Arsip Kategori: Human Trafficking

Dua Pekerja Migran NTT Meninggal di Malaysia, Padma : Ada Indikasi TPPO

1.394 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Duka kembali menimpa keluarga besar Flobamora atas meninggalnya 2 (dua) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Timur yakni Yustika Ataplay (43 tahun) asal Alor di Tawau dan Aberlay Inacio asal Desa Litamali, Kobalima, Kabupaten Malaka di Sandakan, Malaysia Timur.

Sesuai rilis yang diterima Garda Indonesia dari Gabriel Goa, Dewan Pembina Lembaga PADMA INDONESIA pada Minggu malam, 14 Februari 2021 pukul 21.49 WITA, mengungkapkan berdasar informasi dari Bapak Yudha, Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia bahwa korban Yustika Ataplay langsung dikuburkan di Tawau, karena kondisi tubuhnya tidak bisa dibawa pulang ke NTT.

“Sedangkan jenazah Aberlay Inacio sedang diurus persiapannya untuk dibawa pulang ke Indonesia dan Polda NTT sedang memproses dugaan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),” urai Gabriel Goa.

Fakta tersebut di atas, tegas Gabriel Goa, membuktikan bahwa negara hadir untuk melindungi warga negaranya, maka kami dari Lembaga PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras tanpa pamrih dari BP2MI dan Kemenlu RI beserta Perwakilannya di Malaysia yang terus berkoordinasi aktif dengan kami dan keluarga serta jaringan di Malaysia dan NTT untuk menolong PMI asal Indonesia, khususnya NTT;

Kedua, Mendukung total proses penegakan hukum TPPO yang sedang dijalankan oleh Tim Polda NTT terkait dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap korban Arbelay;

Ketiga, Mendukung Kemenlu RI u.p Direktorat Perlindungan WNI dan BHI untuk terus melobi dan mengawal proses hukum terhadap pelaku Human Trafficking dengan korban Adelina Sau asal NTT di Pengadilan Malaysia;

Keempat, Mendesak Kemnaker RI dan Pemprov NTT untuk segera mengoptimalkan LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) dan membangun BLK PMI (Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia) bukan BLK Komunitas di Maumere untuk melayani CPMI asal Flores, Adonara, Solor dan Lembata; di Kupang untuk melayani CPMI asal Timor, Rote Ndao, Sabu Raijua, Semau dan Alor; dan di Tambolaka untuk melayani CPMI asal Sumba.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto (*/istimewa/koleksi pribadi)

Pokja MPM Nilai Ada Indikasi Pembiaran Kasus TPPO di Polres Ngada

135 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Tim Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pokja MPM) kembali melakukan investigasi dan pendampingan hukum atas perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di wilayah hukum Polres Ngada, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Greg R. Daeng, S.H., dari Tim Pokja MPM, selaku kuasa hukum Korban, dalam laporan tertulis yang diterima media ini, pada Senin 11 Januari 2021, menjelaskan bahwa laporan tersebut merupakan hasil koordinasi dengan Penyidik, Ipda Jack Sanam, terkait perkembangan hasil penyidikan perkara TPPO yang berlangsung di ruang kerja KBO Polres Nagekeo, pada Selasa, 29 Desember 2020.

Adapun Perkara TPPO dimaksud telah terdaftar dalam registrasi Laporan Polisi Nomor: STPL/81/VIII/2018/NTT/Res Ngada, dan telah menetapkan dua orang tersangka, masing-masing berinisial SM selaku perekrut lapangan asal Mbay dan ER selaku penerima dan pengantar, mantan anggota DPRD Ende.

Dalam laporan ini, Pokja MPM memaparkan informasi hasil penanganan perkara dan kendala yang dihadapi oleh tim penyidik yang menyebabkan proses penanganan perkara tidak dapat berjalan sebagaimana seharusnya, sejak tahun 2018.

Selain itu, laporan ini juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban kepada korban selaku pihak yang menuntut keadilan atas pelanggaran hak-haknya oleh para pelaku dan kepastian hukum penanganan perkara yang dilakukan oleh pihak penyidik Polres Ngada.

Hasil Koordinasi

Pertama, dalam pertemuan yang dilakukan selama 2 jam, Ipda Jack Sanam menjelaskan tentang kasus dugaan perkara TPPO dengan korban SSW, hingga Januari 2021 masih berstatus tahapan penyidikan oleh unit Tipter Polres Ngada. Hal ini berarti sudah berlangsung selama 3 tahun terhitung sejak perkara ini dilaporkan.

