Arsip Kategori: Human Trafficking

Cegah ‘Trafficking’ dari Desa, BP2MI & JarNas Anti TPPO Gerakkan LSM

176 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (JarNas Anti TPPO) diterima Sekretaris Utama (Sestama) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Duta Besar Tatang B. Razak beserta jajarannya dalam rangka mendiskusikan peluang kerja sama dengan JarNas Anti TPPO dalam upaya melakukan pencegahan perdagangan orang mulai dari desa.

Usulan ini disampaikan oleh Tatang saat menerima Rahayu Saraswati Djojohadikusumo selaku Ketua JarNas Anti TPPO bersama pengurus lainnya. Selama 14 tahun mengurusi permasalahan trafficking, Tatang melihat masalah ini masih terus terjadi, dan sampai saat ini BP2MI banyak sekali melakukan penanganan pada pekerja migran non prosedural yang diduga sebagian besar merupakan korban trafficking.

Sestama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Tatang B Razak

Menurut Tatang, Peran serta LSM sangat dibutuhkan dalam membantu pemerintah mengurangi permasalahan TPPO yang biasanya didominasi kasus buruh migran non prosedural.

Tatang mengapresiasi langkah JarNas Anti TPPO yang mau bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini BP2MI dengan potensi anggota 31 jaringan tersebar di kantong-kantong terjadinya TPPO, bisa membantu dalam upaya melakukan tindakan preventif dan early detection dengan cara menyosialisasikan Gerakan Migrasi Aman, dan memetakan sumber desa yang menjadi kantong PMI, dan bisa membantu menjelaskan kepada calon pekerja migran agar tidak mudah menjadi korban trafficking dengan modus tenaga kerja ke luar negeri.

Ketua JarNas Anti TPPO, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (kanan) dan Sekretaris, Gabriel Goa (tengah, berbaju merah) saat bertatap muka dengan Sestama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Tatang Razak

Rahayu menyampaikan bahwa JarNas Anti TPPO siap membantu dan bekerja sama dengan BP2MI dan tawaran Tatang untuk menghadirkan dan berdialog dengan semua anggota JarNas Anti TPPO untuk segera direalisasikan. Selama ini JarNas Anti TPPO banyak bekerja dalam upaya pencegahan,

Sebagai contoh, ujar Rahayu, yang sudah dikerjakan bersama JarNas Anti TPPO di NTT, Gabriel Goa (sekretaris JarNas Anti TPPO) menyampaikan sudah terjalin kerja sama yang baik bersama dinas terkait, LTSA dan BLK, pihak bandara dan masyarakat beserta anggota JarNas Anti TPPO di NTT dalam merespons pencegahan dan penanganan korban TPPO.

“Selama ini permasalahan yang sering terjadi dalam penanganan TPPO adalah perlunya kolaborasi dalam upaya pencegahan, dan perlunya data terpadu. Contoh praktik baik anggota jarnas di batam yang sudah melakukan upaya pencegahan dan intermediate respon dengan melakukan pengawasan melibatkan masyarakat dan pelaku usaha di sektor pariwisata, melakukan pencegahan di bandara dan juga menjangkau langsung ke orang yang diduga korban TPPO di bandara. Upaya ini harapannya bisa dijadikan praktik baik dan direplikasi di banyak tempat,” ungkap Rahayu pada Selasa, 10 Maret 2020.

Selain itu, imbuh Rahayu, saat ini BP2MI sedang melakukan penjajakan kerja sama dengan Pemerintah Jerman dalam upaya penempatan tenaga kerja di sektor medis untuk bekerja di Jerman dengan skema G to G.

