Arsip Kategori: Hukum Kriminal

Diduga Cemar Nama Baik, Akun Asty Sene Dipolisikan Timordaily ke Polres Belu

1.005 Views

Belu–NTT, Garda Indonesia | Wartawan media daring Timordaily.com, Silvester Manek atau Vegal melaporkan akun facebook Asty Sene ke Unit Tipiter (tindak pidana tertentu) Polres Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa, 3 Agustus 2021.

Pantauan Garda Indonesia, laporan Vegal, sapaan karibnya, didampingi kuasa hukum M.A. Putra Dapatalu, S.H., bersama sejumlah wartawan menyerahkan materi pengaduan dugaan pencemaran nama baik, dan diterima langsung oleh Kanit Tipiter, Aipda Mesakh Boymau.

Eros, sapaan akrab Kanit Tipiter menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan penyelidikan. “Kami akan panggil pemilik akun Asty Sene dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk dimintai pertanggungjawaban. Ini ‘kan masuk dalam kasus pencemaran nama baik, pasal 27 ayat (3) UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” tandas Aipda Boymau.

Selain itu, ujar Kanit Tipiter Polres Belu, pihaknya akan meneruskan Laporan Informasi (LI) ini ke Kapolres Belu dan selanjutnya mengambil keterangan dari korban/pelapor bersama sejumlah saksi.

Penasehat Hukum Vegal M.A. Putra Dapatalu, S.H., menuturkan, kasus yang dialami kliennya itu dinilai telah mencoreng nama baik. Karena itu, ia akan mendampingi kasus ini sampai tuntas. “Kita berharap agar pihak kepolisian, dalam hal ini Kanit Tipiter dapat mendalami perkara ini sampai tuntas, sekaligus menjadi pelajaran bagi pengguna media sosial lainnya sehingga ke depan bisa menggunakan media sosial secara lebih bijak,” pintanya.

Sebagaimana salinan materi laporan yang diterima, memuat kronologi sebagai berikut:

  1. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 11:14 WITA, saudari Asty Sene dengan nama akun facebook Asty Sene diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Silvester Manek alias Vegal dengan menyebutkan Silvester Manek sebagai perusak generasi, dan ilmu premannya melalui postingan di facebook grup Belu Memilih 2020 sesuai dengan lampiran print out screenshot terlampir.
  2. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 11:14 WITA, saudari Asty Sene dengan nama facebook Asty Sene diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Silvester Manek alias Vegal dan menyebut nama lembaga Timordaily.com melalui postingan di facebook grup Belu Memilih 2020 sesuai dengan lampiran print out screenshot terlampir.
  3. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 11:14 Wita, saudari Asty Sene dengan nama facebook Asty Sene diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Silvester Manek alias Vegal dan menyebut nama wartawan melalui postingan di facebook grup Belu Memilih 2020 sesuai dengan lampiran print out screenshot terlampir.

Untuk diketahui, pasal 27 ayat (3) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan hukuman paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. (*)

Penulis + foto: (*/Herminus Halek)

Usai Diperiksa Penyidik Polres, Anggota DPRD Belu Resmi Jadi Tersangka

904 Views

Belu–NTT, Garda Indonesia | Usai diperiksa penyidik Polres, oknum anggota DPRD Belu fraksi Partai Gerindra berinisial MMNB, telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) atas kasus dugaan tindak pidana penghinaan ringan terhadap 9 orang warga Kuneru, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua. Demikian disampaikan Kapolres Belu, AKBP Khairul Saleh dalam jumpa pers yang dihelat bersama awak media di aula serba guna Mapolres Belu pada Sabtu, 31 Juli 2021.

“Penyidik sudah lakukan pemeriksaan terhadap tersangka MMNB di ruang Satreskrim Polres Belu pada Jumat pagi, 30 Juli 2021. Sesuai hasil gelar perkara, ini penghinaan ringan, melanggar pasal 315 KUHP dengan ancaman hukuman 4 bulan penjara,” terang Kapolres Belu.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/07/22/hina-masyarakat-oknum-anggota-dprd-belu-terancam-jadi-tersangka/

Kapolres Khairul Saleh menuturkan, penyidik tidak bisa menahan tersangka MMNB karena kasus ini merupakan tindak pidana ringan. Penyidik segera melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Atambua untuk disidangkan.

