Arsip Tag: ppkm darurat jawa bali

Jangan Sia-siakan Pengorbanan Kita Selama PPKM Darurat!

228 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

Kita semua sadar sepenuhnya tentang kenyataan kasus COVID-19 akhir-akhir ini yang telah mencapai 2,7 juta kasus lebih atau rata-rata 54 ribu kasus per hari. Di mana sempat terjadi ada 71,39 ribu kasus kematian sebagai akibatnya. Ini artinya, 1.205 kasus kematian per hari! Saudara dan sahabat kita jatuh bergelimpangan. Dan ini rekor tertinggi selama pandemi.

Fenomena menyedihkan yang memicu kembali ingatan kita tentang filosofi dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan ‘Salus Populi Suprema Lex Esto’ keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Maka kita paham kalau beliau pun “terpaksa” mengambil keputusan berat dan akhirnya mesti bertindak tegas.

Walaupun itu dirasa menyakitkan dan pahit, namun toh perlu demi menyelamatkan rakyatnya sendiri. PPKM Darurat pun diberlakukan, sebelum hal yang jauh lebih buruk terjadi pada bangsa ini.

Lalu apakah pemerintah membiarkan rakyatnya begitu saja? Tidak! Sama sekali tidak. Apa buktinya?

Buktinya nyata sekali. Faktanya pemerintah telah hadir dalam bentuk pertolongan pertama pada keadaan terdesak (P3K) rakyat. Dana APBN digelontorkan (lagi dan lagi) untuk menolong mereka semasa kesusahan akibat pandemi mondial ini. Mereka itu adalah yang ada di 4 desil terbawah lapisan masyarakat.

Baru saja lewat Menkeu, Sri Mulyani Indrawati, pemerintah mengumumkan peningkatan dukungan kepada masyarakat serta usaha kecil. Jelasnya, total anggaran penanggulangan Covid-19 ditambah sekitar Rp 45 triliun lebih. Dari yang tadinya Rp 699,43 triliun naik jadi Rp 744,75 triliun. Membebani anggaran negara? Ya, tapi apa boleh buat.

Ini semua dari APBN, yang artinya uang rakyat sendiri. Jadi, mari jangan sia-siakan pengorbanan kita semua dengan kekonyolan-kekonyolan yang tidak perlu. Yang malah tambah bikin susah bangsa ini nantinya.

Terbagi dalam 5 klaster tambahan bantuan,

Pertama, Perlindungan Sosial (Tambahan Bansos Tunai, Tambahan Penyaluran Kartu Sembako, Bantuan Beras, Perpanjangan Diskon Listrik, dan Tambahan Pra Kerja). Anggarannya ditambah dari Rp 153,86 triliun menjadi Rp 187,84 triliun.

Kedua, Kesehatan (Perkiraan tambahan untuk kenaikan klaim pasien, RS Darurat dan Percepatan Vaksinator/Penebalan PPKM dari intercept earmark TKDD). Anggarannya naik dari Rp 193,93 triliun menjadi Rp 214,95 triliun.

Ketiga, Insentif Usaha (Angsuran PPh 25, tarif PPh Badan, PPh Final UMKM, PPnBM Kendaraan Bermotor & PPN Perumahan DTP, dsb.) Anggarannya dipertahankan pada kisaran Rp 62,83 triliun.

Keempat, Dukungan UMKM dan Korporasi (Tambahan pembebasan rekening minimum s.d. Desember dan penurunan perkiraan penempatan dana). Anggarannya di-refocussing dari Rp 171,77 triliun menjadi Rp 161,20 triliun.

Kelima, Program Prioritas (Padat Karya K/L , Ketahanan pangan, ICT, Pariwisata, serta prioritas lainnya). Anggarannya dinaikkan sedikit dari Rp 117,04 jadi Rp 117,94 triliun.

Ini semua menunjukkan bahwa pemerintah fokus dan terus pasang mata-telinga serta turun langsung ke lapangan untuk membantu dan terus mengevaluasi setiap pencapaian program-program bantuannya.

Apakah semua berjalan mulus? Tentu saja tidak, atau belum sempurna. Banyak kekurangan di sana-sini. Mesti diakui juga.

Kita sempat mendengar Menteri Sosial Risma yang pontang-panting membereskan data di Kemensos. Juga ia sempat ngomel-ngomel saat mendapati petugas lapangannya di dapur umum yang pasang organ tunggal. Ini mau menolong rakyat atau mau dangdutan?

