Arsip Tag: nilai tukar petani

BPS Lakukan Pemutakhiran Tahun Dasar Perhitungan IHK & Nilai Tukar Petani

185 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Badan Pusat Statistik (BPS) menjaga kualitas data, secara rutin memutakhirkan tahun dasar, paket komoditas, dan diagram timbang setiap Indeks Harga untuk perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Nilai Tukar Petani (NTP) dari Tahun Dasar 2012 menjadi Tahun Dasar 2018.

Sosialisasi pemutakhiran diagram timbang tahun dasar perhitungan IHK dan NTP dilaksanakan pada Kamis, 30 Januari 2020 pukul 09.00 WITA—selesai di Aula Lantai II BPS Provinsi NTT yang diikuti oleh instansi terkait dan perwakilan media massa cetak, elektronik dan daring (online).

Kepala BPS NTT Darwis Sitorus dalam sambutannya menyampaikan bahwa angka inflasi yang dirilis setiap awal bulan oleh BPS, dihitung berdasarkan Perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK).

“Dalam proses pemutakhiran tahun dasarnya dilaksanakan Survei Biaya Hidup (SBH) pada tahun 2018 yang lalu. Sehingga penyajian IHK 2020 sudah menggunakan tahun dasar 2018=100,” terang Darwis.

Kegunaan IHK, jelas Darwis, sebagai dasar penentuan penyesuaian upah dan gaji, indikator moneter (perkembangan nilai uang), asumsi penyusunan APBN, dan indikator bagi pemerintah untuk melihat pertumbuhan ekonomi.

Lanjutnya, sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan daya tukar dari nilai produk pertanian yang dihasilkan terhadap biaya produksi dan barang/jasa yang dikonsumsi. “NTP diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) terhadap Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dikalikan angka 100,” jelas Kepala BPS NTT.

Mengenai cakupan NTP, Kepala BPS NTT memaparkan antara lain Tanaman Pangan, Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan. “Untuk pemutakhiran tahun dasar NTP dilakukan melalui Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (SPDT-NTP) tahun 2017 dan dimutakhirkan pada tahun 2018,” bebernya.

Adapun alasan pemutakhiran tahun dasar, ungkap Darwis Sitorus adalah untuk perubahan Pola Konsumsi Masyarakat, Pemutakhiran Paket Komoditas, Pemutakhiran Diagram Timbang, Perubahan Struktur Sektor Pertanian, dan Penyempurnaan Metodologi sesuai Standar Internasional.

Mengenai apa yang berubah dari dengan IHK Nusa Tenggara Timur, secara gamblang Darwis Sitorus menyampaikan perubahan-perubahan yang terjadi pada tahun dasar 2012 menjadi 2018 sebagai berikut:

  • Cakupan Kota, 2 kota (Kupang dan Maumere) pada 2012 menjadi 3 kota (tambah Waingapu) di tahun dasar 2018;
  • Paket Komoditas, 430 komoditas pada tahun dasar 2012 menjadi 447 komoditas pada tahun dasar 2018;
  • Cakupan Sampel, 2.800 Rumah Tangga (2012) menjadi 4.000 Rumah Tangga pada tahun dasar 2018;
  • Klasifikasi Internasional, COICOP 1999 Modified (2012) menjadi COICOP 2018;
  • Perhitungan, menggunakan Aritmatik (2012) menjadi Geometri pada tahun dasar 2018;
  • Proporsi Konsumsi, pada tahun dasar 2012, Makanan 38,20% dan Non Makanan 61,97% menjadi Makanan 37,39 % dan Non Makanan 62,61 % pada tahun dasar 2018.

Perubahan yang terjadi dengan NTP Nusa Tenggara Timur yakni :

  • Cakupan Wilayah, 19 kabupaten pada tahun dasar 2012 menjadi 21 kabupaten pada 2018;
  • Jumlah Rumah Tangga Sampel, 1.626 Rumah Tangga (2012) menjadi 6.976 Rumah Tangga pada 2018;
  • Metode Sampling, Purposive Sampling (2012) menjadi Probability Sampling (2018);
  • Komponen Konsumsi Rumah Tangga, Tidak Memasukkan Jasa Keuangan (2012) menjadi Memasukkan Jasa Keuangan pada tahun dasar 2018.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Sejahterakah Petani Padi di Jawa Timur?

