Arsip Tag: Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Tempuh Jalur Laut, 11 CPMI Dicekal KP3 Laut di Pelabuhan Tenau

133 Views

Kupang, gardaindonesia.id | Setelah berulangkali gagal dalam rencana pengiriman Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) melalui jalur udara karena selalu dicekal dan diamankan oleh Satgaspam Bandara El Tari Kupang; kali ini para penyuplai dan calon tenaga kerja berupaya menggunakan Jalur laut, namun berhasil digagalkan oleh Petugas KP3 Laut Pelabuhan Tenau Kupang. 11 (sebelas) CPMI tersebut dicekal pada Sabtu/13 Oktober 2018 siang.

Gabriel Goa,Ketua Satgas Anti Human Trafficking Golkar NTT melalui Jubirnya Riesta Megasari, Minggu/14 Oktober 2018 pukul 09.55 wita melalui pesan Whatsapp kepada gardaindonesia.id, mengatakan para CPMI yang dicekal dan diamankan selanjutnya diserahkan ke penyidik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polda NTT untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut.

“Ditemukan adanya indikasi aliran dana Human Trafficking,“ jelas Riesta Megasari.

Lebih lanjut Megasari menyampaikan, setelah diperiksa intensif terdapat anak dibawah umur (2 CPMI berusia 16 tahun) dan Identitas para CPMI yang diamankan sebagai berikut:

  1. Benyamin Bria, laki-laki, 36 tahun, Katolik, alamat Katara, Rt 01/Rw01 Kel Fafoa Kec Malaka Barat;
  2. Melirensius Seran, laki-laki, 32 tahun, Katholik,  alamat kel Nunleu, Kec Kotaraja, Kota Kupang.
  3. Benyamin Bria, laki-laki, 39 tahun, Katholik, alamat Melati Dupu Kel Sendang Nadi, Yogjakarta.
  4. Arnoldus Yansen Seran, laki-laki, umur 23 tahun, Katholik, alamat Kel Alas Selatan, Kec Kobalima Timur.
  5. Jeny Rohima Top, Perempuan, 33 tahun, Protestan,   alamat Silli, Kel Sillu Kec Fatuleu
  6. Budi Utami Dewi, Perempuan, 34 tahun, Islam, alamat Pedes Blok am nomor 10, Kel Argumulio Kec Sedayu Baru
  7. Ivoni Manek, Perempuan, 18 tahu ,Katholik, alamat  dusun Mahkota Biru, kel Alas Selatan Kec Kobalima Timur.
  8. Abram Utan, laki-laki, 16 tahun, Protestan, alamat Silu, Kec Fatuleu.
  9. Jasmine Tapatab, laki-laki, 16 Tahun Protestan, Silu Kec Fatuleu.
  10. Antonius Fahik, laki-laki, 18 th, Katholik, Mahkota Biru, Kel Alas Selatan, Kec Kobalima Timur Kab Malaka.
  11. Kunera Buak, Perempuan, 21 tahun, Katholik, alamat Mahkota Biru, Kel Alas Selatan Kec Kobalima Timur.

“Dari CPMI Non prosedural tersebut diamankan tiket dengan tujuan Maumere dan Lewoleba (transit),“ pungkas Riesta Megasari.

Ketua Satgas Anti Human Trafficking Partai Golkar Apresiasi dan Nyatakan Sikap

Gabriel Goa,Ketua Satgas Anti Human Trafficking Golkar NTT melalui Jubirnya Riesta Megasari sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang luarbiasa kepada KP3 Laut Tenau Kupang yang telah mencegah dan mengamankan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Nonprosedural asal NTT yang hendak ke Malaysia menggunakan jalur laut dengan Kapal Motor (KM) Umsini melalui jalur timur lewat Nunukan dan menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, sangat mendukung Gubernur NTT untuk memberantas Human Trafficking di NTT dan menindak tegas Auktor Intelektualis(Mafiosi Human Trafficking)tanpa pandang bulu!

Kedua,mendukung Gubernur NTT untuk segera membuka lapangan pekerjaan di NTT melalui pembangunan industri garam,industri pertanian,industri peternakan,industri perikanan dan industri Pariwisata yang melibatkan partisipasi segenap rakyat NTT.

Ketiga,membersihkan birokrasi yang korup agar dana-dana pembangunan sungguh-sungguh diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk dikorupsi memperkaya diri pejabat dan kroninya.

