamil, jam kerja fleksibel untuk perempuan hamil, dan menyediakan ruang khusus anak di kantor. Namun disisi lain, tanggung jawab yang ditanggung oleh perempuan dalam tugas perawatan seringkali mencegah perempuan bekerja penuh waktu.

Kelima, Memperkuat Institusi Keluarga. Dalam 2 tahun terakhir, program pemberdayaan perempuan difokuskan untuk mengakhiri tiga masalah: kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak; perdagangan orang; dan kesenjangan bagi perempuan untuk mengakses sumber daya ekonomi. Kunci solusi untuk masalah di atas pada akhirnya tergantung pada kekuatan keluarga. Untuk mencapai hal ini, Indonesia telah menerapkan program Pengembangan Keluarga, yang berfokus pada ketahanan keluarga. Ketahanannya terdiri dari 4 pilar, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosio-psikologis dan ketahanan sosio-budaya.

“Perempuan dan anak perempuan mewakili setengah dari peradaban manusia. Merupakan kewajiban dan tugas kita sebagai pemerintah, anggota masyarakat dan individu akan berkontribusi pada keselamatan dan kesejahteraan mereka. Memberdayakan perempuan harus tetap menjadi prioritas utama bagi kita semua. Tidak hanya untuk memastikan pemenuhan hak perempuan, tetapi sebagai kekuatan bagi pembangunan berkelanjutan, perdamaian dan keamanan. Kami yakin bahwa Konferensi ini akan memperkuat setiap negara anggota OKI dalam membuat aksi nyata bagi perempuan di dunia Islam, baik secara individu maupun dengan kerja sama di bawah kerangka OKI,” jelas Menteri Yohana.

Pada Konverensi ke 7 ini, Indonesia menyambut baik komitmen OKI yang tinggi terhadap kerja-kerja pemberdayaan perempuan daan kesetaraan gender yang ditunjukkan melalui pengembangan seperangkat pedoman standardisasi pelaporan nasional tentang implementasi OPAAW oleh Sekretariat OKI dan SESRIC. Pedoman menggambarkan mekanisme tujuan atau capaian untuk kepentingan keluarga, perempuan dan anak di dunia muslim yang tercantum dalam OIC Plan of Action for the advancement of women (OPAAW) atau Rencana Aksi OKI ntuk Kemajuan Perempuan dan Program Aksi OKI 2025. Indonesia juga menyambut baik resolusi pemberdayaan perempuan Palestina dan memperkuat STEM untuk remaja putri.

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kemen PPPA RI)
Editor (*/rony banase)

Pilkada Serentak 2018, Perempuan Terpilih Jadi Kepala Daerah Meningkat

42 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise hari ini (Senin,26/11/18) membuka kegiatan Forum Komunikasi Perempuan Kepala/Wakil Kepala Daerah se-Indonesia di Jakarta. Menteri Yohana mengapresiasi komitmen para perempuan kepala/wakil kepala daerah yang telah terpilih pada pilkada serentak Juli 2018 lalu.

Pilkada serentak yang diselenggarakan pada 2015, 2017, dan 2018 memberikan peluang keterpilihan perempuan yang cukup signifikan sebagai kepala/wakil kepala daerah di Indonesia. Berdasarkan data Kemen PPPA, keterpilihan perempuan sebelum diselenggarakan pilkada serentak hanya sekitar 27 orang (2,5%). Namun, setelah tiga kali diselenggarakan pilkada serentak meningkat menjadi 87 (8%) dari 1096 kepala daerah/wakil kepala daerah.

“Capaian ini merupakan prestasi yang cukup baik. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh perempuan kepala daerah/wakil kepala daerah yang telah terpilih memanfaatkan kesempatan dan kedudukan strategis ini untuk mengembangkan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui strategi pengarusutamaan gender guna mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan,” tutur Menteri Yohana.

Yohana berharap perempuan kepala daerah/wakil kepala daerah memperhatikan dan mengatasi berbagai isu perempuan dan anak yang terjadi di daerahnya, baik dalam menurunkan angka kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak, maupun kemiskinan perempuan. Selain itu, berkomitmen untuk menyediakan fasilitas publik yang ramah terhadap lansia, perempuan, dan anak agar masyarakat merasa diperhatikan dalam aspek kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan.