Ada lagi surat teguran keras dari Mendagri Tito Karnavian kepada 19 kepala daerah tingkat provinsi yang belum optimal menyalurkan dana bantuan sosialnya kepada masyarakat di daerahnya masing-masing. Ada Rp 25,46 triliun Dana Transfer Umum (DTU) ke daerah yang mesti segera disalurkan untuk meringankan kesusahan rakyat.

Sampai akhirnya kita mendengar himbauan lantang dari Plt.Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Giring Ganesha, yang barusan menyikapi pengumuman Presiden Joko Widodo tentang PPKM yang diperpanjang sampai 26 Juli 2021. Ini hal yang sangat serius.

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwasanya PPKM Darurat diperpanjang sampai 25 Juli dan akan dilonggarkan pada 26 Juli bila jumlah kasus Covid-19 terus menurun.

Giring Ganesha dari PSI meminta dengan sangat kepada kita semua (pemerintah, tokoh masyarakat dan semua lapisan masyarakat) agar bisa menjalankan 3 hal sampai 25 Juli 2021. Supaya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ini bisa dilonggarkan kembali, seperti yang dijanjikan Presiden Joko Widodo tadi.

Ini imbauan yang masuk akal. Patut kita dukung bersama. Kita sudah sesak nafas berkorban, jangan kita sendiri yang menyia-nyiakan pengorbanan ini. Sambil halau dan tolak segala bentuk agitasi murahan dari para petualang politik yang coba-coba bikin keruh suasana. Ini saatnya kita semua tegas mengambil sikap. Rakyat bersatu, gelandangan politik pun manyun.

Pertama, soal protokol kesehatan atau prokes. Kita semua seyogianya bisa mendisiplinkan diri untuk bertahan diam di rumah. Tentu saja kecuali terpaksa mesti ke luar, maka prokes harus benar-benar ditegakkan. Lagi pula pihak berwenang juga jangan ragu menindak setiap pelanggaran dengan cara yang manusiawi.

Kedua, agar bantuan untuk masyarakat terdampak perlu disegerakan serta mesti tepat sasaran. Ini sangat urgen. Makanya kepala daerah pun mesti berani mengambil diskresi kebijakan. Asalkan jujur dan transparan semuanya pasti beres.

Pelajaran penting (walau pahit) selama pandemi ini adalah soal akurasi data. Jangan ada lagi mega skandal macam korupsi e-KTP seperti dulu. Segera bereskan data kependudukan kita.

Ketiga, percepat vaksinasi dan agar lebih masif. Ini supaya rakyat mampu membentengi diri, sehingga jika terpapar, tidak terlalu parah efeknya. Kita semua bertanggung jawab untuk mengejar target ‘herd-immunity’ di mana 85% rakyat tervaksinasi lengkap. Makanya, momentum perpanjangan PPKM Darurat ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk lebih memasifkan vaksinasi.

Jika tiga hal tersebut bisa dilaksanakan sehingga PPKM bisa dilonggarkan kembali, Giring Ganesha meyakini, bahwa perekonomian akan kembali bergerak dan penyebaran virus bisa lebih terkendali. Pasar-pasar akan dibuka, pengemudi online, tukang becak, pedagang kaki lima, dan lain-lain akan kembali leluasa beraktivitas. Begitulah gerak perekonomian rakyat bakal bergulir kembali perlahan tapi pasti.

Kata Bung Karno, “Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu membahu mewujudkannya.”

Bersama kita bisa, bangkitkan solidaritas persatuan bangsa! Indonesia maju.

Rabu, 21 Juli 2021

Penulis merupakan Pemerhati Ekonomi-Politik

Foto utama oleh alinea.id

Presiden Jokowi: Percepat Penyaluran Bansos & Obat Gratis ke Masyarakat

423 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial dan obat-obatan gratis kepada masyarakat pada pekan ini. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas melalui konferensi video mengenai evaluasi PPKM Darurat dari Istana Merdeka  pada Jumat, 16 Juli 2021.

“Saya minta jangan sampai terlambat, baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), baik itu BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa, baik itu Bantuan Sosial Tunai (BST), jangan ada yang terlambat. Dan yang paling penting lagi adalah bantuan beras, bantuan sembako. Minggu ini harus keluar, percepat, betul-betul ini dipercepat,” ujar Presiden Jokowi.

Kepala Negara meminta Kementerian Sosial dan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk tidak ragu dalam menyalurkan bantuan sosial secepatnya kepada masyarakat. Untuk itu, Presiden meminta keduanya segera berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait prosedur penyalurannya.

