Arsip Tag: wartawan sergap.id

Terungkap! Pelaku Kejahatan Transmisi Dokumen ke Orang Lain Itu Charles Dupe

700 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Substansi perdebatan sengit antara Tim Advokat Seldi Berek dan Tim Kuasa Hukum Polres Malaka tentang adanya dugaan pemfitnahan dan pencemaran nama baik terhadap korban Lorens Lodiwyk Haba, akhirnya terungkap jelas dalam jawaban Termohon terhadap ‘petitum’ (tuntutan) Pemohon dalam sidang kedua pada Kamis 11 Juni 2020.

Demikian, hal itu disampaikan secara tegas oleh salah satu anggota advokat Pemohon praperadilan Wartawan Sergap.id, Silvester Nahak, S.H. dalam jumpa media usai menghadiri sidang ketiga, Replik Pemohon terhadap Jawaban Termohon di Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua, pada Jumat 12 Juni 2020.

“Bahwa, orang yang mentransmisikan statement Pemohon dalam grup tertutup ‘Whatsapp Pers & Polres Malaka’ itu adalah Charles Dupe! Nah, ini diungkap sendiri oleh Kuasa Hukum Termohon,” sebut Silvester.

Apabila dikaitkan dengan tuduhan legal standing/ pasal yang diterapkan kepada Pemohon, sambung Silvester, jika dilihat secara Yuridis maka orang yang melakukan tindakan kejahatan transmisi atau distribusi dokumen elektronik untuk diakses oleh orang lain, itu adalah Charles Dupe (anggota Polres Malaka).

Dikatakannya, bahwa yang seharusnya ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dalam tuduhan yang dianggap mengandung unsur fitnah itu, adalah Charles Dupe. Charles Dupe yang mentransmisikan dokumen itu kepada orang lain di luar grup tertutup Whatsapp ‘Pers & Polres Malaka’.

Lorens Lodowyk Haba selaku Pelapor, lanjut Silvester, dia bukan anggota grup tertutup Whatsapp itu. Karena itu, Lorens Haba tidak memiliki kompetensi untuk membuat laporan polisi. Seharusnya, yang membuat laporan itu institusi polisi. Tetapi, mungkin disesalkan juga jika polisi lapor polisi.

“Dan, ini dong (mereka) tahu! Karena, yang melakukan transmisi itu anggota polisi. Nah, ini yang (sengaja) dilemparkan kepada orang lain untuk orang lain yang membuat laporan,” tandas pengacara kondang itu. (*)

Penulis + foto (*/HH)
Editor (+ rony banase)

Kuasa Hukum Polres Malaka Tolak Dalil Gugatan Praperadilan Wartawan Sergap.id

413 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Berdasarkan Surat Perintah Kapolda Nusa Tenggara Timur, Nomor : Sprin/413/VI/HUK.11.1I2020 Tanggal 04 Juni 2020 dan Surat Kuasa Khusus Kapolres Malaka , tanggal 04 Juni 2020, Bertindak untuk dan atas nama Kapolres Malaka yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADlLAN, akan mengajukan Jawaban atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON, sebagai berikut :