Melihat banyaknya potensi perempuan Indonesia yang mampu menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah, Kemen PPPA melakukan berbagai upaya guna meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, diantaranya:

Pertama, Menetapkan 3 (tiga) program prioritas yakni three ends + politik yang meliputi: (1) Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; (2) Akhiri perdagangan manusia; (3) Akhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan; dan (4) Upaya meningkatan keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan.

Kedua, Mengeluarkan Permen PPPA No. 10 Tahun 2015 tentang Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu 2019. Permen PPPA tersebut telah disampaikan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia untuk dilaksanakan guna mendukung agenda Planet 50:50 gender equality pada 2030 (tidak lagi berpikir quota 30% perempuan dan 70% laki-laki, melainkan menuju paradigma kesetaraan gender dalam menerima dan meraih manfaat serta kesempatan di berbagai bidang pembangunan).

Ketiga, Melakukan MoU dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu guna mengawal kebijakan afirmasi 30% keterwakilan perempuan di parlemen.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Yohana meminta perempuan kepala daerah/wakil kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membuat kebijakan pembangunan yang responsif gender.

“Semakin banyaknya peraturan perundangan, jumlah, dan cakupan kebijakan pembangunan yang responsif gender perlu dikawal pelaksanaannya oleh para penentu kebijakan di pusat dan daerah. Saya harap pemimpin perempuan yang menjadi kepala/wakil kepala daerah dapat bersinergi untuk mengawal secara konsisten regulasi tersebut guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan gender,” tegas Menteri Yohana.

Sumber berita (*/Publikasi Media Kementerian PPPA RI)

5000 Perempuan Batam Peringati Hari Pahlawan–Batam Untuk Indonesia

56 Views

Batam, gardaindonesia.id | Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Salah satu bentuk penghargaan terhadap pahlawan adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif yang dapat memperkuat kesatuan dan persatuan Negara Republik Indonesia. Diinisiasi oleh komunitas perempuan di Batam, 10 November 2018, Kota Batam memperingati hari pahlawan dengan menyelenggarakan Nyanyian untuk Negeri dengan tema dari Batam untuk Indonesia. Acara paduan suara dengan menyanyikan lagu-lagu Nasional yang diikuti 5000 peserta dan dipandu langsung Adi MS.

“Berkat jasa pahlawan kita bisa merasakan kemerdekaan. Namun akhir-akhir ini, kita sangat mudah dipecah belah dan dibelokkan kepada hal-hal yang jauh dari rasa kebangsaan dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Melihat kondisi tersebut terutama minimnya ras nasionalisme dan cinta tanah air dikalangan para generasi muda, perempuan-perempuan yang tinggal di Batam maupun yang pernah tinggal di Batam membentuk Komunitas Wanita (Kowan) Batam Cinta NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dan menginisiasi kegiatan ini. Harapannya agar rasa nasionalisme dikalangan generasi muda tumbuh dan semakin kuat,” ujar Ketua Kowan Batam, Fenny Widjojo.

Kegiatan ini pun mendapat sambutan positif dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise yang ikut hadir. Menurut Menteri Yohana, sejak lama perempuan telah ikut terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini ditandai dengan banyaknya para pahlawan perempuan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kehadiran komunitas Kowan Cinta NKRI dinilai dapat menjadi contoh baik dalam melanjutkan usaha para pahlawan menjaga kesatuan dan mendorong rasa cinta tanah air Indonesia.

