Arsip Tag: unicef indonesia

Gelar Bahtsul Masail, PP Muslimat NU Bahas Pencegahan Perkawinan Anak

300 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Di Indonesia masih sangat sedikit pengetahuan mengenai Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) pada anak perempuan. Akibatnya, penyebab dan dampak MKM pada perempuan belum banyak dipahami. Menstruasi bisa menyebabkan anak absen dari sekolah bahkan bisa sampai drop out.

Menstruasi juga akan berdampak terhadap kondisi kesehatan anak. Anak perempuan yang telah mengalami menstruasi menunjukkan organ reproduksinya sudah matang. Artinya anak tersebut bisa melakukan hubungan seksual dan dapat menjalani kehamilan.

Pada masyarakat sosio ekonomi rendah dengan pengetahuan yang minim, seringkali orang tua mengawinkan anaknya pada usia kanak-kanak atau di bawah 18 tahun, padahal anak belum siap secara fisik dan mental.

Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Di Indonesia angka perkawinan anak di bawah umur terus meningkat.

Dalam laporan “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), United Nations Children’s Fund (UNICEF), dan PUSKAPA UI pada Februari 2020, menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Sulawesi Barat memiliki prevalensi tertinggi (19,43%) sementara Jawa Barat memiliki angka absolut tertinggi yang diperkirakan mencapai 273.300 perkawinan anak. Pada tahun 2018, sekitar 11% atau 1 dari 9 perempuan berumur 20—24 menikah sebelum berusia 18 tahun dan sekitar 1% atau 1 dari 100 laki-laki berumur 20—24 menikah sebelum berusia 18 tahun. Diperkirakan ada 1.220.900 anak perempuan yang menikah sebelum berumur 18 tahun.

Pernikahan anak terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan serta meliputi berbagai strata ekonomi dengan beragam latar belakang. Pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapat haid pertama atau karena kehamilan.

Alasan orang tua menyetujui pernikahan dini seringkali dilandasi oleh ketakutan akan terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas atau untuk mempererat tali kekeluargaan. Selain itu, pernikahan anak berkaitan dengan tradisi dan budaya yang telah mapan, sehingga sulit untuk mengubahnya. Secara umum, pernikahan anak lebih sering dijumpai di kalangan keluarga miskin, meskipun terjadi pula di kalangan keluarga ekonomi atas.

Pernikahan anak akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan anak yakni terhadap pendidikan, kesehatan, psikologi dan kemiskinan. Anak yang menikah dini akan putus sekolah sehingga wajib belajar 12 tahun tak terpenuhi. Hal ini tentunya merenggut hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi.

Perempuan umur 20—24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun memiliki kemungkinan empat kali lebih rendah untuk menyelesaikan sekolah menengah atas dibandingkan dengan yang menikah setelah umur 18 tahun.

Dari sisi kesehatan, komplikasi pada saat hamil dan melahirkan anak adalah penyebab utama kematian perempuan berumur 15 sampai 19 tahun. Bayi yang lahir dari ibu di bawah 20 tahun hampir 2 kali lebih mungkin meninggal selama 28 hari pertama dibandingkan bayi yang lahir dari ibu berusia 20—29 tahun.

Berdasarkan persoalan di atas, Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) bekerja sama dengan UNICEF (United Nations Children’s Fund) Indonesia menggelar Bahtsul Masail “Pencegahan Pernikahan Usia Anak” di Jakarta pada tanggal 14—16 Februari 2020.

Acara dihadiri dan dibuka oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Ketua Periodik PP Muslimat NU Hj. Siti Aniroh, Keynote Speaker Muslimat NU Yenny Wahid, beserta Tubagus Arie Rukmantara perwakilan UNICEF Indonesia.

“Pelaksanaan Bahtsul Masail ini momentumnya sangat pas karena menjadi salah satu tindak lanjut dari diluncurkannya Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak dan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak yang dilaksanakan oleh pemerintah,”ujar Menteri Bintang dalam sambutannya. “Target pemerintah ialah menurunkan perkawinan anak dari 11,2 persen ke 8,74 persen pada tahun 2024. Apresiasi yang tinggi kepada UNICEF dan Muslimat NU karena mendukung upaya pemerintah. Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat kita, saya juga mendorong Kemendagri untuk melahirkan kebijakan-kebijakan daerah, serta mendorong Kemendesa untuk menggunakan dana desa dalam rangka pencegahan perkawinan anak”.

