Arsip Tag: program keluarga harapan

Pemerintah Kucur Bansos 92 Triliun Lebih bagi Masyarakat Terdampak PPKM

452 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus berupaya untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat di wilayah yang terdampak oleh kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Selain bantuan sosial yang telah berjalan sebelumnya seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako maupun Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah juga memberikan bantalan ekstra bagi masyarakat berupa pemberian bantuan sosial lainnya seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Beras.

“Pemerintah memberikan dua jenis bantuan yang dikelola Kementerian Sosial di luar kementerian yang lain, yaitu BPNT atau Kartu Sembako yang melalui e-warung, dan PKH. Itu dalam kondisi normal. Kemudian pada saat Covid maka pemerintah menurunkan Bantuan Sosial Tunai (BST),” ujar Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 26 Juli 2021.

Alokasi BPNT atau Kartu Sembako sebesar Rp.42,3 triliun menyasar sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan mendapat tambahan dua bulan, yakni bulan Juli dan Agustus dengan indeks Rp200 ribu/KPM/bulan yang disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).

Sementara, untuk PKH pemerintah menganggarkan Rp.28,3 triliun untuk 10 juta KPM dengan nominal bervariasi tergantung komponen yang menyertainya seperti komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (kesos). Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui dan anak balita. Komponen pendidikan terdiri dari siswa SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat. Lalu, komponen kesos terdiri dari lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.

“Meskipun PKH jumlah keluarga penerimanya 10 juta, namun impact dari pada penerima bantuan, karena satu keluarga bisa 2—3 orang yang menerima bantuan, kalau mereka punya anak SD, SMP, SMA, maka mereka bisa menerima lima jenis atau empat jenis bantuan tergantung keluarganya. Sehingga total sebetulnya dibantu oleh pemerintah itu dari PKH 33 juta sekian, jadi bukan hanya 10 juta keluarga penerima, karena itu menyangkut jiwa,” jelas Risma.

Pemerintah juga mengalokasikan BST sebesar Rp 15,1 triliun untuk 10 juta KPM selama 2 bulan yakni Mei Juni 2021, yang cair pada Juli dengan indeks Rp.600 ribu/KPM yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia.

Di samping itu, selama penerapan PPKM Darurat pemerintah juga menambah bantuan bagi keluarga penerima manfaat PKH dan BST yakni tambahan beras masing-masing 10 kilogram. Dalam hal ini, Kementerian Sosial bermitra dengan Badan Urusan Logistik (Bulog).

“Jadi kalau kita hitung keluarga penerima PKH 10 juta, kemudian BST itu 10 juta, totalnya 20 juta, masing-masing menerima 10 kilogram beras. Di perjalanannya adalah setelah kita hitung bahwa tadi saya sampaikan bahwa keluarga BPNT, penerima bantuan sembako ini jumlahnya 18,8 juta itu yang gandeng dengan PKH itu 10 juta. Artinya ada 8,8 juta keluarga yang belum menerima bantuan beras. Ini di bulan Juni disusulkan 8,8 juta kepala keluarga mendapatkan tambahan beras selain dengan yang 20 juta tadi,” paparnya.

Risma menjelaskan, pihaknya juga akan memberikan bantuan sosial bagi tambahan 5,9 juta KPM yang datanya baru diusulkan oleh pemerintah daerah dengan nominal bantuan sebesar Rp.200 ribu per KPM selama Juli–Desember 2021. Untuk keperluan itu, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp.7,08 triliun.

“Ada penambahan jumlah kurang lebih 5,9 juta kepala keluarga yang diusulkan baru oleh daerah untuk menerima bantuan. 5,9 juta ini juga kami usulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp.200 ribu per bulan. Itu akan diberikan mulai Juli sampai dengan Desember. Jadi penerima Bantuan Pangan Non-Tunai atau sembako itu totalnya 18,8 juta ditambah 5,9 juta (penerima) baru sesuai usulan daerah,” tandasnya.(*)

Sumber (*/BPMI Setpres)

Foto utama (*/istimewa/radarbandung.id)

17 Ribu Lebih Keluarga di Belu Terima Bantuan Beras PPKM

296 Views

Belu–NTT, Garda Indonesia | Pandemi Covid–19 belum berakhir, membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) guna memutuskan penyebaran wabah Covid–19, dan disusul dengan kebijakan pemberian bantuan beras PPKM. Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Belu, Sabina Mau Taek melalui laporannya dalam kegiatan launching ‘peluncuran’ bantuan beras PPKM oleh Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin, Sp.PD – KGEH, FINASIM. di lantai I Kantor Bupati pada Selasa, 27 Juli 2021.

