Arsip Kategori: Hukum Kriminal

Konflik Lahan Pondok Indah Matani Selesai, PTUN Tolak Gugatan Herman Sabaat

301 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Bahwa perkara Nomor 01/G/2020/PUTUN Kupang telah memperoleh putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang amar putusannya mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.8.406.000.” Demikian pernyataan dan penegasan Kuasa Hukum PT. Pembangunan Sehat Sejahtera (Developer Perumahan Pondok Indah Matani), Samuel Ahab, S.H. dalam jumpa media pada Jumat, 18 September 2020.

Putusan tersebut, imbuh Samuel, diputuskan pada Kamis, 30 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Mariana Ivan Yuniar, S.H., M.Hum. Majelis Simson Seran, S.H., M.H. dan Prasetya Wibowo, S H., M.H. sebagai Hakim anggota dan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, 3 Agustus 2020, putusan ini dinyatakan banding oleh tergugat.

“Walaupun diajukan banding, namun satu hal yang menenangkan bahwa Majelis Hakim menolak gugatan mereka seluruhnya karena obyek sengketa telah lampau waktu dan mereka telah mengetahui obyek sengketa tersebut,” ungkap Samuel.

Menyangkut materi gugatan dari Hermanual Y. Sabaat selaku penggugat, tandas Samuel, mempersoalkan tentang produk Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang tidak sah dan tidak prosedural. “Mereka berdalil bahwa semua proses hanya dibuat di atas meja sehingga mereka menggugat di PTUN agar dapat membatalkan sertifikat karena menurut mereka semuanya tidak prosedural,” urai Kuasa Hukum PT. Pembangunan Sehat Sejahtera sembari mengungkapkan di saat persidangan menghadirkan mantan Kepala BPN Kabupaten Kupang yang ikut menandatangani sertifikat.

Sementara itu, Direktur PT. Pembangunan Sehat Sejahtera (Developer Perumahan Pondok Indah Matani), Bobby Lianto menyampaikan bahwa gugatan tersebut telah kedaluwarsa dan membangun perumahan tak asal dibangun saja dan berjangka dengan proses panjang. “Yang harus disiapkan untuk membangun perumahan, maka yang harus disiapkan adalah Izin Prinsip, Izin Lokasi, Amdal Upaya Pengelolaan Lingkungan–Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL-UKL) dan semua persyaratan tersebut ada,” urainya.

Bahkan, lanjut Bobby, Amdal UPL-UKL ditandatangani oleh seluruh masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan perumahan Pondok Indah Matani. “Termasuk oleh beberapa saksi yang diajukan oleh mereka (penggugat, red) ikut menandatangani, seharusnya mereka sudah tahu, dan mengapa harus dipermasalahkan,” ungkapnya seraya menyampaikan bahwa yang menggugat merupakan anak.

Begitu pun dengan pelaporan tanah kelebihan maksimum yang dilaporkan oleh orang tua penggugat pada tahun 1960, jelas Bobby, terbuka dalam persidangan oleh Hakim disampaikan bahwa yang dilaporkan hanya 18 hektar. “Padahal kenyataannya, beliau telah menjual tanahnya kepada Seminari Claret dan Kampus Unika,” ungkapnya.

Pihak PT. Pembangunan Sehat Sejahtera, tandas Bobby, sebenarnya merasa dirugikan atas bergulirnya perkara tanah sekitar 2 hektar tersebut. “Kami juga beritikad baik untuk mengetahui, menjalankan setiap proses dan membeli tanah tersebut dalam kondisi bersertifikat dan mengikuti proses tersebut,” ujarnya.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

