Arsip Kategori: Hukum Kriminal

Diduga, Ketua RT di Kupang Mabuk Miras, Maki & Aniaya Mahasiswi Unwira

738 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Oknum Ketua RT, Yoseph Mone di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), diduga telah meneguk minuman keras (miras), memaki mahasiswi HT dan memukul mahasiswi AK di wilayahnya dan telah menyebabkan warga sekitar mengeroyok EJL dan BIT, pada Rabu petang, 20 Januari 2021.

Informasi yang diterima Garda Indonesia dari para korban menyebutkan, bahwa saat itu, mereka hendak memberikan selamat kepada sepupu HT di Kos Anima Oesapa sekitar pukul 14.00 WITA, atas suksesnya ujian skripsi. Setibanya di TKP, Yoseph Mone sudah dalam keadaan setengah sadar akibat mengonsumsi miras. Yoseph Mone pun berdalil pandemi Covid-19, lalu pergi dalam keadaan mabuk parah untuk membubarkan kumpulan kelompok mahasiswa yang hanya berjumlah lima orang tersebut. Padahal, menurut para korban, di saat yang sama Yoseph Mone sendiri datang dalam kondisi mabuk dari acara kumpul keluarganya.

Yoseph Mone, lalu mendekat AK yang adalah seorang mahasiswi dan memukul tepat di bagian dada sebanyak dua kali. Tak terima dengan perlakuan tidak wajar itu, HT menarik AK untuk menjauh. Yoseph Mone, malah memaki HT dengan sebutan anjing, babi, kerbau, binatang, dan lainnya.

Korban EJL, melihat sepupunya HT dikasari dengan kata–kata tak senonoh, lalu mendekat ke arah Yoseph Mone untuk menegur secara baik–baik agar jangan memaki, karena HT seorang perempuan, yang juga saudarinya. Tetapi, teguran EJL itu justru mendatangkan petaka bagi dirinya dan BIT. Yoseph Mone tidak mau terima dengan teguran itu, lalu berusaha meninju EJL secara berulang–ulang sampai terjatuh sendiri akibat kondisi tubuh yang tidak seimbang. Warga sekitar yang tidak mengetahui pasti kejadian itu, lantas menuduh EJL yang telah memukul jatuh Yoseph Mone.

Selanjutnya, warga yang jumlahnya sekitar puluhan orang itu datang mengeroyok EJL dengan cara pukul, tendang dan melempari batu ke arah EJL berkali–kali di sekujur tubuhnya hingga tak berdaya, tanpa ada perlawanan.

Akibatnya, EJL menderita luka robek, bengkak, memar dan lebam di sejumlah titik badannya. Bahkan, sampai menjelang tengah malam pun, EJL masih susah diajak bicara oleh pihak keluarga, lantaran mengeluh sakit di bagian luar dan dalam tubuhnya. Selain EJL, korban BIT juga ikut dianiaya saat berusaha meminta massa untuk berhenti mengeroyok EJL.

Usai pengeroyokan tersebut, para korban pergi ke Polsek Kelapa Lima sekitar pukul 17.00 WITA, untuk membuat laporan polisi. Akan tetapi, niat melapor itu diurung lantaran pihak kepolisian menawarkan jalan damai kepada kedua belah pihak.

Kapolsek Kelapa Lima, AKP Andri Setiawan, SH., S.I.K yang dihubungi via sambungan telepon pada Rabu malam, 20 Januari 2021, membenarkan peristiwa itu. “Mereka masih di Kantor polsek, sedang ditangani oleh piket reskrim, perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan kembali”, ungkap Kapolsek melalui pesan SMS pada pukul 21.32 WITA.

Selanjutnya, menurut Kapolsek Kelapa Lima, pihaknya memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menempuh jalur damai, karena berdasarkan keterangan saksi, bahwa keduanya sama–sama menjadi korban. Selain keempat korban itu, kata Kapolsek, ketua RT juga memiliki luka lecet karena sempat ada kontak fisik dengan korban EJL.

