Arsip Tag: virus corona

Pemerintah Akan Evakuasi WNI ABK di World Dream ke Pulau Sebaru

10 Views

Menurut Menko PMK, Pulau Sebaru dipilih karena pulau tersebut tidak berpenghuni dan telah memiliki fasilitas yang dibutuhkan untuk observasi.

Jakarta, Garda Indonesia | Pemerintah berencana untuk segera mengevakuasi sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang berstatus sebagai anak buah kapal (ABK) kapal pesiar World Dream. Evakuasi dilakukan menyusul dihentikannya pengoperasian kapal tersebut akibat wabah virus korona.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai menghadap Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2020.

“Sementara yang sudah kita putuskan yaitu untuk mengevakuasi anak buah kapal dari World Dream. Kemarin, Kapal DR Suharso sudah menuju ke laut sekitar wilayah Riau untuk nanti kemudian dipindahkan ke Kapal DR Suharso dan akan diobservasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh TNI,” ujar Muhadjir dalam keterangan persnya usai pertemuan.

Nantinya, seluruh WNI yang dievakuasi akan terlebih dahulu menjalani masa observasi pascaevakuasi. Adapun lokasi yang dipilih oleh pemerintah adalah Pulau Sebaru yang terletak di gugus Kepulauan Seribu, Jakarta.

“Lokasinya sudah kita tetapkan dan sudah disiapkan yaitu di kepulauan. Ada pulau kosong, pulang tidak berpenghuni di Sebaru,” imbuhnya.

Menurut Menko PMK, Pulau Sebaru dipilih karena pulau tersebut tidak berpenghuni dan telah memiliki fasilitas yang dibutuhkan untuk observasi. “Ada tempat yang kita anggap aman karena itu pulau yang tidak ada penghuninya dan fasilitasnya sudah bagus sehingga kita tinggal pakai,” tandasnya.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menambahkan bahwa pemerintah akan fokus mengevakuasi WNI di kapal pesiar World Dream terlebih dahulu karena risikonya paling kecil.

“Kita baru konsentrasi semua untuk World Dream karena itu yang sudah paling dekat dengan kita. Kita atur supaya dia bisa dapat sarana karantina yang baik dan ini kan yang risikonya paling kecil. Selalu kita ambil yang risikonya paling kecil,” ujar Terawan.

“Kita gunakan kapal supaya enggak menimbulkan kalau ada sesuatu yang baru, tidak mengenai yang darat dulu. Ini pertimbangan medis itu harus sangat dipertimbangkan dengan baik, tidak boleh emosional, harus satu demi satu, demi keselamatan seluruh bangsa dan negara karena kita masih dalam zona green zone,” tambahnya.(*)

Sumber berita (*/BPMI Setpres)

Pemerintah Siapkan Proses Evakuasi Empat WNI di Kapal Pesiar ‘Diamond Princess’

22 Views

Riau, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah opsi untuk mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) di Kapal Pesiar Diamond Princess yang berlabuh di Pelabuhan Yokohama, Jepang. Menurutnya, saat ini pemerintah masih dalam proses persiapan untuk evakuasi.

“Ya ini dalam proses persiapan tapi belum kita putuskan. Rumah sakit juga kita siapkan, tapi urusan yang berkaitan dengan tempat belum diputuskan,” kata Presiden di Kabupaten Pelalawan, Riau, pada Jumat, 21 Februari 2020.

Untuk mengevakuasi WNI dari Jepang, pemerintah sendiri masih mempertimbangkan apakah evakuasi akan dilakukan lewat jalur laut atau udara. “Apakah nanti dievakuasi dengan kapal, rumah sakit langsung, atau evakuasi dengan pesawat, ini belum diputuskan. Saya kira secepatnya (diputuskan),” imbuhnya.

Kepala Negara berharap, keputusan mengenai evakuasi bisa segera diambil setelah proses diplomasi dengan otoritas Jepang selesai. “Ini juga masih proses diplomasi Indonesia dan Jepang, untuk kita minta ini, minta ini, tapi di sana masih belum menjawabnya. Kita harapkan ada sebuah keputusan sehingga kita bisa langsung memutuskan,” jelasnya.