“Perkawinan anak memiliki dampak yang buruk seperti menyebabkan stunting, kecemasan memiliki bayi karena tidak siap, dan mengakibatkan penurunan Indeks Pembangunan Manusia. Kita perlu menyampaikan pemahaman dengan bahasa rasional dan emosional. Agama dipercaya efektif untuk mengubah sikap masyarakat karena dapat menyentuh secara emosional. Bahtsul Masail menjadi landasannya karena masyarakat Indonesia ini masyarakat beragama”, ujar Yenny Wahid saat dimintai keterangan.

Tubagus Arie Rukmantara, perwakilan UNICEF Indonesia yang hadir menambahkan bahwa target yang saat ini dimiliki pemerintah untuk menurunkan perkawinan anak sangat krusial untuk didukung. “Tentu upaya Muslimat NU ini patut kita apresiasi. Organisasi keagamaan ini kontribusinya sangat kuat karena umatnya berjumlah jutaan. Bisa kita lihat jika pencegahan perkawinan anak diikuti oleh seluruh umatnya, maka pencapaian terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk menyelamatkan anak-anak perempuan kita akan dapat tercapai.” terang Arie.

Dewan Pakar Bahtsul Masail PP Muslimat NU Hj Mursyidah Thahir, menyatakan bahwa pihaknya ingin mengambil peran penting dalam pencegahan pernikahan anak melalui kegiatan Bahtsul Masail dan pembuatan buku pedoman pencegahan pernikahan pada anak. Nantinya, buku tersebut disosialisasikan pada ibu-ibu muslimat NU di seluruh Indonesia.

“Kami ingin menggalang komitmen bersama antara penentu kebijakan pemerintah pusat dan daerah dan Muslimat NU, khususnya warga Muslimat NU, pesantren, majelis taklim serta stake holder untuk isu Manajemen Kebersihan Menstruasi dan Pencegahan Pernikahan Anak,” kata Hj Mursyidah dalam sambutannya.

Ia berharap, dengan berperannya Muslimat NU dalam program ini, angka prevalensi pernikahan anak di Indonesia dapat menurun secara signifikan, diskriminasi terhadap gender dapat terhapuskan sehingga tercipta generasi bangsa yang cerdas, sejahtera, dan berkualitas. Hal itu disebutnya sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), yakni menghapus semua praktik berbahaya, termasuk perkawinan anak pada 2030.

100 orang peserta yang terdiri dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Cabang Muslimat NU dilibatkan untuk mengikuti sesi selama 3 hari. Mereka berasal dari tokoh agama, pakar kesehatan, tokoh sosial, serta tokoh dan pimpinan Muslimat NU dari provinsi dan daerah yang angka pernikahan anaknya tinggi. Bappenas, Tulodo, Rumah KitaB,

Rekomendasi untuk umat akan disusun dan dibacakan di akhir acara.

Forum bahtsul masail ini mendatangkan sejumlah narasumber dari MUI Pusat, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan RI, Kementerian Agama RI, PP Muslimat NU, UNICEF, dan Pengadilan Agama (PA). (*)

Sumber berita (*/Press release oleh: Muslimat NU)
Editor: DFU

Kerja sama Pemkab Simeulue, Unicef & PKBI Helat Pelatihan Pengasuhan/ToT

168 Views

Training of Trainer Pengasuhan bertujuan untuk mempersiapkan tenaga pelatih tingkat Kabupaten Simeulue untuk melanjutkan pelatihan modul BKB konteks Aceh di level kecamatan dan desa.