  1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon;
  2. Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon OKTOVIANUS SELDI ULU BEREK, yang pada intinya keberatan terhadap penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dan tindakan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek OPPO A33 warna merah dengan pelindung warna hitam dan 1 (satu) buah SIM Card Nomor 082330759902 milik Pemohon oleh TERMOHON, dalam kasus dugaan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3 junta pasal 27 ayat 3 undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik atau pasal 310 KUHP atau pasal 311 KUHP atau pasal 207 KUHP, sebagaimana laporan Pengaduan dari Saudara LORENS LODIWYK HABA,S.Pd., M.M., yang ditindaklanjuti dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/15lIV/2020/Polres Malaka, tanggal 25 April 2020;
  3. Bahwa Termohon menangani kasus Tindak pidana “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik dan Fitnah ” yang dilakukan oleh tersangka OKTAVIANUS SELDI ULU BEREK Alias SELDI, sekarang sebagai PEMOHON, di mana kronologis atau/ modus operandinya terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 12.19 WITA, bertempat di kos-kosan OKTAVIANUS SELDl ULU BEREK Alias SELDl yang berada di Dusun Umakatahan, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka, mengirim atau/ mengetik pernyataan atau/ tulisan melalui media social Whatsapp Grup Pers dan Polres (Malaka) yang berbunyi… “Waktu Lorens Haba Lapor SERGAP di Polisi….Lorens Haba sogok Polisi 6 juta…sehingga polisi periksa saya”…. dan tulisan tersebut dapat diakses atau diketahui atau dibaca oleh peserta dengan jumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) orang peserta yang dapat membaca atau mengetahui tulisan tersebut yang mana tulisan tersebut oleh CHARLES DUPE sebagai anggota Polri merasa ada tuduhan terhadap Polri dan LORENS LODlWYK HABA sehingga CHARLES DUPE bertemu dengan LORENS LODlWYK HABA pada tanggal 25 April 2020 kemudian menunjukkan tulisan tersebut kepada LORENS LODlWYK HABA selanjutnya LORENS LODlWYK HABA membaca tulisan tersebut dan setelah membaca, kemudian LORENS LODlWYK HABA menyampaikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar, dan LORENS LODlWYK HABA berkata akan melaporkan SELDl BEREK serta meminta kepada CARLES DUPE untuk mengirim tulisan tersebut ke whatsapp milik LORENS LODlWYK HABA selanjutnya CHARLES DUPE melakukan screenshot terhadap tulisan tersebut dan mengirimkannya kepada LORENS LODlWYK HABA, tulisan tersebut menurut LORENS LODlWYK HABA selaku korban, telah menyerang nama baik dan kehormatannya, yang mana pada kalimat tersebut OKTAVIANUS SELDl ULU BEREK alias SELDl menuduh LORENS HABA menyogok, yang berkonotasi jelek dan merendahkan martabatnya, menuduh sebagai orang yang menyuap atau membayar polisi sebanyak 6 juta supaya polisi periksa yang bersangkutan SELDl BEREK, atas tuduhan tersebut merupakan Fitnah atau Penghinaan bagi LORENS LODIWYK HABA, sehingga dirinya merasa dihina sebagai seorang tukang sogok atau membayar polisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap OKTAVIANUS SELDI ULU BEREK dan LORENS LODIWYK HABA merasa difitnah karena dirinya tidak pernah menyogok atau memberikan uang kepada polisi 6 juta supaya menyuruh polisi memeriksa SELDI BEREK, akibat dari perbuatan Pemohon tersebut Korban LORENS LODIWYK HABA merasa terhina, nama baiknya dicemarkan serta fitnah melalui media sosial whatsapp grup PERS & POLRES (MALAKA),sehingga melakukan Pengaduan dan melaporkannya untuk dilakukan proses hukum, sesuai laporan Polisi Nomor : LP/B/15/IV/2020/Polres Malaka, tanggal 25 April 2020;
  4. Bahwa atas Pengaduan dan laporan tersebut, Termohon selaku Penyidik melakukan Penyelidikan sesuai surat perintah penyelidikan nomor : Sprinlidik / 13/ IV/ 2020 / Reskrim, tanggal 25 April 2020 dan surat perintah tugas nomor : Springas / 13/ IV / 2020 / Reskrim, tanggal 25 April 2020, dan melakukan Penyidikan sesuai surat Perintah Penyidikan nomor : Sprindik / 17 / V / 2020 / Reskrim, tanggal 11 Mei 2020, interogasi Para saksi-saksi secara tertulis, membuat berita acara pemeriksaan saksi -saksi, pemeriksaan ahli selanjutnya setelah cukup bukti, melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai Tersangka, serta melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti disertai dengan Administrasinya, sebagaimana telah dimintakan persetujuannya dari ketua pengadilan Negeri Atambua , masing-masing Penetapan Nomor : 56! Pen. Pidl 2020! PN.Atb, Penetapan Nomor : 57! Pen. Pid120201 PN.Atb;
  5. Bahwa pada intinya Pemohon dalam permohonan praperadilannya menolak penetapan Tersangka terhadap Pemohon dan tindakan Penyitaan HP serta Sim Card miliknya oleh Termohon. Perlu disampaikan kepada Pemohon Bahwa dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon telah melakukan penyidikan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam KUHAP, penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi 2 (dua) alat bukti atau lebih berupa bukti saksi atas nama LORENS LODIWYK HABA, S.Pd, MM, CHARLES DUPE, KAREL MAXIMUS PENU, bukti surat, Keterangan ahli yang terdiri dari ahli IT atas nama YOHANES SUBAN BELUTOWE, M. Kom dan ahli bahasa atas nama Prof. Dr. Drs. FRANSISKUS BUSTAN, M.Lib., Bukti tersebut telah memenuhi alat bukti yang cukup sebagaimana minimal dua alat bukti yang cukup, yang disyaratkan dalam putusan MK No. 21/PUU-XlI/2014, tanggal 28 Oktober 2015, sehingga terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak sah dan tidak cukup bukti,, haruslah ditolak atau tidak dapat diterima“. Mengenai Dalil Pemohon yang merasa keberatan atas tindakan Termohon melakukan Penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A35 warna merah dengan pelindung warna hitam dan 1 ( satu) buah SIM Card Nomor 082330759902 milik Pemohon, dan menganggap tindakan penyitaan tersebut tidak sah, harus juga ditolak atau tidak dapat diterima karena Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan pasal 38 ayat (2) KUHAP dan tindakan Penyitaan tersebut telah dimintakan Penetapan persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sebagaimana penetapan yang dikeluarkan masing-masing Penetapan Nomor : 56/ Pen. Pidl 2020/ PN.Atb yaitu penetapan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A33 warna merah dengan pelindung warna hitam dan 1 ( satu) buah SIM Card Nomor 082330759902 , sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dan Penetapan Nomor : 57/ Pen. Pidl 2020/ PN.Atb. untuk 1 (satu) lembar Print out schreenshot yang dikirim di Grup Pers dan Polres Malaka;