Seperti diketahui, kapal Diamond Princess telah menjalani proses karantina usai sejumlah penumpang maupun awaknya positif terinfeksi virus korona atau SARS-CoV-2, termasuk empat WNI dari Indonesia. Empat WNI tersebut kini sedang menjalani perawatan di rumah sakit di Jepang.

Dalam keterangan persnya di Jakarta, kemarin, Presiden mengatakan bahwa pemerintah terus memastikan agar semua WNI tersebut mendapatkan perlakuan sesuai dengan protokol kesehatan WHO.

“Kita ingin memastikan bahwa mereka mendapat perlakuan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh WHO. Sekarang ini yang 74 itu masih berada di kapal. Kita masih terus membahasnya dengan otoritas di Jepang,” kata Presiden, kemarin.

Indonesia melalui Kedutaan Besar RI (KBRI) di Jepang juga terus melakukan komunikasi dengan semua WNI yang masih berada di kapal pesiar tersebut. KBRI juga memberikan bantuan logistik dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait guna memastikan perlindungan bagi para WNI.(*)

Sumber berita (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)

Presiden Syukuri 62 ‘Suspect’ Virus Korona di Indonesia Dinyatakan Negatif

28 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Sejumlah 62 spesimen pasien yang diduga terinfeksi virus korona dinyatakan negatif virus setelah diperiksa di laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan.

Presiden Joko Widodo mengapresiasi kerja keras seluruh kementerian dan lembaga, terutama Kementerian Kesehatan, yang telah bekerja keras dalam menangani wabah virus korona. Presiden juga bersyukur bahwa 62 pasien terduga terdampak virus korona dinyatakan negatif.

“Saya kira ini menunjukkan kewaspadaan kita, kehati-hatian kita, ekstra kerja keras kita, sehingga virus itu tidak masuk ke Indonesia. Meskipun kemarin ada 62 yang suspect, tetapi setelah dicek semuanya pada posisi negatif. Ini patut kita syukuri,” kata Presiden dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 11 Februari 2020.

Kepala Negara juga meminta agar informasi mengenai pengendalian virus korona terus disampaikan kepada media setiap saat. Selain untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, hal tersebut juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani wabah virus korona.

“Saya minta agar penyampaian ke media baik pagi, siang, malam terus dilakukan sehingga informasi itu betul-betul konkret, ada fakta-faktanya, sehingga persepsi yang ada di luar kepada pemerintahan Indonesia betul-betul sangat serius dalam menangani ini,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, 62 spesimen pasien yang diduga terinfeksi virus korona sudah diperiksa di laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan. Data terbaru hasil pemeriksaan pasien dalam pengawasan virus korona per 10 Februari 2020 pukul 18.00  WIB menunjukkan sebanyak 62 uji spesimen hasilnya negatif virus korona.(*)

Sumber berita (*/BPMI Setpres)

Presiden Pinta Kalkulasi Efek Virus Korona Terhadap Perekonomian Indonesia

28 Views

Bogor, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo meminta jajarannya menghitung secara cermat dampak penerapan kebijakan terkait penyebaran virus korona terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas dengan topik “Kesiapan Menghadapi Dampak Virus Korona” di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 4 Februari 2020.

“Saya minta dikalkulasi secara cermat dampak dari kebijakan ini pada perekonomian kita, baik dari sektor perdagangan di sektor investasi dan di sektor pariwisata,” kata Presiden.

Terkait sektor perdagangan, Presiden menuturkan bahwa Republik Rakyat Tiongkok (RRT) merupakan negara tujuan ekspor pertama dengan pangsa pasar 16,6 persen dari total ekspor Indonesia. Tak hanya itu, RRT juga merupakan negara asal impor terbesar bagi Indonesia. “Hal itu betul-betul harus diantisipasi dampak dari virus korona dan perlambatan ekonomi di RRT terhadap produk ekspor kita,” imbuhnya.