Simeuleu, Garda Indonesia | Kesejahteraan dan perlindungan anak secara erat berhubungan dengan tingkat kemampuan pengasuhan orang tua, dengan demikian investasi terhadap semua orang tua, pengasuh, dan keluarga dilengkapi dengan dukungan peningkatan kemampuan pengasuhan adalah hal yang sangat penting.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dilaksanakan pelatihan untuk pelatih atau Training of Trainer (ToT) Pengasuhan Tingkat Kabupaten dilaksanakan sejak tanggal 9—13 Januari 2020 oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue bekerja sama dengan UNICEF Perwakilan Aceh dan PKBI Aceh di Wisma Harti, Desa Ameria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan tenaga pelatih tingkat Kabupaten Simeulue untuk melanjutkan pelatihan modul pengasuhan BKB (Bina Keluarga Balita) konteks Aceh di level kecamatan dan desa. Diharapkan para tenaga pelatih ini dapat melakukan penguatan kapasitas terhadap orang tua (baik Ibu, Ayah, dan Pengasuh) dalam meningkatkan praktik pola asuh positif dalam keluarga secara optimal. Kegiatan ini juga menghasilkan rancangan rencana aksi untuk training dan tindak lanjut bagi peserta di level kecamatan dan desa.

Fasilitator provinsi atau Master of Trainer dari Banda Aceh dilibatkan untuk memfasilitasi sesi selama 5 hari. Metode pembelajaran yang dilakukan ialah 3 hari di kelas, 1 hari praktik lapangan yang dilakukan di 10 desa, dan 1 hari diskusi rencana tindak lanjut. Peserta yang terlibat sebanyak 26 orang yang terdiri dari Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan, Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Puskesmas/Bidan Desa, Kader Pembangunan Manusia, LSM Anak, dan fasilitator Forum Anak.

Hadir pula perwakilan UNICEF Indonesia Derry Fahrizal Ulum (Unit Perlindungan Anak) dan Dedi Saputra (Unit Kesehatan) yang terlibat dari pembukaan, hingga dihadiri oleh Bupati Simeulue dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Simeulue pada saat penutupan acara.

Mengasuh secara positif artinya menyediakan perawatan dan dukungan yang dibutuhkan anak untuk tumbuh dan berkembang. Menurut UNICEF, pengasuhan (parenting) ialah ‘interaksi, perilaku, emosi, pengetahuan, kepercayaan, sikap, dan praktik yang berkaitan dengan penyediaan perawatan dan dukungan kepada anak’ . Evaluasi yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2015 menemukan korelasi positif antara tingkat pengetahuan dan kemampuan pengasuhan orang tua terhadap perkembangan anak secara kesehatan maupun aspek pendidikan dan perkembangan psikososial anak, di luar tingkat penghasilan dan pendidikan orang tua.

Bupati Simeulue Erli Hasim, S.H., S.Ag., M.Ikom. mendukung inisiatif ini dan menekankan bahwa kegiatan penguatan pengasuhan seperti ini perlu dilakukan terhadap kader di desa-desa agar dapat menyampaikan pesan pola asuh yang benar kepada masyarakat, utamanya melalui kelompok BKB, kelompok PKK, dan kelompok lainnya di setiap desa, seperti kelompok pengajian Ibu atau kelompok ayah.

“Program Parenting ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Ke depan, hal ini perlu diperkuat dengan adanya regulasi yang mendorong desa menggunakan Dana Desa dalam rangka penguatan ayah maupun ibu terhadap pengasuhan anak” ujar Pak Erli pada saat memberikan arahan. “Program ini juga salah satunya dapat berkontribusi dalam menangani masalah stunting anak di masyarakat”

“Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk menguatkan kapasitas pengelola BKB yang ada di Kabupaten Simeulue sehingga program pengasuhan ini bisa merata di seluruh desa, kemudian kita berharap seluruh peserta yang mendapatkan pelatihan ini bisa mengaplikasikan wawasan ini tidak hanya pada keluarganya sendiri, tapi juga pada kelompok belajar yang ada di lingkungan masyarakat seperti kelompok pengajian. Pesan kunci pada program ini ialah untuk meningkatkan kesiapan dan kepercayaan diri orang tua atau pengasuh dalam pengasuhan, membangun komunikasi yang efektif dalam keluarga, meningkatkan peran ayah dalam pengasuhan, hingga mencari pertolongan saat anak sakit atau saat mengalami kasus kekerasan”, tegas Agus Agandi, Perwakilan PKBI Aceh. Membangun keluarga artinya perlu ada perencanaan, termasuk dalam hal pengasuhan.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Simeulue Hj Suryani, A.Md. mengharapkan bahwa para peserta pelatihan yang selanjutnya akan menjadi trainer untuk menindaklanjuti dan melatih para ayah dan ibu di desa dan kecamatan di seluruh wilayahnya.