“Semua biaya baik itu pelatihan dan sampai pemberangkatan akan ditanggung oleh pemerintah Jerman. Skema kerja sama G to G ini diharapkan bisa mengurangi terjadinya trafficking. Selain itu BP2MI juga membuat aplikasi KOMI (Komunitas sahabat Migran Indonesia) yang bisa dimanfaatkan oleh pekerja migran Indonesia ataupun diaspora Indonesia,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi JarNas Anti TPPO)
Editor (+rony banase)

Sinergisitas Kemnaker & JarNas Anti TPPO Akhiri Perdagangan Orang di Indonesia

72 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain untuk penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan peran hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

Termasuk pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Untuk menjalankan fungsi penempatan tenaga kerja, Kemnaker memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan pengawasan penempatan tenaga kerja baik yang dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, dalam rangka menjalankan tugas pengawasan penempatan tenaga kerja, maka Kemnaker juga menjadi bagian dari Sub Gugus Tugas TPPO yang terdiri dari berbagai lintas kementerian dan lembaga terkait.

Masalah perdagangan orang merupakan masalah yang sangat serius dan sangat diperlukan perhatian khusus dari pemerintah, maka dalam rangka mendukung Kemnaker, JarNas Anti TPPO yang diketuai oleh Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, melakukan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah pada Senin, 13 Januari 2020.

Pertemuan Ketua JarNas Anti TPPO, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (kiri) dan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah (kanan)

Pertemuan bertujuan untuk memberikan dukungan dan melakukan koordinasi terkait dengan berbagai persoalan yang dihadapi oleh para pekerja migran indonesia yang berada di luar negeri, selain itu memberikan informasi terkait dengan banyaknya masalah perdagangan orang baik yang terjadi di dalam negeri maupun yang di luar negeri.

Perempuan yang biasa disapa Sara ini mengatakan, bahwa JarNas Anti TPPO memberi masukan agar para pihak dapat menggunakan Undang-undang ketenagakerjaan sebagai dasar dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja mulai dari upah dan kesejahteraan tenaga kerja, jaminan sosial, pelatihan kerja, penyiapan lembaga latihan kerja, pemagangan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja baik itu di dalam maupun di luar negeri dan juga pelaksana penempatan tenaga kerja.

Sara juga menyampaikan bahwa JarNas Anti TPPO siap untuk memberikan dukungan di 21 titik intervensi untuk melakukan pencegahan tenaga kerja non prosedural. Ketua Yayasan Parinama Astha ini juga meminta, agar pemerintah dapat memperhatikan MoU dengan negara-negara tujuan terutama yang sering kali menjadi permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris II JarNas Anti TPPO, Gabriel Goa menambahkan, untuk melakukan perbaikan database kependudukan di Indonesia, hal ini sangat penting untuk tidak membuka celah terjadinya TPPO oleh oknum.

Pertemuan ini dihadiri oleh JarNas Anti TPPO yang terdiri dari Ketua JarNas Anti TPPO, ECPAT Indonesia Padma Indonesia dan Parinama Astha. (*)

Sumber berita (*/Rilis JarNas Anti TPPO)
Editor (+rony banase)

Bimtek APH : Negara Harus Hadir dalam Penanganan Korban KDRT & TPPO

129 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap kelompok rentan marginal yakni perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terus menjadi perhatian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 yang dilaksanakan oleh BPS menunjukkan 1 dari 3 perempuan usia 15—64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual; 1 dari 4 perempuan yang sedang/pernah menikah pernah kekerasan berbasis ekonomi; dan 1 dari 5 perempuan yang sedang/pernah menikah mengalami kekerasan psikis sedangkan data kasus KDRT dari Kementerian PPPA menunjukan kasus KDRT di Provinsi NTT meski menurun namun masih intens terjadi dengan rincian pada tahun 2017 terjadi 377 kasus (Kasus KDRT Nasional sebanyak 10.722 kasus); tahun 2018 terjadi 188 kasus (Nasional terjadi 10.251 kasus); dan tahun 2019 terjadi sebanyak 175 kasus (Nasional terjadi 8.262 kasus KDRT)

Kabid Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kementerian PPPA, Fitri Diawati, S.E., M.M.