Kepala Negara juga memandang bahwa ada peluang untuk memanfaatkan ceruk pasar ekspor di negara-negara lain yang sebelumnya banyak mengimpor produk yang sama dari RRT. “Saya juga melihat hal ini memberikan momentum bagi industri substitusi impor di dalam negeri untuk meningkatkan produksi berbagai produk yang sebelumnya diimpor dari Tiongkok,” lanjutnya.

Rapat Terbatas dengan topik “Kesiapan Menghadapi Dampak Virus Korona” di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 4 Februari 2020.

Sementara itu, terkait dengan sektor pariwisata, Presiden meminta agar jajarannya mempersiapkan langkah-langkah kontingensi, terutama untuk Bali dan Sulawesi Utara. Kedua daerah tersebut diketahui banyak dikunjungi oleh wisatawan dari RRT.

“Dan dalam jangka pendek saya minta dimanfaatkan peluang untuk menyasar ceruk pasar wisatawan mancanegara yang sedang mencari alternatif untuk destinasi wisata karena batal berkunjung ke RRT,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait penyebaran virus korona. Pada awal ratas, Presiden kembali mengingatkan jajarannya untuk mengambil langkah-langkah perlindungan dan pencegahan.

“Juga memberikan pengertian pada seluruh masyarakat, seluruh rakyat di mana pun berada agar tidak perlu panik karena kita telah mengambil langkah-langkah yang cepat, mulai dari pemberlakuan protokol kesehatan, kemudian tidak mengizinkan semua pendatang yang tiba dari _mainland_ China atau sudah berada di sana selama 14 hari untuk masuk dan transit di Indonesia,” paparnya.

Selain itu, pemerintah juga telah menghentikan sementara fasilitas bebas visa dan visa _on arrival_ bagi warga negara Tiongkok. Presiden menyebut, kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan demi kebaikan seluruh rakyat Indonesia.

“Sekali lagi, keputusan itu harus diambil dalam rangka untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia di Tanah Air dari penyebaran virus korona,” tegasnya.

Pada Minggu, 2 Februari 2020, pemerintah Indonesia telah mengevakuasi 243 orang, termasuk 5 orang tim aju, dari Provinsi Hubei, RRT, wilayah yang menjadi pusat penyebaran wabah virus korona. Semuanya kini telah berada di Natuna untuk menjalani observasi selama 14 hari, sebelum diperbolehkan pulang ke keluarganya masing-masing.(*)

Sumber berita (*/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)
Editor (+rony banase)

Kemenhub Tunda Sementara Penerbangan dari dan ke Republik Rakyat Tiongkok

74 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memutuskan melakukan penundaan penerbangan ke / dari seluruh destinasi di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) / Mainland China, tidak termasuk Hongkong dan Macau, hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Penundaan berlaku mulai Rabu, 5 Februari 2020 pukul 00.00 WIB.

Sehubungan dengan perkembangan wabah virus corona akhir-akhir ini menyusul peningkatan skala epidemik virus corona dan status darurat global yang ditetapkan WHO, dan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Terbatas.

“Penundaan sementara ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari risiko tertular mengingat salah satu yang menjadi potensi masuknya penyebaran virus adalah akses transportasi udara yang erat kaitannya dengan keluar masuknya penumpang internasional,” tegas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta pada Minggu, 2 Februari 2020.

Dengan keputusan ini, seluruh maskapai Indonesia diminta untuk menunda seluruh rencana penerbangan dari/ke seluruh destinasi di RRT sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Demikian pula maskapai asing yang melakukan penerbangan dari RRT menuju Indonesia, termasuk penerbangan transit dari RRT, diminta untuk menunda sementara penerbangan menuju Indonesia.

Pemerintah meminta maskapai nasional maupun asing untuk mempersiapkan diri dengan tetap mengutamakan kepentingan konsumen dan menyampaikan rencana penundaan sedini mungkin sesuai prosedur yang berlaku agar kerugian penumpang dapat diminimalkan.

