Arsip Tag: Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Presiden Jokowi Resmikan Rusun IAIN & STKIP PGRI Tulungagung

68 Views

Tulungagung, gardaindonesia.id | Presiden Joko Widodo meresmikan 3 (tiga) Rumah Susun (Rusun) di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur yang mengambil tempat di STKIP PGRI, Jumat (4/1/2018). Dari tiga rusun tersebut, 2 (dua) diantaranya merupakan rusun mahasiswa yakni Rusun IAIN dan STKIP PGRI Tulungagung. Sedangkan 1 (satu) rusun lainnya merupakan rusunawa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kelurahan Jepun.

Hadir mendampingi Presiden dalam penekanan tombol peresmian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Plt Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, Ketua STKIP PGRI Tulungagung Imam Sujono, dan Rektor IAIN Tulungagung Maftukhin.

Usai peresmian, Presiden meninjau ke dalam Rusun, melihat kondisi dan fasilitas Rusun Mahasiswa STKIP PGRI. “Saya sudah masuk ke ruangannya, saya kira kualitas pengerjaannya juga sangat bagus,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi mengatakan fasilitas rusun diperlukan untuk mahasiswa sebagai bagian dari program pengembangan SDM. Dikatakan Presiden, pada tahun 2019 direncanakan pembangunan rusun sebanyak 300 tower. “Sebanyak 45 ada di Jawa Timur dan termasuk provinsi yang paling banyak akan dibangun rusun, karena disini betul-betul dimanfaatkan dan sangat dibutuhkan,” ujar Presiden.

Kondisi di dalam kamar Rusun STKIP PGRI Tulungagung

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan rusun disamping untuk pekerja, MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), TNI/Polri, juga diperuntukkan untuk mahasiswa dan santri. Hal ini merupakan bentuk perhatian dan keseriusan pemerintah dalam penyediaan rumah dan penataan kawasan lingkungan pendidikan. “Tahun 2018 lalu ada 275 tower rusun yang dibangun, 30 persennya sekitar 100 unit merupakan rusun mahasiswa dan ponpes,” kata Menteri Basuki di lokasi peresmian.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi AH mengatakan, rusun telah dilengkapi fasilitas listrik, air, kamar mandi luar dan meubelair seperti tempat tidur bertingkat, lemari dan meja belajar. Kedua rusun mahasiswa tersebut memiliki tipe 24 setinggi 3 lantai, dengan jumlah masing-masing sebanyak 37 unit yang dapat menampung 144 mahasiswa.

“Karena rusun ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang termasuk milenial, maka desainnya pun dibuat terlihat dinamis dengan corak warna yang tidak monoton seperti rusun pada umumnya,” ujar Khalawi.

Pembangunan rusun IAIN Tulungagung dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 dengan biaya pembangunan sebesar Rp 9,47 miliar. Sementara untuk rusun STKIP dibangun dengan biaya sebesar Rp 8,35 miliar.

Herry Nurfahmi, Mahasiswa STKIP PGRI Program Studi Pendidikan Ekonomi Semester 7 yang ditemui di lokasi peresmian menyatakan sangat berterima kasih atas dibangunnya rusun tersebut. Sebab menurutnya mahasiswa tidak perlu lagi mencari kos di luar kampus. “Fasilitasnya pun sudah lengkap dengan meja belajar, tempat tidur dan lemari,” ujarnya.

Sementara untuk rusun MBR Jepun, Tulungagung yang juga diresmikan Presiden Jokowi, memiliki tipe 36 setinggi 5 lantai, dengan jumlah sebanyak 70 unit. Pembangunannya dilaksanakan dan telah selesai pada tahun 2017 dengan biaya Rp 20,1 miliar. “Saat ini rusun MBR tersebut sudah terhuni selama satu tahun. Saya lihat kondisinya terawat dengan baik. Rencanannya berdasarkan usulan pemerintah daerah akan dibangun satu tower rusun MBR lagi di wilayah Jepun. Saat ini masih dalam tahap perencanaan,” ujar Khalawi.

Peresmian Jembatan Ngujang II

Selain rusun, Presiden Jokowi dalam kesempatan yang sama juga meresmikan Jembatan Ngujang II Tulungagung. Jembatan ini menjadi jalur kedua untuk akses dari Tulungagung ke Kediri maupun sebaliknya, setelah Jembatan Ngujang. Jembatan sepanjang 220 meter tersebut dibangun dengan APBN TA 2018 sebesar Rp35,5 miliar .