Kedua belah pihak juga, tutur Kapolsek, diamankan dalam kurun waktu 1 × 24 jam sembari menunggu kesepakatan untuk saling berdamai. “EJL ditegur oleh Ketua RT karena kumpul–kumpul di masa pandemi Covid,” ujar Kapolsek via telepon pada pukul 23.02 WITA.

Sebagai informasi, terkait permintaan keluarga EJL untuk dilakukan Visum Et Repertum (VER), AKP Andri Setiawan menerangkan, bahwa VER dilakukan jika ada Laporan Polisi (LP). LP ada dua model, yakni model A dan model B. LP model A dibuat oleh pihak kepolisian berdasarkan laporan warga tentang adanya keributan. Sedangkan, LP model B dibuat berdasarkan laporan korban dan pelaku sendiri.

Pihaknya juga tidak mendengarkan keterangan dari korban dan pelaku, melainkan keterangan dari para saksi, bahwa keduanya salah dan bisa saja saling melaporkan. “1 × 24 jam kita amankan. Intinya, saya tidak mau intervensi. Saya kembalikan kepada mereka berdua yang bermasalah. Kalau mau diselesaikan secara keluarga juga, monggo. Yang pasti, kita masih mengedepankan humanis, sehingga kita kembalikan ke mereka berdua,” papar Andri Setiawan.

Informasi terakhir yang diperoleh dari korban EJL dan BIT, pada Kamis dini hari, pukul 01.45 WITA menyatakan, masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan menandatangani surat pernyataan telah berdamai. Kedua belah pihak yang bermasalah pun sudah pulang ke tempat tinggalnya masing-masing. (*)

Penulis: (*/Herminus Halek)

Foto utama (*/istimewa/shutterstock)

Aksi Solidaritas Notaris Theresia Dimu di Kejati NTT, INI & IPPAT Tutup Kantor

1.511 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Pengurus Wilayah Nusa Tenggara Timur Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam sesi konferensi pers bersama awak media pada Rabu, 20 Januari 2021 pukul 13.00 WITA—selesai di Restoran Nelayan, menyatakan rasa solidaritas terhadap kasus yang sedang menimpa rekan Notaris/PPAT Theresia Koroh Dimu, S.H., M.Kn. yang saat ini ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT terkait kasus penjualan aset (tanah) negara di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Ketua IPPAT NTT, Emmanuel Mali, S.H., M.H. menegaskan bahwa sebagai rasa solidaritas dan bentuk kekecewaan terhadap Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT, maka Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) memutuskan untuk menutup kantor di seluruh wilayah NTT.

“Kami sangat kecewa karena profesi pengacara dilindungi oleh undang-undang, sehingga mulai Kamis, 21 Januari 2021 hingga Sabtu, 23 Januari 2021 akan menutup kantor dan tidak melayani masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kami telah berkoordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah,” papar Emanuel Mali seraya menyampaikan akan bersurat kepada Presiden Jokowi, Komisi III DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung untuk meminta perlindungan hukum.

Emanuel Mali yang juga menjabat sebagai anggota Majelis Kehormatan Notaris NTT mengungkapkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris (MKN) telah melakukan sidang, kemudian memeriksa beliau (Theresia Koroh Dimu, red) dan tidak ditemukan adanya pelanggaran atau hasil kerjanya cacat hukum.

“Sebagai Ketua IPPAT NTT, saya menilai proses pembuatan hingga pendaftaran akta jual beli yang dilakukan oleh Ibu Theresia Koroh Dimu, setelah dilakukan penelusuran oleh Majelis Kehormatan Notaris, tidak ditemukan adanya pelanggaran atau kesalahan formil (karena notaris/PPAT bertanggungjawab terhadap tanggung jawab formil bukan material seperti KTP palsu, surat palsu, kuitansi palsu, surat lurah palsu, dan tanda tangan palsu),” tegas Emanuel Mali.

