Arsip Tag: Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha)

Pasca Gempa NTB; Rehabilitasi & Rekonstruksi Rumah Warga & Fasilitas Publik Terus Berjalan

315 Views

Lombok,gardaindonesia.id | Pasca bencana gempa bumi di Lombok Nusa Tenggara Barat; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap terus menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan fasilitas publik serta rumah masyarakat di sejumlah daerah terdampak gempa. Bantuan pemerintah bagi masyarakat untuk membangun rumahnya yang hancur akibat gempa sudah banyak yang disalurkan dan ratusan rumah sudah dalam proses pembangunan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam laporannya saat mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau sejumlah daerah terdampak gempa di Lombok, menyatakan, saat ini telah terbentuk 563 kelompok masyarakat (pokmas) yang dibentuk di tingkat kecamatan dan tersebar pada 7 kabupaten/kota di NTB.

Pembentukan Pokmas merupakan bagian dari pelibatan masyarakat untuk menjamin akuntabilitas bahwa penerima bantuan tepat sasaran, yaitu korban bencana yang rumahnya rusak berat. Masyarakat secara gotong royong atau yang dikenal dengan metode Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman berbasis Komunitas) akan membangun rumah dengan teknologi rumah tahan gempa, didampingi tim beranggotakan sembilan orang terdiri dari Tim Balitbang PUPR, TNI/Polri, fasilitator, relawan, dan mahasiswa KKN Tematik.

“Untuk progres pembangunan rumah yang tengah dibangun di NTB, yakni sebanyak 99 RISHA, 14 Rumah Instan Kayu (RIKA), dan 97 Rumah Instan Konvensional (RIKO). Selain itu Kementerian PUPR juga membangun 43 unit percontohan dengan konstruksi RISHA, 20 unit diantaranya sudah selesai dan 23 unit sedang dikerjakan,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki menyatakan, rumah tahan gempa yang dibangun masyarakat tidak harus menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), namun bisa teknologi lainnya. “Risha itu salah satu metode yang sudah teruji tahan gempanya, tetapi kalau masyarakat menghendaki RIKA atau rumah konvensional silakan, tetap akan didampingi oleh tim Kementerian PUPR yang terlatih,” ujar Menteri Basuki.

Untuk mempercepat penyaluran bantuan, Pemerintah telah menyederhanakan format pencairan dana perbaikan rumah dari 17 formulir menjadi 1 formulir saja. Sedangkan untuk dukungan percepatan pembangunan Risha, telah dibuka workshop panel Risha untuk memproduksi panel beton dalam skala besar di 5 tempat yang dilakukan BUMN Karya dan UMKM.

Dari lima workshop panel Risha tersebut, tiga diantaranya merupakan dukungan dari BUMN Karya oleh PT. Waskita Karya di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, PT. Wijaya Karya di Kecamatan Labu Api Kabupaten Lombok Barat, dan PT. Hutama Karya di Kabupaten Lombok Barat. Dua workshop lainnya merupakan produksi UMKM yakni aplikator Purwoko di Kabupaten Lombok Barat dan aplikator Iskandar di Kabupaten Lombok Timur.

“Kita gerakkan BUMN dan UMKM untuk percepatan. Target produksi panel Risha untuk 8 unit rumah per harinya. Satu rumah itu sekitar 138 panel, sehingga satu hari bisa produksi sekitar 800 panel. Itu baru PT. Waskita, belum di PT. WIKA. UMKM juga kita gerakan dengan harga jual yang sama dengan BUMN,” ujar Menteri Basuki.

Ketua Pokmas Bersatu di Kelurahan Bertais Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB, Lalu Mandraguna mengatakan ketersediaan material dalam rekonstruksi dan rehabilitasi sudah tercukupi. “Kemarin sempat terkendala karena keterbatasan cetakan panelnya, tetapi sekarang sudah tercukupi. Targetnya 1 bulan ini kita sudah harus tuntas semuanya sebanyak 11 Risha di lokasi Bertais ini,” ujarnya.

Selanjutnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik, Menteri Basuki mengatakan Kementerian PUPR sedang menyelesaikan rekonstruksi 587 fasilitas publik yang terdiri dari 420 fasilitas pendidikan, 140 rumah ibadah, 25 fasilitas kesehatan, dan 2 pasar. Sedangkan sebanyak 50 fasilitas publik yang dikerjakan Kementerian PUPR dilaporkan telah selesai dibangun.

Fasilitas publik yang telah selesai dibangun dan dimanfaatkan kembali diberikan label sertifikat bahwa bangunan tersebut telah layak dan aman digunakan. Bangunan yang telah mendapatkan label aman tersebut diantaranya adalah RSUD Kota Mataram dan SMPN 6 Mataram yang telah ditinjau langsung oleh Menteri Basuki.