BPN Belu Blokir Sertifikat Atas Nama Santy Taolin

2.201 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | “Benar, kami sudah blokir sertifikat itu sejak mamanya datang melapor. Dan itu, pengacaranya Santy Taolin juga tahu. Dalam aturannya, kami tidak bisa menahan sertifikat. Si Santy tidak bisa apa–apakan sertifikat itu, tidak bisa menjual, tidak bisa gadai atau menyalahgunakan sertifikat itu sampai dengan urusannya tuntas”, terang Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belu, Jose Marcus Fernando, S.SiT.,S.H.,MPA. kepada Garda Indonesia melalui sambungan telepon seluler pada 23 Agustus 2020.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/08/24/diduga-seorang-anak-di-belu-gelapkan-sertifikat-tanah-warisan-ayahnya/

Terkait bukti pemblokirannya, lanjut Kepala BPN, bisa diambil hanya dengan seizin pihak penegak hukum, misalnya atas permintaan dari pihak kepolisian. Tetapi, untuk menyebarluaskan dokumen negara, tentu tidak bisa.

Jose Marcus menganjurkan, jika memungkinkan, pihak Kristina Lasakar, dkk. bisa dipertemukan secara kekeluargaan bersama para pengacaranya Santy Taolin untuk dicarikan upaya menyatukan kembali keluarga itu.

Jose Marcus menandaskan lebih lanjut, jika sertifikat balik nama itu tidak diproses maka pihaknya juga bisa disomasi, lantaran Santy Taolin secara fisik tinggal di tempat itu; memegang sertifikat; memegang putusan pengadilan; dan hasil koordinasi antara BPN dengan Pengadilan Negeri Atambua, pihak BPN tidak boleh menghambat proses balik nama.

“Empat hal dasar ini yang buat kami balik namakan karena mamanya datang, saya blokir. Kalau saya mau masa bodoh, masa bodoh saja. Barang, saya kerja sudah sesuai aturan. Saat itu, kalau kami tidak proses sertifikat juga pasti kami disomasi oleh Santy Taolin dan pengacaranya”, sebutnya.

Alasan diterbitkannya sertifikat atas nama Santy Taolin, Jose Marcus kembali menegaskan, bahwa pihaknya tidak diperbolehkan untuk menghambat proses balik nama sertifikat.

“Sejak putusan Pengadilan Negeri Atambua, tidak ada suatu kasasi apa pun dari pihak penggugat (Kristina Lasakar, dkk). Pihak pengadilan pun telah mengeluarkan surat keterangan, dan akhirnya kami proses. Sekarang saya kirim surat lagi ke pengadilan untuk meminta penjelasan. Pertimbangan BPN untuk balik nama itu, atas putusan Pengadilan Negeri Atambua tahun 2016”, tuturnya.

Kalau tidak ada kasasi selama beberapa tahun, tambah Jose Marcus, maka itu sudah mengikat. Jadi, proses sudah sesuai dengan aturan. Tetapi, bukan berarti sertifikat itu tidak bisa kembali lagi. Bisa saja kalau, entah mereka mau sepakat bersama keluarga, atau mau melalui proses hukum pun, bisa. “Itu masih ada peluang, bukan sudah harga mati. Bahkan, kami membuka ruang bagi pihak Kristina, dkk. untuk menggugat BPN Belu”, pintanya.

Kepala BPN Belu justru mengarahkan Kristina, dkk. untuk menggugat ke PTUN, karena itu menyangkut administrasi tentang suatu keputusan. Kalau menang, maka bisa dikembalikan ke semula. Kalau ke perdata tidak bisa, karena sudah kadaluwarsa, tidak ada kasasi sejak putusan”, tegasnya.(*)

Penulis (*/Herminus Halek)
Foto utama oleh kupang.tribunnews.com
Editor (+rony banase)

Diduga, Seorang Anak di Belu Gelapkan Sertifikat Tanah Warisan Ayahnya

2.885 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Seorang anak kandung atas nama Santy Taolin bersengketa dengan ibu kandungnya sendiri Kristina Lasakar. Pasalnya, harta warisan berupa sertifikat sebidang tanah atas nama ayah kandungnya, alm. Dominggus Taolin yang terletak di Jalan W. J. Lalamentik, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), diduga telah digelapkan Santy Taolin hingga berujung pada balik nama atas dirinya.