Kalau ada peran serta Notaris di situ, ulas Ketua IPPAT NTT, itu adalah rentetan daripada tindakan atau pembuatan akta tersebut. “Seluruh PPAT keberatan atas penetapan tersangka terhadap teman kami dan oleh karena itu kami telah mendaftarkan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Kupang dan berharap agar pengadilan dapat mempertimbangkan hal itu dengan bijaksana dan kami sama sekali tidak mengintervensi apa yang dilakukan bapak/ibu di Kejaksaan justru sangat menghargai, namun khusus teman kami yang sedang ditahan, dia hanya sebatas menjalankan profesi sesuai amanat undang-undang,” tegas Emanuel Mali.

Pendaftaran praperadilan telah didaftarkan dengan nomor 2/P/Pra/2021/PNKupang oleh Theresia Koroh Dimu, S.H., M.Kn. yang mana semua rangkaian akan diurus oleh tim legal yang akan mengawal kasus tersebut untuk memperjuangkan hak dan akan membatasi diri secara prosedural dan profesional.

Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) NTT, dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) NTT Saat konferensi pers bersama awak pada Rabu, 20 Januari 2021

Apabila Ibu Theresia Koroh Dimu melakukan kesalahan, tandas Emanuel Mali, maka yang mengadili adalah Majelis Kehormatan Notaris dan melakukan sidang secara bertahap dan kemudian memberikan izin kepada Kejaksaan untuk diperiksa sebagai saksi.

Ketua INI NTT, Albert Wilson Riwu Kore, S.H. menegaskan bahwa Theresia Koroh Dimu tidak mempunyai alasan mendasar untuk menolak pembuatan akta jual beli dan Notaris tak masuk dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. “Pada saat dokumen diserahkan kepada rekan kita Theresia Koroh Dimu dalam kondisi bersertifikat dan proses penerbitan sertifikat dilakukan oleh instansi resmi yakni BPN (Badan Pertanahan Negara) sehingga pejabat PPAT hanya melaksanakan tugas dan tidak masuk dalam hal material,” urainya.

Materi secara formil, terang Ketua INI NTT, hanya membuat akta dengan menuangkan  kepentingan antara penjual dan pembeli di dalam akta jual beli, sehingga tidak ada kepentingan apa pun untuk terlibat dalam rekayasa membuat surat keterangan palsu atau surat apa pun.

“Notaris atau PPAT sebatas melakukan proses formil saja, mengenai material tak punya kapasitas untuk mencari tahu. Jika ada sertifikat atau data palsu, maka proses lebih lanjut menjadi pidana umum,” bebernya.

Sementara itu, Ketua PPAT Kabupaten  Kupang/anggota Majelis Kehormatan Notaris NTT, Yerak A. Bobilex Pakh, S.H., M.KN. pun menegaskan bahwa salah satu kewenangan PPAT untuk membuat akta jual beli yang mengacu pada pasal 1320 KUHP di mana syarat-syarat jual beli ada objek, subyek, dan klausul, sehingga sebagai PPAT melakukan cross check kembali ke BPN.

“Pengecekan bertujuan jika di kemudian hari ada sengketa, maka tak bisa melakukan proses berikutnya,” terang Bobi Pakh.

Tugas PPAT dan diberikan kewenangan, urai Bobi, untuk memberikan bantuan hukum kepada BPN karena BPN tak memiliki kewenangan untuk menerbitkan akta jual beli. “PPAT hanya menuliskan berdasarkan keterangan yang diberikan dan dituangkan ke dalam minuta akta (akta asli),” urainya.

Selain itu, tandas anggota Majelis Kehormatan Notaris NTT ini, Theresia Koroh Dimu diangkat sebagai Notaris pada tahun 2013. “Menurut catatan kami, beliau belum pernah diberikan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis,” pungkas Bobi Pakh.

Penulis, editor dan foto (+roni banase)

Pembantu Rumah Tangga Asal TTS Dianiaya Penjudi Bingo di Belu

1.247 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Nasib nahas menimpa seorang wanita kelahiran Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nelci Manao (36), yang kesehariannya memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT).