Sasaran kebijakan bantuan ini, ungkap Kepala Dinas Sosial Kabupaten Belu, diberikan kepada 17.237 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan perincian, PKH berjumlah 10.601 KPM dan BST berjumlah 6.636 KPM yang tersebar di 69 desa dan 12 kelurahan. Indeks bantuan, 10 kg per KPM dan waktu penyalurannya berlaku sejak 12—31 Juli 2021.

Beras bantuan PPKM yang disediakan oleh bulog sebanyak 172.370 kg. Pos & Giro, didampingi para pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dinas Sosial akan mengangkut ke seluruh kantor desa dan kelurahan.

Bupati Belu dalam arahannya, meminta kepada seluruh PKM agar berjuang hidup mandiri menjadi manusia–manusia unggul dengan tidak selalu bergantung kepada bantuan pemerintah. Berpikirlah bahwa ketika tiba waktunya, bantuan pemerintah akan berhenti.

“Saat pembagian beras di kantor desa dan kelurahan, perhatikan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan,” pesan Bupati dr. Agus Taolin. (*)

Penulis + foto: (*/Herminus Halek)

Belasan Ribu Warga Tidak Mampu di Kota Kupang Terima Bantuan Sosial Beras

571 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Sekitar 11.351 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Kupang menerima bantuan sosial beras dari Kementerian Sosial RI. Bantuan sosial beras ini merupakan salah satu program jaring pengaman sosial (JPS) dalam rangka penanganan dampak wabah Covid 19. Acara launching penyaluran bantuan sosial beras bagi KPM PKH oleh Wali Kota Kupang itu berlangsung di halaman Kantor Camat Kelapa Lima, pada Rabu, 16 September 2020.

Wali Kota Kupang, Doktor Jefri Riwu Kore, dalam sambutannya menyampaikan, pemerintah pusat dan daerah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar, terutama bagi warga yang berpenghasilan rendah atau tidak mampu.

“Di tahun 2020 ini, pemerintah menyiapkan beberapa skema bansos, antara lain bansos reguler termasuk di dalamnya bansos PKH dan bansos pangan sembako dengan total anggaran sebesar Rp.48 miliar lebih bersumber dari APBN,” ungkap Wali Kota Jefri.

Untuk penanganan dampak pandemi Covid-19, terutama dampak sosial ekonomi yang melanda masyarakat Kota Kupang, khususnya terhadap mereka yang berpenghasilan rendah, imbuh Wali Kota Jefri, pemerintah menyiapkan bansos dampak Covid-19 dengan total anggaran Rp.75 miliar lebih yang bersumber dari APBN dan APBD. Selain itu, ada pula bansos reguler bidang rehabilitasi sosial yang bersumber dari APBN dan APBD, dengan total anggaran sebesar Rp 822 juta.

Wali Kota menambahkan apa yang dilaksanakan pemerintah ini sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kota Kupang serta upaya global dalam menanggulangi dampak covid yang tidak hanya mengancam kesehatan namun lebih dari itu, menimbulkan terjadinya krisis kemanusiaan, ekonomi dan sosial.

“Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi ini, maka pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia melaksanakan program bantuan sosial beras sebagai salah satu program jaring pengaman sosial bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin yang rentan terdampak pandemi Covid-19. Dengan harapan bantuan ini dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras selama pandemi Covid-19, “ urai Wali Kota Jefri.

Wali Kota Jefri saat menyerahkan bantuan sosial beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (PKM) PKH di Kecamatan Kelapa Lima

Kepada jajaran pemkot kupang khususnya Dinas Sosial, camat dan lurah, Wali Kota Jefri menginstruksikan agar terus memberi perhatian penuh terhadap program ini, sehingga penyaluran bantuan beras sebanyak 510.795 ton yang dijadwalkan selama 3 bulan ini tepat sasaran dan tepat guna serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya bagi 11.351 KPM yang tersebar di 6 kecamatan.

Para camat dan lurah diminta agar terus membangun komunikasi aktif baik dengan Dinas Sosial maupun dengan perangkat LPM, RT dan RW yang mengetahui persis kondisi warga di lapangan terkait validasi data, sehingga kendala-kendala seperti salah sasaran atau keterlambatan penyaluran dapat diminimalisir bahkan ditiadakan.

Kepada warga masyarakat para penerima manfaat, Wali Kota Jefri berharap bantuan dapat membantu mengurangi beban pengeluaran terutama di tengah pandemi yang belum berakhir saat ini. Wali Kota juga pada kesempatan yang sama mengimbau kepada semua warga Kota Kupang untuk turut membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona dengan terus mengedepankan protokol kesehatan yang dianjurkan, demi kesehatan bersama.

Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Lodywik Djungu Lape, dalam laporannya menjelaskan dalam penyaluran bansos beras kali ini setiap KPM memperoleh bantuan sebanyak 15 kg per bulan. Untuk penyaluran bulan September diberikan sekaligus dengan jatah bulan Agustus lalu, sedangkan untuk jatah bulan Oktober akan disalurkan tersendiri pada bulan Oktober nanti. Untuk kegiatan launching hari ini menurut Lodywik hanya diberikan untuk Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima sebanyak 289 KPM. Sementara untuk kecamatan lain akan menyusul dan titik distribusi berada di kantor lurah masing-masing.

Acara launching penyaluran bansos beras bagi KPM PKH ini dihadiri pula oleh Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, Kepala Perum Bulog Kanwil NTT, General Manager PT. Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistik, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy Priestly Funay, dan para Asisten Sekda, para pimpinan perangkat daerah lingkup Pemkot Kupang serta para camat dan lurah. (*)

Sumber berita dan foto (*/PKP_ans/ech)
Editor (+rony banase)

Presiden Jokowi : Sederhanakan Prosedur, Segera Salurkan BST Tunai & BLT Desa

163 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pandemi Covid-19 telah membuat pemerintah memberikan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan tersebut terdiri atas gratis listrik untuk pelanggan 450VA dan juga diskon 50 persen untuk pelanggan 900VA bersubsidi, bantuan Kartu Sembako untuk 20 juta penerima, Program Keluarga Harapan yang diberikan kepada 10 juta keluarga, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Saat menyampaikan pernyataannya dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 16 Mei 2020, Presiden Joko Widodo secara khusus menyoroti dua jenis bantuan, yaitu BST dan BLT Desa. Kedua bantuan tersebut bernilai Rp.600 ribu per bulan yang akan diberikan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

“Sampai saat ini saya melihat di masyarakat masih terjadi riuh rendah karena tidak mendapatkan BLT Desa dan Bansos Tunai. Perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ini BLT Desa yang tersalurkan ke masyarakat baru 15 persen, artinya masih ada 85 persen yang belum diterima oleh masyarakat. Kemudian juga untuk Bansos Tunai ini juga baru kurang lebih 25 persen yang diterima oleh masyarakat, sehingga masih ada 75 persen yang belum diterima,” jelas Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden langsung memerintahkan jajaran terkait, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari P. Batubara, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar untuk mempercepat proses penyaluran BLT Desa maupun Bansos Tunai. Presiden ingin agar prosedur penyaluran bansos tersebut disederhanakan.

“Dengan cara menyederhanakan prosedurnya, memotong prosedurnya, sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini baik itu BLT Desa maupun Bansos Tunai. Masyarakat saya harapkan juga menanyakan terus kepada RT, RW, atau kepala desa,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)

Lima Arahan Terbaru Presiden Jokowi Terkait Penanganan Pandemi Covid-19

332 Views

Bogor, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahan terbaru terkait pandemi virus korona atau Covid-19 dalam rapat terbatas yang digelar melalui telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 4 Mei 2020. Arahan Presiden tersebut yakni :

Pertama, terkait evaluasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah berlangsung di 4 provinsi dan 12 kabupaten/kota.

“Saya ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua. Ini perlu evaluasi, mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendur. Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota/kabupaten maupun provinsi yang melakukan PSBB,” jelas Presiden.

Kedua, Presiden meminta agar setiap daerah yang melakukan PSBB harus memiliki target-target yang terukur. Misalnya, berapa jumlah pengujian sampel dan tes PCR (polymerase chain reaction) yang telah dilakukan, apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan, serta berapa kontak yang telah ditelusuri setiap hari.

“Betul-betul ini harus dikerjakan. Kemudian juga apakah isolasi yang ketat juga dilakukan, karena saya melihat ada yang sudah positif saja masih bisa lari dari rumah sakit, yang PDP (pasien dalam pengawasan) masih beraktivitas ke sana ke mari. Kemudian juga apakah warga yang berisiko, yang manula (manusia usia lanjut), yang memiliki riwayat penyakit, riwayat komorbid (penyakit penyerta), ini sudah diproteksi betul. Evaluasi-evaluasi yang terukur seperti ini perlu dilakukan,” paparnya.

Ketiga, Kepala Negara meminta agar dilakukan monitor secara ketat terkait potensi penyebaran di beberapa klaster seperti klaster pekerja migran, klaster jemaah tablig, klaster Gowa, klaster rembesan pemudik, hingga klaster industri. Menurutnya, pengawasan klaster harus dilakukan secara baik guna mengantisipasi munculnya gelombang kedua.