Demikian penjelasan dari Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA yang diwakili oleh Kabid Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Fitri Diawati, S.E., M.M. kepada para Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Bimtek APH dalam Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dilaksanakan pada 9—10 Desember 2019 di Hotel Neo Aston Kupang.

Di hadapan 35 Aparat Penegak Hukum (APH) dari unsur Kejaksaan, Polda NTT, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, P2TP2A, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), TNI AU, KP3 Laut, BP3TKI Kupang, dan Unsur Media; Fitri Diawati menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menangani persoalan KDRT dan TPPO.

“Penyidik merupakan ujung tombak penyidikan kasus KDRT dan TPPO dan negara harus hadir dalam Penanganan korban,”tegasnya sambil menambahkan bahwa Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan korban, dan penindakan terhadap pelaku.

Selain itu, ujar Fitri, diperlukan Sosialisasi UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di tingkat desa dengan menggunakan Dana Desa yang bertujuan Pencegahan KDRT yakni mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; menindak para pelaku.

Adapun bentuk KDRT sesuai dengan pasal 5 UU No 23 Tahun 2004 tentang PDKRT berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Di samping itu, Kabid Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Kementerian PPPA, Dino Adriana, S.E. memaparkan tentang UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan merekomendasikan apa yang harus dibuat untuk meminimalisir TPPO.

Perlu diketahui, hingga 30 November 2019, Sebanyak 113 jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT telah menjadi korban dari TPPO.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi NTT, Sylvia R. Peku Djawang, S.P., M.M. menyampaikan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) NTT sangat serius menangani masalah KDRT dan TPPO.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi NTT, Sylvia R. Peku Djawang, S.P., M.M.

“Kita memang berusaha terus mencegah dalam formulasi aspek pencegahan dan peningkatan kualitas pelayanan dengan mengedepankan aspek hukum dan Akar masalah TPPO yakni ekonomi, pendidikan, kemiskinan, dan aksesibilitas kerja dan ketika semua urusan di dalam rumah tangga beres maka makin sedikit orang yang akan mengalami KDRT dan TPPO,” terang Sylvia.

Sylvia juga membeberkan Fokus dan tantangan terhadap KDRT dan TPPO hingga 2023 di Provinsi NTT yakni :

  • Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan temasuk TPPO (angka kuantitatif) ke Zero Human Trafficking;
  • Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO menyangkut kualitas dan proses penuntasan kasus

“Tantangan bagi DPPPA Provinsi NTT yakni Zero Human Trafficking dan melakukan revisi Perda 14 Nomor 2008,” ungkap Kadis PPPA NTT.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

JarNas Anti TPPO Siap Kerja Sama dengan Kementerian PPPA Akhiri Trafficking

130 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo telah memilih para menteri untuk menduduki posisi di kabinetnya yang baru dan salah satunya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

KPPPA memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar untuk mengurus dan memastikan adanya perlindungan bagi perempuan dan anak di Indonesia. KPPPA juga mendapatkan mandat sebagai Ketua Harian sub gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di mana anggota sub gugus tugas TPPO terdiri dari lintas kementerian dan lembaga terkait.

Masalah perdagangan orang merupakan masalah yang sangat serius dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Maka dalam rangka mendukung kementerian KPPPA, JarNas Anti TPPO yang diketuai oleh Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Saat melakukan pertemuan dengan Menteri PPPA, Gusti Ayu Bintang Darmawanti, S.E, M.Si. pada Kamis, 21 November 2019 untuk memberikan dukungan, berdiskusi dan melakukan koordinasi terkait dengan berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan dan anak Indonesia saat ini, khusus pada masalah perdagangan orang yang semakin hari semakin marak.

Perempuan yang biasa disapa Sara ini mengatakan JarNas Anti TPPO sangat mengharapkan perhatian yang serius dari KPPPA dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan orang di Indonesia.