Ia dihina dan dianiaya hingga babak belur dan sempat tak sadarkan diri oleh tetangganya dan sekelompok penjudi Bingo di Lingkungan Lesepu, RT 18C/ RW 05, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, pada Minggu siang, 3 Januari 2021, pukul 13.00 WITA.

Menurut pengakuan Nelci kepada wartawan pada Senin, 4 Januari 2021, bahwa ia diolok dengan kata – kata “pembantu rumah tangga dan membawa  pulang nasi sisa ke rumahnya”.

Sebelum penganiayaan yang disertai dengan tendangan ke tubuhnya oleh pelaku A, F dan L itu terjadi, urai Nelci, kelompok penjudi itu terlebih dahulu mengejek dan mempermalukannya di lokasi perjudian dengan kata – kata tak senonoh. Ejekan – ejekan itu pun sudah sering kali dialami Nelci dan ia selalu berusaha mengabaikan. Namun, rupanya pada Minggu siang tragis itu, kesabaran Nelci terlampau tak terkontrol, lalu menghampiri kelompok penjudi itu untuk sekadar mempertanyakan alasan dirinya dihina.

Saat itulah, Nelci  diserang secara membabi buta oleh kelompok penjudi Bingo di lokasi perjudian, dan berkelanjutan di rumahnya beberapa saat kemudian, dengan menggunakan kumpulan batu yang dibungkus dalam kain Bali dan setangkai sapu lidi tanpa ada perlawanan.

Akibatnya, Nelci Manao menderita memar pada dahi, kepala dan sekujur tubuhnya. Bahkan, merasa pusing hingga seharian penuh.

“Saya, setelah cuci pakaian di rumah tetangga, saya pergi ke rumah kakak. Saat saya balik ke rumah, pelaku A bersama beberapa orang sedang bermain Bingo menyindir saya, bilang pulang kampung jangan datang lagi karena sama saja menjadi pembantu di rumah orang dan pulang bawa makanan sisa. Tidak tahu kerja, hanya jadi pembantu,” kisah Nelci menirukan kata-kata hinaan si A, sembari mengaku sangat malu lantaran ditertawai kelompok Penjudi Bingo tersebut.

Nelsi menuturkan, bahwa usai diolok dan dianiaya di lokasi perjudian, ia kembali ke rumahnya. Ia pun tidak menduga, kalau pelaku berinisial A dan suaminya F bersama keluarga berinisial L membuntut dan menganiayanya di rumah sejam kemudian hingga jatuh pingsan.

“Sekitar setengah jam baru saya sadar. Saya langsung naik ojek pergi lapor polisi. Saya juga sudah visum di RSUD Atambua,” tuturnya.

Kapolres Belu AKBP Khairul Saleh melalui Kasat Reskrim Polres Belu, AKP Wira Satria Yudha yang dikonfirmasi wartawan di Ruang Kerjanya pada Kamis sore, 7 Januari 2021, menuturkan bahwa laporan itu belum ada. Bahkan, untuk memastikan ada tidaknya laporan tersebut, Kasat Wira Satria memerintahkan dua anggotanya mengecek di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Namun, tetap juga tidak ada.

Selanjutnya, sesuai dengan salinan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/ Penyidikan (SP2HP) yang diterima Garda Indonesia pada Minggu petang, 10 Januari 2021, tertera kasus tersebut sudah dilaporkan sejak Minggu, 3 Januari 2021 dengan Laporan Polisi, Nomor: LP 01 / I / 2021 / Polres Belu tentang tindak pidana di muka umum bersama–sama melakukan kekerasan terhadap orang (pengeroyokan) a.n. Fransisca, CS.