Kristina Lasakar yang adalah ibu kandung dari Santy Taolin dan istri sah dari almarhum Dominggus Taolin merasa geram dan seakan tidak sanggup menerima perlakuan tak terpuji anak kandungnya.

Kristina Lasakar, ketika ditemui di Atambua mengatakan tanah tersebut adalah miliknya. Sertifikat pun masih atas nama suaminya almarhum Dominggus Taolin. Namun, Santy Taolin yang adalah anak kandungnya menyembunyikan sejak ayah kandungnya masih hidup hingga sekarang.

Kaget tak karuan, ketika Kristina mengetahui bahwa sertifikat tersebut telah dibalik nama atas nama Santy Taolin oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belu.

“Waktu bapaknya sakit pada tahun 2005, saya dan bapaknya sering pulang pergi Jawa untuk berobat. Waktu itu, sertifikat kami simpan di kamar tidurnya Santy. Setelah bapaknya meninggal pada 6 Januari 2007, saya cari kembali sertifikat tapi sudah tidak ada. Sebagai mama, pasti terkejut dan bahkan sakit hati begitu tahu sertifikat itu sekarang sudah atas nama Santy”, ungkap Kristina Lasakar.

Parahnya lagi, imbuh Kristina, rumah peninggalan almarhum suami tercintanya yang dibangun di atas tanah sengketa itu kini dilarang oleh anaknya, Santy Taolin untuk tidak boleh didatangi. Bahkan, upaya dirinya untuk merehab satu ruang tidur yang merupakan bagian dari bangunan tua itu pun dituduh anak kandungnya Santy sebagai tindakan perusakan.

“Kamar itu saya rehab, bukan buat rusak. Itu, kamar tidur saya dan suami saya waktu masih hidup. Sekarang saya masih hidup dan kalau saya mau perbaiki, ‘kan saya punya hak. Kenapa, saya malah dituduh oleh anak sendiri sampai publikasi di media massa? Sebagai seorang mama tentu ada rasa sakit kalau diperlakukan tak wajar oleh anak sendiri,” sibaknya dengan suara lirih sembari sesekali menyeka linangan air mata.

Selanjutnya, berdasarkan video yang diterima Garda Indonesia tampak hadir di lokasi, pengacaranya Santy Taolin dan Kasat Reskrim Polres Belu, AKP Sepuh A. Siregar.

Kasatreskrim Polres Belu, AKP Sepuh A. Siregar saat berada di lokasi sengketa

Terkait video itu, Kasatreskrim Siregar yang dikonfirmasi Garda Indonesia via sambungan telepon seluler pada Senin, 24 Agustus 2020 membenarkan dirinya hadir di lokasi bersama anggotanya.

“Saya hadir di sana itu ‘kan kapasitasnya ‘kan menerima pengaduan. Ada satu tindak pidana yang berlangsung, terjadi. Namanya tindak pidana, tertangkap tangan. Sebagai bentuk pelayanan, kita turun ke lokasi. Anggota, harus ada yang pimpin. Saya sebagai pimpinan, masa salah. Saya suruh anggota ke lokasi terlebih dahulu. Karena saya lihat anggota saya tidak bisa mengatasi situasi, makanya saya turun tangan. Kenapa saya, sampai harus menghentikan kegiatan di sana? Karena di sana ada satu bentuk tindak pidana berupa seseorang yang sedang berada di lahan milik seseorang tanpa izin yang berhak. Kalau yang tidak berhak, wajar saya suruh pergi. Karena yang punya tanah ini suruh pergi. Kalau tidak mau pergi, otomatis kita akan kenakan pasal 167 KUHP”, tutur Kasat Siregar.

Menurut Kasatreskrim, apabila ada orang tua Santy Taolin berada di lokasi dan Santi mengusir, maka pihaknya tidak akan menanggapi lantaran jika orang tua ada di tanah milik anaknya itu, bukan satu masalah.