Kedua, terkait penetapan tersangka, telah dilakukan pada tahun 2019, setelah penyidik yang saat itu dipimpin langsung oleh Ipda Jack Sanam bersama Bripka I Made Parta, mengumpulkan sejumlah bukti permulaan yang cukup dan telah menetapkan dua tersangka yakni SM dan ER.

Ketiga, bahwa perkara a quo pada tahun 2019, secara otoritas ditangani oleh penyidik terpisah/kanit Tipiter yang baru. Hal ini dikarenakan Ipda Jack Sanam ditugaskan untuk mengikuti pendidikan perwira.

Keempat, pada tahun 2019, penyidik pembantu atas nama Bripka I Made Parta, yang sejak awal bersama Ipda Jack Sanam menangani perkara a quo, dipindahkan ke Polsek Riung dengan alasan kedinasan.

Kelima, usai sesi tugas Ipda Jack Sanam dan Bripka I Made Parta, berdasarkan perkembangan informasi yang diperoleh pihak kuasa hukum korban dari Ipda Jack Sanam, bahwa pihak penyidik dari unit Tipiter Polres Ngada baru menaikkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Bajawa pada awal tahun 2020.

Keenam, ketika mengirim SPDP, pihak penyidik unit Tipiter Polres Ngada tidak menyertakan pelimpahan Tahap Satu yakni berupa berkas perkara, padahal sudah ada penetapan tersangka yang dilakukan.

Ketujuh, pada tahun 2020, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Bajawa mengembalikan SPDP kepada pihak Polres Ngada tanpa adanya arahan ataupun petunjuk yang perlu dilengkapi atau ditindaklanjuti oleh pihak penyidik yang menangani perkara a quo.

Kedelapan, bahwa tidak ada keterangan resmi yang diberikan kepada pihak Korban/Kuasa Hukum oleh penyidik unit Tipiter Polres Ngada tentang perkembangan informasi penanganan perkara, termasuk alasan mengapa tidak melimpahkan berkas perkara kepada pihak Kejaksaan Negeri Bajawa.

Kesembilan, pada tahun 2020, setelah kembali dari diklat keperwiraan, Ipda Jack Sanam dipindahtugaskan ke Polres Nagekeo, seiring dengan pembentukan Resort defenitif di wilayah tersebut.

Kesepuluh, setelah bertugas di Polres Nagekeo, pada akhir tahun 2020 Ipda Jack Sanam dikirimkan berkas perkara a quo oleh pihak penyidik unit Tipiter Polres Ngada. Alasan pengiriman tersebut yakni untuk kepentingan pelimpahan penanganan perkara dimaksud oleh Pihak Polres Nagekeo dengan pertimbangan locus delictie.

Kesebelas, setelah menerima berkas perkara a quo, Kapolres Nagekeo bersama jajaraannya, termasuk Ipda Jack Sanam melakukan gelar perkara guna merespon berkas yang dilimpahkan tersebut.

Dari hasil gelar perkara didapat kesimpulan bahwa perkara tersebut meskipun locus delictie-nya berada di Nagekeo tetapi masih menggunakan Kop Penyidikan Polres Ngada.

Selain itu, belum ada petunjuk dari JPU Kejakasaan Negeri Bajawa yang menerangkan bahwa perkara a quo diperbolehkan untuk dilimpahkan penyidikannya ke Polres Nagekeo, hal mana mengingat perkara ini sudah dalam status penyidikan, sehingga otomatis harus melalui arahan atau petunjuk JPU.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak Kuasa Hukum Korban bahwa saat ini jabatan Kanit Tipiter Polres Ngada yang mana selaku unit yang menangani perkara ini secara langsung, tidak ada atau kosong.

Akibat dari proses penyidikan yang terkesan tidak serius ini, Korban bersama kuasa hukumnya merasa sudah dilanggar haknya untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas kejahatan yang terjadi serta membawa  kerugian bagi korban.

Temuan Kejanggalan

Pertama, tidak adanya keseriusan dari Unit Tipiter Polres Ngada untuk menangani perkara perdagangan orang, khususnya perkara yang dialami oleh Korban Susi Susanti Wangkeng, meksipun sudah ditetapkan 2 orang tersangka sebagai pelaku TPPO.