“Yang bersangkutan diancam dengan 4 bulan penjara. Selanjutnya nanti, kita tunggu hasil di pengadilan. Karena ini kasus tipiring, tersangka MMNB tidak bisa ditahan. Yang bisa ditahan itu, minimal ancaman hukumannya 5 tahun ke atas. Itu sesuai dengan aturannya,” pungkas Kapolres. (*)

Penulis: (*/Herminus Halek)

Foto utama (*/istimewa)

Hina Masyarakat, Oknum Anggota DPRD Belu Terancam Jadi Tersangka

1.100 Views

Belu–NTT, Garda Indonesia | Proses hukum lanjutan terhadap oknum anggota DPRD Belu Fraksi Gerindra berinisial MMNB yang dilaporkan ke Polres Belu atas kasus dugaan penghinaan terhadap 9 (sembilan) orang warga Kuneru, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan.

Saat ini, penyidik Satreskrim Polres Belu tengah mengumpulkan bukti-bukti, dan dalam waktu dekat akan diumumkan status tersangkanya. Demikian, disampaikan Kapolres Belu, AKBP Khairul Saleh kepada wartawan melalui sambungan telepon selulernya pada Rabu siang, 21 Juli 2021.

“Sementara dalam proses, sudah sampai pada tahap penyidikan. Sementara kumpulkan bukti-bukti dan kalau cukup bukti, dalam waktu dekat kita umumkan tersangka,” kata Kapolres Belu.

Ketika ditanya wartawan berkaitan dengan perlunya izin pemeriksaan dari Gubernur NTT terhadap calon tersangka yang adalah anggota DPRD Belu, Kapolres Khairul Saleh menjawab, surat izin pemeriksaan dari Gubernur tidak diperlukan lagi lantaran undang-undangnya sudah dicabut.

“Izin untuk pemeriksaan dari Gubernur tidak perlu lagi karena undang-undang sudah dicabut. Dalam waktu dekat kita akan periksa lanjut,” ujarnya.

Untuk diketahui, salah satu korban Ruben Fallo menyampaikan kepada wartawan, bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang diberikan penyidik Polres Belu kepada para korban pada tanggal 6 Juli 2021, bahwa saat ini kasus yang dilaporkan Ruben Cs. tinggal menunggu izin dari Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat.

Kasus ini dapat dilanjutkan atau tidak, Ruben Fallo belum bisa memberikan kepastian karena surat permohonan izin dari penyidik Polres Belu yang ditujukan kepada Gubernur NTT untuk melanjutkan proses hukum terhadap MMNB, belum ada jawaban.

Ruben menjelaskan, ia dan para korban lainnya yang adalah masyarakat kecil hanya bisa berharap agar Gubernur NTT memberikan izin sehingga proses hukum terhadap pelaku MMNB bisa dilanjutkan.

“Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil penyelidikan (SP2HP) yang kami terima tanggal 6 Juli 2021, polisi masih minta izin ke pak gubernur karena pelaku adalah anggota DPRD Belu,” ungkap Ruben Fallo pada Senin, 19 Juli 2021. (*)

Penulis: (*/Herminus Halek)

Foto utama (*/istimewa)

Kausalitas–Bahasa Hukum: Menelisik Kasus Pembongkaran Lapak Joel Kabnani

673 Views

Oleh : Lejap Yuliyant Angelomestius, S. Fil.

Setiap kali terjadi kasus yang dilarang oleh hukum, seperti pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya, aparat penegak hukum dituntut untuk menangkap pelaku dan mengungkap motif tindakan pelaku. Penegak hukum, khususnya Polisi, harus bekerja keras mengolah tempat kejadian perkara, mencari bukti-bukti, dan seterusnya menangkap pelaku.

Selain itu, perihal yang tak kalah penting adalah memastikan sebab dari kejadian itu, apakah akibat tindakan pelaku atau ada sebab lain di luar tindakan pelaku, atau ada rangkaian hubungan sebab akibat perbuatan pelaku yang dilarang secara hukum.

Hubungan sebab akibat dalam suatu tindak pidana, atau lazim disebut ajaran kausalitas sangat penting bagi aparat.  Di dalam hukum, kausalitas dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban  pidana sehubungan dengan  rangkaian  peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut. Di samping melihat hubungan logis antara sebab dan akibat untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, maka kesalahan menjadi perlu dikaitkan sehubungan dengan hal tersebut di atas.