“Bersama ini, kami beritahukan bahwa kami telah melakukan penyelidikan tindak pidana tersebut dan perkembangan hasil penyelidikan selanjutnya akan kami beritahukan kepada saudari dan kami telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan untuk menaikkan ke tingkat penyidikan kami masih menunggu hasil VER (Visum Et Repertum) dari Rumah Sakit Umum Gabriel Manek, serta pemanggilan calon tersangka”, isi poin 2 dalam surat bertanggal 6 November 2021, ditujukan kepada pelapor Nelsi Manao dan ditandatangan oleh penyidik Agus Haryono, S.H. (*)

Penulis: (*/ Herminus Halek)

Foto utama (*/pixabay)

Tuntaskan Kasus Maek Bako di Polres Belu, Kasat Reskrim : Butuh Waktu Panjang

222 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Kasat Reskrim Polres Belu, AKP Wira Satria Yudha menyebutkan, untuk kasus tindak pidana korupsi seperti Maek Bako membutuhkan waktu yang tidak singkat. Pasalnya, penyelidikan terhadap kasus korupsi itu, meliputi penganggaran, proses tender hingga pelaksanaan.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/12/18/anggota-dprd-belu-desak-polres-proses-kasus-maek-bako-sanitasi-covid-19/

“Proses penyelidikannya ini, lebih panjang daripada kasus–kasus yang lain”, ujar Kasat Reskrim kepada wartawan di Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Kamis sore, 7 Januari 2021.

Kasus Maek Bako, imbuh Kasat Wira Satria menguraikan, dilaporkan sejak masa jabatan Kasat Reskrim sebelumnya. Namun, karena bertepatan dengan tahapan Pilkada Belu, maka kasus itu akan dilanjutkan setelah pelantikan calon bupati/ wakil bupati Belu terpilih.

“Laporan waktu itu mengarah kepada pemerintahan saat ini. Sekarang masih ada proses sengketa hasil Pilkada di MK. Sesuai instruksi Kapolri dan Kabareskrim, apabila terlapor adalah salah satu calon, maka prosesnya ditunda sampai dengan proses demokrasi selesai”, tandasnya.

Dijelaskannya, khusus tindak pidana korupsi berbeda dengan kasus tindak pidana lain. Biasanya, dirilis setelah ada pelimpahan ke kejaksaan. Kalau sudah dilimpahkan berarti sudah jelas tersangkanya, kerugian negaranya dan pasal yang disangkakan.

Adapun alasan yang diutarakan Kasat Reskrim tentang kenapa kasus korupsi tidak boleh diekspose sebelum pelimpahan. Menurutnya, pelaku tindak pidana korupsi melibatkan lebih dari satu pihak. Karena, kalau diberitakan pada saat sedang penyelidikan, maka bisa saja pelaku menghilangkan barang bukti dan mengembalikan kerugian negara.

“Laporan informatifnya sudah ada dari ARAKSI. Tinggal saja kita melakukan proses penyelidikan”, papar Kasat Satria.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Belu, Benediktus Manek yang dihubungi via sambungan telepon seluler pada Minggu siang, 10 Januari 2021 menuturkan, bahwa pihak lembaga DPRD Belu sangat mengapresiasi niat baik dari kepolisian.

“Kami berharap, setelah selesai sidang di MK, pihak kepolisian dalam hal ini Reskrim Polres Belu bisa bergerak cepat, secepat penanganan kasus Akulina Dahu. Kasihan, karena ini uang rakyat. Tentu, kami akan tetap kawal proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus Maek Bako, sehingga tidak menimbulkan kesan di tengah masyarakat, bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas”, tandas anggota DPRD muda asal fraksi NasDem itu. (*)

Penulis: (*/Herminus Halek)

Kapolres Belu Pastikan Penahanan Akulina Dahu Ditangguhkan

325 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Kapolres Belu, AKP Khairul Saleh berjanji bahwa hari ini tersangka Akulina Dahu (AD) yang ditahan Polres Belu atas kasus dugaan pidana pelanggaran Pemilu dalam hajatan Pilkada Belu, segera dilakukan penangguhan. Demikian dikatakan Khairul Saleh di hadapan massa aksi Aliansi Peduli Kemanusiaan yang merupakan gabungan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Forum Solidaritas Mahasiswa Belu (Fosmab) di Mapolres Belu, pada Jumat, 8 Januari 2020.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/01/07/bela-akulina-dahu-apbpk-tuntut-copot-kapolres-belu/