“Kalau misalnya dia melaporkan orang tua dan tukangnya, maka kami hanya mau menindak terhadap tukang – tukangnya saja, sambil mengedepankan upaya mediasi terhadap keluarga. Karena bagaimana pun, ini urusan antara ibu dan anak,” tambahnya. (*)

Penulis + foto (*/Herminus Halek)
Editor (+rony banase)

IMO-Indonesia Desak Polisi Ungkap Pelaku Pembunuh Jurnalis di Sulawesi Barat

267 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Segenap pengurus dan anggota Ikatan Media Online (IMO) Indonesia di seluruh tanah air mengucapkan turut berdukacita atas musibah mengenaskan yang menimpa rekan Jurnalis Indonesia dari media daring http://kabardaerah.com Demas Laira, di Sulawesi Barat (Sulbar).

“Publik begitu terkejut dan merasa geram atas perbuatan keji pelaku terhadap jurnalis, perbuatan pelaku telah mencederai demokrasi serta kebebasan pers di Indonesia,“ ujar ketua umum IMO-Indonesia Yakub Ismail, pada Jumat, 21 Agustus 2020.

Korban pembunuhan Jurnalis Indonesia dari media daring kabardaerah.com Demas Laira, di Sulawesi Barat, foto oleh kabarmetro.id

Untuk itu, tegas Yakub, IMO-Indonesia mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menangkap dan mengungkap pelaku yang atas perbuatannya telah menghilangkan nyawa seorang jurnalis, apa pun motifnya perbuatan tersebut jelas-jelas telah melanggar hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tangkap dan Segera Ungkap !

UU No. 40 Tahun 1999 telah memberikan perlindungan kepada jurnalis dalam menjalankan profesinya, adapun terkait pemberitaan telah ada mekanisme yang dapat ditempuh, baik dengan hak jawab dan atau pengaduan kepada Dewan Pers di Jakarta.

“Perbuatan keji dan terkutuk itu harus mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya agar dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pers dan warga negara Indonesia,” pinta ketua umum IMO-Indonesia.

Barang pribadi korban, foto oleh kabarmetro.id

Tragedi ini, imbuh Ketua Umum IMO Indonesia, tentunya menjadi renungan bagi kita semua masyarakat pers, dan menjadi pekerjaan besar bersama untuk dapat memberikan perlindungan yang lebih bagi Jurnalis dan masyarakat pers dalam menjalankan profesinya di Indonesia.

“IMO-Indonesia turut mendoakan, Semoga ALLAH SWT menerima seluruh amal Ibadah Almarhum Demas Laira serta diampuni kekhilafannya. Dan kiranya kepada keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kekuatan serta ketabahan, Amin,” tutup Ketua Umum IMO Indonesia. (*)

Sumber berita (*/IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Tak Hanya Pencuri Ternak, Efek Jera Bakal Diterapkan ke Napi Pemerkosa Anak

512 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Ini kita lakukan bagi mereka sehingga ada refleksi kritis dalam diri mereka sendiri. Agar timbul efek jera. Pencurian ini sudah sangat sering mengganggu masyarakat kita. Tentunya kita tidak mau ini terus terulang, maka dari itu perlu ada pembinaan agar tidak terjadi lagi kasus yang sama,” ujar Wagub Josef Nae Soi dalam sesi konferensi pers pada Minggu, 19 Juli 2020 di Lapas Kelas IIA Kupang.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/07/19/tiga-napi-pencuri-ternak-dipindahkan-dari-lapas-sumba-ke-nusa-kambangan/

Untuk diketahui pada tanggal 28 Mei 2020, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat telah bersurat secara resmi ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI untuk pemindahan tiga WBP Kasus Pencurian Ternak dari Lapas Waikabubak ke Nusa Kambangan. Selanjutnya pada tanggal 2 Juli, Kakanwil Kemenkumham NTT, kembali mengirimkan surat serupa kepada Dirjen Pemasyarakatan agar surat Gubernur NTT tanggal 28 Mei tersebut bisa ditindaklanjuti.