“Saya minta Ka Bulog dan utamanya Mensos jangan ragu-ragu. Karena prinsipnya adalah yang paling penting ini kita enggak mencuri, enggak mengambil, prosedurnya tolong didampingi BPKP,” ujar Presiden Jokowi.

Selanjutnya, Presiden Jokowi mengapresiasi pendistribusian bantuan vitamin dan obat-obatan gratis yang telah dimulai sejak 15 Juli 2021 lalu. Bantuan obat-obatan ini dikhususkan untuk masyarakat yang terpapar virus korona dengan gejala ringan atau tanpa gejala dan sedang menjalankan isolasi mandiri (isoman).

“Termasuk dalam hal ini, pemberian obat-obatan gratis. Obat, suplemen, vitamin gratis pada rakyat, ini sangat diapresiasi,” ujar Kepala Negara.

Namun, Presiden Jokowi menilai 600 ribu paket obat-obatan, yang disalurkan 300 ribu dalam dua tahap, masih dirasa kurang. Untuk itu, ia meminta Kementerian Keuangan untuk menambah anggaran guna meningkatkan jumlah ketersediaan paket bantuan vitamin dan obat-obatan untuk masyarakat sebanyak lebih dari dua juta paket bantuan.

“Saya minta Ibu Menteri Keuangan ini disiapkan paling tidak di atas dua juta paket, kan enggak mahal,” tandasnya. (*)

Sumber dan foto (*/(BPMI Setpres)

Stimulus Listrik PLN Hingga 50 Persen Periode Juli—September 2021

706 Views

Jakarta, Garda Indonesia | PLN siap menjalankan keputusan pemerintah untuk memberikan kembali stimulus listrik bagi masyarakat kecil, industri, bisnis, dan sosial periode Juli—September 2021. Stimulus ini merupakan bentuk perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Sejak awal pandemi, PLN selalu mendukung dan terus menjalankan keputusan pemerintah untuk memberikan stimulus listrik bagi masyarakat kecil, dan pelaku usaha yang terdampak Covid-19. Karena sebelumnya sudah pernah kami lakukan, kami yakin penyaluran periode ini akan berjalan lancar,” tutur Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril.

PLN berharap hadirnya stimulus listrik dapat mendorong masyarakat dan pelaku usaha tetap produktif, serta meningkatkan daya beli masyarakat di tengah Pandemi Covid-19.

Berdasarkan surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, stimulus periode Juli—September 2021, besarannya adalah sebagai berikut:

  1. Pelanggan golongan rumah tangga daya 450 Volt Ampere, bisnis kecil daya 450 VA dan industri kecil daya 450 VA diberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen dengan maksimal penggunaan 720 jam nyala;
  2. Pelanggan golongan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi diberikan diskon sebesar tarif listrik 25 persen dengan maksimal penggunaan 720 jam nyala;
  3. Pembebasan biaya beban atau abonemen, serta pembebasan ketentuan rekening minimum sebesar 50 persen bagi pelanggan industri, bisnis, dan sosial.

Bagi pelanggan pasca-bayar, diskon diberikan dengan langsung memotong tagihan rekening listrik pelanggan. Sementara untuk pelanggan prabayar, diskon tarif listrik diberikan saat pembelian token listrik. “Untuk pelanggan prabayar daya 450, tidak perlu lagi mengakses token, baik di website, layanan whatsapp, maupun melalui aplikasi PLN Mobile. Stimulus akan langsung di dapat saat membeli token listrik,” tambah Bob.

Khusus untuk pembebasan biaya beban, abonemen, dan pembebasan ketentuan rekening minimum, pemberian stimulus akan diberikan secara otomatis dengan memotong tagihan rekening listrik konsumen sosial, bisnis dan industri. Potongan sebesar 50 persen hanya diberikan untuk biaya beban/abonemen dan biaya pemakaian rekening minimum.

Sebelumnya sepanjang tahun 2020, sejak bulan April, Pemerintah melalui PLN telah menyalurkan stimulus listrik sebesar Rp.13,15 Triliun kepada 33,02 juta pelanggan. Sedangkan pada triwulan III Juli—September 2021 ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.2,33 triliun untuk stimulus listrik.

Untuk memberikan layanan kepada pelanggan terkait stimulus, PLN membuka saluran pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile yang dapat diunduh melalui Playstore atau AppStore. (*)

Sumber berita dan foto (*/Komunikasi Korporat dan CSR PLN)

Editor (+roni banase)

PPKM Darurat di Jawa dan Bali, Korlantas Polri Bangun 407 Titik Penyekatan

183 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri membangun 407 titik penyekatan di Jawa dan Bali. Titik penyekatan itu dibangun sehubungan pemberlakuan PPKM Darurat selama 3—20 Juli 2021.