Menteri Basuki mengatakan, Jembatan Ngujang II merupakan bagian dari Jalan Lingkar Tulungagung yang dibangun untuk mengatasi kemacetan pada jalan nasional. “Jembatan Ngunjang II akan mendukung angkutan logistik tidak lagi masuk ke dalam Kota Tulungagung tetapi lewat lingkar luar sehingga mempercepat logistik,” ujarnya.

Plt. Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengatakan kehadiran jembatan tersebut sangat membantu untuk mengurai akses kemacetan di Tulungagung. Dengan selesainya proses pembangunan, diharapkan akan memberikan kontribusi yang besar terhadap akses perekonomian masyarakat di wilayah Tulungagung, Trenggalek, Kediri maupun sekitarnya.

Turut mendampingi Menteri Basuki pada acara tersebut Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi AH, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Kepala BBPJN VIII Ketut Dharmawahana, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (*)

 

Sumber berita (*/Biro Komunikasi Publik-Kementerian PUPR)

Editor (+rony banase)

Presiden Jokowi & Menteri Basuki Tinjau Progres Bendungan Bendo

48 Views

Ponorogo, gardaindonesia.id | Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo meninjau progres pembangunan Bendungan Bendo yang berlokasi di Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Jumat (4/1/2019).

Bendungan multiguna dengan total luas genangan sebesar 169,64 hektar dibangun untuk meningkatkan suplai air irigasi seluas kurang lebih 7.700 hektar lahan pertanian yang berada di Kabupaten Ponorogo dan Madiun sebagai salah satu sentra pertanian di Jatim.

Presiden Jokowi mengatakan, dengan daya tampung 43,14 juta m3; Bendungan Bendo diharapkan dapat meningkatkan intensitas tanam dari sekali menjadi hingga tiga kali tanam dalam satu tahun. “Bendungan ini sangat penting sekali selain untuk pengairan sawah-sawah, tetapi juga untuk pemenuhan kebutuhan air baku warga sekitar,” ujar Presiden.

Selain Bendo, Presiden mengatakan, Pemerintah melalui Kementerian PUPR juga tengah membangun sejumlah bendungan lain di Provinsi Jatim yakni Bendungan Tukul, Tugu, Bagong, Semantok, dan Gongseng. “Banyak sekali dibangun di Jawa Timur karena memang diperlukan sebagai lumbungnya pangan Indonesia,” ujar Presiden Jokowi.

Progres pembangunan Bendungan Bendo

Manfaat lain yang bisa dirasakan masyarakat adalah menjadi sumber air baku domestik dan industri berkapasitas 790 liter/detik bagi Kabupaten Madiun sebesar 418 liter/detik dan Ponorogo 372 liter/detik. Selain itu akan mereduksi debit banjir Kota Ponorogo dari 1.300 m3/detik menjadi 400 m3/detik.

Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi mengatakan pembangunan Bendungan Bendo ditargetkan selesai akhir tahun 2019 dimana progresnya saat ini sudah 77 persen. “Pekerjaan telah dimulai sejak tahun 2013 sempat tertunda karena masalah pembebasan lahan. Namun saat ini progres pembebasan lahannya sudah mencapai 94 persen, sudah bebas seluas 277 hektare dari 295 hektar lahan yang dibutuhkan,” kata Hari.

Bendungan setinggi 71 meter dengan tipe urugan ini membendung Sungai Keyang yang merupakan anak sungai Bengawan Madiun (anak sungai Bengawan Solo). Pembiayaan menggunakan APBN sebesar Rp 716,58 miliar yang dikerjakan oleh PT. Wijaya Karya, PT. Hutama Karya dan PT. Nindya Karya (Kerja Sama Operasi). (*)

 

Sumber berita (*/Biro Komunikasi Publik-Kementerian PUPR)

Editor (+rony banase)

Politeknik PU Siap Dibuka Tahun 2019 dengan 150 Mahasiswa

60 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mendapatkan izin prinsip pendirian Politeknik Pekerjaan Umum (PU) dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Dalam penyelenggaraannya, Kementerian PUPR bekerjasama dengan Universitas Diponegoro.

