Arsip Tag: tatanan normal baru di ntt

Imbauan ‘New Normal’ di NTT, Gubernur VBL : Boleh Cium Hidung Pakai Masker

709 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Hari ini, Senin tanggal 15 Juni 2020 kita juga sudah melakukan the new normal life, mudah-mudahan kita semua mematuhi protokol kesehatan selalu memakai masker; cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan selalu menjaga jarak termasuk di Kantor Gubernur; kita harapkan para Pegawai Negeri Sipil tetap menjaga jarak; karena walaupun tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan telah dibuka, namun protokol kesehatan harus tetap diperhatikan,” ujar Gubernur VBL dalam sambutannya saat meresmikan cottage di Mulut Seribu Kabupaten Rote Ndao.

“Gunakan masker boleh. Pakai masker sambil cium hidung tidak masalah. Karena identitas cium hidung tidak boleh hilang. Jadi saya pikir bahwa ini adalah budaya-budaya yang mengikat kita dari lahir; budaya yang turun temurun menjadi kehidupan. Lantas apa itu new normal ? New normal adalah ketika kita hidup kembali cuci tangan tetapi tetap cium hidung. Kita harus mulai hidup bersih dan berubah supaya yang hilang tidak hanya Covid-19 tetapi juga kita terhindar dari yang namanya orang mati karena demam berdarah,” terang Gubernur VBL.

“Saya sebagai Gubernur mengharapkan agar kita menerapkan pola pikir kita yang baik sebagai manusia yang diberikan akal dan kecerdasan kita harus bisa menganalisa kembali situasi agar kita bisa memutuskan supaya kondisi-kondisi dalam kehidupan kita tetap berlanjut di Nusa Tenggara Timur. Tanpa Covid-19 saja kita sudah parah dengan kondisi kemiskinan parah dan dalamnya kemiskinan itu telah kita rasakan dan kita hidup di dalam kemiskinan tersebut,” urainya.

Apalagi, lanjut VBL, kita berhenti selama 3 bulan untuk tidak berproduksi; tidak melakukan aktivitas, sehingga menyebabkan kedalaman dan kemiskinan parah juga pengangguran makin banyak di NTT.

“Ini tantangan bagi para pemimpin NTT adalah bagaimana mendesain pembangunan itu dengan anggaran yang terbatas agar mampu menjawab tantangan-tantangan hebat yang kita hadapi dan hanya diberikan kepada mereka; orang-orang yang cerdas, rajin, dan peduli kepada sesamanya untuk kita bangun dari kondisi seperti ini,” tegas Gubernur VBL.

Sebagai Gubernur, sebut VBL pihaknya hadir di sini; pada saat telah diberlakukan the new normal life. “Saya mengharapkan kita kembali serius dan fokus terhadap program-program yang telah kita buat, terutama pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pertanian, peternakan dan perikanan,” pintanya.

Hari ini, tandas Gubernur VBL, kita bersyukur dengan apa yang kita kerjakan; kita belajar membangun komunitas pariwisata. Kita harus membangun pariwisata berbasis masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi membangun tempat ini bersama dengan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao bukan provinsi saja tetapi juga dengan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk membangun masyarakat yang berpikiran maju. (*)

Sumber berita (*/Valeri Guru/Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)
Editor dan foto utama (+rony banase)

Rakornas dengan Pemprov NTT, Presiden Minta Jaga Tata Kelola Keuangan

296 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Saya perlu mengingatkan bahwa Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp.677,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Angka ini merupakan jumlah yang besar, maka tata kelola harus baik, sasarannya tepat, prosedur tidak berbelit dan sederhana, outcome dan output-nya harus besar dan maksimal,” pinta Presiden Jokowi saat Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2020 melalui video conference, pada Senin, 15 Juni 2020.

Presiden RI, Ir. Joko Widodo meminta agar setiap tata kelola keuangan dan akuntabilitas harus dijaga dan tetap transparan oleh setiap lembaga. Instruksi presiden tersebut disampaikannya kepada Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi; Sekda Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing, para asisten dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Karena itu, Presiden Jokowi mengajak semua pihak untuk mengawal dan mengawasi dana tersebut dengan baik. “Aspek kontrol harus lebih ditingkatkan. Jangan menunggu sampai terjadi masalah. Kalau ada potensi masalah maka harus segera diperhatikan. Jangan sampai dibiarkan. Bangun sistem peringatan dini. Perkuat tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel. Kita tidak main-main dalam akuntabilitas,” tegas Presiden Jokowi.

“Kalau ada niat korupsi maka silakan Bapak dan Ibu digigit dengan keras. Uang negara adalah kepercayaan rakyat yang harus dijaga. Penegakan Hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Penyidik dan Aparatur Sipil Negara harus perhatikan hal itu,” katanya.

Dia menambahkan, “Saya ingatkan jangan menggigit yang tidak bersalah dan jangan menebar ketakutan pada pelaksana tugas. BPKP dan Inspektorat harus fokus pada pencegahan dan perbaikan. Perlu kerja sama dan sinergi bersama lembaga pemeriksa. Demikian juga sinergi antara aparat penegak hukum. Saya yakin kita bisa bekerja lebih baik dengan dukungan rakyat untuk mengawal agenda-agenda besar menuju Indonesia maju.”

Dijelaskannya, saat ini dunia sedang menghadapi kondisi yang luar biasa sulit. Ada 215 negara kini berjuang menghadapi darurat kesehatan dan dampak ekonomi yang dahsyat mulai dari produksi yang bermasalah, suplai terganggu dan pertumbuhan ekonomi juga terganggu.

“Sekali lagi, dalam situasi seperti ini yang tengah dihadapi semua negara dan tentunya butuh respons dari Pemerintah yang cepat dan tepat. Dari bidang kesehatan kita harus berusaha mencegah penyebaran Covid-19. Yang sehat kita jaga agar jangan sampai tertular, dan yang sakit kita rawat sampai sembuh,” ucap Presiden Jokowi.

“Di bidang sosial ekonomi kita juga harus menjamin warga yang kurang mampu, yang terdampak mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial. Kita juga ingin Sektor UMKM mampu bertahan dan para pelaku usaha harus tetap bergerak. Semua langkah pemerintah yang cepat dan tepat ,” tambahnya.

Dalam Laporan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, Muhamad Yusuf Ateh, dijelaskan Rakornas tersebut dihadiri 966 peserta dan digelar dengan tema ‘Kolaborasi dan Sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pemeriksa Eksternal, dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka Pengawasan Percepatan Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional”. (*/rb)

Sumber berita dan foto (*/Meldo Nailopo/Pelaksana Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)