Saat ini tercatat lima maskapai nasional yang mengoperasikan penerbangan ke RRT yaitu : Garuda Indonesia, Citilink, Batik Air, Lion Air dan Sriwijaya Air. (*)

Sumber berita (*/Biro Komunikasi dan Informasi Publik–Kementerian Perhubungan)
Editor (+rony banase)

Menakar Empati dan Keindonesiaan Wakil Bupati Kepulauan Natuna

37 Views

Oleh: Rudi S Kamri

Syukur alhamdulillah Puji Tuhan pada Minggu, 2 Februari  2020 pukul 08.40 WIB, saudara-saudara kita 238 WNI dari Wuhan, Hubey China telah mendarat di bandara Hang Nadim Batam. Sesaat kemudian mereka akan menuju ke hanggar kesehatan TNI di Kepulauan Natuna untuk menjalani observasi selama 14 hari untuk memastikan mereka aman dari paparan virus corona.

Kita doakan semoga mereka sehat dan bisa kembali ke keluarga yang sedang cemas menunggu.

Keputusan Pemerintah menentukan Pangkalan Militer TNI di kompleks Pangkalan Udara Raden Sajad Kepulauan Natuna untuk lokasi observasi adalah keputusan yang tepat. Pertama, fasilitas kesehatan di Pangkalan Militer tersebut sudah lengkap dan juga sudah dilengkapi fasilitas observasi sesuai dengan standar WHO. Kedua, lokasi Pangkalan Militer TNI tersebut jauh dari pemukiman penduduk. Ketiga, Kepulauan Natuna yang letaknya jauh adalah lokasi strategis untuk melokalisasi penyebaran virus apabila terjadi kasus yang tidak diinginkan.

Namun ada yang aneh dalam proses kemanusiaan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah, yaitu komentar bodoh dari Wakil Bupati Natuna, Kepulauan Riau. Mesti bergelar Master dan sudah menjadi Pejabat Negara ternyata tidak menjamin sehatnya logika dan nurani seorang anak bangsa yang bernama Ngesti Yuni Surapti ini.

Sebagai manusia Indonesia seharusnya dia punya empati terhadap saudara-saudara yang sedang dirundung masalah serius. Dan sebagai Pejabat Negara di daerah sangat tidak elok kalau secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keputusan atasan di Pemerintah Pusat.

Ngesti Yuni adalah contoh Pejabat yang tidak punya etika ketatanegaraan dan rasa keindonesiaan serta nurani kemanusiaan. Ujaran penolakannya secara terbuka di hadapan media telah memprovokasi sebagian masyarakat Kepulauan Natuna. Ini sangat disesalkan dan memprihatinkan. Dan perilaku Ngesti Yuni adalah salah satu dampak negatif dari produk otonomi daerah yang kebablasan. Dia merasa dipilih langsung oleh rakyat sehingga merasa bisa seenaknya melawan Pemerintah Pusat.

Syukur alhamdulillah, Pemerintah Pusat yang diwakili Panglima TNI, Menteri Kesehatan dan Menteri Luar Negeri tegas bersikap. Penolakan Wakil Bupati yang merupakan kader Golkar ini dibungkam dengan tetap menunjuk Pangkalan Militer TNI di kompleks Pangkalan Udara Raden Sajad Kepulauan Natuna sebagai lokasi observasi saudara kita dari Wuhan, China.

Saya berharap Bupati Kepulauan Natuna, Gubernur Kepulauan Riau menegur keras kurang ajarnya Wakil Bupati Ngesti Yuni. Kalau perlu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan sanksi keras kepada Ngesti Yuni. Kalau dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi tata laksana hubungan Pusat dan Daerah. Dalam demokrasi tetap harus ada tata aturan khususnya yang menyangkut hubungan hirarki strutural di organisasi pemerintahan. Kalau tidak, rusak negeri ini akan terpecah jalan sendiri-sendiri.

Untuk saudara kita WNI dari Wuhan China, selamat datang di tanah air. Mudah-mudahan anda semua sehat dan lolos dari paparan virus corona. Dan segera kembali ke keluarga yang sedang cemas menunggu kedatangan anda di rumah.