Kedua, sikap tak serius Penyidik unit Tipiter Polres Ngada dibuktikan dengan: SPDP yang dikirimkan kepada JPU cukup lama, yakni hampir satu tahun lebih, terhitung sejak penetapan tersangka pada tahun 2019. Bukti lain yakni penyidik unit Tipiter Polres Ngada tidak mengirim berkas perkara kepada JPU.

Penyidik unit Tipiter Polres Ngada dinilai sengaja melempar tanggung jawab kepada Polres Nagekeo dengan alasan Locus Delicite, dan tanpa ada koordinasi dengan JPU.

Selain itu, Kapolres Ngada dengan sengaja memindahkan penyidik pembantu ke Polsek Riung dengan alasan kedinasan.

Ketiga, para tersangka tidak pernah ditahan terhitung sejak status mereka ditetapkan.

Keempat, kosongnya jabatan Kanit Tipiter Polres Ngada.

Nota Tuntutan

Pertama, mendesak Kapolres Ngada untuk segera melanjutkan penyidikan Perkara Pidana Nomor: STPL/81/VIII/2018/NTT/Res Ngada dan menetapkannya dalam agenda penanganan perkara prioritas tempo waktu 30 (tiga puluh) hari.

Kedua, mendesak Kapolres Ngada untuk segera menangkap dan menahan dua Tersangka yakni SM dan ER.

Ketiga, mendesak Kapolres Ngada untuk segera berkoordinasi dengan Kejakasaan Negeri Bajawa guna pelimpahan berkas perkara dan penyerahan Tersangka untuk kepentingan proses penyidikan dan penuntutan berdasarkan rujukan pada Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor: ST/225/VII/2017/BARESKRIM tentang Tata Cara Pengiriman SPDP.

Keempat, mendesak Irwasum Mabes Polri dan Irwasda Polda NTT, untuk memeriksa Kapolres Ngada, Kasat Reskrim dan penyidik Perkara Nomor: STPL/81/VIII/2018/NTT/Res Ngada, karena diduga melakukan penggelapan penanganan perkara (undue delay).(*)

Sumber berita dan foto (*/tim)

Fordia Debora Kecam Aksi Kepala BMKG Alor, Diduga Lakukan TPPO & Pelecehan Seksual

759 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Forum Diskusi dan Aksi (Fordia) Debora dalam rilisnya kepada media ini pada Senin, 3 Agustus 2020 mengecam aksi yang dilakukan oleh Kepala BMKG Kabupaten Alor. Aksi bejat yang diduga telah dilakukan oleh Kepala Stasiun Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) Kabupaten Alor dan stafnya terhadap 3 (tiga) anak gadis, pelajar SMA di Kalabahi yang berusia 14 tahun, 15 tahun dan 17 tahun, dan kejadian ini terjadi di rumah dinas Kepala BMKG.

Fordia Debora memandang bahwa tindakan yang diduga dilakukan oleh kepala BMKG dan stafnya ini sangat keji. Tindakan ini selain merupakan perdagangan orang untuk tujuan seksual, sesungguhnya juga telah terjadi eksploitasi/kekerasan seksual terhadap anak dengan cara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak sebagaimana ketentuan UU No.35/2014 tentang Perlindungan Anak. karena telah merusak masa depan anak-anak tersebut dan berpotensi merusak anak-anak lain di Kabupaten Alor.

Menurut Fordia Debora, Anak adalah generasi penerus yang harus dilindungi dan dijaga oleh semua orang, sehingga dapat tumbuh kembang optimal untuk membangun bangsa Indonesia ke depannya. Tanggung jawab perlindungan anak, menjadi tanggung jawab semua pihak, apalagi oleh pejabat negara.

Pelaku dalam kasus ini yang merupakan seorang oknum pejabat negara, tegas Forbia Debora, perlu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Kenapa sampai ada seseorang yang memiliki kecenderungan jahat kepada anak-anak bisa bekerja dan memimpin sebuah stasiun/lembaga layanan untuk masyarakat.

Apakah perhatian perlindungan anak tidak menjadi pertimbangan seleksi dan pemilihan/penunjukan pejabat? bagaimana memastikan bahwa staf bekerja dengan mekanisme kontrol, berupa kode etik dan SOP yang memenuhi standar perlindungan anak?.