“Perjuangan melawan perdagangan orang sering kali masih mengalami hambatan dalam proses penegakan hukumnya mulai dari penggunaan Undang-undang yang tidak tepat sampai pada pemahaman aparat penegak hukum yang masih minim,” ungkap Sara panggilan akrab dari Ketua JarNas Anti TPPO, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Andy Ardian dari ECPAT Indonesia yang juga Sekretaris JarNas Anti TPPO mengatakan bahwa kelemahan lainnya dalam penanganan TPPO adalah proses re-integrasi yang tidak terlaksana dengan baik, hal ini yang menimbulkan korban berpeluang untuk menjadi korban TPPO lagi.

JarNas berharap, dalam rangka memberikan perlindungan yang baik dan pemenuhan hak-hak kepada korban TPPO maka sangat diperlukan anggaran yang lebih besar di lintas sektor.

“Sayangnya, sebagai kementerian yang membawahi pusat pengaduan di hampir semua wilayah Indonesia, anggaran KPPPA mengalami penurunan. Hal ini memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat tapi khususnya bagi korban TPPO dan keluarganya,” tegas Andy.

Pertemuan ini juga dihadiri dan didukung oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka, dan I Gusti Agung Putri Astrid, Staf Khusus Menteri PPPA.

Adapun Anggota JarNas yakni Yayasan Parinama Astha, ECPAT Indonesia, PADMA Indonesia, Yayasan Kasih Yang Utama, LBH Apik Jakarta, Yayasan Bandungwangi, YKAI, Yayasan Anak Perempuan, CWTC, Yayasan Bahtera Bandung, Yayasan Rusaida Sukabumi, Yayasan Embun Pelangi Batam, PKPA Medan, LADA Lampung, Asa Puan Sambas, Asosiasi Peksos Singkawang, Lembaga Kita Wonosobo, Setara Semarang, Kakak Solo, SCC Surabaya, YKYU Manado, LBH Apik Bali, Gerasa Bali, Lentera Anak Bali, Project Karma Bali, Yayasan Santai Lombok, WADAH NTT, Yayasan Donders dan anggota-anggota individu lainnya.(*)

Sumber berita (*/Humas JarNas Anti TPPO)
Editor (+rony banase)

Sosialisasi Rumah Perempuan : Migrasi Aman, Cara Jitu Bekerja di Luar Negeri

290 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Upaya memberikan edukasi tentang migrasi aman untuk bekerja di luar negeri terus dilakukan oleh Rumah Perempuan sebagai wadah untuk memperjuangkan hak perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan dan perdagangan orang (Human Trafficking).

Berkolaborasi dengan BNP2TKI, BP3TKI, Dinas PPPA NTT, Dinas Kopnakertrans dan DPD I Partai Golkar NTT, Rumah Perempuan NTT menghelat kegiatan Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengusung tema ‘Peran Serta Masyarakat Dalam Penempatan dan Perlindungan Pekerja Mingran Indonesia’ yang dilaksanakan di Aula DPD Golkar NTT, pada Jumat 6 September 2019.

Dikuti oleh para mahasiswa dan organisasi pemuda se-Kota Kupang, sosialisasi tentang Migrasi Aman ini menghadirkan para narasumber diantaranya Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan BNP2TKI, Dr. Servulus Bobo Riti; Direktur Rumah Perempuan, Libby Sinlaeloe; Kepala BP3TKI Kupang, Siwa, S.E. Kabid Perlindungan Hak Perempuan DP3A NTT, Dra Margaritha Boekan, dan perwakilan Dinas Kopnakertrans Provinsi NTT.

Foto bersama para narasumber dan peserta Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengusung tema ‘Peran Serta Masyarakat Dalam Penempatan dan Perlindungan Pekerja Mingran Indonesia’

Direktur Rumah Perempuan, Libby Sinlaeloe mengatakan hingga September 2019 terdapat 79 jenasah pekerja migran yang dikirim ke NTT merupakan salah satu indikator bahwa pengetahuan dan keterampilan para tenaga kerja ini terbatas.

“Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten untuk menyikapi persoalan tersebut. Namun ada hal-hal yang kurang terutama terkait dengan pencegahan dan penanganan. Akibatnya, persoalan ini terus- menerus terjadi,” jelas Libby.

Berkaitan dengan pencegahan, ujar Libby, Rumah Perempuan melihat bahwa masyarakat di NTT belum mengetahui dengan baik dan benar bagaimana bermigrasi secara aman. “Misalnya kalau bepergian ke luar negeri itu wajib mempunyai identitas hukum yang legal, yang resmi. Jadi, tidak hanya asal ada tetapi materilnya itu kurang. Jadi, misalnya si A berangkat ke luar negeri berusia 17 tahun tetapi diubah menjadi 21 tahun. Ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan apalagi sampai merubah nama,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BP3TKI Kupang, Siwa,S.E. mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk menyebar luas informasi tentang bermigrasi yang benar.

”Agar mereka (para PMI, red) dapat pergi untuk bekerja sesuai ketentuan berlaku. Sehingga masalah-masalah yang terjadi itu bisa kurangi. Nah, penyebaran informasi ini kita perlukan dengan berbagai stakeholder, berbagai lapisan masyarakat, dan berbagai unsur yang lain,” ujar Siwa.

Kegiatan ini, lanjut Siwa, untuk menyebarkan informasi tentang penanganan kasus-kasus pekerja migran di NTT yang harus melibatkan banyak pihak.
“Pemerintah maupun masyarakat sipil, lembaga keagamaan dan seterusnya harus bersatu padu dalam penyebaran informasi ini. Jadi, yang hadir hari ini kita harapkan mereka harus bisa melanjutkan apa yang telah disampaikan hari ini,” tandasnya.

Senada dengan Kepala BP3TKI dan Direktur Rumah Perempuan, Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan BNP2TKI, Dr. Servulus Bobo Riti mengatakan bahwa kita harus merubah mindset atau cara berpikir untuk bermigrasi aman karena negara ingin memfasilitasi warga negara yang ingin bekerja di luar negeri.

“Negara tidak mendorong warga negaranya untuk bekerja di luar negeri namun ketika warga negara ingin memperoleh kesempatan tersebut maka negara akan hadir,” terang Dr. Servulus.

Dr.Servulus juga menyampaikan bahwa sosialisasi yang diinisiasi oleh Rumah Perempuan sebagai media untuk disebarluaskan kepada banyak orang mengenai migrasi aman. “Sosialisasi ini sebagai upaya terus menerus penyebarluasan informasi tentang bekerja di luar negeri yang benar dan aman,” bebernya.

Selain itu tandas Dr. Servulus, pemerintah terus melakukan sosialisasi sebagai upaya untuk meminimalisasi korban akibat PMI non prosedural dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau Human Trafficking.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Peduli Kasus ‘Human Trafficking’ di TTS, Mahasiswa KKN Edukasi Pelajar

176 Views

Amanuban Timur-TTS, Garda Indonesia | Tingginya angka human trafficking di Nusa Tenggara Timur (NTT), menyita perhatian publik untuk terus menyosialisasikan serta mencari solusi dalam mengatasi problematik tersebut secara dini, terutama bagi para siswa yang sedang menempuh pendidikan dan akan beranjak ke dunia kerja.

Menyadari pentingnya membangun pemahaman sejak dini, Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN), di Desa Mnelaanen, Kecamatan Amanuban Timur, melakukan sosialisasi tentang human trafficking di SMAN 1 Amanuban Timur, pada Kamis, 22 Agustus 2019.

Muhammad Fauzi Laksono, mahasiswa asal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, selaku koordinator mahasiswa KKN di Desa Mnelaanen, mengatakan bahwa, fokus mereka saat ini adalah pada siswa-siswi kelas 3 SMA yang sebentar lagi akan menamatkan pendidikan jenjang menengah atas dan akan ada yang melanjutkan studi, ada pula yang akan berorientasi pada kerja karena tuntutan ekonomi.