  6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah karena tidak didahului dengan pemeriksaan sebagai saksi telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-Xll/2014 adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan juridis, karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 Oktober 2015 juga mengatur adanya klausula exit di mana dimungkinkan penetapan Tersangka tanpa pemeriksaan atau/kehadiran Calon Tersangka (in absentia), artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut tidak dipadukan pemeriksaan calon tersangka sehingga dapat dimaknai penetapan tersangka dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memeriksa calon Tersangka sepanjang telah memenuhi 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, hal tersebut telah diakui oleh Pemohon sendiri dalam permohonannya yang mengutip pertimbangan Putusan MK tersebut dalam hal 11 , Romawi li URAIAN FAKTA JURIDIS , point 10 … bahwa disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Sehingga terhadap dalil pemohon yang mengharuskan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon harus didahului pemeriksaan sebagai saksi haruslah ditolak atau/ tidak dapat diterima;
  7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon memiliki kebebasan pers terhadap dirinya dalam melakukan tugas jurnalis sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun kebebasan tersebut harus disertai dengan tindakan yang bertanggung jawab dengan berkewajiban memperhatikan koridor hukum yang benar di mana memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam perkara a aquo, Pemohon melakukan tindakan mengeluarkan pernyataan atau tulisan bukan pada media yang diperuntukkan memuat berita atau tulisan yang berhubungan dengan profesinya sebagai wartawan tetapi pada media sosial Whatsaap group dimana Pemohon sebagai administratornya, tulisan atau pernyataan tersebut berupa Fitnahan yang tidak berdasarkan fakta dan data yang benar, dikirim dan diakses oteh orang lain sehingga membuat orang lain (LORENS LODIWYK HABA, S.Pd., M.M.) yang disebutkan namanya dalam tulisan tersebut menjadi korban fitnahan, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pemohon membuat atau menulis berita yang di kirim lewat media sosial whatsapp, menganggap menjalankan profesinya sebagai wartawan sehingga perlu harus terlebih dahulu dimintakan klarifikasi sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalil tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima karena perbuatan Pemohon tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau pasal 310 KUHP atau pasal 311 KUHP atau pasal 207 KUHP;
  8. Bahwa pada angka Romawi II URAIAN FAKTA JURIDIS poin 4 Pada intinya keberatan karena belum diperiksa Saudara ARIS BRIA SERAN sebagai saksi , orang yang mendistribusikan kepada Lorens Haba, dan menyimpulkan jika Termohon melakukan Proses perkara serta menetapkan Pemohon sebagai tersangka seperti cerita Roro Jonggrang yang dikisahkan mendirikan seribu candi dalam satu malam, dalil tersebut adalah opini Pemohon tanpa fakta dan data sebagaimana perbuatan Pemohon dalam perkara a aquo, selalu menuduh tanpa fakta dan data, seolah olah Pemohon maha tahu, ibarat hanya melihat sampul buku saja tanpa membacanya Pemohon merasa sudah mengetahui seluruh isi buku tersebut, sama juga sekarang Pemohon hanya melihat penetapan pemohon sebagai tersangka tanpa mengetahui proses hukum yang telah dilakukan oleh Termohon dalam melakukan proses Penyelidikan dan penyidikan, mengumpulkan dan mencari bukti hingga penetapan tersangka. Perlu disampaikan kepada Pemohon Bahwa Proses Pengungkapan Tindak pidana yang sekarang Pemohon sebagai Tersangkanya, Termohon telah melakukan Proses penyelidikan dan penyidikan sejak bulan April 2020 , penetapan Pemohon sebagai tersangka pada bulan Mei 2020 sehingga mempunyai rentang waktu yang panjang bukan seperti Opini Pemohon yang menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon secepat kilat, selalu saja pemohon mempunyai kebiasaan melontarkan kalimat yang tidak sesuai fakta dan data , Penetapan pemohon sebagai Tersangka telah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam KUHAP;
  9. Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan Saudara ARIS SERAN belum diperiksa adalah tidak benar karena Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ARIS BRlA SERAN, sesuai hasil pemeriksaan keterangannya, tidak pernah mengatakan “Waktu Lorens Haba Lapor SERGAP di Polisi….Lorens Haba sogok Polisi 6 juta…sehingga polisi periksa saya”…. namun yang dikatakannya kepada OKTOVIANUS SELDI ULU BEREK adalah .. LORENS HABA ingin meminjam uang pada Saya sekitar lima juta pada saat lapor Seldi Berek,, bukan seperti kalimat yang ditulis dan dikirim oleh OKTOVIANUS SELDI ULU BEREK dalam Grup whatsapp Pers dan Polres. Mengenai pernyataan atau dalil Pemohon yang menyatakan LORENS LODIWYK HABA, S.Pd., M.M. bukan anggota Grup Whatsapp, siapa yang mengirimkan tulisan tersebut kepada LORENS LODIWYK HABA, S.Pd., M.M, telah kami jawab dan sampaikan pada poin 3 tersebut di atas, LORENS LODIWYK HABA, S.Pd.. M.M diberitahukan oleh anggota Grup whatsapp yaitu CHARLES DUPE telah diperiksa sebagai saksi, di mana sesuai hasil pemeriksaan ketika CHARLES DUPE memberitahukannya dan menunjukkan isi tulisan Pemohon tersebut kepada LODIWYK HABA, S.Pd., M.M., beliau sendiri yang meminta atau/ atas persetujuan beliau selaku korban mengirimkannya sebagai bukti baginya untuk melakukan pengaduan karena dengan tulisan tersebut bagi Saudara LODIWlK HABA, S.Pd., M.M. merasa telah difitnah oleh Pemohon, bukti tersebut akan kami ajukan pada saat pembuktian;
  10. Bahwa Pemohon dalam permohonannya melakukan penilaian sepihak terhadap kualitas alat bukti saksi dan ahli dengan masuk pada materi pokok perkara. Perlu Pemohon ketahui bahwa dalam pemeriksaan persidangan Praperadilan hanya menilai aspek Formil tanpa masuk pada pokok perkara hal ini Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2016, pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara sehingga dalil pemohon pada angka Romawi II URAIAN FAKTA JURIDIS poin 11 s/d 16 yang pada intinya meminta untuk menilai alat bukti penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon apakah mempunyai relevansi atau tidak dengan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon, harus ditolak atau/tidak dapat diterima;
  11. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi 2 (dua) alat bukti sebagaimana alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP, sesuai hasil penyelidikan dan penyidikan didapatkan bukti yaitu :
  • Keterangan saksi : LORENS LODIWYK HABA, S.Pd, M.M., CHARLES DUPE, KAREL MAXIMUS PENU.
  • Keterangan ahli : ahli IT atas nama YOHANES SUBAN BELUTOWE, M. Kom. dan ahli bahasa atas nama Prof. Dr. Drs. FRANS BUSTAN, M.Lib.
  • bukti surat : 1 Iembar print out screenshot tulisan yang dikirim di grup PERS & POLRES (MALAKA), Surat Penetapan persetujuan penyitaan dari ketua Pengadilan Negeri Atambua , Penetapan Nomor: 56/ Pen. Pid/ 2020/ PN.Atb, dan Penetapan Nomor : 57/ Pen. Pid/ 2020/ PN.Atb.
  • Petunjuk : Adanya kesesuaian alat bukti antara keterangan saksi dengan keterangan ahli, alat bukti dan keterangan tersangka.
  • Keterangan Tersangka OKTOVIANUS SELDI ULU BEREK.