Membeli jasa seks anak dan melakukan eksploitasi seksual terhadap anak di rumah dinas kepala BMKG merupakan tindakan penyalahgunaan fasilitas negara, mencemarkan nama baik institusi dan melanggar kode etik untuk melayani masyarakat.

Fordia Debora menyatakan dengan tegas, pentingnya penyelesaian kasus ini sampai tuntas dan menghukum pelaku dengan tegas sebagaimana asas persamaan hak di muka hukum, yang mana semua orang diperlakukan sama tanpa terkecuali. Jangan sampai terjadi, kasus ini yang telah dilaporkan oleh pihak keluarga kepada kepolisian, dengan bukti-bukti yang memadai, akhirnya hanya masuk ke dalam peti es, didiamkan atau digantung lama, sampai keluarga/pelapor menjadi lelah dan pelaku bebas berkeliaran dan menjadi ancaman terhadap anak-anak lain di Alor dan di seluruh Nusa Tenggara Timur.

Atas situasi kasus di atas maka Fordia Debora menyatakan dengan tegas:

Pertama, Mengutuk perbuatan kejahatan terhadap anak yang diduga telah dilakukan oleh Kepala Stasiun Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) Kabupaten Alor dan stafnya terhadap tiga orang anak gadis, pelajar SMA di Kalabahi yang berusia 14 tahun, 15 tahun dan 17 tahun di rumah dinas Kepala BMKG. Pelaku harus dihukum berat dan wajib ikut bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak korban dengan membayar restitusi kepada korban.

Kedua, Mendesak Aparat penegak hukum ( Polisi, Jaksa dan Hakim) untuk menggunakan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam memproseskan kasus dan kami meminta untuk menuntaskan proses penyelidikan dan penanganan kasus ini sampai selesai dan mampu memberi pemenuhan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban disamping pemberian hukuman yang berat bagi pelaku, termasuk mucikari yang terlibat.

Ketiga, Meminta kepada Aparat Penegak Hukum dan pemerintah (dinas dan lembaga) untuk memberikan hak-hak korban khususnya hak untuk mendapatkan pemulihan, hak untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku (hak restitusi), karena tindakan pelaku telah merugikan korban dan juga melakukan pendampingan bagi korban untuk kembali ke keluarga, sekolah dan masyarakat (re-integrasi sosial);

Keempat, Meminta para pengambil kebijakan di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk memberikan sanksi kedinasan kepada pelaku jika telah terbukti melakukan kejahatan terhadap anak dan menodai kehormatan dan citra lembaga BMKG dan menyalahgunakan fungsi fasilitas rumah dinas untuk kegiatan seks dengan anak di bawah umur;

Kelima, Meminta Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten Alor,untuk melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan fungsi fasilitas negara dan memantau kinerja dan perilaku aparatur negara sesuai mandat negara tentang perlindungan anak;

Keenam, Menghimbau masyarakat untuk turut serta mengawasi proses hukum kasus ini untuk mencegah terjadinya kasus terpetieskan dan pelaku bebas dari tuntutan hukum;

Ketujuh, Meminta masyarakat untuk mementingkan pemenuhan hak-hak korban dalam proses hukum kasus ini. Masyarakat agar tidak mempersalahkan ataupun menghukum anak-anak ini, dengan stigma yang kejam, karena mereka adalah korban yang harus dilindungi.

Demikian pernyataan sikap FORDIA DEBORA, kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dari dekat, untuk memastikan bahwa keadilan dan perlindungan anak ditegakkan di seluruh Indonesia, khususnya di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Foto utama oleh shutterstok
Editor (+rony banase)

Cegah ‘Trafficking’ dari Desa, BP2MI & JarNas Anti TPPO Gerakkan LSM

396 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (JarNas Anti TPPO) diterima Sekretaris Utama (Sestama) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Duta Besar Tatang B. Razak beserta jajarannya dalam rangka mendiskusikan peluang kerja sama dengan JarNas Anti TPPO dalam upaya melakukan pencegahan perdagangan orang mulai dari desa.

Usulan ini disampaikan oleh Tatang saat menerima Rahayu Saraswati Djojohadikusumo selaku Ketua JarNas Anti TPPO bersama pengurus lainnya. Selama 14 tahun mengurusi permasalahan trafficking, Tatang melihat masalah ini masih terus terjadi, dan sampai saat ini BP2MI banyak sekali melakukan penanganan pada pekerja migran non prosedural yang diduga sebagian besar merupakan korban trafficking.

