Arsip Tag: undang undang asn

Wakil Bupati Belu Pinta ASN Fokus Tupoksi & Abaikan Politik

266 Views

Belu–NTT, Garda Indonesia | Aparatur Sipil Negara (ASN) harus fokus dan konsentrasi pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta mengabaikan politik. Lupakan intrik – intrik politik bawaan, jangan berpikir tentang politik setiap hari karena UU ASN tidak menghendaki itu. Gunakan hakmu pada saatnya, tidak pada saat sekarang. Demikian ditegaskan Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, MM ketika memimpin apel pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon II, III dan IV lingkup Pemkab Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di halaman Kantor Bupati Belu pada Senin, 11 Oktober 2021.

Wabup Belu mengapresiasi ASN lingkup Pemkab Belu yang hadir tepat waktu. Kedisiplinan harus terus dijaga dan diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Terima kasih banyak. Teman – teman semua sudah bisa tepati waktu dan kita membiasakan diri untuk senantiasa disiplin apel pagi, melaksanakan tugas sampai tuntas, tidak membiasakan diri untuk menunda pekerjaan, dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan prosedur serta tepat waktu,” tandas Alo Haleserens.

Wabup Alo Halerserens menginstruksikan kepada para pimpinan perangkat daerah untuk senantiasa menciptakan suasana kondusif di lingkungan kerjanya masing– masing. “Setiap kegiatan yang ada pada OPD masing–masing dibuatkan TOR – nya, kerangka acuannya. Di dalam kerangka acuan itu ada dasar pertimbangan hukum dan seterusnya, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan, teman–teman tidak mengalami kesulitan,” imbuhnya.

Lanjutnya, para pimpinan perangkat daerah harus memberikan kesempatan kepada pejabat eselon III dan IV untuk melakukan presentasi bahan evaluasi kerja secara mingguan, bulanan, triwulan dan semesteran di hadapan teman – teman yang lain. Demikian juga meeting, dibiasakan untuk dilakukan tanpa alasan. Pertemuan tidak harus tatap muka, tetapi bisa dilakukan secara zoom meeting dari tempat berbeda.

Wabup Belu juga mengingatkan bahwa saat ini telah memasuki minggu ke–2 bulan Oktober. Masa kerja untuk mengakhiri tahun anggaran 2021 tersisa 2 bulan 2 minggu. Karena itu, seluruh rangkaian tahapan kerja pada setiap OPD harus dilihat baik–baik, mana yang tertinggal dan mana yang telah dilaksanakan.

Di akhir arahan, Wabup Belu menyampaikan terima kasih kepada para pimpinan OPD dan staf. “Lanjutkan kebersamaan dan kebiasaan kita yang sudah baik dari waktu ke waktu, agar dunia pelayanan kita kepada masyarakat dari waktu ke waktu menggeliat terus dengan tren yang semakin meningkat,” tekannya.

Turut mengikuti apel pagi, Sekda Belu, Johanes A. Prihatin, SE, M.Si. para asisten Sekda Belu dan pimpinan perangkat daerah. (*)

Berita + foto: (*/prokompimbelu)

Editor: Herminus Halek

Pjs. Bupati Belu Terima Rekomendasi KASN tentang Sanksi Bagi 9 Camat

2.053 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | “Rekomendasi KASN-nya sudah ada, diberikan kepada pejabat pembina kepegawaian daerah untuk menjatuhkan sanksi kepada 9 camat yang bermasalah. Jenis sanksinya tentu sama karena terlibat dalam titik kegiatan yang sama,” ungkap Pjs. Bupati Belu, Zakarias Moruk saat ditemui awak media di ruang kerjanya, pada Selasa siang, 3 November 2020.

Dalam rekomendasi KASN tersebut, menurut Zakarias Moruk, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, karena melanggar Undang–undang ASN maka perlu diberi sanksi kepada 9 orang camat. Kedua, dengan merujuk pada regulasi, kalau Pjs. Bupati tidak mengeksekusi rekomendasi KASN, maka akan ditegur, bahkan dicopot jabatan oleh menteri.

“Untuk menentukan jenis sanksi yang tepat kepada kesembilan camat itu, SK-nya ada di Sekda dan masih harus rapat bersama Dewan Kepangkatan Kepegawaian dengan tetap memedomani PP Nomor 53 Tahun 2010 dan kemudian ditandatangani oleh Pjs. Bupati,” tuturnya.