Untuk Tim Evakuasi, saya mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Semoga Tuhan membalas budi baik Bapak-Ibu. Dan anda semua selalu sehat walafiat.

Untuk Ngesti Yuni … Shame On You !
Salam SATU Indonesia

Penulis (*/Pegiat Media Sosial)
Editor (+rony banase)

245 WNI Terdampak Virus Corona di Wuhan Dijemput & Diisolasi di Natuna

48 Views

Banten, Garda Indonesia | Warga negara Indonesia (WNI) di Hubei siap dijemput dalam waktu 24 jam. Hari ini, tim penjemputan dari Indonesia telah diberangkatkan dari Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno Hatta, pada Sabtu, 1 Februari 2020.

Tim penjemputan terdiri dari 42 orang dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, TNI, dan Kru maskapai Batik Air.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan tim penjemputan saat ini sudah siap berangkat menjemput WNI yang ada di Cina. “Setelah berkomunikasi dengan pemerintah Cina dan Mahasiswa Indonesia yang ada di sana bahwa kondisi WNI kita sehat dan senang pulang ke Tanah Air,” katanya saat pelepasan Tim Penjemputan di Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno Hatta, pada Sabtu, 1 Februari 2020.

Rangkaian pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan bahwa WNI dalam kondisi sehat. Menlu Retno menambahkan mengingat situasi ini bukan situasi normal maka penanganan protokol kesehatan perlu dilakukan dengan kedisiplinan.

“Protokol kesehatan berlaku ketat bagi semua (tim penjemputan, WNI, semua pihak yang terlibat) dan pesawat itu sendiri,” ujar Retno.

WNI yang berada di luar Wuhan sudah bergerak ke Wuhan sebagai titik penjemputan. Jumlah WNI yang akan kembali ke Indonesia berjumlah 245 orang ditambah 5 orang kru dari Indonesia yang ada di sana sebelum tim penjemputan berangkat.

“Pesan saya tetap semangat semua dari kita dan kita harus sehat. Sekali lagi kita semua bersama teman-teman. Saya sekaligus mohon doa seluruh rakyat Indonesia untuk WNI, penjemput dan seluruh negara kita,” ucap Retno.

Menteri Kesehatan RI dr. Terawan Agus Putranto mengatakan WNI yang pulang sudah dilakukan skrining dan dipastikan sehat. “Nantinya WNI yang dievakuasi langsung dilakukan transit observation sesuai protokol kesehatan WHO,” katanya.

Observasi WNI di Natuna

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan TNI memfasilitasi proses pemulangan dengan memberikan sarana untuk mendukung protokol kesehatan. Salah satunya pangkalan militer di Natuna.

“Kita memiliki tempat isolasi yang jauh dari penduduk dangan wilayah di Natuna. Di sana adalah pangkalan militer yang memiliki RS,” katanya seraya menyampaikan bahwa pangkalan tersebut mampu menampung 300 orang. Jarak ke rumah penduduk sekitar 5—6 km. (*)

Sumber berita (*/Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI–drg. Widyawati, MKM)
Editor (+rony banase)

Terkait Virus Corona, BNPB Serahkan 10 Ribu Masker untuk 243 WNI di Tiongkok

75 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Bidang Logistik dan Peralatan mengirimkan bantuan 10 ribu lembar masker N95 untuk Warga Negara Indonesia (WNI) khususnya mahasiswa Indonesia yang berada di Wilayah Wuhan, Provinsi Hubei dan sekitarnya.

Pengiriman tersebut dilakukan sebagai respon cepat BNPB atas permohonan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing terkait berjangkitnya wabah Coronavirus di Tiongkok.

“Ada 10 ribu masker untuk WNI dikirim besok”, ujar Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Prasinta Dewi pada Selasa, 28 Januari 2020.

Sebelumnya KBRI Beijing mendapatkan instruksi Presiden RI Joko Widodo agar membagikan masker kepada seluruh WNI di Tiongkok, akan tetapi stok masker di Negara Tirai Bambu tersebut tidak tersedia di hampir seluruh wilayah.