Sestama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Tatang B Razak

Menurut Tatang, Peran serta LSM sangat dibutuhkan dalam membantu pemerintah mengurangi permasalahan TPPO yang biasanya didominasi kasus buruh migran non prosedural.

Tatang mengapresiasi langkah JarNas Anti TPPO yang mau bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini BP2MI dengan potensi anggota 31 jaringan tersebar di kantong-kantong terjadinya TPPO, bisa membantu dalam upaya melakukan tindakan preventif dan early detection dengan cara menyosialisasikan Gerakan Migrasi Aman, dan memetakan sumber desa yang menjadi kantong PMI, dan bisa membantu menjelaskan kepada calon pekerja migran agar tidak mudah menjadi korban trafficking dengan modus tenaga kerja ke luar negeri.

Ketua JarNas Anti TPPO, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (kanan) dan Sekretaris, Gabriel Goa (tengah, berbaju merah) saat bertatap muka dengan Sestama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Tatang Razak

Rahayu menyampaikan bahwa JarNas Anti TPPO siap membantu dan bekerja sama dengan BP2MI dan tawaran Tatang untuk menghadirkan dan berdialog dengan semua anggota JarNas Anti TPPO untuk segera direalisasikan. Selama ini JarNas Anti TPPO banyak bekerja dalam upaya pencegahan,

Sebagai contoh, ujar Rahayu, yang sudah dikerjakan bersama JarNas Anti TPPO di NTT, Gabriel Goa (sekretaris JarNas Anti TPPO) menyampaikan sudah terjalin kerja sama yang baik bersama dinas terkait, LTSA dan BLK, pihak bandara dan masyarakat beserta anggota JarNas Anti TPPO di NTT dalam merespons pencegahan dan penanganan korban TPPO.

“Selama ini permasalahan yang sering terjadi dalam penanganan TPPO adalah perlunya kolaborasi dalam upaya pencegahan, dan perlunya data terpadu. Contoh praktik baik anggota jarnas di batam yang sudah melakukan upaya pencegahan dan intermediate respon dengan melakukan pengawasan melibatkan masyarakat dan pelaku usaha di sektor pariwisata, melakukan pencegahan di bandara dan juga menjangkau langsung ke orang yang diduga korban TPPO di bandara. Upaya ini harapannya bisa dijadikan praktik baik dan direplikasi di banyak tempat,” ungkap Rahayu pada Selasa, 10 Maret 2020.

Selain itu, imbuh Rahayu, saat ini BP2MI sedang melakukan penjajakan kerja sama dengan Pemerintah Jerman dalam upaya penempatan tenaga kerja di sektor medis untuk bekerja di Jerman dengan skema G to G.

“Semua biaya baik itu pelatihan dan sampai pemberangkatan akan ditanggung oleh pemerintah Jerman. Skema kerja sama G to G ini diharapkan bisa mengurangi terjadinya trafficking. Selain itu BP2MI juga membuat aplikasi KOMI (Komunitas sahabat Migran Indonesia) yang bisa dimanfaatkan oleh pekerja migran Indonesia ataupun diaspora Indonesia,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi JarNas Anti TPPO)
Editor (+rony banase)

Sinergisitas Kemnaker & JarNas Anti TPPO Akhiri Perdagangan Orang di Indonesia

142 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain untuk penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan peran hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

Termasuk pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Untuk menjalankan fungsi penempatan tenaga kerja, Kemnaker memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan pengawasan penempatan tenaga kerja baik yang dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, dalam rangka menjalankan tugas pengawasan penempatan tenaga kerja, maka Kemnaker juga menjadi bagian dari Sub Gugus Tugas TPPO yang terdiri dari berbagai lintas kementerian dan lembaga terkait.

Masalah perdagangan orang merupakan masalah yang sangat serius dan sangat diperlukan perhatian khusus dari pemerintah, maka dalam rangka mendukung Kemnaker, JarNas Anti TPPO yang diketuai oleh Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, melakukan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah pada Senin, 13 Januari 2020.

Pertemuan Ketua JarNas Anti TPPO, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (kiri) dan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah (kanan)

Pertemuan bertujuan untuk memberikan dukungan dan melakukan koordinasi terkait dengan berbagai persoalan yang dihadapi oleh para pekerja migran indonesia yang berada di luar negeri, selain itu memberikan informasi terkait dengan banyaknya masalah perdagangan orang baik yang terjadi di dalam negeri maupun yang di luar negeri.