12. Bahwa sesuai bukti-bukti yang kami sampaikan di atas, Penetapan Pemohon sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON telah memenuhi 2 ( dua) alat bukti atau lebih sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP sehingga dalil PEMOHON yang menyatakan penetapan Tersangka dan penyitaan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A35 warna merah dengan pelindung warna hitam dan 1 ( satu) buah SIM Card Nomor 082330759902 yang dilakukan oleh Termohon tidak sah, secara Juridis harus dinyatakan di Tolak atau/tidak dapat diterima;

13. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil pemohon dalam permohonannya tidak kami jawab satu persatu tetapi dari jawaban kami pada poin 1 s/d poin 12 tersebut di atas telah menjawab secara Iimitatif seluruh dalil pemohon;

14. Berdasarkan Jawaban Termohon atas dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, mohon kepada Yang Terhormat Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

a. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;

b. Menyatakan Penetapan Tersangka dalam perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan Fitnah serta menyatakan hukum tindakan Penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek OPPO A38 warna merah dengan pelindung warna hitam dan 1 (satu) buah SIM Card Nomor 082330759902 milik Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum:

a. Menyatakan bahwa penyidikan dan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum;

b. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara

Apabila Bapak hakim yang Mulia, dalam menyidangkan perkara praperadilan ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menanggapi jawaban Tim Kuasa Hukum Polres Malaka itu, anggota advokat Wilfridus Son Lau, S.H.,M.H. mengungkapkan bahwa pihaknya akan memberikan replik besok. “Kita akan memberikan respon terhadap jawaban Termohon itu dalam replik besok,” tandasnya. (*)

Sumber berita + foto (*/HH/Salinan Jawaban Tim Kuasa Hukum Polres Malaka)
Editor (+ rony banase)

Ketua Tim Advokat Wartawan Sergap.id : Seldi, Orang Yang Diduga-duga

484 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | ”Tugas kami sebagai kuasa hukum itu, membela orang yang diduga- duga dan disangka- sangka oleh penyidik (Polres Malaka,red.) dan saudara Seldi ini termasuk orang yang diduga-duga dan disangka- sangka!” sibak Melkianus Conterius Seran, S.H. kepada wartawan usai mengikuti sidang pembacaan materi permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Atambua, pada Rabu, 10 Juni 2020.

Melkianus menjelaskan bahwa belakangan ini tersebar informasi yang keliru di tengah masyarakat tentang kliennya Seldi Berek sebagai orang yang sudah bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Karena itu, kata Melki, pihaknya membantah secara tegas.