“Berkasnya sudah ada di kejaksaan. Terkait dengan penahanan terhadap saudari kita AD, hari ini akan kita proses penangguhannya sesuai dengan pengajuan dari kuasa hukum saudari AD,” terang Kapolres Belu seraya mengungkapkan bahwa AD sudah berada di ruang Reskrim dan pihaknya menunggu keluarga menjemput untuk dibawa pulang. Sedangkan proses hukumnya akan terus berjalan.

AD (rok kotak-kotak warna putih) disambut haru oleh keluarga saat bebas dari tahanan Polres Belu

Kasat Reskrim Polres Belu, Wira Satria Yudha menambahkan, proses penangkapan dan penahanan terhadap AD sudah sesuai dengan SOP.

Pertama, penyidik Polres Belu sudah melakukan panggilan kepada AD dan dua orang KPPS sebanyak dua kali. AD tidak pernah mau memenuhi panggilan tersebut, sehingga dinilai tidak kooperatif. Panggilan dua kali itu dibuktikan dengan surat ekspedisi (tanda terima surat panggilan).

Kedua, pihaknya melakukan upaya penyelidikan untuk mencari tahu keberadaan AD dengan Surat Perintah Membawa, bukan Surat Perintah Penangkapan. Perintah dimaksud, membawa yang bersangkutan untuk diperiksa sebagai saksi.

Ketiga, AD diperiksa sebagai saksi pada hari pertama dan diperiksa lagi sebagai tersangka pada hari kedua. Di hari kedua itulah baru diterbitkan Surat Perintah Penangkapan. Kemudian, salinan Surat Perintah Penangkapan beserta surat pemberitahuan penangkapan diberikan kepada keluarganya.

“Jadi, ini untuk meluruskan berita simpang siur di media sekaligus menjawab pertanyaan dari rekan–rekan semua. Jika ada hal–hal yang menurut rekan–rekan tidak sesuai dengan prosedur dan KUHP, kami akan menjawab di gugatan praperadilan yang telah diajukan oleh kuasa hukum,” papar Wira Satria Yudha. (*)

Penulis: (*/Herminus Halek)

Kasat Reskrim Polres Belu Klarifikasi Dugaan Tim Buser Aniaya Mesak Bau

213 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Kasat Reskrim Polres Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Wira Satria Yudha, S.I.K. memberikan klarifikasi terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh tim buser terhadap Masak Bau, warga Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menjelang pergantian tahun 2020 di Dusun Halitoko, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, pada Kamis sore, 31 Desember 2020.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/01/02/buser-polres-belu-diduga-aniaya-warga-di-kecamatan-tasifeto-barat/

“Menurut informasi yang saya dapat, orang ini mabuk, parkir motor di tengah jalan. Anggota kita, buser sudah menegur secara baik – baik supaya kalau mau menghidupkan motor, di pinggir, jangan di tengah jalan. Ternyata, orang – orang di sekitar lokasi itu keluar dengan membawa batu, kunci inggris dan macam – macam untuk berusaha menyerang anggota kita. Oleh karena itu, anggota kita yang lain turun dari mobil. Setelah tahu bahwa itu adalah anggota, barulah mereka ini mundur”, urainya kepada Garda Indonesia di ruang kerjanya, pada Kamis, 7 Januari 2021.

Kalau waktu itu, lanjut Wira Yudha, orang sipil atau wartawan yang ada di lokasi tersebut, mungkin sudah dipukul dan dilempari batu. Tapi, karena mereka tahu bahwa yang ada saat itu adalah anggota dengan senjata api di pinggang, makanya mereka mundur.

Sebenarnya Mesak Bau itu, sambung Kasat Reskrim, mau dibawa ke Polres Belu, tetapi karena kebetulan saling kenal dengan anggota buser, akhirnya urung dan dibawa pulang ke rumahnya.