Perempuan yang biasa disapa Sara ini mengatakan, bahwa JarNas Anti TPPO memberi masukan agar para pihak dapat menggunakan Undang-undang ketenagakerjaan sebagai dasar dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja mulai dari upah dan kesejahteraan tenaga kerja, jaminan sosial, pelatihan kerja, penyiapan lembaga latihan kerja, pemagangan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja baik itu di dalam maupun di luar negeri dan juga pelaksana penempatan tenaga kerja.

Sara juga menyampaikan bahwa JarNas Anti TPPO siap untuk memberikan dukungan di 21 titik intervensi untuk melakukan pencegahan tenaga kerja non prosedural. Ketua Yayasan Parinama Astha ini juga meminta, agar pemerintah dapat memperhatikan MoU dengan negara-negara tujuan terutama yang sering kali menjadi permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris II JarNas Anti TPPO, Gabriel Goa menambahkan, untuk melakukan perbaikan database kependudukan di Indonesia, hal ini sangat penting untuk tidak membuka celah terjadinya TPPO oleh oknum.

Pertemuan ini dihadiri oleh JarNas Anti TPPO yang terdiri dari Ketua JarNas Anti TPPO, ECPAT Indonesia Padma Indonesia dan Parinama Astha. (*)

Sumber berita (*/Rilis JarNas Anti TPPO)
Editor (+rony banase)

Bimtek APH : Negara Harus Hadir dalam Penanganan Korban KDRT & TPPO

229 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap kelompok rentan marginal yakni perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terus menjadi perhatian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 yang dilaksanakan oleh BPS menunjukkan 1 dari 3 perempuan usia 15—64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual; 1 dari 4 perempuan yang sedang/pernah menikah pernah kekerasan berbasis ekonomi; dan 1 dari 5 perempuan yang sedang/pernah menikah mengalami kekerasan psikis sedangkan data kasus KDRT dari Kementerian PPPA menunjukan kasus KDRT di Provinsi NTT meski menurun namun masih intens terjadi dengan rincian pada tahun 2017 terjadi 377 kasus (Kasus KDRT Nasional sebanyak 10.722 kasus); tahun 2018 terjadi 188 kasus (Nasional terjadi 10.251 kasus); dan tahun 2019 terjadi sebanyak 175 kasus (Nasional terjadi 8.262 kasus KDRT)

Kabid Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kementerian PPPA, Fitri Diawati, S.E., M.M.

Demikian penjelasan dari Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA yang diwakili oleh Kabid Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Fitri Diawati, S.E., M.M. kepada para Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Bimtek APH dalam Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dilaksanakan pada 9—10 Desember 2019 di Hotel Neo Aston Kupang.

Di hadapan 35 Aparat Penegak Hukum (APH) dari unsur Kejaksaan, Polda NTT, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, P2TP2A, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), TNI AU, KP3 Laut, BP3TKI Kupang, dan Unsur Media; Fitri Diawati menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menangani persoalan KDRT dan TPPO.

“Penyidik merupakan ujung tombak penyidikan kasus KDRT dan TPPO dan negara harus hadir dalam Penanganan korban,”tegasnya sambil menambahkan bahwa Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan korban, dan penindakan terhadap pelaku.

Selain itu, ujar Fitri, diperlukan Sosialisasi UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di tingkat desa dengan menggunakan Dana Desa yang bertujuan Pencegahan KDRT yakni mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; menindak para pelaku.

Adapun bentuk KDRT sesuai dengan pasal 5 UU No 23 Tahun 2004 tentang PDKRT berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Di samping itu, Kabid Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Kementerian PPPA, Dino Adriana, S.E. memaparkan tentang UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan merekomendasikan apa yang harus dibuat untuk meminimalisir TPPO.

Perlu diketahui, hingga 30 November 2019, Sebanyak 113 jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT telah menjadi korban dari TPPO.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi NTT, Sylvia R. Peku Djawang, S.P., M.M. menyampaikan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) NTT sangat serius menangani masalah KDRT dan TPPO.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi NTT, Sylvia R. Peku Djawang, S.P., M.M.

“Kita memang berusaha terus mencegah dalam formulasi aspek pencegahan dan peningkatan kualitas pelayanan dengan mengedepankan aspek hukum dan Akar masalah TPPO yakni ekonomi, pendidikan, kemiskinan, dan aksesibilitas kerja dan ketika semua urusan di dalam rumah tangga beres maka makin sedikit orang yang akan mengalami KDRT dan TPPO,” terang Sylvia.