“Keterlibatan warga dalam mengisi kemerdekaan dan jasa-jasa pahlawan tidak melulu harus dengan pertarungan di medan perang. Contohnya gerakan bersama dari masyarakat yang diinisiasi oleh komunitas Perempuan seperti Kowan Batam Cinta NKRI, perlu diapresiasi. Acara seperti ini akan membangun persatuan yang cukup erat bagi masyarakat di kota Batam terutama dalam melibatkan perempuan di ruang-ruang kreatif. Adanya rasa persatuan juga dapat menguatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Batam,” jelas Menteri PPPA Yohana Yembise. (*/PM PPPA + rb)

Rumah Sahabat Perempuan dan Anak Pertama di Indonesia Ada di Sukabumi

34 Views

Sukabumi, gardaindonesia.id | Rumah Sahabat Ibu dan Anak (RUSAIDA) di Kecamatan Cisaat, Sukabumi, didirikan oleh Yuyu Murliah bukan tanpa alasan. Pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangganya, Yuyu mengaku sebagai penyintas KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Alasan tersebut memperkuat tekad perempuan yang pernah menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di Arab Saudi selama 14 tahun ini mendirikan rumah perlindungan bagi perempuan dan anak.

“Sebagai seorang penyintas KDRT kami yang paling merasakan beratnya jadi korban. Saya pernah jadi korban kekerasan oleh suami saya yang dulu, dan dilarang menemui anak selama 5 tahun. Saat saya terpuruk, pulang ke Indonesia saya mendapat pelayanan serta dukungan dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di Sukabumi dan Kemen PPPA. Hingga akhirnya, saya dan anak-anak bisa pulih dan bangkit. Ini yang membesarkan tekad saya mendirikan RUSAIDA sebagai pusat komunitas untuk ibu dan anak sebagai wadah yang bertujuan membangun perempuan dan anak Indonesia yang lebih baik. Kita juga mendirikan RUSAIDA dalam rangka mencapai misi ThreeEnds (program Kemen PPPA, 3 akhiri),” ujar Yuyu Murliah, Inisiator Rumah Sahabat Ibu dan Anak yang juga merupakan anggota organisasi masyarakat di Kabupaten Sukabumi.

Di dalam RUSAIDA terdapat Women Crisis Center (Rumah Ramah Anak, Rumah Konseling Keluarga, Rumah Yatim) dan Women Creative Center (Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan). Kegiatan yang dilakukan seperti penanganan anak-anak TKI, anak yatim, penanganan korban trafficking, rehabilitasi medis, bina keluarga TKI, penanganan Lansia, hingga pemberdayaan perempuan. Kehadiran RUSAIDA mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise.

“Saya sangat mengapresiasi kepedulian Ibu Yuyu Murliah selaku insiator. Ini Rumah Sahabat Perempuan dan Anak pertama yang ada di Indonesia dan saya resmikan. Tempat seperti ini dimana terdapat Women Crisis Center di dalamnya, pernah saya temui di Fiji, dan negara-negara besar lainnya. Kedepan, RUSAIDA disamping sebagai rumah aman, juga bisa jadi tempat pemberdayaan perempuan, agar perempuan memiliki keterampilan industri rumahan. Nantinya akan meningkatkan ekonomi perempuan di Sukabumi sehingga mereka tidak perlu bekerja di luar negeri, jauh dari keluarga dan terhindar dari TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang),” ujar Menteri PPPA, Yohana Yembise.

Menurut Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, Kabupaten Sukabumi punya masalah mendasar terkait perempuan dan anak. Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah kantong TKI di Jawa Barat. Perempuan banyak memilih bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri. Dampaknya keluarga dan anak terbaikan. Kehadiran RUSAIDA dianggap sebagai salah satu solusi dan upaya membantu pemerintah pusat dan daerah mengurai masalah-masalah perempuan dan anak tingkat akar rumput.

Di lokasi yang sama, Destri Handayani, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari TPPO, dan Darsono, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Politik Hukum dan Hankam, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggelar sosialisasi TPPO dan Pembekalan bagi calon legislatif (Caleg) Perempuan. Menteri Yohana yang juga memberikan arahan langsung, merasa pembekalan bagi Caleg perempuan perlu dilakukan. Hal ini menurutnya untuk mendorong kuota 30% perempuan dalam legislatif tahun 2019 nanti dapat terpenuhi di Kab.Sukabumi. Sebab pada hasil Pemilu 2014, jumlah anggota DPRD Kabupaten Sukabumi terpilih 50 anggota tetapi hanya diisi 6 perempuan (12%). (*/PM PPPA + rb)

Komisi VIII DPR RI Apresiasi Kinerja Kementerian PPPA

27 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Ketua Komisi VIII DPR RI, M. Ali Taher mengapresiasi upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Perlindungan Anak (Rakortek) PA dengan tema Bersama Lindungi Anak Indonesia dari Kekerasan dan Diskriminasi, kehadiran Ali Taher menunjukkan dukungan DPR terhadap Kemen PPPA.