“Kita ingin merubah pola pikir mereka, agar tidak terpengaruh untuk bekerja, apalagi menjadi pekerja ilegal,” jelas Fauzi yang mengoordinasi mahasiswa KKN dari 4 (empat) Perguruan Tinggi.

Lanjut Fauzi, keterbatasan ekonomi seringkali menjadi alasan utama untuk tidak melanjutkan studi dan akhirnya harus bekerja. Selain itu, keinginan untuk merubah taraf hidup keluarga, mengharuskan untuk bisa mendapatkan gaji yang besar.

“Keinginan untuk merubah ekonomi keluarga, membuat banyak orang sering terhipnotis dengan janji gaji besar yang ditawarkan untuk bekerja di luar negeri,” tutur Fauzi.

Selain materi tentang human trafficking, pada kesempatan tersebut juga dilakukan diskusi dalam kelompok yang menjelaskan tentang kehidupan kampus, dan bagaimana caranya untuk bisa melanjutkan kuliah, walaupun ekonomi orang tua tidak menjamin.

“Kita juga diskusi tentang jurusan-jurusan yang ada di kampus dan juga berbagi soal beasiswa yang bisa diperoleh untuk melanjutkan studi,” tutup Fauzi.

Sementara itu, Muchtar Anabanu, S.Hum. yang hadir sebagai pemateri, menyampaikan bahwa, hal utama yang sering membuat masyarakat Timor Tengah Selatan (TTS) sangat berminat untuk menjadi tenaga kerja ilegal karena kemiskinan. Sehingga ketika ditawarkan kerja dengan gaji besar, dengan mudah percaya dan mengikuti.

“Faktor kemiskinan membuat kita terlalu tergiur dengan gaji yang dijanjikan, padahal itu kita ditipu,” ujar Anabanu.

Lanjutnya, untuk mengatasi kemiskinan tidak harus pergi sampai keluar negeri. Dirinya menjelaskan bahwa di kampung sendiri, bisa mengubah ekonomi keluarga. Hal utama yang dibutuhkan adalah kreativitas.

“Kampung kita sangat kaya. Kita bisa rubah ekonomi keluarga. Yang dibutuhkan adalah kreativitas dalam mengelola kekayaan alam yang ada,” ujarnya.

Kreativitas tersebut, jelas Anabanu akan diperoleh melalui pendidikan. Lanjutnya pentingnya pendidikan saat ini adalah membekali para generasi penerus bangsa dengan berbagai kreativitas, juga ilmu dalam mengelola hasil alam yang ada.

“Pendidikan saat ini juga harus melatih siswa-siswi untuk mampu berkreasi dan berinovasi, “ jelas mantan Kepala Sekolah MTs Miftahudin Oe’ekam itu.

Dirinya juga berharap para siswa yang sudah mengetahui tentang bahayanya menjadi tenaga kerja ilegal harus bisa menjadi tonggak perubahan ditengah masyarakat dan bisa menjadi surat hidup bagi sesama masyarakat lainnya.

“Adik-adik harus tampil beda ditengah masyarakat dan harus bisa menyampaikan apa yang sudah adik-adik peroleh, sehingga angka kematian karena human trafficking bisa berkurang,” tutup Anabanu.

Pantauan media Garda Indonesia, lebih dari 200 orang siswa hadir mengikuti sosialisasi tersebut. Sementara mahasiswa KKN yang menginisiasi kegiatan tersebut berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Kupang, Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK) dan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Kupang.(*)

Penulis (*/Joe Tkikhau)
Editor (+rony banase)

Talkshow KOMPAK : Orang Muda Pulang ke Desa di Tanah Perjanjian

142 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Orang muda harus pulang ke desa, tanah perjanjian, untuk mengelola tanah yang berlimpah susu dan madu. Pulang ke desa, migrasi untuk menegakan keadilan sosial.