“Yang pertama, sebagai kuasa hukum kami tidak pernah berpikir untuk membela yang namanya pelaku pencemaran nama baik. Ini yang mau kita luruskan,” ujarnya.

Kuasa Hukum Seldi Berek saat membacakan materi permohonan di ruang sidang Pengadilan Negeri Atambua

Yang kedua, lanjut Melkianus, terkait materi hari ini bahwa penetapan kliennya sebagai tersangka itu tidak sah, termasuk penyitaan barang bukti berupa sebuah handphone milik Seldi Berek. Dikatakannya, setelah pihaknya menggali, ternyata tidak memenuhi unsur- unsur yang terdapat di dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014.

“Sekurang- kurangnya dua alat bukti. Nah, yang jelas pemeriksaan saksi terhadap saudara Aris itu ‘kan belum dilakukan sejak kita ajukan permohonan ke persidangan,” tuturnya.

Kalau penetapan tersangkanya sudah tidak sah, sambung Melkianus, maka segala penetapan, perintah dan keputusan itu dianggap tidak sah dengan sendirinya menurut hukum. “Dan itu yang kita potitum (tuntut/minta) di dalam permohonan praperadilan tadi, bahwa harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan (hukum) mengikat maupun harus dinyatakan tidak sah, segala keputusan itu. Kami (pun) menghendaki semua tuntutan itu harus dikabulkan,” tandasnya.

Sedangkan, pihak Termohon yang dimintai tanggapannya terkait pembacaan materi permohonan oleh Pemohon itu menyatakan siap mengikuti proses praperadilan.

“Kita ikuti saja. Besok baru kita jawab,” tanggap Yan Christian singkat. (*)

Penulis + foto (*/HH)
Editor (+ rony banase)

Ferdi Maktaen : Kapolres Malaka Mau Kasih Alasan, Pakai Alasan Hukum yang Benar!

419 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | ”Yang tanda tangan, Kapolres. Jadi penegasan dari saya, kalau Kapolres mau kasih alasan, pakai alasan hukum yang benar! Jangan pakai alasan Covid,” demikian kritikan pedas Ferdinandus E. Tahu Maktaen, S.H. di hadapan wartawan, pada Kamis 4 Juni 2020 di Atambua.

Kritikan yang dilontarkan Ferdi Maktaen terhadap isi surat Polres Malaka kepada Pengadilan Negeri Atambua, yang mana memuat alasan Covid-19 sebagai kendala tidak bisa menghadiri sidang praperadilan Wartawan Sergap.id Oktovianus Seldi Ulu Berek.

Ferdi pun menandaskan, kalau Polres Malaka sendiri sudah memperlakukan lembaga peradilan terhormat seperti ini hanya karena alasan Covid-19, maka patut juga bagi masyarakat untuk tidak boleh mengindahkan panggilan Polres dalam bentuk apa pun selama masa Covid-19.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/06/04/alasan-covid-19-polres-malaka-tak-hadiri-sidang-praperadilan-wartawan-sergap-id/

“Jadi kalau mau ditimbang kembali, seluruh panggilan itu, masyarakat tidak usah pi (pergi,red.) pakai alasan Covid. Karena mereka buat pengadilan seperti ini,” tegasnya.

Sebagai pengacara, Ferdi Maktaen menuturkan, pihaknya sangat menghargai Pengadilan Negeri Atambua sebagai lembaga peradilan, tetapi malah Polres Malaka sendiri tidak menghargai sama sekali. “Penegakan hukum, loh! Statusnya sama, polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Kita sama dalam penegakan hukum. Jadi, kalau mau alasan sosial, masyarakat tidak usah pergi karena masih situasi Covid,” tandasnya dengan suara melantang.

Ditekankannya, bahwa dengan mengacu pada surat resmi yang ditandatangani oleh Kapolres Malaka, maka masyarakat tidak perlu memenuhi panggilan polres dalam urusan apa pun, selagi dalam masa Covid ini.

“Bolehlah masyarakat tidak hadiri panggilan Polres karena alasan Covid,” katanya.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/06/05/advokat-wartawan-sergap-id-pinta-aktivitas-polres-malaka-dihentika

Terkait hal ini, Silvester Nahak, S.H. meminta semua pihak untuk turut mengawasi proses hukum ini. Karena, dirinya mengkhawatirkan dalam tenggang waktu tujuh hari ke depan, pihak Termohon bisa melimpahkan perkara ini ke kejaksaan.

“Kalau dilimpahkan, maka dengan sendirinya praperadilan akan gugur. Mari kita kawal proses praperadilan ini secara baik dan menyeluruh,” pintanya.

Harapan yang sama juga disampaikan Ketua Tim Advokat Melkianus Conterius Seran, S.H. Ia berharap masyarakat luas turut mengawal proses praperadilan ini, lantaran yang dibela timnya itu adalah seorang pekerja pers yang sangat dekat dengan masyarakat, dan selalu menyuarakan kepentingan orang banyak, terutama semangat kliennya Seldi Berek dalam membela hak- hak rakyat tertindas.