Dalam hal ini, unsur perbuatan yang menjadi dasar dari penentuan apakah seorang sudah melakukan suatu tindak pidana atau tidak (apa ada unsur kesalahan di dalamnya). Dalam penentuan dasar pertanggungjawaban pidana seseorang, di mana adanya kontrol pelaku (sebagai kehendak bebas keadaan lainnya di luar kehendak pelaku) sebagai penyebab, maka unsur kesalahan menjadi penting.

Unsur kesalahan menjadi penentu, dapat tidaknya seseorang dipidana sebagai pelaku tindak pidana dalam hubungannya dengan ajaran kausalitas. Jadi, pada intinya ajaran kausalitas menentukan pertanggungjawaban untuk delik yang dirumuskan secara materiil, mengingat akibat yang ditimbulkan merupakan unsur dari delik itu sendiri.

Dengan demikian, sebelum mengulas unsur kesalahan, pihak berwajib dalam hal ini penyidik dan atau pun hakim pertama-tama menetapkan ada tidaknya hubungan kausal antara suatu tindakan dan akibat yang muncul.

Mengenai ajaran kausalitas di atas berikut ini saya mencoba untuk membeberkan beberapa dari ajaran kausalitas dengan penjelasannya masing-masing:

  1. Teori Conditio Sine Qua Non dari von Buri

Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu, sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama tersebut. Karena itu, suatu tindakan harus merupakan conditio sine qua non (syarat mutlak) bagi keberadaan sifat tertentu. Semua syarat (sebab) harus dipandang setara.

Konsekuensi teori ini, kita dapat merunut tiada henti sebab suatu peristiwa hingga ke masa lalu (regressus ad infinitum).

Dalam kasus Joel Kabnani (lihat https://gardaindonesia.id/2021/05/31/tahan-5-warga-penfui-timur-helio-nilai-polsek-kupang-tengah-berlebihan/  ,teori ini tidak mungkin digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana karena terlalu luas.

  1. Teori Generalisasi dari Treger

Teori ini hanya mencari satu saja dari sekian banyak sebab yang menimbulkan akibat yang dilarang. Termasuk dalam teori ini adalah musabab dari suatu kejadian adalah tindakan yang dalam keadaan normal dapat menimbulkan akibat atau kejadian yang dilarang.

Keadaan yang normal dimaksud adalah bila pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan saat itu, yang memungkinkan timbulnya suatu akibat.

Dalam hal ini, menurut hemat saya, maka harus diselidiki lebih dahulu tiga musabab. Harus dicari perbuatan mana yang paling dekat yakni; Pertama, apakah saat melakukan tindakan tersebut pelaku secara sadar mengetahui bahwa tindakannya tersebut dilarang? Jadi, pelaku secara sadar mengetahui bahwa tindakannya tersebut dilarang?

Kedua, apakah saat melakukan tindakan pembongkaran lapak pelaku memiliki niat yang dilarang, seperti mencelakai dan atau menghilangkan nyawa korban?

Ketiga, apakah pembongkaran ini dilakukan karena adanya sikap lalai dari si korban. Seperti korban tidak melaporkan diri dan melawan pemerintah setempat? Hal ini dapat juga diterapkan dalam kasus Joel.

  1. Teori Individualisasi/Pengujian Causa Proxima

Dalam ajaran causa proxima, sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat.

Peristiwa pidana dilihat secara in concreto atau post factum. Di sini, hal yang khusus diatur menurut pandangan individual, yaitu hanya ada satu syarat sebagai musabab timbulnya akibat.

Dalam kasus Joel yang harus dilihat adalah pembuktiannya, apakah dalam pembuktian korban mengalami hal-hal yang dilarang seperti mengalami luka, kerugian atau kematian? Di sini, dalam kasus Joel, pihak Kepolisian memang diharuskan untuk cermat dalam menyimpulkan karena apa yang dilakukan oleh pelaku adalah sebagai tindak lanjut dari apa yang sudah disepakati dalam Musyawarah Dusun yang memang kalau mau, merupakan penurunan dari PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“PP 36/2005”); pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran (Pasal 115 ayat [2] PP 36/2005). Hal ini perlu, sehingga dalam menentukan in concreto atau post factum, yaitu satu syarat sebagai musabab timbulnya akibat, polisi dalam hal ini penyidik harus lebih obyektif.