203 Views

Oleh : Gita Rizky Purwitasari

Jatim, Garda Indonesia | Jawa timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian timur Pulau Jawa. Jawa Timur dinobatkan sebagai provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia yaitu 9 kota dan 39 kabupaten serta kota Surabaya sebagai ibukota Provinsi.

Dengan luas wilayah sebesar 49.922 km2, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada 2018 dari 10.903.835 ha luas panen padi yang ada di Indonesia, Jawa Timur merupakan penyumbang lahan terbanyak yaitu seluas 1.828.700 ha. Sedangkan peringkat kedua dan ketiga diduduki oleh Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pulau Jawa memang masih mendominasi dalam hal luas panen padi.

Hal tersebut membuat Jawa Timur dapat memproduksi padi sebanyak 10.537.922 ton pada tahun 2018. Lagi-lagi dengan Jawa Barat dan Jawa Tengah berada dibawahnya. Namun dalam hal produktivitas, Jawa Timur bisa dikatakan kalah dari Bali. Pada tahun 2018, produktivitas Bali mencapai angka 59,77 kuintal/hektare, sedangkan Jawa Timur hanya 57,63 kuintal/hektare. Hal tersebut sangat disayangkan, terlebih lagi luas lahan di Jawa Timur adalah 16 kali lebih luas jika dibanding dengan luas lahan panen di Bali.

Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dan apakah petani-petani di Jawa Timur telah dapat dikatakan sejahtera? Terdapat beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Menurut publikasi yang dikeluarkan oleh BPS Jawa Timur pada Agsutus 2019, secara keseluruhan nilai tukar petani (NTP) Jawa Timur naik sebesar 0,75% dari bulan Juli 2019. Sedangkan NTP pada subsektor tanaman pangan naik sebesar 1,31% yaitu menjadi 112,03.

Lalu sebenarnya apa arti dari NTP itu sendiri? Nilai Tukar Petani merupakan indikator kesejahteraan petani. Jika NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.

Selain NTP, kita juga perlu mengetahui upah gaji rata-rata yang diterima oleh Petani. Menurut BPS, Upah Nominal Buruh Tani di Indonesia (Rupiah) pada Agustus 2019 adalah sebesar Rp.54.354 per hari, atau jika dianggap 1 bulannya 30 hari maka upahnya menjadi Rp.1.630.620,- Sedangkan pada data Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2019 dengan Pekerjaan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, upah/gaji terbesar dimiliki oleh provinsi Papua yaitu sebesar RP.3.307.761,- Sedangkan Jawa Timur mendapat peringkat 7 terendah di Indoensia dengan upah sebesar Rp.1.607.900,-

Upah/gaji yang diterima oleh petani di Jawa Timur masih dibawah rata-rata apabila dibanding dengan Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Barat. Bahkan upah tersebut dibawah dari upah nominal Buruh Tani Indonesia.

Lalu cukupkah untuk disebut sejahtera petani-petani padi yang ada di Jawa Timur? Jika dilihat dari nilai NTP, petani padi di Jawa Timur sudah cukup untuk dikatakan sejahtera karena nilainya diatas 100. Namun, dari segi upah/gaji, petani di Jawa Timur dapat dikatakan tertinggal atau di bawah rata-rata provinsi besar lain yang ada di sekitarnya.

Hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang untuk membuat regulasi, aturan, dan program kerja agar produktivitas dan produksi padi di Jawa Timur dapat ditingkatkan.

Dengan meningkatnya produktivtas dan produksi padi di Jawa Timur diharapkan dapat meningkat pula upah/gaji yang diterima oleh petani padi di Jawa Timur sehingga upah/gaji petani padi di Jawa Timur dapat setara dengan petani padi di provinsi besar lainnya. (*)

Foto oleh kominfo.jatimprov.go.id
Editor (+rony banase)