Arsip Tag: pendidikan pancasila

Gubernur VBL : Pendidikan Pancasila Pembentuk Karakter Generasi Muda

435 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Pendidikan Pancasila di bangku pendidikan diharapkan harus bisa membentuk dan mencetak generasi anak didik yang berkarakter dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sosial. Bukan hanya itu, melainkan juga mampu memberikan dorongan untuk mencintai keragaman dan perbedaan budaya dari seluruh pelosok tanah air.

Hal tersebut dikatakan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) saat audiensi bersama Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI Hariyono di ruang kerjanya pada Senin, 31 Agustus 2020.

“Pendidikan Pancasila sendiri perlu memiliki desain agar bukan hanya mentransfer knowledge (pengetahuan) tetapi juga membentuk karakter. Sekolah-sekolah harus bisa memberikah pemahaman pada siswa mengenai nilai-nilai Pancasila termasuk juga memahami lebih dalam tentang kebinekaan kita. Untuk itu karakter saya maksud di sini adalah mencintai perbedaan dan saling menghormati. Harus bisa merefleksikan dan mencintai keragaman kita,” beber Gubernur VBL.

Lanjutnya, “Maka dari itu harus bisa menyatukan perbedaan dalam setiap interaksi sosial. Bangsa kita adalah bangsa besar dengan perbedaan yang sangat banyak mulai dari suku, budaya, bahasa, hingga warna kulit. Bukan hanya soal tahu tapi harus bisa paham makna dibalik keanekaragaman itu. Harus meyakini itu adalah bagian dari kita. Toleransi kita jaga. Maka dengan itu nasionalisme kita akan tercipta dengan semangat persatuan.”

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat(VBL) saat beraudiensi dengan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI Hariyono di ruang kerjanya pada Senin, 31 Agustus 2020

Lebih lanjut dikatakannya, NTT sendiri juga memiliki keragaman budaya dan banyak suku. “Kita di NTT ini sangat banyak sukunya. Bahkan dalam satu pulau sendiri ada banyak jenis bahasa. Saat ini, kita di birokrasi juga setiap ASN diwajibkan setiap hari Selasa dan Jumat memakai sarung tenun dari berbagai suku yang ada. Hal tersebut tidak terlepas dari rasa cinta budaya kita di NTT,” imbuh VBL.

Sementara itu, Wakil Kepala BPIP Hariyono mengatakan keragaman suku dan budaya Indonesia sebagai kekayaan. “Banyaknya suku dan budaya itu adalah kekayaan kita yang juga menjadi ciri khas. Orang mengenal Indonesia berarti mengenal suatu bangsa yang penuh dengan keragaman dan kita harus bangga dengan hal itu,” ujar Hariyono.

Dalam audiensi tersebut, Gubernur VBL bersama Wakil Kepala BPIP Hariyono juga membahas mengenai pengembangan kelor dan juga garam di Provinsi NTT. (*)

Sumber berita  (*/Meldo—Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor dan foto utama (+rony banase)

Pendidikan Karakter & Nilai Anti Korupsi, Bekal bagi Generasi Muda

185 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Pendidikan antikorupsi perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Melalui pendidikan antikorupsi inilah, bisa dibentuk generasi yang militan, mulia dalam akhlak dan jujur dalam bekerja”, ujar Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL).

Pernyataan tersebut tertera dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Biro Hukum, Alex Lumba SH,M.Hum, saat membuka Workshop Pendidikan Anti Korupsi di Aula Fernandez, Gedung Sasando, Rabu, 17 Juli 2019.

“Sebagaimana telah diketahui, korupsi di Indonesia semakin kompleks, karena dilakukan secara sistematis dan konstitusional. Untuk itulah Presiden Joko Widodo yang kembali terpilih, berkomitmen lebih serius dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di tanah air. Hal ini dapat kita lihat dalam salah-satu program kerja beliau yang mengedepankan reformasi birokrasi,” sebut Alex.

Lebih lanjut, Alex mengatakan bahwa salah-satu fokus pencegahan korupsi yakni pada pendidikan karakter dan nilai anti korupsi untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Terintegrasi dalam bidang studi dan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

“Untuk menangkal korupsi maka nilai-nilai luhur bangsa serta agama perlu digalakan sejak dini. Internalisasi falsafah Pancasila bagi setiap warga perlu dilakukan, agar tidak bermental buruk,” tambahnya.

“Korupsi bukan budaya bangsa. Budaya bangsa kita adalah nilai etis, sementara korupsi adalah pengingkaran terhadap nilai etis. Langkah strategis untuk memberantas korupsi adalah dengan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan sebagai jati diri bangsa dengan penegakan hukum secara tegas, percepatan program pengentasan kemiskinan, kesejahteraan, pendidikan dan perekonomian. Hal ini harus didukung dengan pemberitaan media massa yang berimbang, mendayagunakan kemitraan dengan tokoh agama, masyarakat, penguatan pengawasan dan kerja sama antar negara,” pungkas Alex.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Guntur Kusmeiyano menjelaskan, beberapa upaya dalam pendidikan anti korupsi pada tingkat pendidikan menengah.

“Pendidikan antikorupsi ini merupakan bagian dari pendidikan karakter. Dalam upaya kami pada Pendidikan Anti Korupsi untuk pendidikan menengah telah diadakan modul pendidikan anti korupsi, workshop guru, model pembelajaran anti korupsi, panduan teknis pendidikan anti korupsi dan berbagai media ajar,” jelas Guntur.

Lanjut Guntur, tantangan terbesar kita adalah soal keteladanan. Cukup banyak orang muda terjebak melakukan praktik-praktik koruptif.

“Kita mau agar generasi muda kita memiliki integritas, karakter yang baik. Saat ini, tindakan korupsi bahkan sudah mulai menyentuh anak muda seperti mahasiswa, generasi muda yang sedang mencari jati diri,” jelas Guntur.

Ia juga menjelaskan, strategi pemberantasan korupsi yang diambil KPK melalui upaya penindakan, perbaikan sistem serta pendidikan dan kampanye.

“Ada 9 (sembilan) nilai utama antikorupsi yang harus ditanamkan diantaranya jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil,”ujar Guntur.

“Pendidikan Anti Korupsi pada hakikatnya adalah untuk membentuk sikap, nilai, karakter dan integritas yang bertujuan untuk memiliki perilaku anti korupsi,” tegasnya.

Disebutnya juga bahwa pendidikan anti korupsi yang terus digalang lembaganya merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Peraturan Mendikbud Nomor 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Drs.Benyamin Lola,M.Pd mengatakan pihaknya akan berkoordinasi bersama Biro Hukum, untuk juga membuat regulasi yang mendukung upaya KPK itu, seperti yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (*)

Sumber berita (*/Meldo Nailopo—Biro Humas dan Protokol Pemprov NTT)
Editor (+rony banase)