Saat apel kesiapan, Kakorlantas Polri Irjen Istiono mengatakan pihaknya menghelat Operasi Aman Nusa II dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat. Operasi Aman Nusa II tersebut akan dilaksanakan selama 30 hari yakni sejak tanggal 3 Juli hingga 1 Agustus 2021.

“Operasi ini adalah operasi kemanusiaan dengan tindakan humanis, tegas, maupun terukur. Kaitannya dalam mendukung PPKM Darurat ini juga telah kita bangun di 407 titik-titik pembatasan dan pengendalian,” ujar Istiono dalam sambutannya di NTMC Polri, Pancoran, Jakarta, pada Sabtu, 3 Juli 2021.

Istiono menjelaskan, kepolisian bakal melakukan upaya-upaya preventif dalam operasi tersebut. Selain itu, pihaknya juga bakal menggelar patroli sampai ke wilayah RT-RW. “Kemudian kita juga nanti akan lakukan langkah-langkah preventif, patroli sampai RT RW,” ucapnya.

Lebih jauh, Istiono menyebut Operasi Aman Nusa II ini juga bakal diikuti Korps Sabhara Baharkam Polri. Dia berpesan agar personel yang turun ke lapangan memahami peraturan PPKM Darurat. “Jadi teman-teman di lapangan harus paham benar aturan-aturan yang diterapkan pemerintah. Pelajari, pedomani dan laksanakan di lapangan secara baik,” ujar Istiono.

Apel kesiapan ini juga tampak dihadiri Kepala Korps Sabhara Baharkam Polsi Irjenpol Nanang Avianto. Selain itu, terlihat pula sejumlah pejabat utama (PJU) Korlantas Polri dan Korps Sabhara Baharkam turut menemani.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi memberlakukan PPKM darurat. PPKM darurat berlaku pada 3—20 Juli 2021 di Jawa dan Bali.

“Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat 3—20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali,” ucap Presiden Jokowi dalam keterangan pers, pada Kamis, 1 Juli 2021.(*)

Sumber berita dan foto (*/humas polri)

Editor (+roni banase)

Polri Atensi PPKM Darurat di Jawa & Bali Mulai 3—20 Juli 2021

290 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pemerintah resmi mengumumkan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat bakal dilaksanakan pada 3—20 Juli 2021. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya agar mempersiapkan segala strategi untuk mendukung pelaksanaan PPKM darurat.

“Besok kita akan memasuki masa PPKM Darurat dan Operasi Aman Nusa II Penanganan Covid-19 Lanjutan di Jawa dan Bali. Persiapkan segera strategi penjagaan dan penyekatan, pendisiplinan protokol kesehatan, dan implementasi lapangan kebijakan pembatasan ini,” ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui keterangan tertulis, pada Kamis, 1 Juli 2021.

Kapolri memastikan pihaknya bakal mengerahkan seluruh kekuatan untuk membantu penanganan pandemi Covid-19. Kapolri janji melakukan upaya terbaik membantu penanganan Covid-19.

“Sebagai Bhayangkara yang tangguh, Polri juga harus melakukan upaya terbaik dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada dalam rangka membantu penanganan pandemi Covid-19,” tuturnya.

Lebih lanjut, Kapolri membeberkan ada beberapa cara yang bisa dilakukan kepolisian untuk membantu penanganan Covid-19. Di antaranya seperti melakukan vaksinasi hingga penyekatan jalan untuk membatasi mobilitas warga.

“Melalui pendisiplinan protokol kesehatan 5M, penguatan upaya 3T, penjagaan dan penyekatan, operasi yustisi, dan membantu akselerasi program vaksinasi nasional melalui gerai Vaksinasi Presisi dan vaksinasi massal,” imbuh Sigit.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberlakukan PPKM darurat di Jawa dan Bali dimulai sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Jokowi mengatakan akan mengerahkan seluruh sumber daya untuk membantu mengatasi penyebaran Covid-19.

“Pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengatasi penyebaran Covid, seluruh aparat negara TNI, Polri maupun aparatur sipil negara, dokter, dan tenaga kesehatan harus bahu-membahu bekerja sebaik-baiknya untuk menangani wabah ini,” ujar Jokowi saat konferensi pers yang disiarkan langsung di YouTube Setpres, pada Kamis, 1 Juli 2021. (*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Polri)

Editor (+roni banase)