Arsip Tag: Rumah Tahan Gempa

Gubernur VBL : Konstruksi Bangunan Kita Harus Tahan Gempa dan Bencana

55 Views

Sabu Raijua, Garda Indonesia | Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) saat mengunjungi Sabu Raijua untuk melihat dampak dari Badai Seroja mengatakan, hingga saat ini, badai yang terjadi di NTT telah terjadi dua kali. Ke depanya perlu mengantisipasinya dengan kebijakan yang lebih mementingkan keselamatan masyarakat.

“Tentunya momentum seperti ini, kita belajar, ke depanya agar konstruksi bangunan kita tahan gempa dan bencana. Sehingga, ketika terjadi bencana, kita siap dan tidak terkena masalah serius sebagaimana yang terjadi di negara maju. Badai di NTT itu pertama kali terjadi pada tahun 1973 di Kabupaten Sikka dengan memakan korban yang cukup banyak. Dan  kedua di tahun 2021 terjadi lagi di wilayah NTT,” terang Gubernur VBL.

Sementara, imbuh VBL, boleh ada perbaikan, tapi ke depan harus ada desain standar bangunannya. “Sebagai manusia berakal, beriman, dan berpengetahuan tentunya diberikan kemampuan untuk menganalisis dalam menempatkan kebijakan untuk menyelamatkan rakyat,” jelasnya.

Gubernur VBL pun menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Sabu Raijua yang menjalankan tugas konstitusionalnya melayani publik dengan cukup baik. “Pelayanan terhadap masyarakat yang sudah cukup baik ini perlu ditingkatkan karena kita tidak urus badai saja. Tapi, masih ada badai kemiskinan dan badai kebodohan yang sampai saat ini masih tetap menghantui kita. Semua ini harus dikerjakan dengan baik agar kita mampu melewati seluruh batas kewajaran peradaban bangsa ini sehingga kita mampu menunjukkan bahwa kita bisa keluar dari situasi yang sulit,” urainya.

Pose bersama usai penyerahan bantuan genset kepada Pemda Sabu Raijua dari Bank Artha Graha

VBL juga mengimbau masyarakat agar tetap bersabar dalam menunggu pelantikan bupati definitif dan fokus pada kerja-kerja produktif untuk kemajuan daerah. “Di sini hadir para pimpinan DPRD. Berharap tidak lama lagi proses hukum di Mahkamah Konstitusi selesai agar kita memiliki bupati definitif. Sehingga sebagai Gubernur, tentunya menunggu arahan Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri). Sampai hari ini, sesuai perintah hanya tiga  kabupaten yang dilantik, sehingga penjabat agak lama di sini. Masyarakat mesti mendukung pak penjabat dan tetap fokus bekerja untuk kemajuan Sabu Raijua.” ungkapnya.

Gubernur juga mengingatkan, Penjabat Bupati saat ini, Doris Rihi, untuk segera mengirim data masyarakat terkena dampak bencana paling lambat Rabu malam, 14 April 2021. Estimasi pemulihan pasca-badai ini dapat selesai pada Mei dan saat Juni nanti hanya dilakukan evaluasi.

“Kecepatan bekerja Pak Penjabat Bupati, harus didukung dan diimbangi oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah untuk menyiapkan data dimaksud, selanjutnya diserahkan ke posko provinsi  pada Rabu malam, 15 April 2021 malam hari dalam bentuk Surat Keputusan untuk dilakukan verifikasi dan implementasi bantuannya sehingga kita mampu menyelesaikan pemulihan pasca-badai sekitar bulan Mei, dan bulan Juni tinggal kita evaluasi saja. Jangan lambat karena bencana (gempa bumi) juga terjadi di Malang, kalau kita lambat dan ruang fiskal keuangan negara kita juga terbatas, maka bantuan untuk kita dapat terbatas juga,” jelas Gubernur VBL.

Sementara itu, Camat Hawu Mehara, Daniel Logo menyampaikan perkembangan penanganan  pasca-badai yang menimpa wilayahnya sejak tanggal 4—6 April 2021. “Langkah awal yang kami lakukan pasca-bencana adalah mendata fasilitas pemerintah, rumah penduduk, membuka akses jalan dikarenakan pohon dan tiang listrik yang tumbang, semuanya dapat kami lakukan atas dukungan rekan-rekan TNI dan Polri di wilayah Kecamatan Hawu Mehara,” pungkas Daniel. (*)

Sumber berita dan foto (*/Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT)

Editor (+roni banase)

Mitigasi Bencana; Kepatuhan Pembangunan Sesuai Zonasi Tata Ruang

149 Views

Jakarta,gardaindonesia.id | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan pentingnya masyarakat untuk bisa hidup harmonis dengan bencana. Terlebih Indonesia merupakan negara yang berada di cincin api sehingga rawan gempa bumi dan tsunami.