Pendirian Politeknik PU di Semarang, Jawa Tengah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga konstruksi terampil dalam pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Hal ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo agar pendidikan vokasional lebih ditingkatkan untuk mensuplai tenaga kerja terampil dan bersertifikat.

Menristekdikti Mohamad Nasir menyambut baik dan mendukung inisiatif dari Kementerian PUPR untuk mendirikan Politeknik PU yang akan mengisi kebutuhan tenaga kerja terampil di bidang pekerjaan umum dan konstruksi di Indonesia yang saat ini jumlahnya sangat terbatas.

“Pengajuan pendirian Politeknik PU ini merupakan langkah yang bagus untuk mensuplai tenaga kerja yang berkompeten khususnya bidang konstruksi. Lulusannya diharapkan tidak cukup memiliki ijazah, namun harus mendapat sertifikat kompetensi” ujar Menristekdikti M. Nasir pada acara Penyerahkan izin Prinsip Pendirian Politeknik PU kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Ruang Serba Guna Gedung Kementerian PUPR, Jakarta 27/12/18.

Menteri Basuki mengatakan untuk tahap awal, Politeknik PU akan memiliki 3 Program Studi yakni Teknologi Konstruksi Bangunan Air, Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung, dan Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan. Mahasiswa Politeknik PU berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR, tenaga kerja konstruksi dan dari jalur umum. Tahun 2019 akan dimulai penerimaan mahasiswa sebanyak 50 orang setiap jurusan sehingga total 150 orang.

“Kami bekerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Selain itu kami juga bekerja sama dengan IHE Delft Belanda untuk penyusunan kurikulum dan tengah menjajaki kerjasama dengan Pemerintah Jepang dalam penyediaan laboratorium,” kata Menteri Basuki. Lokasi kampus Politeknik Semarang akan menggunakan Balai Ujicoba Sistem Diklat Perumahan dan Permukiman di Tembalang, Semarang.

Sementara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR Lolly Martina Martief dalam laporannya menyampaikan saat ini industri konstruksi membutuhkan banyak tenaga kerja konstruksi. Namun demikian dari total tenaga kerja konstruksi di Indonesia sekitar 8,1 juta orang, 74% merupakan’ unskilled labour ‘dengan pendidikan di bawah jenjang SMA.

Dari jumlah tersebut baru 485.534 orang (5,97%) yang memiliki sertifikasi kompetensi. Dengan kondisi tersebut, mendesak untuk dilakukan peningkatan kapasitas tenaga kerja konstruksi dari unskilled labour menjadi tenaga kerja konstruksi yang terampil.

“Politeknik PU memiliki keunggulan dibandingkan dengan Politeknik lainnya diantaranya adalah lulusan akan mendapatkan sertifikasi profesi level terampil, kompetensi lulusan sesuai kebutuhkan di lapangan, terdapat Kurikulum Mata kuliah khusus seperti Green Contruction, Preservasi Jalan dan Jembatan, Pengenalan Teknologi Maju, Mitigasi Keadaan Darurat (bencana), Drainasi dan Pengendalian Banjir, Peraturan Perundangan), dan keterlibatan industri konstruksi,” jelas Lolly.

Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro M. Agung Wibowo menyatakan bahwa Undip siap bekerjasama dalam pengembangan Politeknik PU sebagai institusi pendidikan yang sesuai dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0.

Turut Hadir dalam acara ini antara lain Inspektur Jenderal Widiarto, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid, Kepala BPSDM Lolly Martina Martief, Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Patdono Suwignjo, Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Muhammad Dimyati, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB Rini Widyantini, Sekretaris BPSDM KM. Arsyad, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja Siti Bellafolijani dan Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Asep Arofah.

Sumber berita (*/Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)
Editor (+rony banase)

Presiden Jokowi: Pengendalian Banjir di Jakarta dari Hulu ke Hilir

39 Views

Bogor, gardaindonesia.id | Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meninjau pembangunan bendungan kering (Dry Dam) Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/12/2018).

Presiden menilai progres pembangunan 2 (dua) bendungan berjalan dengan baik sehingga penyelesaiannya dapat tercapai sesuai target pada tahun 2019. “Progresnya baik, seperti yang disampaikan Dirjen SDA Kementerian PUPR, baik Bendungan Sukamahi dan Ciawi masih berjalan proses pembebasan lahan, tetapi pada Januari 2019 sebagian akan terselesaikan, tinggal pembayaran lahan yang dibebaskan sehingga progres perkembangan konstruksi terus dapat berjalan,” kata Presiden Jokowi.