“Ini adalah strategi yang kuat untuk memberdayakan PKK. Saya sangat mendukung program penguatan pola asuh di kelompok BKB dan kelompok lainnya di setiap desa, sehingga diharapkan terjadi penguatan pola asuh bagi anak di masyarakat. Saya mengajak para Tim PKK Kabupaten untuk memastikan pelatihan kader di setiap kecamatan terlaksana di seluruh desa di Kabupaten Simeulue,”ujarnya menekankan peran penting kader PKK dalam menguatkan program.

Program Pengasuhan (Parenting) ini juga merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Pengasuhan juga merupakan salah satu hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA) PBB dan dilindungi dalam UU Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014. Berfokus pada penguatan orang tua dalam memastikan perlindungan anak melalui simulasi psikososial dan pola asuh positif, kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Simeulue ini juga merupakan bagian dari intervensi besar program pengasuhan untuk pengentasan malnutrisi ibu dan anak terintegrasi di Provinsi Aceh.

Pemerintah Kabupaten Simeulue, UNICEF, dan PKBI berkomitmen untuk mendukung orang tua agar mereka dapat memberikan pengasuhan terbaik agar mereka dapat berkontribusi untuk mencapai visi SDM Unggul, Indonesia Maju, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

Tentang Pemerintah Kabupaten Simeulue
Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue adalah “Terwujudnya Simeulue yang maju, Sejahtera dan bermartabat dalam bingkai masyarakat Madani.”  Untuk informasi lebih lanjut tentang Kabupaten Simeulue, kunjungi: http://simeuluekab.go.id

Tentang UNICEF
UNICEF bekerja di beberapa tempat paling sulit di dunia, untuk menjangkau anak-anak yang paling dirugikan di dunia. Di 190 negara dan wilayah, kami bekerja untuk setiap anak, di mana saja, untuk membangun dunia yang lebih baik bagi semua orang.
Untuk informasi lebih lanjut tentang UNICEF dan pekerjaannya, kunjungi: http://www.unicef.org.  Ikuti UNICEF di Twitter: http://@UNICEFIndonesia.    dan Facebook: UNICEF Indonesia

Tentang PKBI
Berdiri sejak 23 Desember 1957, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memelopori gerakan Keluarga Berencana di Indonesia. Lahirnya PKBI dilatarbelakangi oleh keprihatinan para pendiri PKBI, yang terdiri dari sekelompok tokoh masyarakat dan ahli kesehatan terhadap berbagai masalah kependudukan dan tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Setelah melalui lima dasawarsa PKBI kini berada di 26 Provinsi mencakup 249 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh dan Kabupaten Simeulue.(*)

Sumber berita (*/Derry Fahrizal Ulum– Perwakilan UNICEF Indonesia)
Editor (+rony banase)

40 Persen Kematian Balita Terdapat pada Bayi Baru Lahir di Rumah Sakit

395 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Berdasar data dari SRS Litbang 2016 bahwa kematian ibu dan bayi baru lahir (neonatus) dengan prosentase terbesar berada di Rumah Sakit dengan penyebab kematian variatif.

Baca juga :

https://gardaindonesia.id/2019/07/24/dinkes-ntt-unicef-inisiasi-tim-terpadu-kesehatan-layanan-ibu-dan-anak/

Sesuai data tersebut (SRS Litbang 2016) tempat kematian ibu dengan prosentase terbesar hingga terkecil berada di Rumah Sakit sebesar 77 % dan di Rumah sebesar 15,60 %. Sedangkan tempat kematian bayi baru lahir (neonatus) prosentase terbesar berada di Rumah Sakit sebesar 68 %, di Rumah 16 % dan di Fasilitas Kesehatan (Faskes) lainnya sebesar 13 %.

Mengenai penyebab kematian neonatus, data SRS Litbang 2016 menyebutkan penyebab terbesar 28,30 % karena komplikasi kejadian intrapartum; gangguan respirasi dan kardiovaskular 21,30 %, BBLR dan Prematur 19 %, Congenital Malformation 14,80 %, dan diikuti oleh Infeksi 7,30 %, Kondisi Neonatal lainnya 5,90 %, Tetanus Neonatorum 1,20 %, Gangguan pertumbuhan 0,70 %, Penyebab kematian tidak spesifik 0,70 % dan cedera lain sebesar 0,20 %.