Setelah pada pembuktian hal berikut yang harus diperhatikan adalah sebab yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan.  Apabila pada tahap sebelumnya ditemukan ada kerugian dan penderitaan atau sesuatu yang dilarang oleh hukum, maka pasal 170 KUHP tepat dikenakan kepada pelaku.  Namun pertanyaannya; apakah dalam hukum,  hukum privat dapat lebih diunggulkan dari pada hukum publik?. Yang dilakukan oleh pelaku adalah menjalankan hukum publik, yaitu berdasarkan kesepakatan pada Musyawarah Dusun.  Hasil Musyawarah Dusun dapat digolongkan sebagai hukum publik karena Dusun merupakan bagian dari pemerintahan di dalam negara.

Bahasa Hukum

Di dalam hukum, bahasa sangat penting. Dalam kasus ini penulis hanya meninjau dari aspek tindak tutur (speech act). Pertama, tuturan dalam bentuk tanya jawab yang muncul di ruang sidang pengadilan pidana akan dilihat dari aspek hubungan sosial dan kedudukan Penutur (Pn) dan Mitra tutur (Mt) yang berfokus dalam praktik Persidangan Pidana di Pengadilan. Aspek-aspek tersebut menjadi konteks yang memunculkan fungsi-fungsi tertentu pada berlangsungnya tanya jawab di persidangan pidana.

Secara pragmatis, konteks seperti Pn dan Mt serta hubungannya yang diwujudkan antar-praktisi hukum, saksi, dan terdakwa; beberapa kasus yang berhubungan dengan tindak pidana; waktu maupun lokasi berlangsungnya tanya jawab di persidangan, ke semuanya itu merupakan penjabaran lebih lanjut dari prinsip kerja sama dan prinsip-prinsip kesantunan.

Pengambilan dasar dari prinsip-prinsip tersebut sengaja dipilih untuk pengacuan pada terjadinya suatu aktivitas kebahasaan yang teratur, terstruktur, dan bertujuan jelas.

Kedua, fungsi pemakaian bahasa yang ditinjau dari tindak tutur akan disajikan sebagai perwujudan tuturan yang secara khas menyiratkan penyampaian maksud antar-partisipan (praktisi hukum) di persidangan, yakni antar-hakim, jaksa, dan penasihat hukum kepada terdakwa atau saksi.

Kedua hal tersebut ini juga dapat diberlakukan juga di dalam penyidikan. Hal ini tentunya bertujuan agar si PT dan Mt dapat melakukan komunikasi dengan baik dan benar.

Dalam kasus Joel, penulis menduga ada kekeliruan di dalam berkomunikasi antara PT dan MT. Hal ini dapat dilihat kita temukan di dalam penggunaan kata “perusakan” oleh kuasa hukum korban, Yance Messakh, S.H. yang mengaku kepada media bahwa dirinya “sesali karena pada saat kejadian tersebut ada oknum aparat penegak hukum beserta aparat pemerintah desa yang ikut menonton pengrusakan tersebut. Jadi harus diungkap juga siapa aktor utama dari perusakan tersebut,” (lihat, https://infontt.com/news/polsek-kupang-tengah-tetapkan-5-tersangka-pembongkaran-kios-di-desa-penfui-timur/

Kalau kita mau secara obyektif melihat perkara ini, maka kata yang tepat untuk membahasakan apa yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus Joel, sejatinya adalah “pembongkaran” karena sesuai dengan Pasal 115 ayat [2] PP 36/2005). Jadi, dalam kasus ini para pelaku memang menjalankan hukum publik.  Jika demikian, maka keputusan Polsek Kupang Tengah dalam menetapkan 5 (lima) orang menjadi tersangka dengan dugaan melanggar 170 KUHP, dinilai terlalu dipaksakan.

Melalui tulisan ini, saya berharap agar polisi dan juga kuasa hukum lebih profesional dan obyektif dan profesional dalam menangani perkara tersebut. (*)

Salam Waras

Penulis merupakan Wartawan SuluhDesa dan Pengamat Politik.

Menetap di Kabupaten Belu

Foto utama (*/koleksi pribadi)

Kadis Kominfo Belu : Gunakan Media Sosial Secara Bijak

270 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Johanes Andes Prihatin, S.E, M.Si. meminta  masyarakat Belu agar secara bijak dalam menggunakan media sosial, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hal ini disampaikannya terkait dilaporkannya akun facebook Frans Asten ke Polres Belu oleh Kasubag Keuangan dan Aset Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Belu, Lidvina Bere, S.E. M.M. seperti diberitakan salah satu media online, pada Jumat, 4 Juni 2021.