Wagub Nae Soi mengatakan, dengan dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan tentunya ada jarak jauh antara para narapidana dengan tempat tinggal dan keluarga. Hal ini dapat menimbulkan impact atau dampak tersendiri bagi pelaku atau orang lain yang punya ingin melakukan tindakan pencurian serupa.

“Saya kira tidak berkelebihan, jika Saya bersama Bapak Gubernur meminta pada Menteri Hukum dan HAM dalam hal ini Dirjen Pas (Dirjen Pemasyarakatan), melalui Kakanwil Kemenkumham NTT bahwa kami ingin menitip masyarakat kami untuk dibina lebih intensif di Nusa Kambangan. Ke depan, mari kita jaga NTT agar aman dan kita bangun dengan nilai kemanusiaan dan sikap kejujuran yang tinggi untuk semua elemen masyarakat,” ungkap Wagub Nae Soi.

Kakanwil Kemenkumham NTT, Merci Jone (kiri) bersama Wagub NTT Josef Nae Soi (tengah), dan Kadiv PAS Kemenkumham Provinsi NTT dalam sesi konferensi pers pada Minggu, 19 Juli 2020 di Lapas Kelas IIA Kupang

Senada, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT Marciana Dominika Jone, mengatakan pemindahan para napi ini juga dilakukan karena sering terjadi kasus pencurian dalam jumlah yang besar dan sudah sangat meresahkan masyarakat.

“Banyak masyarakat yang sudah sangat resah karena ternaknya dicuri. Bukan sedikit tapi hingga puluhan ekor. Ini tentunya sangat berimbas bagi ekonomi masyarakat itu sendiri. Kita akan melepas ketiga narapidana yang mana adalah pelaku pencurian ternak di daerah Sumba. Terima kasih untuk Pemprov NTT yang sudah memfasilitasi pemindahan para napi ini,” beber Merci.

Merci yang juga aktif sebagai pegiat dan pemerhati perempuan dan anak membeberkan fakta terkait jumlah narapidana kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan yang saat ini sedang dibina di lembaga pemasyarakatan.

Di hadapan para awak media, Merci menyampaikan perlu diberlakukan efek jera terhadap pelaku pemerkosaan khusus terhadap anak karena setelah didata dan dikaji ternyata tindak pidana tertinggi di NTT yakni pelaku pemerkosaan khusus terhadap anak.

“Ke depan, kita usahakan agar para pelaku pemerkosaan anak dan pelecehan seksual juga harus kita pindahkan ke Nusa Kambangan untuk mendapatkan pembinaan intensif,” tegasnya.

Menurut Merci, salah satu kasus kriminal terbesar yang terjadi di NTT adalah pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak. Oleh sebab itu harus dilakukan tindakan yang memberikan efek jera juga bagi para pelakunya.

“Sekitar 75 persen isi lapas dan rutan adalah pelaku pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak,” urainya.

Merci Jone yang menjabat sebagai Kakanwil Kemenkumham NTT sejak 17 Maret 2020, menyampaikan keberadaan para napi pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak saat berkunjung ke rutan dan lapas di Provinsi NTT. “Ada di Rutan Soe, Rutan Maumere, Lapas Ba’a Rote, dan Lapas Kalabahi,” ungkapnya.

Khusus di Lapas Kalabahi, urai Merci, sekitar 90 persen adalah Pelaku pemerkosa dan pelecehan seksual terhadap anak. “Untuk model pembinaan dapat kita lakukan berupa pemindahan ke Lapas Nusa Kambangan, atau ke Aceh, atau model lain agar ada efek jera,” tandas Merci Jone. (*)

Sumber berita (*/Meldo Nailopo—Staf Biro Humas dan Protokol Setda NTT)
Foto utama oleh Aven Rame
Editor (+rony banase)

Tiga Napi Pencuri Ternak Dipindahkan dari Lapas Sumba ke Nusa Kambangan

3.753 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sebanyak 3 (tiga) Napi atau Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Waikabubak saat sedang ditampung sementara di Lapas Kelas IIA Kupang, menurut rencana bakal dipindahkan pada Senin, 20 Juli 2020 ke Lapas Nusa Kambangan. Keputusan pemindahan tersebut atas usulan dari Pemprov NTT kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan dieksekusi oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT.

Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Jone menyampaikan bahwa pemindahan tiga napi pencurian ternak difasilitasi oleh Pemprov NTT. “ Kami berterima kasih kepada Pemprov NTT telah memfasilitasi pemindahan dari Lapas Sumba Barat ke Lapas Nusa Kambangan,” ujarnya kepada Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi yang hadir dalam sesi konferensi pers pada pada Minggu, 19 Juli 2020 pukul 16.30 WITA—selesai di Lapas Kelas IIA Kupang.

Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone saat menyerahkan secara resmi ketiga napi untuk selanjutnya dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan

Sementara, Wagub Josef Nae Soi mengungkapkan bahwa upaya pemindahan ketiga napi ke Nusa Kambangan sebagai upaya pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

“Karena kita warga NTT sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kejujuran, boleh kita miskin harta, namun kaya martabat,” tegasnya di hadapan Kakanwil Kemenkumham NTT, Kadiv PAS Kemenkumham Provinsi NTT, Mulyadi; Kalapas Kelas IIIB Waikabubak, Andi Yudosutijono; Kalapas Kelas IIA Kupang, Badarudin.

Wagub Nae Soi juga menegaskan terlebih jika ada predikat pencurian, karena merupakan nista bagi masyarakat NTT karena kejujuran sebagai nilai utama. “Oleh karena itu, kami memohon ke Menteri Hukum dan HAM, agar dapat memindahkan napi dari Lapas Waikabubak ke Lapas Nusa Kambangan,” ungkapnya.

Lanjut Nae Soi, mungkin saat dibina di tempat jauh tersebut bisa didapatkan refleksi karena mencuri telah menjadi kebanggaan (pride). “Hal ini yang tak boleh terjadi,” tandasnya.

Ketiga Napi yang sementara ditampung di Lapas Kelas IIA Kupang dan akan segera dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan

Adapun data ketiga napi atau WBP yang segera dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan yakni :

  1. Bora Boli, profesi petani (60 tahun), Pidana 5 tahun, domisili Desa Delo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
  2. Endris Soki, petani (20 tahun), Pidana 3 tahun, domisili di Desa Manuwolo, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah;
  3. Umbu Siwa Wuhu, petani, Pidana 6 tahun, domisili di Desa Malinjak, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Pansus LKPJ Minta Kejaksaan TTS Selisik Dana Rp.1,2 M di PD Mutis Jaya

227 Views

Soe-T.T.S, Garda Indonesia | Anggota DPRD Timor Tengah Selatan (T.T.S) yang tergabung dalam Pansus LKPJ Bupati tahun 2019, pada Rabu, 8 Juli 2020, mengunjungi kantor PD Mutis Jaya (berlokasi di samping Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [PPPA] Kabupaten T.T.S), menelisik ternyata banyak aset daerah [bangunan] yang hingga saat ini tidak terurus dengan baik, akibat mubazir bahkan sebagian rusak.

Ketua Pansus Marten Tualaka, Wakil Ketua Uksam Selan, Lusianus Tusalak dan Askenas Gomer Afi selaku anggota pansus, dinakhodai oleh Ketua DPRD T.T.S, Marcu Buana Mbau, saat mendatangi kantor tersebut dalam keadaan tertutup. Saat pansus berada di lokasi tersebut, seorang pegawai PPPA kepada ketua pansus saat ditanya, memberikan jawabannya bahwa kantor tersebut sudah lama tidak dibuka tanpa alasan.

Adapun dana yang dikucurkan dari daerah kepada Perusahaan Daerah (PD) Mutis Jaya sebesar Rp.1,2 miliar, namun dana sebesar itu ternyata salah dimanfaatkan sehingga laporan pertanggung jawabannya tidak jelas.