Sylvia juga membeberkan Fokus dan tantangan terhadap KDRT dan TPPO hingga 2023 di Provinsi NTT yakni :

  • Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan temasuk TPPO (angka kuantitatif) ke Zero Human Trafficking;
  • Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO menyangkut kualitas dan proses penuntasan kasus

“Tantangan bagi DPPPA Provinsi NTT yakni Zero Human Trafficking dan melakukan revisi Perda 14 Nomor 2008,” ungkap Kadis PPPA NTT.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

JarNas Anti TPPO Siap Kerja Sama dengan Kementerian PPPA Akhiri Trafficking

198 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo telah memilih para menteri untuk menduduki posisi di kabinetnya yang baru dan salah satunya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

KPPPA memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar untuk mengurus dan memastikan adanya perlindungan bagi perempuan dan anak di Indonesia. KPPPA juga mendapatkan mandat sebagai Ketua Harian sub gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di mana anggota sub gugus tugas TPPO terdiri dari lintas kementerian dan lembaga terkait.

Masalah perdagangan orang merupakan masalah yang sangat serius dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Maka dalam rangka mendukung kementerian KPPPA, JarNas Anti TPPO yang diketuai oleh Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Saat melakukan pertemuan dengan Menteri PPPA, Gusti Ayu Bintang Darmawanti, S.E, M.Si. pada Kamis, 21 November 2019 untuk memberikan dukungan, berdiskusi dan melakukan koordinasi terkait dengan berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan dan anak Indonesia saat ini, khusus pada masalah perdagangan orang yang semakin hari semakin marak.

Perempuan yang biasa disapa Sara ini mengatakan JarNas Anti TPPO sangat mengharapkan perhatian yang serius dari KPPPA dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan orang di Indonesia.

“Perjuangan melawan perdagangan orang sering kali masih mengalami hambatan dalam proses penegakan hukumnya mulai dari penggunaan Undang-undang yang tidak tepat sampai pada pemahaman aparat penegak hukum yang masih minim,” ungkap Sara panggilan akrab dari Ketua JarNas Anti TPPO, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Andy Ardian dari ECPAT Indonesia yang juga Sekretaris JarNas Anti TPPO mengatakan bahwa kelemahan lainnya dalam penanganan TPPO adalah proses re-integrasi yang tidak terlaksana dengan baik, hal ini yang menimbulkan korban berpeluang untuk menjadi korban TPPO lagi.

JarNas berharap, dalam rangka memberikan perlindungan yang baik dan pemenuhan hak-hak kepada korban TPPO maka sangat diperlukan anggaran yang lebih besar di lintas sektor.

“Sayangnya, sebagai kementerian yang membawahi pusat pengaduan di hampir semua wilayah Indonesia, anggaran KPPPA mengalami penurunan. Hal ini memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat tapi khususnya bagi korban TPPO dan keluarganya,” tegas Andy.

Pertemuan ini juga dihadiri dan didukung oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka, dan I Gusti Agung Putri Astrid, Staf Khusus Menteri PPPA.

Adapun Anggota JarNas yakni Yayasan Parinama Astha, ECPAT Indonesia, PADMA Indonesia, Yayasan Kasih Yang Utama, LBH Apik Jakarta, Yayasan Bandungwangi, YKAI, Yayasan Anak Perempuan, CWTC, Yayasan Bahtera Bandung, Yayasan Rusaida Sukabumi, Yayasan Embun Pelangi Batam, PKPA Medan, LADA Lampung, Asa Puan Sambas, Asosiasi Peksos Singkawang, Lembaga Kita Wonosobo, Setara Semarang, Kakak Solo, SCC Surabaya, YKYU Manado, LBH Apik Bali, Gerasa Bali, Lentera Anak Bali, Project Karma Bali, Yayasan Santai Lombok, WADAH NTT, Yayasan Donders dan anggota-anggota individu lainnya.(*)

Sumber berita (*/Humas JarNas Anti TPPO)
Editor (+rony banase)

Sosialisasi Rumah Perempuan : Migrasi Aman, Cara Jitu Bekerja di Luar Negeri

341 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Upaya memberikan edukasi tentang migrasi aman untuk bekerja di luar negeri terus dilakukan oleh Rumah Perempuan sebagai wadah untuk memperjuangkan hak perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan dan perdagangan orang (Human Trafficking).