Keempat, mendukung Gubernur NTT agar bekerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan di NTT untuk sungguh-sungguh mempersiapkan SDM NTT yang handal dan siap memajukan NTT bukan menjadi pengangguran intelektual tetapi wirausahaan hebat NTT! (+rb)

AICHR Jadikan NTT Daerah Percontohan Pemberantasan TPPO

169 Views

Jakarta, gardaindonesia.idAICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) adalah Komisi Hak Asasi Manusia Antar Pemerintah ASEAN yang dibentuk pada tahun 2009. Tiap negara ASEAN punya satu orang wakil yang bertugas mengembangkan program untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia di ASEAN. Para wakil itu berkumpul secara rutin untuk menegosiasikan bentuk-bentuk pemajuan dan perlindungan HAM yang berjalan atau perlu dikembangkan.

Bekerjasama dengan IOM (International Organization on Migration), Kedutaan Switzerland di Jakarta, DPD RI Provinsi NTT dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, AICHR Indonesia melakukan penyiapan pemangku kepentingan di NTT untuk kegiatan implementasi pendekatan berbasis HAM dalam penanganan perdagangan orang di ASEAN.

Melalui rilis yang diterima gardaindonesia.id melalui pesan Whatsapp, Rabu/10 Oktober 2018 pukul 16.21 wita, Pihak Komisi Hak Asasi Manusia Antar Pemerintah ASEAN (AICHR) akan mengadakan ‘Dialog Publik’ yang melibatkan Kementerian/Lembaga Daerah, tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat serta insan pers untuk memperkenalkan pendekatan berbasis HAM dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dari polres dan polda dari wilayah-wilayah NTT. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Pada 14—15 Oktober 2018 di Gedung DPD NTT dan bakal dibuka oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.

NTT sebagai Daerah Percontohan Pemberantasan TPPO

Untuk pertama kali dalam sejarah, Wakil Indonesia untuk AICHR (Komisi Hak Asasi Manusia Antar Pemerintah ASEAN), Dr. Dinna Wisnu, mendorong secara konkrit pemberantasan TPPO hingga ke level daerah. Ini merupakan tahun ketiga dimana Dr. Dinna secara aktif memantau situasi di lapangan dan berupaya membangun kerjasama di level daerah, nasional dan regional dan akhirnya mengambil jalan untuk secara khusus memberi perhatian pada Nusa Tenggara Timur sebagai daerah percontohan pemberantasan TPPO.

“Memang ada wilayah lain juga di Indonesia yang bermasalah dalam hal perdagangan orang, seperti di Jawa Barat, Batam, dan Kalimantan, tetapi sebagai awal, memberi perhatian pada NTT akan mengungkap banyak hal dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang cara penanganan masalah secara nasional maupun regional, “ujar Dr Dinna.

Sambung Dr Dinna, Di NTT hampir selalu ada korban meninggal dunia atau disiksa, padahal sejumlah program pelayanan satu atap ada di sana demi memotong jalur-jalur non-prosedural untuk berangkat bekerja ke luar negeri. Demikian pula masyarakat sipil dan para tokoh agama kabarnya sudah sangat aktif bergerak melawan tindakan kejahatan ini. Artinya pasti ada yang luput dari perhatian di situ; ada sistem yang tidak jalan; ada yang tetap bisa menjual orang meskipun kabarnya Pemda di sana ‘galak’.

Lebih lanjut Dr Dinna Wisnu, “Laporan yang masuk ke AICHR Indonesia sangat memprihatinkan. Melalui NTT saya sedang mengupayakan jalur komunikasi penyelesaian masalah perdagangan orang yang lebih efektif dengan Malaysia dan negara-negara ASEAN yang lain“.

Disamping itu, IOM berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah NTT dan Kepolisian dalam memberantas TPPO. “Kami memandang perlunya pelibatan dan penguatan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memerangi TPPO; dan dukungan dari pemerintah Provinsi NTT merupakan modalitas penting dalam penuntasan kasus-kasus TPPO di NTT,”ujar Among Pundhi Resi dari IOM.

Ikhtisar Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah masalah serius di Indonesia, dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, Indonesia tidak hanya menjadi negara pengirim korban dan tempat transit tetapi juga menjadi negara tujuan bagi pelaku perdagangan orang untuk memperdagangkan para korban dari luar Indonesia. Meskipun perekonomian di Indonesia dinyatakan terus meningkat, peningkatannya hanya pada sektor-sektor tertentu dan belum dirasakan secara langsung manfaatnya oleh pekerja migran.

Proses migrasi masih saja ada yang non-prosedural, bahkan tetap subur saat diberlakukan moratorium pengiriman tenaga kerja, bahkan yang berangkat prosedural pun bisa pulang sebagai non-prosedural. Akibatnya pekerja migran Indonesia mengalami eksploitasi, dianiaya, bahkan banyak diantara mereka dilacurkan dan dieksploitasi secara seksual, dan sejumlah mereka berakhir kehilangan nyawa dan mengalami kelumpuhan permanen.