Tentang data jumlah kematian ibu dan anak, kasus kematian ibu pada 2013 sebesar 176 orang dan tahun 2018 sebesar 155 orang; Kasus kematian bayi pada 2013 sebesar 1.286 bayi dan tahun 2018 sebesar 1.131 bayi; sedangkan kasus kematian balita pada 2013 sebesar 1.478 orang dan tahun 2018 sebesar 1.290 orang (*Sumber: NTT dalam angka Tahun 2013 dan Profil Kesehatan NTT pada tahun 2018).

Kepala Perwakilan UNICEF NTT/ NTB, Yudhistira Yewangoe saat menyampaikan pemaparan pada pertemuan tim terpadu kesehatan penanggulangan kematian ibu dan bayi di Crysant Homestay Kupang, Selasa, 23 Juli 2019

Menyikapi data kematian ibu dan bayi baru lahir (neonatus) terbesar berada pada rumah sakit, maka perlu dipercepat penurunan kematian ibu dan anak terutama bayi baru lahir yang menjadi perhatian UNICEF (United Nations Children’s Fund) Indonesia bersama YASATU (Yayasan Satukan Aksi Tunas Utama) dan Dinas Kesehatan Provinsi NTT menginisiasi pertemuan awal pembentukan tim terpadu sebanyak 70 orang yang terdiri dari para expert (ahli) dari berbagai institusi kesehatan bertugas membedah persoalan terkait pada 23 Juli 2019 di Crysant Homestay Kupang.

Selanjutnya, pada 24 Juli 2019 bertempat di Hotel Swiss Bellin Crystal Kupang dilanjutkan dengan pembahasan tools atau instrumen tim kecil yang dapat digunakan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Rumah Sakit.

Kepala Perwakilan UNICEF NTT/ NTB, Yudhistira Yewangoe melalui Child Survival & Development Specialist – UNICEF NTT/ NTB, dr Vama Chrisnadarmani, MPH., kepada Garda Indonesia (Rabu, 24 Juli 2019) di sela-sela kegiatan, menyampaikan perlunya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir yang menjadi isu prioritas dari 5 (lima) isu prioritas kesehatan.

dr Vama Chrisnadarmani, MPH., (berbaju coklat padupadan tenun), dr Bobby M Syahrizal, MPH. Health specialist – UNICEF Indonesia (tengah berjas) dan Perwakilan YASATU, Arianti Inangele

5 isu prioritas kesehatan di tingkat nasional dan tingkat provinsi yakni Stunting; Penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir; Peningkatan kualitas Imunisasi; Penurunan kasus-kasus Tubercolusis; dan penurunan atau prevensi pada penyakit tidak menular seperti hipertensis, diabetes, gangguan jiwa dan malaria.

“Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 40 persen kematian balita berada pada bayi baru lahir dan dari 40 persen tersebut sekitar 60—70 persen meninggal di Rumah Sakit (Faskes tingkat rujukan)”, ujar dr Vama.

Lanjutnya, Memang saat ini pemerintah sedang melakukan akreditasi rumah sakit dan puskesmas untuk peningkatan layanan.

“Kami membantu kualitas layanan di puskesmas tingkat pertama dengan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) dan MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda) tetapi kita juga harus membenahi di rumah sakit karena merupakan tempat rujukan agar ibu dan bayi tidak pindah meninggal”, ungkap dr Vama.

Oleh karena itu, beber dr Vama, dibentuklah tim terpadu kesehatan penanggulangan kematian ibu dan bayi baru lahir; untuk membedah bidang-bidang di dinas agar dapat berkontribusi terhadap penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.

“Untuk Rumah Sakit Rujukan dilakukan dengan membuat assesment pada Rumah Sakit di luar NTT agar dapat dilakukan komparasi terkait mutu pelayanan terhadap ibu dan bayi baru lahir”, tandas dr Vama.

Penulis dan editor (+rony banase) Foto utama by www.hellosehat.com