“Mari kita kawal sama- sama proses hukum ini secara baik. Karena, yang membuat kami terpanggil untuk membela itu bukan Seldi Berek secara pribadi, tetapi karena dia adalah seorang wartawan,” pungkasnya. (*)

Penulis+ foto (*/HH)
Editor (+rony banase)

Alasan Covid-19, Polres Malaka Tak Hadiri Sidang Praperadilan Wartawan Sergap.id

481 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Sidang praperadilan yang seharusnya digelar pada Kamis, 6 Juni 2020 ditunda lagi hingga Rabu, 10 Juni 2020. Demikian penundaan itu tertuang dalam kesepakatan resmi antara Pemohon dan Hakim tunggal berdasarkan Surat permintaan tunda sidang dari Polres Malaka yang dibacakan oleh Hakim tunggal Gustav Bless Kupa, S.H. dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Atambua.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/06/03/wartawan-sergap-id-jadi-tersangka-penyidik-polres-malaka-dinilai-tak-profesional/

Menanggapi surat yang ditandatangani Kapolres Malaka tersebut, Ketua Tim Advokat Pemohon Oktovianus Seldi Ulu Berek menyampaikan rasa prihatinnya.

“Alasan Covid ini kita tolak, karena kita semua ini juga terkena dampak. Kita mesti hargai proses hukum yang ada di PN Atambua,” terang Melkianus Conterius Seran, S.H kepada wartawan.

Melkianus, justru mengkhawatirkan penundaan sidang ini sebagai dalil untuk merugikan pihak pemohon. “Patut diduga bahwa penundaan sidang seperti ini akan merugikan klien kami dengan alasan yang tidak wajar,” ungkapnya.

Melkianus menegaskan, kesepakatan yang sudah dibuat bersama Hakim tunggal itu sebagai pemberian kesempatan terakhir kepada Termohon. “Apabila hari Rabu (10 Juni 2020,red.) itu, Termohon tidak menghadiri sidang praperadilan, maka kita anggap Termohon tidak menggunakan haknya untuk bela diri,” tuturnya.

Alasan hukumnya sudah jelas, lanjut Melkianus, bahwa waktu persidangan itu dibatasi hanya tujuh hari, supaya hak Pemohon itu tidak dirugikan dengan gugurnya praperadilan lantaran memajukan perkara pokok. “Sampai saat ini tim kuasa hukum solid untuk membela saudara Seldi dengan sebaik- sebaiknya sesuai dengan undang- undang yang berlaku dan sesuai dengan kode etik yang kami miliki,” jelasnya.

Anggota Tim Advokat Ferdinandus E. Tahu Maktaen, S.H. menambahkan bahwa sangat tidak masuk akal, Kapolres menggunakan alasan Covid untuk tidak menghadiri persidangan. “Kenapa dalam kondisi Covid, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tersangka jalan terus? Kalau belum siap, bilang saja. Kenapa pakai alasan Covid? Kita semua ini kena dampak Covid, hakim juga kena dampak Covid tetapi tetap bersedia hadir dalam sidang. Sedangkan Kapolres tidak bisa hadir. Sejujurnya kami tolak karena ini bukan alasan hukum,” tegasnya.

Kekecewaan yang sama juga dituturkan anggota tim advokat lainnya Silvester Nahak,S.H. Menurutnya, tim kuasa Seldi Berek sangat menyesalkan dengan pengiriman surat oleh Polres Malaka yang berisikan alasan Covid ke Pengadilan Negeri Atambua.

“Pengadilan itu benteng terakhir dalam proses penegakan hukum. Bagi kami, alasan Covid itu adalah alasan yang dibuat- buat untuk menggugurkan praperadilan. Jangan- jangan proses koreksi terhadap kinerja pihak kepolisian ini sementara berjalan, tiba- tiba pokok perkaranya dimajukan. Maka dengan sendirinya praperadilan akan gugur. Nah, hal- hal ini sering dimainkan oleh teman- teman termohon,” tandasnya.(*)

Penulis dan foto (*/HH)
Editor  (+rony banase)

Wartawan Sergap.id Jadi Tersangka, Penyidik Polres Malaka Dinilai Tak Profesional

777 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Ketua Tim Advokat Wartawan Sergap.id, Melkianus Conterius Seran, S.H. menilai penyidik Polres Malaka tidak profesional saat menetapkan Wartawan Serga.id yang bertugas di Kabupaten Malaka, Oktovianus Seldi Ulu Berek sebagai tersangka.

Hal itu diungkapkannya usai mengikuti sidang perdana praperadilan atas gugatan Seldi Berek terhadap Penyidik Polres Malaka di Pengadilan Negeri Atambua pada Rabu, 3 Juni 2020.

Lantaran gugatan tersebut dilakukan secara sepihak oleh Polres Malaka dalam menetapkan Wartawan Sergap.id yang bertugas di Kabupaten Malaka atas nama Oktovianus Seldi Ulu Berek sebagai tersangka.