”Komisi VIII DPR sejak awal memberikan dorongan penuh bahwa Kemen PPPA ini harus melakukan sebuah gerakan agar aktivitas pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak terus ditingkatkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Hanya saja persoalannya, Kemen PPPA ini bukanlah kementerian teknis namun kementerian koordinatif. Saya sudah berkali-kali menyarankan agar Kemen PPPA ditingkatkan klusternya, namun memang jalannya akan panjang. Jadi yang paling penting saat ini bagaimana kita intervensi program. Tapi, sehebat apapun program bahwa tanpa koordinasi akan kehilangan makna dan esensi dari sebuah aktifitas. Oleh karena itu terkait rapat koordinasi hari ini, DPR RI memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kemen PPPA ,” ujar M. Ali Taher.

Pada kegiatan tersebut, Kemen PPPA juga melakukan peningkatan kerjasama yakni penandatanganan nota kesepahaman bersama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban maupun saksi tindak pidana. ”Kerjasama LPSK dengan Kemen PPPA ini dimaksudkan sebagai dasar bagi berbagai pihak dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dan/atau saksi tindak pidana, termasuk perempuan dan anak penyandang disabilitas. Tujuannya, mewujudkan sinergitas kebijakan dan kegiatan terkait perlindungan bagi perempuan dan anak,” ujar Sekjen LPSK, Noor Sidharta.

Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu menerangkan jika tindak lanjut dari nota kesepahaman bersama akan dilanjutkan dengan membuat kelompok kerja yang ditetapkan dengan surat keputusan (SK Menteri) PPPA. Dalam SK tersebut nantinya akan tertuang perihal tugas dan tanggung jawab kedua belah pihak, baik Kemen PPPA maupun LPSK. Diantaranya, Kemen PPPA akan menerima pengaduan, melakukan analisis kasus, penjangkauan, memberikan pendampingan, hingga memberikan rujukan ke LPSK tentang perempuan dan anak yang menjadi korban dan saksi tindak pidana untuk mendapat layanan yang dibutuhkan. Sedangkan LPSK akan memberi bantuan tidak hanya advokasi, tetapi juga memberi bantuan secara teknis.

”Kualitas hidup anak akan sangat ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan hak anak berupa hak kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, perlindungan, partisipasi, serta identitas. Namun, upaya mengawal agar anak Indonesia tumbuh dan berkembang secara optimal menemukan tantangan yang cukup serius. Sehingga Rapat Koordinasi ini penting utamanya untuk meningkatkan evektifitas kelembagaan perlindungan anak agar terwujud kejelasan mandat dan akuntabilitas lembaga-lembaga terkait perlindungan anak dalam pelaksanaan layanan secara teroadu dan berkelanjutan,” ujar Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu.

Selain penandatanganan nota kesepahaman bersama, dalam pembukaan Rakortek PA (Senin,5/11/18), Kemen PPPA yang diwakili oleh Sekretaris Kemen PPPA dan Deputi Bidang Perlindungan Anak meluncurkan Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota (IKKA) 2016. IKKA ini berisi gambaran kondisi anak dari berbagai aspek terutama kebutuhan dasar anak dan hak-hak dasar anak yang akhirnya bermuara bagi peningkatan perlindungan anak secara komprehensif dan holistik. IKKA ini nantinya dapat digunakan bagi pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota dalam penyusunan kebijakan dan program. Hari pertama Rakortek diisi dengan panel diskusi terkait praktik kerja terbaik penyelenggaraan perlindungan anak di daerah dengan pembicara dari pejabat Pemerintah Daerah Kab. Berau, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Rakortek PA rencananya akan berlangsung hingga 7 November 2018 di Jakarta. (*/PM PPPA + rb)