“Sebenarnya, itu bisa diproses”, tegas Kasat Reskrim.

Kasat Wira Yudha pun mengaku tidak mengetahui tentang informasi adanya tindakan pemukulan anggota buser terhadap Mesak Bau. “Setahu saya, tidak ada pemukulan. Entah memarnya itu kenapa, kita juga tidak tahu. Tapi, yang jelas waktu itu hampir ada penyerangan masyarakat di situ terhadap anggota kita. Makanya, Mesak Bau itu kita amankan untuk dibawa ke Polres. Tapi, karena anggota kita kenal, akhirnya dibawa pulang ke rumahnya”, terang Kasat Reskrim lagi. (*)

Penulis: (*/Herminus Halek)

Bela Akulina Dahu, APBPK Tuntut Copot Kapolres Belu

1.411 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Usai ditetapkannya Akulina Dahu (AD) sebagai tersangka pelanggaran Pemilu dalam Pilkada Belu 2020 oleh Polres Belu, Aliansi Pemuda Belu Peduli Kemanusiaan (APBPK) melakukan aksi protes di Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Kamis, 7 Januari 2020.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/01/07/kuasa-hukum-akulina-dahu-praperadilan-polres-belu-ke-pn-atambua/

APBPK menuntut sejumlah poin melalui orasi dan selebaran:

  1. Meminta Polres Belu untuk segera membebaskan AD;
  2. Meminta kepada Kapolri dan Kapolda untuk segera memeriksa para oknum polisi yang terlibat dalam konspirasi kriminalisasi AD;
  3. Meminta kepada Kapolri dan Kapolda untuk segera mencopot Kapolres Belu beserta para petinggi Polres Belu;
  4. Meminta kepada Kapolda NTT untuk segera menuntaskan semua kasus korupsi di Belu yang sudah membusuk di Polres Belu.

APBPK menyebutkan, seperti salinan selebaran yang diterima Garda Indonesia, bahwa penetapan AD sebagai tersangka oleh Penyidik Polres Belu sangat cepat. Hal ini, berbanding terbalik dengan penanganan kasus–kasus korupsi yang membusuk di Polres Belu seperti Maek Bako, Kepiting Bakau, dan kasus korupsi lainnya yang melibatkan banyak petinggi daerah, dan pihak kontraktor yang menimbulkan banyak kerugian keuangan negara.

Ayahanda Akulina Dahu (berbalut kain tenun) ketika hadir bersama keluarga dan massa aksi di depan Mapolres Belu

Selain itu, Polres Belu juga sangat lamban dalam menangani kasus penyelundupan Cendana yang diduga melibatkan dua oknum anggota Polri. Bahkan, kedua oknum Polri itu masih menjalankan tugas seperti biasa.

”Tindakan sewenang–wenang  pihak kepolisian kepada masyarakat kecil dan terpinggirkan yang ada di Kabupaten Belu, sebagai bukti bahwa hukum di Belu seperti pisau dapur, tajam ke bawah, tumpul ke atas,” demikian ditegaskan dalam selebaran itu.

Rute aksi aksi damai APBPK dimulai dari Taman Fronteira (pukul 11.00 WITA), Depan Rumah Jabatan Bupati, Simpang SMA Suria, Lampu Merah Central, Depan Gereja Katedral, Simpang Lima, dan berakhir di depan Markas Polres Belu (pukul.12.00 WITA).

APBPK berorasi di depan Mapolres Belu selama lebih kurang 1 jam. Kemudian, 3 perwakilan massa aksi, Yos Mau, dan kawan-kawan diundang Kapolres Belu, AKBP Khairul Saleh untuk melakukan audiensi di ruang kerjanya. Sementara, massa lainnya tetap menunggu di luar kompleks Polres Belu. (*)

Penulis: (*/ Herminus Halek)

Kuasa Hukum Akulina Dahu Praperadilan Polres Belu ke PN Atambua

827 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Kuasa Hukum Akulina Dahu, Stefen Alves Tes Mau, S.H., dan Wilfridus Son Lau, S.H., M.H. mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu, 6 Januari 2021.