Selain sembilan camat, ada juga dua kepala desa, yakni Kepala Desa Manleten (Kecamatan Tasifeto Timur ) dan Kepala Desa Duarato (Kecamatan Lamaknen). Terkait sanksi kepada kedua kepala desa itu, dengan berpedoman pada UU desa.

Terkait kedua kepala desa itu, Pjs Bupati Belu mengemukakan, bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Belu. Sanksinya pun dilihat berdasarkan tingkat pelanggaran. Apakah terlibat atas nama pribadi atau dengan mengenakan atribut kepala desa. Sanksinya ada dua macam, yakni teguran dan pemberhentian sementara.

“Jika sanksinya hanya berupa teguran, kepala desa bersangkutan tidak boleh mengulang kembali kesalahan yang sama. Kalau kedapatan lagi, maka akan diberikan sanksi nonaktif sementara,” tegas Pjs. Bupati.

Pjs. Bupati juga meminta kepada seluruh ASN Kabupaten Belu untuk tetap pasif (netral) selama masa kampanye Pilkada Belu 2020.

Pj. Sekda Belu, Frans Manafe

Pj. Sekda Belu, Frans Manafe menambahkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, KASN merekomendasikan kepada Pjs. Bupati Belu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjatuhkan sanksi hukuman disiplin “sedang” kepada sembilan camat.

Menurut Frans Manafe, hukuman disiplin “sedang” ada tiga pilihan yang termuat dalam pasal 7, ayat 3, yakni:
a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

“Dari tiga pilihan ini, kita ambil salah satu melalui Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian. Saya minta hari ini segera ditindaklanjuti untuk menentukan sanksi yang tepat dan sama kepada kesembilan ASN itu. Hasilnya nanti, kita ajukan ke Pjs. Bupati untuk tandatangan. Tindakan yang kita ambil ini bertujuan untuk menyelamatkan kesembilan ASN itu. Kalau tidak dieksekusi rekomendasi KASN ini, justru data ASN-nya akan diblokir oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi, tindakan ini sebenarnya merupakan tindakan penyelamatan. Lebih baik terima sanksi, daripada data ASN-nya diblokir,” jelas Frans Manafe.

Diketahui, sembilan Camat dimaksud, pernah ikut menghadiri kegiatan ritual adat pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Belu Petahana di Desa Dubesi, Kecamatan Nanaet Dubesi, pada 29 Agustus 2020.

Kesembilan Camat itu, antara lain: Camat Lamaknen Selatan, Camat Lamaknen, Camat Raihat, Camat Kota Atambua, Camat Atambua Barat, Camat Atambua Selatan, Camat Tasifeto Barat, Camat Raimanuk dan Camat Nanaet Duabesi. (*)

Penulis + foto: (*/Herminus Halek)
Editor: (+rony banase)

Cegah Penularan Covid-19, ASN Tidak Diizinkan Mudik

214 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengatur kebijakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mematuhi pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah atau mudik guna mencegah penularan wabah Covid-19.

Kepatuhan itu harus dilakukan karena sesuai ketentuan Undang-Undang ASN Pasal 10 bahwa fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik.

“Dalam kebijakan ini ASN itu dalam posisi harus patuh. Mau tidak mau harus melaksanakan kebijakan ini,” kata Asisten Deputi Integritas dan Evaluasi Sistem Merit KemenPAN-RB Ir. Bambang D. Sumarsono dalam keterangannya di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Darurat (BNPB), Jakarta, pada Kamis, 30 April 2020.

Dalam hal ini, ASN juga merupakan pelayan publik dan perekat persatuan bangsa. Untuk itu ASN harus melaksanakan ketentuan demi kepentingan nasional yang lebih besar, dalam hal ini adalah untuk membatasi penularan wabah Covid-19 lebih luas lagi.

Sebagai informasi, jumlah ASN di seluruh Indonesia hampir mencapai 4,3 juta orang. “Jumlah yang tidak sedikit,” kata Bambang.

Melalui kebijakan larangan bepergian atau mudik, para ASN dan keluarga mereka diharapkan tidak melakukan pergerakan, diam di rumah, bekerja dan beribadah dari rumah sehingga tidak memungkinkan terjadinya penularan virus SARS-CoV-2, penyebab wabah Covid-19.

“Jadi dalam surat edaran MenPAN-RB Nomor 46 Tahun 2020 ini isinya adalah bahwa ASN dibatasi kegiatan bepergian keluar daerah atau termasuk mudik. Jadi mudik ini sama sekali tidak diizinkan,” pungkas Bambang.(*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Komunikasi Publik GT Nasional)
Editor (+rony banase)