Hidup harmonis dengan bencana telah lama dilakukan masyarakat Indonesia seperti di Maros, rumah yang dibangun adalah rumah panggung dan terdapat perahu. “Ternyata untuk antisipasi banjir saat musim hujan. Rumah mereka tidak tergenang dan tetap bisa beraktivitas menggunakan perahu,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Dalam membangun bangunan gedung, sejumlah regulasi telah diterbitkan mulai dari Rencana Tata Ruang yang mengatur zona mana yang bisa dan tidak bisa dibangun hingga persyaratan teknisnya. Peraturan zonasi sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang selain perijinan, pemberian insentif dan disinsentif serta sanksi.

“Pertama zonasi harus dipatuhi, kedua building code. Bila itu bisa dilakukan akan mengurangi risiko bencana. Kalau infrastruktur PUPR yang dibangun tentunya akan mematuhi kedua hal tersebut,” kata Menteri Basuki baru-baru ini.

Kementerian PUPR pada tahun 2013 telah membangun rumah contoh tahan gempa dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) sebanyak 8 unit dan Rumah Instan Kayu (Rika) sebanyak 4 unit yang lokasinya berada di Petobo, sekitar 1 kilometer dari lokasi terjadinya Likuifaksi. Meski mengalami guncangan gempa magnitude 7,4 pada 28 September lalu, rumah Risha dan Rika ini tidak mengalami kerusakan.

Dalam penyiapan masterplan relokasi rumah warga yang rusak, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono dan Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto. bersama perwakilan dari Kementerian ATR, Badan Geologi, Bappenas, Kanwil BPN dan Pemda telah melakukan survey di 3 lokasi yakni lokasi Duyu (78 ha), Tondo (88 ha), dan Pombewe (210 ha).

“Selanjutnya akan menunggu hasil penelitian tanah dan kondisi geologi lebih detail dari Badan Geologi dan Pusat Studi Gempa Nasional, agar bisa dipastikan lokasi untuk relokasi benar-benar aman,” kata Hadi Sucahyono, Jumat (12/10/18).

Kementerian PUPR Terus Distribusikan Air Bersih

Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Longki Djanggola telah mengeluarkan surat keputusan perpanjangan masa tanggap darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulteng selama 14 hari terhitung mulai tanggal 13—26 Oktober 2018. Kementerian PUPR terus melakukan distibusi kebutuhan dasar para pengungsi seperti penyediaan prasarana sarana air bersih dan sanitasi.

Hingga kini sebanyak 45 hidran umum berkapasitas 2.000 liter telah didistribusikan dan digunakan sebagai penampungan air bersih di lokasi-lokasi pengungsian di Palu. Di Kabupaten Donggala telah didistribusikan sebanyak 10 unit HU berkapasitas 2.000 liter.

Distribusi air dilakukan oleh 16 unit Mobil Tangki Air (MTA) tidak hanya ke lokasi hidran umum namun juga penampungan air lainnya untuk mempermudah korban gempa mendapatkan air bersih. Kementerian PUPR juga sudah difungsikan 1 unit mobil Instalasi Pengolah Air yang dapat mengubah air kotor menjadi air layak minum. Selain itu juga dioperasikan 4 mobil tinja dan 1 mobil toilet. Peralatan lain yang telah diditribusikan yakni 41 unit WC knockdown, dan 15 unit tenda darurat.

Kementerian PUPR juga telah menurunkan Tim Balitbang untuk melakukan verifikasi terhadap bangunan pemerintah dan fasilitas umum yang rusak. Verifikasi sudah dilakukan terhadap 20 bangunan gedung diantaranya RSUD Anutapura Palu yang mengalami rusak berat, Gedung Walikota Palu rusak sedang, dan Gedung Terminal Bandara Mutiara Palu rusak sedang.

Dalam membantu melakukan evakuasi korban, Kementerian PUPR saat ini telah mengoperasikan sejumlah alat berat yakni 25 unit excavator. Proses pembersihan Kota Palu dilakukan menggunakan alat berat berupa 10 unit excavator, 1 loader, dan 40 unit dump truck. Sedangkan untuk perbaikan konektivitas di Kota Palu, telah diturunkan 27 unit excavator, 5 unit wheel loader, 1 unit backhoe loader, dan 32 unit dump truck. Saat ini akses jalan nasional menuju dan dari Kota Palu sudah dapat dilalui. (*/Biro KomPub PUPR)