Dalam kunjungan ke Mataram beberapa waktu yang lalu, Menteri Basuki turut didampingi oleh Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Ketua Harian Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana PUPR A. Gani Ghazaly, Kepala Puslitbang Perumahan dan Permukiman Arief Sabaruddin, Direktur Bina Penataan Bangunan Iwan Suprijanto, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Didit Achdiat, Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja, Kepala BWS Nusa Tenggara I Asdin Julaidy, dan Kepala BPJN IX Mataram Budiamin.(*/Biro KomPub PUPR)

Mitigasi Bencana; Kepatuhan Pembangunan Sesuai Zonasi Tata Ruang

202 Views

Jakarta,gardaindonesia.id | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan pentingnya masyarakat untuk bisa hidup harmonis dengan bencana. Terlebih Indonesia merupakan negara yang berada di cincin api sehingga rawan gempa bumi dan tsunami.

Hidup harmonis dengan bencana telah lama dilakukan masyarakat Indonesia seperti di Maros, rumah yang dibangun adalah rumah panggung dan terdapat perahu. “Ternyata untuk antisipasi banjir saat musim hujan. Rumah mereka tidak tergenang dan tetap bisa beraktivitas menggunakan perahu,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Dalam membangun bangunan gedung, sejumlah regulasi telah diterbitkan mulai dari Rencana Tata Ruang yang mengatur zona mana yang bisa dan tidak bisa dibangun hingga persyaratan teknisnya. Peraturan zonasi sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang selain perijinan, pemberian insentif dan disinsentif serta sanksi.

“Pertama zonasi harus dipatuhi, kedua building code. Bila itu bisa dilakukan akan mengurangi risiko bencana. Kalau infrastruktur PUPR yang dibangun tentunya akan mematuhi kedua hal tersebut,” kata Menteri Basuki baru-baru ini.

Kementerian PUPR pada tahun 2013 telah membangun rumah contoh tahan gempa dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) sebanyak 8 unit dan Rumah Instan Kayu (Rika) sebanyak 4 unit yang lokasinya berada di Petobo, sekitar 1 kilometer dari lokasi terjadinya Likuifaksi. Meski mengalami guncangan gempa magnitude 7,4 pada 28 September lalu, rumah Risha dan Rika ini tidak mengalami kerusakan.

Dalam penyiapan masterplan relokasi rumah warga yang rusak, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono dan Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto. bersama perwakilan dari Kementerian ATR, Badan Geologi, Bappenas, Kanwil BPN dan Pemda telah melakukan survey di 3 lokasi yakni lokasi Duyu (78 ha), Tondo (88 ha), dan Pombewe (210 ha).

“Selanjutnya akan menunggu hasil penelitian tanah dan kondisi geologi lebih detail dari Badan Geologi dan Pusat Studi Gempa Nasional, agar bisa dipastikan lokasi untuk relokasi benar-benar aman,” kata Hadi Sucahyono, Jumat (12/10/18).

Kementerian PUPR Terus Distribusikan Air Bersih

Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Longki Djanggola telah mengeluarkan surat keputusan perpanjangan masa tanggap darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulteng selama 14 hari terhitung mulai tanggal 13—26 Oktober 2018. Kementerian PUPR terus melakukan distibusi kebutuhan dasar para pengungsi seperti penyediaan prasarana sarana air bersih dan sanitasi.

Hingga kini sebanyak 45 hidran umum berkapasitas 2.000 liter telah didistribusikan dan digunakan sebagai penampungan air bersih di lokasi-lokasi pengungsian di Palu. Di Kabupaten Donggala telah didistribusikan sebanyak 10 unit HU berkapasitas 2.000 liter.

Distribusi air dilakukan oleh 16 unit Mobil Tangki Air (MTA) tidak hanya ke lokasi hidran umum namun juga penampungan air lainnya untuk mempermudah korban gempa mendapatkan air bersih. Kementerian PUPR juga sudah difungsikan 1 unit mobil Instalasi Pengolah Air yang dapat mengubah air kotor menjadi air layak minum. Selain itu juga dioperasikan 4 mobil tinja dan 1 mobil toilet. Peralatan lain yang telah diditribusikan yakni 41 unit WC knockdown, dan 15 unit tenda darurat.

Kementerian PUPR juga telah menurunkan Tim Balitbang untuk melakukan verifikasi terhadap bangunan pemerintah dan fasilitas umum yang rusak. Verifikasi sudah dilakukan terhadap 20 bangunan gedung diantaranya RSUD Anutapura Palu yang mengalami rusak berat, Gedung Walikota Palu rusak sedang, dan Gedung Terminal Bandara Mutiara Palu rusak sedang.

Dalam membantu melakukan evakuasi korban, Kementerian PUPR saat ini telah mengoperasikan sejumlah alat berat yakni 25 unit excavator. Proses pembersihan Kota Palu dilakukan menggunakan alat berat berupa 10 unit excavator, 1 loader, dan 40 unit dump truck. Sedangkan untuk perbaikan konektivitas di Kota Palu, telah diturunkan 27 unit excavator, 5 unit wheel loader, 1 unit backhoe loader, dan 32 unit dump truck. Saat ini akses jalan nasional menuju dan dari Kota Palu sudah dapat dilalui. (*/Biro KomPub PUPR)