Dalam keterangannya, Kepala BNPB Doni Monardo memberi arahan kepada jajaran BNPB agar melaksanakan apa yang tertuang dalam UU Nomor 24 tahun 2007 terkait bencana non-alam dan Inpres No 4 tahun 2019, sehingga pengiriman bantuan dapat segera dilakukan tanpa menunggu status darurat, terlebih untuk kasus seperti yang terjadi di Tiongkok.

“Saya minta BNPB harus bisa mempersiapkan diri karena amanah undang-undangnya termasuk bencana non-alam, termasuk pandemik merupakan tanggung jawab BNPB. Termasuk diperkuat dengan inpres no 4 thn 2019. Saya minta tidak perlu menunggu status,” pinta Doni.

BNPB menyerahkan secara simbolis bantuan masker kepada Kementerian Luar Negeri pada Rabu, 29 Januari 2020 di Gedung Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Jakarta Pusat. Bantuan tersebut diperuntukkan untuk pencegahan terhadap ancaman wabah virus Corona yang melanda wilayah Wuhan, Provinsi Hubei dan sekitarnya.

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja sama BNPB Zaherman Muabesi menyerahkan secara simbolis kepada Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Judha Nugraha sekaligus penandatangan berita acara bantuan berupa 10.000 buah masker dengan spesifikasi N-95. Bantuan tersebut akan dikelola oleh Kedutaan Besar Republi Indonesia (KBRI) di Tiongkok untuk selanjutnya dikirim melalui jasa pengiriman setempat.

BNPB menyerahkan secara simbolis bantuan masker kepada Kementerian Luar Negeri pada Rabu, 29 Januari 2020 di Gedung Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Jakarta Pusat.

Zaherman mengatakan bantuan ini merupakan respons cepat terhadap permintaan KBRI Tiongkok sekaligus sebagai dukungan moral Pemerintah Indonesia bagi warga negaranya yang masih berada di Hubei.

Bantuan akan dikirim ke Beijing dengan pesawat Garuda, berangkat dari Jakarta pukul 18.40 WIB dan diperkirakan sampai pada Kamis pagi, 30 Januari 2020 pukul 05.00 waktu setempat.

Sebelumnya bantuan telah diberikan kepada WNI melalui Kedutaan Besar Indonesia di Tiongkok sebesar Rp 133 juta. Bantuan tersebut digunakan para WNI untuk membeli kebutuhan logistik mereka. Judha Nugraha menyampaikan pemberian dukungan bagi WNI berprinsip cepat dan tepat. Hal tersebut mengingat otoritas setempat menutup akses ke wilayah-wilayah terdampak virus Corona. Judha ingin publik dalam negeri untuk memberikan dukungan moral kepada mereka.

“Upaya utama yaitu pencegahan, seperti menjaga kondisi fisik, asupan nutrisi, istirahat dan dukungan moril,” tambah Judha.

Sementara itu, Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Teuku Faizasyah menyampaikan bahwa masih ada 243 WNI yang masih tersebar di Tiongkok. Sebanyak 100 orang berada di Kota Wuhan sedangkan sisanya berada di kota-kota lain yang jaraknya tidak saling berdekatan. Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Indonesia di Tiongkok selalu memonitor kondisi dan berkomunikasi dengan para WNI. Pemerintah memastikan kecukupan logistik bagi mereka yang masih berada di wilayah terdampak.

Di samping itu, Faizasyah menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia akan mematangkan pilihan untuk mengevakuasi WNI yang masih berada di Tiongkok. Pihaknya akan bekerja sama dengan kementerian/lembaga untuk pematangan misi evakuasi tersebut. Kemlu telah meminta Dubes RI di Tiongkok untuk mengkoordinasikan rencana evakuasi ini kepada otoritas setempat.

Terkait dengan kondisi mahasiswa yang berada di asrama, pihak Kemlu menyampaikan bahwa mereka mendapatkan perhatian yang serius dari manajemen asrama, seperti mendapatkan pengecekan kesehatan dari waktu ke waktu. (*)

Sumber berita dan foto (*/Agus Wibowo–Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB)
Editor (+rony banase)