Polda NTT mencatat sejak Januari-Juli 2018 telah menangani 25 kasus TPPO dengan korban 37 orang. Sementara itu data yang masuk kepada Wakil Indonesia untuk AICHR dari LSM PADMA sejak 1 Januari 2018 hingga 6 Oktober 2018 ada 86 jenazah pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur dan tidak menutup kemungkinan mereka juga adalah korban TPPO.

Dr Dinna Wisnu menjabarkan, Isu pemberantasan TPPO berbasis Hak Asasi Manusia adalah salah satu program prioritas AICHR sejak tahun 2016 dan inisiatornya adalah Wakil Indonesia di AICHR. Sejak November 2015 dilahirkan Konvensi ASEAN Anti Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak (ACTIP, ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children), berkat kegigihan AICHR maka sudah 9 negara ASEAN, kecuali Brunei Darussalam, yang meratifikasi Konvensi tersebut.

“Di ASEAN sudah ada kesepakatan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia dalam pemberantasan TPPO. Tahun 2018 ini kita masuk ke implementasi program di tataran daerah, agar di tahun-tahun selanjutnya kegiatan regionalnya pun melibatkan dan mempertimbangkan situasi pemangku kepentingan di level daerah,” jelas Dr. Dinna Wisnu.

“AICHR Indonesia mengupayakan agar Indonesia berhasil memberantas perdagangan manusia dan NTT menjadi daerah percontohan yang dibanggakan, dengan kerjasama baik antar kelompok dan juga dengan negara-negara ASEAN dalam memerangi kejahatan keji ini,” ungkap Dr. Dinna Wisnu.

Dengan ratifikasi Konvensi maka dasar hukum untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan efektif bagi pelaku, melindungi dan membantu korban berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan memajukan kerjasama antar negara pihak di ASEAN telah kuat. Hasilnya mulai terlihat. ACTIP resmi diterapkan per Maret 2017 dengan dikawal oleh AICHR bersama jajaran penegak hukum ASEAN yang tergabung dalam SOMTC (Senior Official Meeting on Transnational Crime).

Indonesia memiliki Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) UU No. 21 Tahun 2007. Implementasi UU tersebut dikuatkan dengan ratifikasi ACTIP yang dituangkan dalam Undang Undang No. 12 Tahun 2017.

Definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Definisi TPPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. (*/Tim AICHR)

Menteri PPPA Prof Yohana: ‘Akhiri..! Perdagangan Orang’

79 Views

Serang,gardaindonesia.id – Komitmen Pemerintah Indonesia sangat tinggi dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal ini terlihat dari lengkapnya kerangka regulasi dan pelembagaan penanganannya di tingkat pusat dan daerah sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) gencar melakukan upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat untuk mencegah TPPO. Salah satunya, menyelenggarakan Sosialisasi Akhiri TPPO di Kota Serang, Banten, sebagai daerah rawan TPPO. Mengingat Provinsi Banten merupakan daerah prioritas TPPO karena merupakan salah satu daerah asal, transit, dan tujuan TPPO. Berdasarkan data IOM tahun 2005-2013 jumlah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berasal dari Provinsi Banten sebanyak 211 orang.

“Ibu-ibu dan bapak-bapak di Provinsi Banten, tolong perhatikan anak-anaknya. Jangan terlalu gampang percaya dan mau diiming-imingi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri namun prosedurnya tidak sesuai aturan atau ilegal,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise di Kota Serang, Provinsi Banten.

Menteri Yohana menambahkan, deteksi dini masyarakat, Gugus Tugas (GT) TPPO, serta pemerintah daerah diperlukan dalam hal ini. TPPO adalah kejahatan serius terhadap kemanusiaan dengan memanfaatkan sindikat dan adanya indikasi eksploitas terhadap manusia. Korban TPPO banyak yang berasal dari Provinsi Banten. Maka, upaya pencegahan untuk meminimalkan faktor penyebab TPPO, upaya penanganan korban, dan upaya penegakan hukum bagi pelaku TPPO mesti ditingkatkan.

“Korban perdagangan orang selain tidak mendapat kepastian keamanan dan jaminan pendapatan, mereka juga terancam berbagai bentuk kekerasan, fisik dan seksual. Belakangan ini moratorium pengiriman tenaga kerja asing di beberapa negara sedang berjalan. Ini bisa jadi kesempatan kita untuk meningkatkan kapasitas calon tenaga kerja Indonesia. Misalnya membekali mereka dengan pelatihan keterampilan dan bahasa. Ini penting, agar menghadirkan tenaga kerja yang berkualitas,” jelas Menteri Yohana lagi.