Berdasarkan data per 26 Desember 2018, progres konstruksi Bendungan Sukamahi sebesar 14 persen, dengan progres lahan yang sudah bebas seluas 18,6 hektar atau 38,68% dari kebutuhan 46,69 hektar. Progres konstruksi Bendungan Ciawi sebesar 9,22%, progres pengadaan lahan yakni sudah dilakukan pembayaran 24,03 hektar atau 31,73% dari total kebutuhan 76,6 hektar. Pengadaan lahan dilakukan dengan skema dana talangan dimana kontraktor membiayai terlebih dahulu dan nantinya akan dibayarkan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan bendungan kering Ciawi

Pembangunan 2 (dua) bendungan tersebut merupakan upaya Pemerintah di hulu Sungai Ciliwung untuk mengurangi kerentanan kawasan strategis nasional (KSN) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dari bencana banjir. Dua bendungan kering yang dibangun oleh Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane juga merupakan bagian dari rencana induk pengendalian banjir (flood control) Jakarta.

Dengan dibangunnya 2 (dua) waduk tersebut turut berkontribusi mengurangi debit banjir di hulu Ciliwung sekitar 30 persen. Untuk mengoptimalkan pengendalian banjir Jakarta, Presiden Jokowi berpesan juga untuk terus diselesaikan penanganan di bagian hilir diantaranya normalisasi Sungai Ciliwung dan pembangunan sudetan yang memerlukan peran aktif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu juga diperlukan pembersihan drainase, sungai-sungai kecil, dan pemeliharaan waduk eksisting yang ada di Jakarta.

Presiden Jokowi saat berswafoto dengan pekerja konstruksi bendungan kering sukamahi

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pengendalian banjir tidak bisa dilakukan melalui upaya struktural atau pembangunan fisik saja, melainkan juga kegiatan non struktural seperti kampanye penyadaran masyarakat, tata ruang (zonasi), dan pembuatan berbagai sumur resapan di lingkungan rumah masing-masing.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi mengatakan, saat ini pekerjaan konstruksi kedua bendungan tersebut memasuki tahap pembuatan saluran pengelak (conduit). “Semua masih tahap konstruksi saluran pengelak di kedua bendungan. Nantinya kita akan menutup aliran sungai dan mengalihkannya ke saluran pengelak. Selanjutnya pembangunan pondasi tubuh bendungannya,” jelas Dirjen SDA Hari Suprayogi.

Bendungan Sukamahi dan Ciawi adalah bendungan tipe kering (dry dam) sehingga pada musim kemarau akan kering dan baru akan digenangi saat musim hujan. Kedua bendungan memiliki daya tampung 8,13 juta meter kubik dan berfungsi menahan aliran permukaan yang berasal dari daerah hulu Gunung Gede dan Gunung Pangrango selama kurang lebih 4 jam dan mengalirkannya ke Sungai Ciliwung melalui terowongan secara konstan dengan debit rencana Q50.

Kontrak pembangunan Waduk Ciawi ditandatangani pada 23 November 2016 antara Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dengan kontraktor PT Brantas Abipraya-Sacna KSO dengan nilai pekerjaan konstruksi Rp 757,8 miliar melalui kontrak tahun jamak (multi years). Waduk ini menampung aliran Sungai Cisarua, Sungai Cibogo dan anak Sungai Ciliwung dengan volume tampungan 6,45 juta m3.

Sementara penandatanganan kontrak pembangunan Waduk Sukamahi dengan daya tampung 1,68 juta m3, senilai Rp 436,97 miliar dilakukan pada 20 Desember 2016 dengan kontraktor PT Wijaya Karya-Basuki KSO.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki antara lain Dirjen SDA Kementerian PUPR Hari Suprayogi, Direktur Sungai dan Pantai Jarot Widyoko, Direktur Utama PT. Wijaya Karya Tumiyana, Direktur Operasional I PT. Wijaya Karya Agung Budi Waskito, Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Bambang Hidayah, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.