“Kita lihat bahwa Pekerja Migran Indonesia, laporan yang saya terima, sudah 89 ribu (pekerja) yang sudah kembali dan akan bertambah lagi kemungkinan 16 ribu (pekerja), ini betul-betul harus ditangani, dikawal secara baik di lapangan sehingga jangan sampai muncul gelombang kedua. Yang lain juga klaster industri, kita harus memastikan industri-industri yang diizinkan beroperasi itu yang mana, harus dicek di lapangan, mereka melakukan protokol kesehatan secara ketat atau tidak,” ungkapnya.

Keempat, yang berkaitan dengan program jaring pengaman sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), hingga Dana Desa yang semuanya telah berjalan. Meski demikian, Presiden ingin agar seluruh program tersebut bisa sampai di tangan keluarga penerima secepatnya pada pekan ini.

Lebih lanjut, Presiden juga meminta Menteri Sosial Juliari P. Batubara, para gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa untuk turun langsung menyisir ke lapangan. Di samping itu, Presiden juga meminta agar para kepala daerah bisa fleksibel dalam mencari solusi bagi warga miskin yang belum mendapatkan bansos.

“Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa sehingga jelas, tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa melakukan segera, koreksi di lapangan. Tadi sudah saya sampaikan mengenai persoalan timing, betul-betul harus di-manage secara baik karena ada bantuan dari pusat, dari daerah, kemudian juga dari desa,” ujarnya.

“Yang terakhir, saya minta dibuat hotline untuk pengaduan sehingga apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan, kita bisa ketahui secara cepat,” tandasnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)

5 Skema Perlindungan & Pemulihan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19

292 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pemerintah menyiapkan 5 (lima) skema untuk perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sejumlah skema yang juga termasuk program khusus bagi pelaku usaha ultramikro tersebut disiapkan dengan harapan agar mereka dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19.

“Ada lima skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi, utamanya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk program khusus bagi usaha ultramikro dan usaha mikro yang selama ini tidak bersentuhan dan tidak terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan,” ujar Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 29 April 2020.

Presiden mengatakan bahwa skema pertama diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang masuk kategori miskin dan rentan terdampak Covid-19. Para pelaku usaha dalam skema tersebut diupayakan agar masuk sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.

“Kita harus memastikan bahwa mereka ini masuk sebagai bagian dari penerima bansos (bantuan sosial) baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), paket sembako, bansos tunai, BLT (Bantuan Langsung Tunai) desa, maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan Kartu Prakerja,” ucapnya.

Skema berikutnya, yakni skema kedua, berbicara mengenai insentif perpajakan yang berlaku bagi para pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp.4,8 miliar per tahun. Terhadap mereka, pemerintah telah menurunkan tarif PPh final selama enam bulan.

“Di sini pemerintah telah menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5 menjadi 0 persen selama periode enam bulan dimulai dari April—September 2020,” kata Presiden.

Sementara itu, relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM menjadi bagian dari skema ketiga yang disiapkan oleh pemerintah. Skema ini meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat), UMi (Kredit Ultramikro), PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera), LPDB (lembaga pengelola dana bergulir), hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian.

“Saya juga minta agar program penundaan angsuran dan subsidi bunga diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari pemerintah daerah,” imbuhnya.

Selain itu, pemerintah juga akan memberlakukan perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja sebagai bagian dari skema keempat yang telah disiapkan. Dalam skema ini, pemerintah menyiapkan bantuan modal kerja darurat yang dirancang khusus bagi pelaku UMKM yang merasakan dampak Covid-19.

Hingga saat ini, sudah terdapat 41 juta pelaku UMKM yang terhubung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan. Namun, masih terdapat 23 juta pelaku UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan.

“Karena itu yang 23 juta UMKM ini harus mendapatkan program dari perluasan pembiayaan modal kerja. Bagi yang bankable penyalurannya akan melalui perluasan program KUR sekaligus akan mendorong inklusi keuangan. Sedangkan bagi yang tidak bankable penyalurannya bisa lewat UMi, Mekaar, maupun skema program lainnya,” tutur Presiden.

Ada pun dalam skema kelima, pemerintah melalui kementerian, lembaga BUMN, dan pemerintah daerah akan bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM, utamanya pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi Covid-19.

“Ini penting sekali. Misalnya BUMN atau BUMD menjadi offtaker (penyerap) bagi hasil produksi para pelaku UMKM baik di bidang pertanian, perikanan, kuliner, sampai di industri rumah tangga,” ujarnya.

Kepala Negara juga kembali mengingatkan jajarannya di daerah untuk melakukan realokasi anggaran dan mengarahkannya pada program-program stimulus ekonomi yang menyentuh sektor UMKM. Dengan semua langkah dan upaya yang dilakukan tersebut Presiden Joko Widodo berharap agar para pelaku UMKM mampu bertahan dan tetap menjalankan aktivitas produksinya baik selama maupun setelah Pandemi Covid-19 berakhir. (*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)