Berkolaborasi dengan BNP2TKI, BP3TKI, Dinas PPPA NTT, Dinas Kopnakertrans dan DPD I Partai Golkar NTT, Rumah Perempuan NTT menghelat kegiatan Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengusung tema ‘Peran Serta Masyarakat Dalam Penempatan dan Perlindungan Pekerja Mingran Indonesia’ yang dilaksanakan di Aula DPD Golkar NTT, pada Jumat 6 September 2019.

Dikuti oleh para mahasiswa dan organisasi pemuda se-Kota Kupang, sosialisasi tentang Migrasi Aman ini menghadirkan para narasumber diantaranya Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan BNP2TKI, Dr. Servulus Bobo Riti; Direktur Rumah Perempuan, Libby Sinlaeloe; Kepala BP3TKI Kupang, Siwa, S.E. Kabid Perlindungan Hak Perempuan DP3A NTT, Dra Margaritha Boekan, dan perwakilan Dinas Kopnakertrans Provinsi NTT.

Foto bersama para narasumber dan peserta Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengusung tema ‘Peran Serta Masyarakat Dalam Penempatan dan Perlindungan Pekerja Mingran Indonesia’

Direktur Rumah Perempuan, Libby Sinlaeloe mengatakan hingga September 2019 terdapat 79 jenasah pekerja migran yang dikirim ke NTT merupakan salah satu indikator bahwa pengetahuan dan keterampilan para tenaga kerja ini terbatas.

“Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten untuk menyikapi persoalan tersebut. Namun ada hal-hal yang kurang terutama terkait dengan pencegahan dan penanganan. Akibatnya, persoalan ini terus- menerus terjadi,” jelas Libby.

Berkaitan dengan pencegahan, ujar Libby, Rumah Perempuan melihat bahwa masyarakat di NTT belum mengetahui dengan baik dan benar bagaimana bermigrasi secara aman. “Misalnya kalau bepergian ke luar negeri itu wajib mempunyai identitas hukum yang legal, yang resmi. Jadi, tidak hanya asal ada tetapi materilnya itu kurang. Jadi, misalnya si A berangkat ke luar negeri berusia 17 tahun tetapi diubah menjadi 21 tahun. Ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan apalagi sampai merubah nama,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BP3TKI Kupang, Siwa,S.E. mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk menyebar luas informasi tentang bermigrasi yang benar.

”Agar mereka (para PMI, red) dapat pergi untuk bekerja sesuai ketentuan berlaku. Sehingga masalah-masalah yang terjadi itu bisa kurangi. Nah, penyebaran informasi ini kita perlukan dengan berbagai stakeholder, berbagai lapisan masyarakat, dan berbagai unsur yang lain,” ujar Siwa.

Kegiatan ini, lanjut Siwa, untuk menyebarkan informasi tentang penanganan kasus-kasus pekerja migran di NTT yang harus melibatkan banyak pihak.
“Pemerintah maupun masyarakat sipil, lembaga keagamaan dan seterusnya harus bersatu padu dalam penyebaran informasi ini. Jadi, yang hadir hari ini kita harapkan mereka harus bisa melanjutkan apa yang telah disampaikan hari ini,” tandasnya.

Senada dengan Kepala BP3TKI dan Direktur Rumah Perempuan, Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan BNP2TKI, Dr. Servulus Bobo Riti mengatakan bahwa kita harus merubah mindset atau cara berpikir untuk bermigrasi aman karena negara ingin memfasilitasi warga negara yang ingin bekerja di luar negeri.

“Negara tidak mendorong warga negaranya untuk bekerja di luar negeri namun ketika warga negara ingin memperoleh kesempatan tersebut maka negara akan hadir,” terang Dr. Servulus.

Dr.Servulus juga menyampaikan bahwa sosialisasi yang diinisiasi oleh Rumah Perempuan sebagai media untuk disebarluaskan kepada banyak orang mengenai migrasi aman. “Sosialisasi ini sebagai upaya terus menerus penyebarluasan informasi tentang bekerja di luar negeri yang benar dan aman,” bebernya.

Selain itu tandas Dr. Servulus, pemerintah terus melakukan sosialisasi sebagai upaya untuk meminimalisasi korban akibat PMI non prosedural dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau Human Trafficking.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)