Kuasa Hukum Stefen Alves Tes Mau, S.H. mengungkapkan alasan  Tim Kuasa Hukum mengajukan praperadilan terhadap Polres Belu terkait proses penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanan terhadap klien Akulina Dahu yang non prosedural dan terkesan gegabah.

Kuasa Hukum Akulina Dahu menilai Polres Belu mengabaikan prosedur pemanggilan Akulina Dahu, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. “Klien kami tidak pernah dipanggil  untuk diminta klarifikasi terkait tuduhan pelanggaran UU pemilu tanggal 9 Desember 2020 di TPS 02, Desa Nanaenoe, Kecamatan Nanaet Dubesi,” ujar Steven Alves Tes Mau.

Dikatakan Kuasa Hukum bahwa, saat mendatangi rumah Akulina Dahu, pada tanggal 29 Desember 2020, pihak Polres Belu secara sewenang-wenang melakukan penggeledahan rumah milik Akulina dan menangkapnya ketika sedang membantu pamannya di kebun tanpa Surat Perintah Penangkapan (Sprintkap).

“Kami tidak menerima penetapan tersangka terhadap klien kami karena apa yang dilakukan pihak Polres Belu itu cacat prosedur. Klien kami tidak layak ditetapkan sebagai tersangka,” tegas Kuasa Hukum.

Diketahui, Akulina Dahu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Belu, pada tanggal 29 Desember 2020 karena adanya dugaan pelanggaran UU Pemilu.

Dalam Konferensi Pers Akhir Tahun 2020 di Aula Lantai 2 Mapolres Belu, pada Rabu 30 Desember 2020 lalu, Kapolres Belu, AKBP Khairul Saleh menjelaskan bahwa Akulina Dahu adalah pemilih yang menggunakan KTP luar Kabupaten Belu saat ikut mencoblos di TPS 02, Desa Nanaenoe, Kecamatan Nanaet Dubesi.

Tersangka lainnya CM, anggota KPPS 05 yang bertugas mengurus daftar hadir di pintu masuk TPS 02, dan tersangka PJ, anggota KPPS 04 yang bertugas memberikan surat suara merangkap Ketua KPPS.

Akulina Dahu turut memberikan hak suaranya dengan menggunakan KTP. Sementara, KTP  Akulina merupakan KTP lama yang bagian atas KTP masih tertulis Provinsi NTT,  Kabupaten Belu. Padahal, wilayah tempat tinggal Akulina Dahu berdasarkan KTP tersebut  merupakan wilayah Pemerintahan Kabupaten Malaka, dengan alamat domisili Fukanfehan, Desa Alas Utara, Kabupaten Malaka.

Sesuai pengakuan tersangka CM seperti termuat dalam Laporan Polisi, dirinya kurang meneliti saat melayani tersangka AD. CM mengetahui tersangka AD menggunakan KTP luar Belu, setelah surat suara sudah dicoblos.

Dugaan tindak pidana ini menjadi temuan Panwaslu, dan ditelusuri lebih lanjut oleh Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan dinyatakan adanya unsur pelanggaran UU Pemilu, lalu direkomendasikan ke Polres Belu.

“Setelah menerima laporan polisi, kami periksa saksi dan terlapor. Kemudian kami gelar perkara yang diikuti Gakkumdu. Dari situ kita tetapkan tiga tersangka,” kata Kapolres.

Menurut Kapolres, tersangka AD dijerat dengan pasal 178 huruf c ayat (1), UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Pemilihan Wali Kota menjadi Undang-Undang, dengan ancaman penjara paling singkat 36 bulan atau paling lama 72 bulan, dan denda paling sedikit Rp.36 juta atau paling banyak Rp.72 juta. (*)

Penulis: (*/Herminus Halek)