Sumber berita (*/Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)
Editor (+rony banase)

Tahun 2019, Bujet Kemen PUPR 110,73 Triliun; Menteri Basuki: Percepat Lelang

43 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menginstruksikan kepada seluruh jajarannya, terutama para satuan kerja Kementerian PUPR untuk mempercepat pelelangan tahun 2019; agar bisa segera dimulai dan diselesaikan pekerjaan fisiknya sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat. Pada tahun 2019, Kementerian PUPR mendapat amanah untuk membelanjakan anggaran sebesar Rp 110,73 triliun dimana sekitar 84% atau Rp 93 triliun merupakan belanja modal.

Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan tahun 2019, Kementerian PUPR hingga 11 Desember 2018 sudah melelang sebanyak 2.425 paket pekerjaan senilai Rp 27,55 triliun, dari total 10.723 paket pekerjaan kontraktual tahun 2019 senilai Rp 88,58 triliun.

Dari 2.425 paket pekerjaan yang dilelang tersebut, sebanyak 560 paket senilai Rp 17,33 triliun sudah terkontrak dan sisanya sebanyak 1.865 paket senilai Rp 10,22 triliun masih dalam proses lelang. Sisanya 5.086 paket belum lelang namun sudah masuk dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan 3.212 paket dalam persiapan untuk masuk ke dalam SIRUP.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

“Untuk Program Padat Karya seperti padat karya irigasi, jembatan gantung, PISEW, Pamsimas, dan Sanimas harus sudah dimulai pada Januari-Februari 2019,” ujarnya, Kamis/13/12/18.

Menteri Basuki mengatakan percepatan lelang merupakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo pada saat penyerahan DIPA 2019 di Istana Negara, Selasa pagi (11/12/2018). Arahan Presiden Jokowi lainnya adalah agar program yang direncanakan fokus pada outcome, memprioritaskan pada kegiatan utama, bukan kegiatan pendukung seperti mengurangi anggaran rapat, perjalanan dinas. Selain itu juga menekankan pentingnya konsolidasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Daerah dan Sektoral.

Seluruh program harus dipastikan berjalan dengan baik dan maksimal, serta melakukan pemantauan secara berkala dan stop praktek korupsi, pemborosan, mark- up dan memastikan untuk kepentingan rakyat.
“Program tidak hanya output namun sampai ke outcome. Seperti program pembangunan bendungan harus diikuti oleh pembangunan jaringan irigasi sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujar Menteri Basuki.

Pada tahun ini, Kementerian PUPR juga mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 5,1 triliun diluar DIPA Kementerian. Anggaran tersebut berada di DIPA Kementerian Keuangan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Availaibility Payment (KPBU-AP).

Dana KPBU AP akan digunakan untuk empat kegiatan yakni Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera (Riau–Sumsel) sebesar Rp 1,1 trilun, Preservasi Jalan Trans Papua (Wamena–Mumugu) Rp 1,9 triliun, Penggantian Jembatan di Lintas Utama Pulau Jawa Rp 800 miliar, Preservasi Jalan dan Jembatan Lintas Tengah dan Barat Pulau Sumatera Rp 1,2 triliun. Skema ini baru pertama kali dilakukan oleh karenanya beberapa waktu lalu Kementerian PUPR telah melaksanakan sosialisasi kepada calon investor.

Menteri Basuki mengatakan infrastruktur yang dibangun saat ini tidak lagi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun harus ditujukan untuk mendorong peningkatan daya saing bangsa. Untuk itu Menteri Basuki kembali mengingatkan kepada seluruh Kepala Balai harus mampu menjadi infrastructure manager, bukan hanya sekedar construction manager.
“Kepala Balai harus sigap bertindak dan bertanggung jawab memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat diselesaikan dengan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tepat manfaat,” pesannya.

Anggaran Pengembangan SDM di Kementerian PUPR

Ditambahkan Menteri Basuki, sesuai fokus Pemerintah tahun 2019 pada aspek pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Kementerian PUPR mendapat tambahan anggaran untuk penguatan SDM sebesar Rp 6,56 triliun, dimana sebesar Rp 6,53 triliun dialokasikan untuk pembangunan prasarana pendidikan dan Rp 32 miliar untuk peningkatan vokasi tenaga konstruksi.

“Dalam hal pembangunan SDM, Kementerian PUPR ditugasi Presiden untuk meningkatkan jumlah sertifikasi tenaga konstruksi 10 kali lipat di tahun 2019,” ujarnya.

Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2018 ini, Menteri Basuki kembali menekankan seluruh Satker untuk tetap fokus dan berupaya keras menyelesaikan pekerjaan yang sudah diprogramkan, dan menjaga komitmen untuk dapat mencapai prognosis penyerapan anggaran sebesar 92 – 93%.

Hingga 11 Desember 2018, progres fisik keseluruhan pekerjaan di Kementerian PUPR sebesar 80,10% dan progres keuangan sebesar 74,99% dari total anggaran 2018 sebesar Rp 105,90 triliun. “Jangan hanya asal menyerap dengan tujuan meningkatkan progres penyerapan, namun tetap menjaga keselamatan, kualitas, dan keamanan hasil pekerjaan,” pungkas Menteri Basuki. (*)

 

Sumber berita (*/Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Editor (+rony banase)

Kemen PUPR Sikapi Penembakan Pekerja Pembangunan Jembatan di Papua

64 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Ditengah upaya sungguh-sungguh Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun infrastruktur untuk pemerataan pembangunan di tanah air, terutama yang berkaitan dengan peningkatan konektivitas antar-wilayah untuk membuka daerah keterisolasian di Provinsi Papua, telah terjadi peristiwa penembakan terhadap pekerja pembangunan Jembatan Kali Aorak (KM 102+525) dan Jembatan Kali Yigi (KM 103+975) di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Kedua jembatan merupakan bagian dari Trans Papua segmen 5 yakni ruas Wamena – Habema – Mugi – Kenyam – Batas Batu – Mumugu dengan panjang 278,6 km.

Berdasarkan informasi dari Humas Polda Papua, Senin/ 3 Desember 2018, peristiwa penembakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Minggu, 2 Desember 2018 yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) terhadap pekerja dari PT. Istaka Karya. Mengenai jumlah pekerja yang meninggal dunia, mengalami luka-luka dan selamat, masih menunggu konfirmasi dari pihak Kepolisian dan TNI.

Menyikapi hal tersebut diatas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan beberapa hal penting pada acara jumpa pers, tanggal 4 Desember 2018 di Press Room, Kementerian PUPR, Jakarta, sebagai berikut :

Pertama, Kami merasa terkejut dan sangat menyesalkan terjadinya kembali tindakan penembakan terhadap para pekerja konstruksi pembangunan Jembatan Kali Yigi dan Jembatan Kali Aorak pada Ruas Wamena – Habema – Kenyam – Batas Batu – Mumugu. Kami menyampaikan dukacita yang mendalam kepada keluarga para korban penembakan dari PT. Istaka Karya dimaksud;

Kedua, Kami tegaskan kembali bahwa pembangunan ruas Wamena – Habema – Mugi – Kenyam – Batas Batu – Mumugu merupakan prioritas program dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebagai implementasi visi Nawacita “Membangun dari Pinggiran”. Bapak Presiden Jokowi pernah melakukan kunjungan kerja untuk memantau langsung progres pembangunan jalan pada ruas tersebut pada tanggal 10 Mei 2017, serta menugaskan Kementerian PUPR untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan pada ruas tersebut;

Ketiga, Pembangunan jalan dan jembatan pada ruas ini telah lama ditunggu oleh masyarakat setempat dan oleh karenanya sangat didukung oleh masyarakat Papua karena menjadi jalur terdekat dari Pelabuhan Mumugu dengan penduduk di kawasan Pegunungan Tengah. Keberadaan jalan tersebut sangat vital untuk mengurangi biaya logistik dan menurunkan tingkat kemahalan di kawasan Pegunungan Tengah, Papua;

Keempat, Antara kurun waktu 2016 hingga 2019, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Papua, Ditjen Bina Marga telah memprogramkan pembangunan 35 jembatan pada ruas Wamena – Habema – Mugi – Kenyam – Batas Batu – Mumugu untuk melengkapi prasarana jalan yang telah tersambung seluruhnya dengan rincian sebagai berikut :