Demikian salah satu bagian rekomendasi dari 10 (sepuluh) rekomendasi dari talkshow bertajuk ‘Selamatkan Orang Muda NTT dari Bahaya Human Trafficking’ yang diselenggarakan Komunitas Peacemaker Kupang (KOMPAK) yang dipandu Anna Djukana,SH,MH di Neo Aston Hotel Kupang pada Kamis, 25 Juli 2019.

Dialog Orang Muda ini menghadirkan nara sumber Pdt. Emy Sehertian,MTh, Ketua Devisi Hukum, HAM dan Advoks, Ketua GMKI Cabang Kupang, Ferdinand Umbu Tay Hambandima, Jhon Suhardi, Panit Reskrim Polda NTT, Timotius K Suban, Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI NTT, Metu Selan keluarga korban, Thomas Suban Hoda, Fungsional Umum, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT.

Dalam diskusi terungkap anak anak muda jadi sasaran tipuan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga 22 Juli 2019 jumlah buruh migran yang pulang dalam kondisi jenazah 65 orang. Modus modus yang ditemukan dalam TPPO, semakin canggih. Hal ini menguatkan aksioma kejahatan berlari lebih cepat dari hukum sendiri. Modus modus tersebut antara lain penipuan dokumen, nama dan umur dipalsukan, KTP dibuat di luar provinsi begitupun paspor, kelompok doa dimana kelompok doa dalam doanya mendapat penglihatan yang bersangkutan harus diberangkatkan ke luar negeri.

Selain itu, terungkap kejahatan pertama salah urus EKTP oleh negara yang menjadi latar belakang kejahatan kemanusiaan TPPO. Pemerintah telah membuat kebijakan moratorium pengiriman TKI ke luar negeri, pembentukan satgas, pokja, pengadaan Balai Latihan Kerja (BLK).

Suasana Dialog Orang Muda KOMPAK dengan tema ‘Selamatkan Generasi Muda NTT’, Kamis, 25 Juli 2019 di Neo Aston Hotel Kupang

Adapun Rekomendasi Talkshow ‘Menemukan Solusi, Selamatkan Generasi Muda NTT yakni:

Pertama, Mendesak adanya Perdes (Peraturan Desa) yang mengatur orang ke luar dari desa;

Kedua, Penting menyasar juga upaya upaya pencegahan seperti literasi, edukasi dan advokasi selain upaya penanganan dan penegakkan kasus kasus TPPO.

Ketiga, Yang juga penting adalah setiap orang muda harus menjadi penerus informasi saat mengikuti kegiatan kegiatan edukasi, advokasi tentang bahaya TPPO sehingga informasi yang diperoleh tidak berhenti di orang tersebut;

Keempat, Harus ada ketegasan waktu moratorium sampai kapan dan ruang ruang moratorium harus diisi seperti persoalan ekonomi, lapangan kerja, literasi, edukasi dan advokasi;

Kelima, Sudah saatnya orang muda, mahasiswa keluar dari zona nyaman untuk menjadi agen of change;

Keenam, Bekerja di mana saja termasuk di luar negeri adalah hak asasi semua orang tetapi pulang dalam keadaan selamat juga adalah hak asasi semua orang;

Ketujuh, Mengintegrasikan data-data dari semua SKPD ke data kependudukan;

Kedelapan, Proses-proses pengurusan ketenagakerjaan terintegrasi atau interkoneski sehingga memudahkan koordinasi berbagai kebutuhan dan persoalan;

Kesembilan, Tugas gereja mengintervensi mereka yang tidak paham dan yang beresiko serta migrasi kerja, pastoral dan advokasi;

Dan Kesepuluh, Terus membuka ruang-ruang dialog kemanusiaan dan kerja kerja kemanusiaan. (*non)

Penulis (*/Anna Djukana)
Editor (+rony banase)

Gubernur VBL Ajak Gereja Kolaborasi Tuntaskan Persoalan Pekerja Migran

73 Views

Atambua-Belu, Garda Indonesia | Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) turut hadir sebagai pembicara pada pertemuan pastoral ke-11 di Hotel Matahari, Atambua Kabupaten Belu, Rabu, 24 Juli 2019 yang dihelat oleh 8 (delapan) Keuskupan Wilayah Nusa Tenggara (NTT dan Bali) yang mengusung tema ‘Gereja Peduli Migran dan Perantau’.