Penetapan sebagai tersangka itu bermula dari sebuah berita yang dimuat Sergap.id dengan judul, ‘Proyek Jalan Segmen I Weliman-Biudukfoho Mangkrak, Warga Mengeluh’ pada tanggal 8 Oktober 2018. Pada hari itu juga, Kabid Bina Marga, Lorens Haba melaporkan Seldi Berek ke Polsek Malaka Tengah atas pemberitaan yang dimuat di Sergap.id.

Pada Sabtu, 28 Maret 2020 siang sekitar pukul 12.00 WITA Christian Davidson Bria Seran, S.T., M.M. yang tak lain adalah keponakan kandung Bupati Kabupaten Malaka, Stefanus Bria Seran mendatangi Satreskrim Polres Malaka.

Pada kesempatan itu, Christian Davidson Bria Seran memberitahukan Seldi Berek bahwa pada kasus 8 Oktober 2018 itu, Lorens Haba memberikan uang Rp.6 juta kepada penyidik Polsek Malaka Tengah, sehingga Seldi dipanggil polisi. Uang 6 juta itu, dipinjam oleh Lorens Haba, dan hingga sekarang belum dikembalikan.

Pada tanggal 30 Maret 2020, Seldi Berek bertanya soal pemberitahuan Davidson Bria Seran yang mengatakan polisi terima uang Rp.6 juta pada Group Pers Mitra Polres Malaka.

Pada tanggal 25 April 2020, Lorens Haba melaporkan dugaan pidana pencemaran nama baik atau pemfitnahan terhadap dirinya, yang diduga dilakukan Seldi Berek melalui grup WhatsApp Pers Mitra Polres Malaka.

Pada tanggal 16 Mei 2020 Polres Malaka mengeluarkan panggilan kepada Seldi Berek melalui surat panggilan nomor: SP/32/V/2020/Reskrim untuk menghadap penyidik Polres Malaka pada hari Senin, 18 Mei 2020 untuk diperiksa sebagai tersangka.

Seldi Berek ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan fitnah”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) undang- undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang- undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau pasal 310 KUHP atau pasal 311 KUHP.

Seldi Berek, sebelumnya tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh Polres Malaka. Bahkan, Seldi sendiri tidak pernah dimintai klarifikasi. Namun, pada tanggal 11 Mei 2020 Polres Malaka mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor: Sprindik/17/5/2020/Reskrim dan berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor: SPDP/10/V/2020/Reskrim tanggal 11 Mei 2020 menetapkan Seldi sebagai tersangka.

Kemudian, pada tanggal 18 Mei 2020, Polres Malaka memeriksa Seldi sebagai tersangka. Saat itulah, Seldi baru mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana “penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan fitnah”. Pada hari itu juga, telepon genggam milik Seldi diamankan sebagai barang bukti.

“Saya tidak pernah diperiksa sebelumnya. Karena itu, saya lakukan gugatan terhadap Polres Malaka,” tegas wartawan yang kerap mengungkap kasus korupsi di Malaka itu.

Pada tanggal 8 Mei 2020, Pengadilan Negeri Atambua mengeluarkan surat sidang praperadilan dan tercatat dengan nomor: 2/Pid.Pra/2020/PN.Atb yang digelar pada Rabu, 3 Juni 2020.

Pada sidang praperadilan yang dipimpin Hakim Gustav Bless Kupa, S.H., Seldi Berek hadir lengkap dengan tim advokadnya. Diketahui, ketua tim advokat Melkianus Conterius Seran, S.H. bersama tiga anggota lainnya, yakni Ferdinandus E. Tahu Maktaen,S.H., Silvester Nahak, S.H., dan Wilfridus Son Lau, S.H., M.H.

Hadir pula dalam persidangan tersebut, Kasat Reskrim Polres Malaka, Iptu Yusuf, S.H. bersama Kanit Tipiter Frans Tanesi.

Pada persidangan itu, Tim Advokat Seldi Berek datang dengan mengantongi surat kuasa. Akan tetapi, pihak Polres Malaka datang dengan tidak mengantongi surat perintah apa pun. Bahkan, Kasat Reskrim menghadiri sidang tanpa surat tugas dari Kapolres Malaka.

Hal ini terungkap dari pernyataan Yusuf saat ditanya oleh Hakim, Gustav Bless Kupa, S.H. Saat ditanya oleh Hakim, Yusuf dengan jujur mengatakan bahwa dirinya menghadiri sidang tanpa mengantongi surat kuasa karena Polres Malaka telah memberikan kuasa kepada Divisi Hukum Polda NTT. Tak hanya itu, dirinya juga mengaku hadir dalam persidangan tanpa mengantongi surat tugas dari Kapolres Malaka.

Suasana sidang praperadilan kasus wartawan Sergap.id Seldi Berek di Pengadilan Negeri Atambua

Karena alasan itu, Gustav selaku Hakim pun kembali menanyakan kepada pihak Polres Malaka selaku Termohon terkait kesediaan kapan bisa menghadirkan kuasa hukum Termohon. Yusuf pun mengatakan baru bisa menghadirkan kuasa hukumnya pekan depan.

Selain itu, Yusuf berdalil bahwa mereka baru menerima surat panggilan dari Pengadilan Negeri Atambua tiga hari yang lalu. Padahal, surat tersebut telah dibuat dan dikirimkan pada tanggal 28 Mei 2020 lalu.