• 14 jembatan dikerjakan oleh PT Istaka Karya dengan nilai kontrak Rp 184 miliar dimana progresnya 11 jembatan sedang dalam pelaksanaan, 3 jembatan akan mulai dikerjakan tahun 2019 ;
• 21 jembatan dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya dengan nilai kontrak Rp 246,8 miliar dimana progresnya 5 jembatan sudah selesai (Jembatan Gat III, Gat II, Arwana, Merek dan Wusi), sedangkan 9 jembatan sedang dalam pelaksanaan (a.l Kali Kotek I, Kali Wolgilik, Kali Jun, Kali Labi, Kali Abeak, Kali Simal, Kali Moit, Kali Dumit dan Kali Rora). Namun sejak 4 bulan yang lalu telah dihentikan karena adanya korban/gangguan keamanan yang serius. 7 jembatan akan mulai dikerjakan pada tahun 2019;
• Tanpa adanya jembatan, para pengguna jalan harus melintas sungai pada ruas ini. Saat ini progres pembangunan 35 jembatan tersebut sudah selesai 70%.

Kelima, Mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, mulai hari ini (Selasa, 4 Desember 2018) kami akan menghentikan sementara kontrak pembangunan jembatan pada ruas Wamena – Habema – Mugi – Kenyam – Batas Batu – Mumugu dan akan dilanjutkan kembali pekerjaannya sesuai rekomendasi dari pihak TNI dan Polri;

Keenam, Untuk itu, kami mendukung sepenuhnya upaya dan langkah cepat aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, untuk menemukan dan menindak tegas para pelaku sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi para staf, kontraktor maupun konsultan yang bekerja untuk dan atas nama Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk membangun infrastruktur demi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan di Papua;

Ketujuh, Dalam jumpa pers tersebut, Menteri Basuki didampingi oleh Sekretaris Jenderal Anita Firmanti, Inspektur Jenderal Widiarto, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, dan Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi AH. Turut hadir Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro dan Direktur Utama PT. Istaka Karya Sigit Winarto.

(*/Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Editor (*/rony banase )

Presiden Jokowi Tinjau Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera

38 Views

Lampung, gardaindonesia.id | Presiden Joko Widodo setibanya di Provinsi Lampung dalam kunjungan kerja hari ini (Jumat,23/11/18) langsung melakukan peninjauan Jalan Tol Trans Sumatera. Lokasi peninjauan tersebut tepatnya berada di ruas Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar dengan panjang keseluruhan mencapai 140,83 kilometer.

Ruas jalan tol tersebut nantinya akan terhubung hingga Palembang dengan panjang kurang lebih 350 kilometer.
“Kita harapkan ini (Bakauheni-Terbanggi Besar) akan diselesaikan Desember ini. Kemudian yang sampai Palembang akan kita selesaikan nanti pertengahan 2019,” kata Presiden pada Jumat, 23 November 2018.

Adanya jalan tol ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kelancaran mobilitas barang dan orang di Pulau Sumatera. Dengan ruas jalan tol Trans Sumatera yang akan tersambung satu sama lain, distribusi logistik akan menjadi lebih efisien. Terhubungnya kawasan-kawasan industri dan ekonomi khusus dengan jalan tol Trans Sumatera ini juga akan membuat kawasan tersebut semakin diminati para investor.

“Kita harapkan dengan terbangunnya ini daya saing akan lebih baik, titik-titik pertumbuhan ekonomi di sekitar jalan ini akan terintegrasikan nantinya dengan kawasan-kawasan industri dan kawasan-kawasan ekonomi khusus yang semua sedang dalam proses dibangun,” ujar Presiden.

Adapun untuk keseluruhan, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa jalan tol Trans Sumatera diperkirakan akan terhubung mulai dari Bakauheni hingga Banda Aceh pada tahun 2024 mendatang.
“Tadi saya baru saja hitung-hitungan dengan Pak Menteri PU (Pekerjaan Umum), mungkin 2024 insyaallah,” tuturnya.

Untuk diketahui ruas jalan tol yang ditinjau Presiden kali ini sudah berada dalam tahap penyelesaian akhir di mana proses pembangunan fisik telah mencapai di atas 96 persen. Diperkirakan ruas tersebut sudah dapat dioperasikan pada Desember 2018 ini.

Tampak hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam peninjauan ini, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo.

Sumber berita (*/Bey Machmudin – Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden)

Kemen PUPR : Pentingnya Aspek Kebencanaan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

68 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Dua kejadian bencana gempa bumi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Palu, Sigi, Donggala, Sulawesi Tengah menjadi pengingat bahwa Indonesia merupakan negara dengan kerentanan tinggi terhadap bencana.