Dalam kesempatan itu, Gubernur mengajak pihak gereja untuk terlibat menyelesaikan persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya yang berasal dari NTT. Sebagai langkah konkrit, Gubernur Viktor meminta setiap keuskupan untuk mengutus imam terbaiknya, terlibat bekerja bersama tim percepatan.

“Saya minta masing-masing keuskupan kasih nama, dengan spesifikasi keahlian masing-masing. Kita bisa sama-sama terlibat sejak kegiatan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program,” pinta Gubernur VBL dalam kegiatan yang dihelat sejak 22—27 Juli 2019.

Berbagai idenya disampaikan dengan gamblang dalam materinya yang berjudul Kebijakan Pemerintah NTT tentang migran perantau.

Secara umum, Gubernur menyebutkan kemiskinan sebagai faktor pendorong (push factor) persoalan tenaga kerja asal NTT. Pada sisi lain, cerita sukses segelintir orang menjadi faktor penarik (pull factor) minat orang, untuk bekerja ke luar negeri.

Karena itu, politisi Partai NasDem itu sepakat dengan niat pihak gereja, untuk terlibat dalam pemberdayaan ekonomi dan upaya peningkatan pendidikan masyarakat desa.

Secara detail Gubernur VBL mengurai semua potensi NTT dengan prospeknya. Ia meyakini, jika komponen masyarakat sipil, pengusaha dan pemerintah bekerja serius, semuanya bisa segera dicapai.

Foto bersama Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan para uskup

Untuk diketahui, pada sesi paginya Pater Huber Thomas Hasuli,SVD telah lebih dulu membawakan materinya berjudul Kajian tentang Situasi Migran Perantau di NTT. Bersama timnya dari Pusat Penelitian Candraditya Maumere, yang memaparkan berbagai fakta temuan.

Pada sore harinya, RD.Dr.Martin Chen kembali membawakan refleksinya dari aspek teologi biblis. Pada hari terakhir nanti, akan disepakati rumusan rekomendasi pastoral seputar migran dan perantau.

167 orang peserta dilaporkan hadir dalam kegiatan tiga tahunan itu. Mereka berasal dari delapan keuskupan regional Nusra, para direktur/sekretaris pastoral, utusan keukupan, pendamping ahli dan pengamat termasuk panitia.

Nampak hadir Mgr.Vincentius Sensi Potokota, Uskup Keuskupan Agung Ende, Pr.Mgr. Silivester San,Pr, Uskup Keuskupan Denpasar sekaligus Administrator Keuskupan Ruteng, Mgr.Frans Kopong Kung,Pr, Uskup Keuskupan Larantuka, Mgr.Edwaldus Martinus Sedu,Pr, Uskup Keuskupan Maumere, Mgr.Petrus Turang,Pr, Uskup Keuskupan Agung Kupang, Mgr.Edmund Woga,CSsR Uskup Keuskupan Weetebula dan Mgr.Dominikus Saku,Pr Uskup Keuskupan Atambua.

Turut hadir Kepala Dinas Koperasi dan Nakertrans NTT Sisilia Sona, bersama para undangan lain. Dalam rangka memeriahkan kegiatan pertemuan pastoral itu, tuan rumah juga menyelenggarakan pameran ekonomi kreatif yang berpusat di sekitar Lapangan Emaus, Seminari Santa Imaculata Lalian. Terdapat 46 stand pameran dari perwakilan paroki yang ada dalam empat Dekenat Keuskupan Atambua. (*)

Sumber berita (*/Lucky– Biro Humas dan Protokol Pemprov NTT)
Editor (+rony banase)