Tampak bangunan PD Mutis Jaya rusak dan tak digunakan

Usai kunjungan tersebut, Marten Tualaka sangat berharap kepada mitra terdekat dalam hal ini, Kejaksaan T.T.S agar dapat membantu menyelisik proses penyalahgunaan dana tersebut agar cepat diperoleh titik terang.

Marten Tualaka mengungkapkan bahwa penyaluran dan Rp.1,2 miliar itu disalurkan sebanyak dua tahap, yakni tahap pertama pada tahun 2011 dengan besar anggaran Rp.700 juta, sedangkan tahap kedua pada tahun 2012 dengan besar anggaran Rp.500 juta. Namun hasil dari dana sebesar itu tidak jelas.

“Perusahaan Daerah Mutis Jaya merupakan perusahaan ‘plat merah’ berstatus bangkrut,” ungkapnya seraya menegaskan bahwa perusahaan daerah harus hidup.

Selain PD Mutis Jaya, tandas Marten Tualaka, ada juga beberapa embung yang mubazir harus diusut hingga tuntas. (*)

Penulis (*/Erick Hello)
Editor (+rony banase)

Tuntut Keadilan, Korban Penganiayaan Novel Baswedan Inap di Kejagung

80 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Para korban kasus penganiayaan yang telah dilakukan oleh Novel Baswedan mendirikan tenda dan menginap di depan Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/06/23/korban-penganiayaan-bengkulu-hadiri-sidang-novel-baswedan/

Sekretaris Jenderal DPP KNPI Jackson AW Kumaat mengaku iba dengan nasib empat korban yang sejak tahun 2004 masih terkatung-katung. Dia pun meminta Kejagung RI segera meminta Kejaksaan Negeri Bengkulu untuk menyidangkan kasus tersebut. “Negara kita adalah negara hukum. 4 korban ini harus kita bantu karena menuntut keadilan yang sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku,” katanya kepada wartawan, pada Selasa, 23 Juni 2020.

Jackson menerima itu, melanjutkannya kembali memproses sidang terhadap Novel yang juga mantan Kasat Reskrim Polres Bengkulu telah sesuai dengan peraturan dan peraturan-undangan yang berlaku.

“Kalau hukum luar dan UU kami tidak akan mendukung, tapi ini hukum dan UU yang mendukung hukum proses harus dijalankan,” pungkasnya.

Berkas perkara Novel Baswedan, sebenarnya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bengkulu pada 29 Januari 2016 lalu. Selanjutnya pada 2 Februari 2016, JPU menarik kembali surat persetujuan dengan alasan mau menyempurnakan dakwaan.

Namun, setelah ditarik, pada 22 Februari 2016 lalu Kejaksaan Agung tiba-tiba mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) dengan Nomor B-03 / N.7.10 / Ep.1 / 02/2016. Surat itu ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu. Kejaksaan berdalih, novel Novel Baswedan tidak cukup bukti dan sudah kadaluwarsa.

Tak terima, pihak korban kemudian menggugat SKPP Kejaksaan Negeri Bengkulu ke Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Praperadilan. Alhasil, Hakim tunggal Suparman dalam putusannya kompilasi menyatakan SKPP Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu terhadap Novel Baswedan tidak sah.

Dalam putusannya, hakim juga meminta untuk mengajukan permohonan perkara Novel Baswedan ke Pengadilan Negeri Bengkulu dan melanjutkan penuntutan perkara tersebut dalam pelaksanaan persidangan.

Diduga penganiayaan dan penembakan dilakukan saat Novel saat dilakukan pencurian burung walet. Para pelaku pencurian yakni Irwansyah Siregar, M Rusliansyah, Dedy Nuryadi, Doni Y Siregar, Rizal Sinurat, serta Yulian Yohanes.(*)

Sumber berita dan foto (*/fikrihaldi)
Editor (+rony banase)