Dalam upaya mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mensosialisasikan kepada Pemerintah Daerah agar aspek kebencanaan menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan pembangunan di daerah. Salah satunya dengan mengacu Peta Sumber dan Bahaya Gempa Tahun 2017 yang telah diterbitkan oleh Kementerian PUPR.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan peta gempa diharapkan bisa dijadikan masukan dan batasan untuk para perencana, terlebih saat ini pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi prioritas. “Peta ini membantu kita semakin memahami risiko bencana pada suatu wilayah, memperkuat tatakelola, berinvestasi yang berketahanan, serta meningkatkan kesiapan menghadapi bencana,” ujar Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan Peta Sumber dan Bahaya Gempa 2017 lebih lengkap dari peta gempa sebelumnya karena telah mengalami pengayaan informasi. Pertama penambahan, penemuan, dan identifikasi sumber gempa yang baru berdasarkan aspek geologi, geodesi, seismologi dan instrumentasi. Kedua adanya informasi baru terkait identifikasi sesar-sesar aktif dengan jumlah yang cukup signifikan. Ketiga ketersediaan data dasar topografi yang lebih baik; dan keempat, penggunaan katalog gempa yang lebih lengkap dan akurat. Mengacu pada Peta Sumber dan Bahaya Gempa terdapat 295 sesar aktif yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

 

“Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2017 adalah seluruh pembangunan infrastruktur besar, seperti bendungan, jembatan, bangunan tinggi, fasilitas vital minyak dan gas, dan instalasi besar/vital harus memperhatikan keberadaan lokasi jalur-jalur sesar aktif yang memperlihatkan adanya bahaya goncangan, deformasi tanah, dan likuifaksi,” kata Sekjen PUPR Anita Firmanti pada saat membuka Seminar Nasional dengan tema Sinergi Pengelolaan Resiko Kebencanaan Menuju Permukiman Tangguh Bencana, yang diselenggarakan oleh Ditjen Cipta Karya, di Auditorium Kementerian PUPR Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Sekjen Anita Firmanti mengingatkan kembali bahwa bencana gempa bumi yang menimbulkan banyak korban jiwa dan cedera serius pada umumnya akibat runtuhnya bangunan gedung, terutama rumah, karena tidak memenuhi standar bangunan.

Sementara itu Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga mengatakan Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2017 harus didetailkan lagi oleh Pemerintah Daerah terkait potensi gempa di daerah mana saja. “Misalnya di Palu ada sesar Palu Koro. Dari identifikasi bahaya gempa dibuat zonasinya, zona merah dan zona hijau. Zona merah yang tidak boleh dibangun, dan zona hijau boleh dibangun,” kata Danis.

Dalam pembangunan bangunan gedung (BG), sesuai amanat UU BG No. 28 Tahun 2002, Kementerian PUPR menekankan pentingnya pemenuhan persyaratan keandalan bangunan gedung, khususnya aspek keselamatan, kenyamanan, kesehatan, kemudahan serta keserasian bangunan dan lingkungan, melalui pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun Perda tentang Bangunan Gedung.

“Diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan seluruh bangunan gedung secara tertib dan terjamin keselamatan penggunanya melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang telah mengikuti ketentuan persyaratan teknis bangunan gedung (building codes),” kata Danis.

Dalam seminar tesebut, turut hadir Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati yang menyampaikan materi mengenai “Membangun Budaya Antisipasi Dini Terhadap Resiko Bencana”, serta Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menyampaikan tentang “Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengantisipasi Sumber Bencana”.

Dalam sesi seminar sesi pertama, hadir sebagai pembicara adalah Ketua Tim Penyusunan Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017 Masyhur Irsyam, Pakar Gempa I Wayan Sengara, dan Peneliti LIPI Danny Hilman Natawidjaja.

Pada sesi 2, sebagai pembicara yakni Sesditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Tata Ruang & Agraria Andi Renald, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Arief Sabaruddin, Pengajar UGM Ikaputra. Seminar dihadiri oleh pejabat tinggi madya, pratama dan staf profesional Kementerian PUPR, perwakilan pemerintah provinsi/kabupaten/kota, Kementerian/Lembaga, praktisi, akademisi, dan asosiasi profesi.(*/Biro KomPub PUPR)