Dari sisi masyarakat, masih tingginya dorongan untuk bermigrasi ke kota atau luar negeri untuk mencari kehidupan yang lebih baik, gaya hidup konsumtif di kalangan remaja, keinginan memperoleh uang secara cepat, serta pemahaman masyarakat tentang TPPO dan bahayanya juga masih kurang. Akibatnya, masyarakat kurang waspada dan mudah tertipu. Hal ini dibenarkan oleh Wakil Gubernur Provinsi Banten, Andika Hazrumy saat ditemui usai acara sosialisasi (23/9).

“Mengakhiri perdagangan orang dibutuhkan sinergi bersama. Komitmen kami Pemerintah Provinsi Banten tinggi, dalam memperhatikan perempuan dan anak. Pertama, terkait TPPO kami sudah membuat Gugus Tugas (GT) TPPO. Kedua, kami telah melakukan MOU antar pemerintah dengan lembaga layanan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan aparat penegak hukum (APH), untuk langsung menangani apabila ada aduan dan permasalahan yang terjadi. Ketiga, kami juga memberikan pendampingan kepada korban kekerasan dan TPPO yang ada di Provinsi Banten. Komitmen kami juga dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2014 terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” terang Wakil Gubernur Provinsi Banten, Andika Hazrumy.

Acara Sosialisasi Akhiri Perdagangan Orang yang dilaksanakan Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA bekerjasama dengan Pemda Banten ini dibuka dengan senam bersama kurang lebih 1000 orang. Lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait TPPO dari BNP2TKI, Bareskrim, dan Ketua GT PP TPPO Provinsi Banten. (*/PM PPPA + rb)

Sumba Jadi Target Operasi Human Trafficking

109 Views

NTT, gardaindonesia.id – Direktur Lembaga Padma Indonesia (Pelayanan Advokasi Untuk Keadilan.dan Perdamaian Indonesia) sekaligus Koordinator Pokja MPM (Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia) dan Ketua Satgas Anti Human Trafficking Partai Golkar NTT, Gabriel Goa, menyatakan mendukung total kerja keras Kanit Tipiter Polres Sumba Barat Bripka Martin Jurumana,SH dan jajaran Polres Sumba Barat.

Sesuai berita yang dirilis oleh satu media online bahwa Bripka Martin Jurumana beserta Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Mabes POLRI yang telah menangkap dan memproses hukum TPPO terhadap satu orang tersangka inisial ANK  Ground Staff maskapai penerbangan di Bandara Kelas II Tambolaka (16/05/18) sebagai jaringan mafia Human Trafficking yang menjadikan Sumba sebagai target operasi Human Trafficking.

Melalui pesan Whatsapp kepada gardaindonesia.id, Rabu/13 Juni 2018 pukul 13.33 wita, Gabriel Goa juga mendesak Kapolri dan Kapolda NTT untuk memberikan penghargaan khusus kepada para Kasat, Kanit dan anggota Polri di NTT yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, perasaan dan “kocek” (=uang) pribadinya untuk menindak tegas dan memproses para pelaku dan aktor Intelektualis TPPO dengan Target Operasi Human Trafficking di NTT.

Ketua Satgas Anti Human Trafficking Partai Golkar NTT ini juga mengajak semua pihak baik Pemerintah Legislator, Lembaga Agama, Lembaga Adat, Aparat Penegak Hukum, Perusaahaan, Pers dan Masyarakat untuk bahu membahu selamatkan korban Human Trafficking dan mencari solusi bersama atasi Darurat Human Trafficking NTT.

“Stop Bajual Orang NTT!”, Tegas Gabriel Goa.

Koordinator Pokja MPM ini mendesak Pemerintah segera membangun dan merealisasikan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Balai Latihan Kerja Standar Internasional bekerjasama dengan pihak Lembaga Agama dan Perusahaan Profesional serta Perguruan Tinggi di Kupang untuk layani wilayah Timor, Sabu Raijua, Semau, Rote Ndao dan di Tambolaka untuk melayani seluruh Wilayah Sumba dan di Maumere untuk wilayah Ende, Sikka, Flotim, Lembata dan Alor serta di Labuan Bajo untuk layani wilayah Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat.

Direktur Lembaga Padma Indonesia asal Pulau Flores ini mendesak semua pihak yang terlibat dalam LTSA sesuai rekomendasi KPK RI agar bekerjasama, bukan main Sendiri sendiri lagi tapi bersatu dalam satu layanan yakni ImigrasiD Dukcapil, Kesehatan, BPJS, PPTKIS, Disnaker, BP3TKI, Polri dan lainnya di LTSA. (+rb)

*/Picture Of TOTPI