Mendengar jawaban dari Kasat Reskrim Polres Malaka, maka Hakim kembali menjelaskan tentang mekanisme sidang praperadilan bahwa sidang peradilan digelar dengan waktu maksimal satu minggu terhitung mulai dari sidang praperadilan dibuka. Karena itu, Hakim meminta agar Polres Malaka segera menghadirkan kuasa hukumnya selambat-lambatnya Kamis, 4 Juni 2020.

Tidak hadirnya kuasa hukum Polres Malaka dan kehadiran Kasat Reskrim Polres Malaka dalam persidangan tanpa mengantongi sebuah legalitas membuat tim Advokat Seldi Berek geram.

“Seharusnya pihak Termohon (Polres Malaka, red) sudah siap karena panggilannya itu sudah memperhatikan tenggang waktu dan sudah diperhatikan soal hak yang sama. Jadi, tanggal 28 (Mei,red) itu, baik kami pemohon maupun termohon sudah mendapatkan surat panggilan resmi dari pengadilan,” kesal Melki.

Menurut Melki, dalam tenggang waktu satu minggu, baik pemohon maupun termohon sudah harus mempersiapkan diri sebelum persidangan. “Kenyataan hari ini, Termohon belum siap,” ketusnya.

Karena itu, pihak Seldi Berek meminta kepada Hakim untuk tetap melanjutkan persidangan besok, Kamis 4 Juni 2020. “Jadi kami minta besok itu tetap dilaksanakan praperadilan. Tidak boleh sampai satu minggu lagi! Ini ‘kan proses peradilan cepat, biaya ringan, dan biaya murah, waktu yang cukup untuk kita,” tegas Melki.

Terkait alasan Kasat Reskrim Polres Malaka bahwa surat baru diterima pada tiga hari lalu, Melki menuturkan bahwa pihak penyidik Polres Malaka tidak profesional dalam administrasinya. “Makanya kita katakan bahwa penyidik tidak profesional dalam arti administrasinya,” imbuhnya.

Terkait alasan gugatan yang dilayangkan tim advokat Seldi Berek, Melki menuturkan bahwa gugatan itu dilayangkan karena adanya kejanggalan dalam penetapan Wartawan Sergap.id sebagai tersangka.

Dijelaskan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bila penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka itu dianggap tidak sah, maka mereka punya hak untuk mengajukan praperadilan. Hal itu dimaksudkan untuk menguji dan melakukan koreksi terhadap apa yang dilakukan oleh penyidik.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa salah satu kejanggalan yang ditemukan yaitu, tim penyidik terlalu ceroboh dalam menetapkan Seldi sebagai tersangka, padahal masih minim barang bukti. Lebih parahnya lagi, barang bukti baru dikumpulkan setelah Seldi sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Penetapan klien kami sebagai tersangka itu tidak memenuhi prosedur yang ada atau cacat prosedur. Sudah ada penetapan tersangka baru cari bukti. Ini yang dilakukan penyidik dan tidak bisa dibenarkan secara hukum! Karena itu kami gugat!”, demikian ucap ketua tim advokad Seldi Berek itu.

Senada dengan itu, Silvester Nahak sesalkan sikap profesionalisme dari tim penyidik Polres Malaka yang dengan cepat menetapkan Seldi sebagai tersangka. Tapi terkesan lamban dan sengaja mengulur-ulur dalam mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. “Ini pelanggaran terhadap asas cepat, biaya ringan, dan sederhana dalam konteks praperadilan”, kata Sil Nahak.

Ferdinandus E. Tahu Maktaen, S.H. juga ikut meluapkan kesesalannya atas tindakan tidak profesionalnya pihak penyidik Polres Malaka dalam mempertanggungjawabkan penetapan status kliennya.

“Bagaimana, di dalam sidang hari ini mereka bilang baru kemarin menerima surat. Ini, seolah- olah mereka mau melemparkan kesalahan ke pengadilan. Seolah- olah pengadilan baru kasih surat dua hari tiga hari lalu. Ini salah!” tutur Ferdi.

Dikatakannya lebih lanjut bahwa dalam surat panggilan 28 Mei 2020 sudah dijelaskan waktu persidangannya. Akan tetapi, Kasat Reskrim Polres Malaka masih mengelak dengan mengatakan bahwa dirinya baru mendapatkan surat tersebut satu hari sebelum persidangan.

“Dari gestur dia itu, seolah- olah dia tidak tahu persoalan ini. Suratnya kapan, sampai dia harus tanya lagi? Ini ‘kan sangat lucu! Berarti mereka tidak siap untuk menerima tanggung jawab ini. Tidak siap untuk menghadapi praperadilan yang dilayangkan oleh pemohon,” sibaknya.

“Saya heran, kalau termohon itu mengatakan dalam persidangan resmi (bilang) baru dua, tiga hari. Ini ‘kan lucu!” tandas Silvester Nahak. (*)

Penulis : (*/HH)
Editor : (+rony banase)