“Bijaklah dalam menggunakan media sosial. Gunakan untuk hal–hal produktif, untuk mempermudah komunikasi di era digitalisasi dan jembatan silaturahmi di masa pandemi Covid–19 saat ini,” pinta Jap, sapaan akrab Johanes Andes Prihatin di Atambua, pada Sabtu, 5 Juni 2021.

Kepala Dinas Kominfo, yang juga merangkap Plt. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Setda Belu ini mengungkapkan, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat di era digitalisasi. Karena itu, harus digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah kehidupan masyarakat, bukan malah menjerumuskan masyarakat ke dalam hal-hal yang kontraproduktif dan melanggar hukum.

Jap menegaskan, sebelum menuliskan, membagikan, atau merespons sesuatu melalui media sosial, sebaiknya dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang terlebih dahulu, sehingga tidak membuat orang lain tersinggung. Apalagi konten itu sifatnya bohong atau hoaks yang dapat menimbulkan permusuhan atau mengandung unsur pornografi dan perjudian.

“Jika tidak ada manfaat positif bagi sesama, tidak perlu menulis dan membagikan sesuatu melalui media sosial,” tandas Jap mengingatkan. (*)

Penulis: (*/ Herminus Halek)

Foto utama (*/istimewa)

Tahan 5 Warga Penfui Timur, Helio Nilai Polsek Kupang Tengah Berlebihan

1.299 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Penahanan 5 (lima) warga Desa Penfui Timur oleh Polsek Kupang Tengah pada Rabu, 26 Mei 2021 atas kasus dugaan tindak pidana pembongkaran tempat jualan tak dikenal di wilayah Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat sorotan dari Advokat, Helio Caetano Moniz, S.H.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/05/26/diduga-polsek-kupang-tengah-endap-kasus-aniaya-warga-penfui-timur/

Helio Caetano Moniz yang akrab disapa HCM, saat dimintai tanggapan media daring Garda Indonesia pada Minggu pagi, 30 Mei 2021 mengutarakan bahwa kasus ini berkaitan dengan persinggungan hukum administrasi penertiban penduduk yang berlaku di Dusun IV, Desa Penfui Timur.

“Jadi, kepala dusun melaksanakan ketentuan UU Kependudukan. Karena, UU Kependudukan itu sudah mengatur tentang perpindahan penduduk. Kalau ada penduduk yang berasal dari luar RT, RW, dusun itu, maka wajib membawa surat pengantar dari RT asal, Disdukcapil, dan surat keterangan dari kepala desa tempat asal”, ungkap HCM.

Tetapi hukum, imbuh HCM, tentu tidak mengatur tentang hal–hal yang lebih khusus. Misalnya, si Joel datang membuka tempat jualan tanpa melapor diri dan lain – lain. Maka, untuk menjawab persoalan ini, kepala dusun, ketua RT, RW, tokoh masyarakat dan pemuda membuat satu kesepakatan, dan turut mengetahui Kepala Desa Penfui Timur. Maka, dari sisi formalnya, sah sebagai produk pemerintahan desa setempat. Kalau sudah menjadi produk hukum pemerintah setempat, maka aparat pemerintah setempat berhak melakukan sebuah tindakan terhadap hal – hal yang menjadi keputusan dalam ketentuan dalam Berita Acara (15 Juni 2020, red) itu.

HCM menuturkan, bilamana terjadi suatu persoalan, maka yang harus diperiksa pertama adalah apakah tindakan aparat pemerintah itu sudah sesuai dengan keputusan administratif tingkat dusun itu? Setelah itu, baru periksa pidananya. Dalam hal pidananya ini pun ada rancu karena pidana membongkar tempat jualan itu, kita harus mengatakan membongkar tempat jualan milik orang lain. Selanjutnya, unsur milik orang lain itu dibuktikan seperti apa? Ini ‘kan tempat jualan liar, tidak terdaftar, tidak diketahui, tempat itu tidak beridentitas.

Kedua, imbuh HCM, apakah ini bertentangan dengan norma administrasi yang sudah berjalan? Contohnya, kalau ada satu bangunan liar yang tidak memiliki izin, lalu pemerintah membongkarnya. Apakah bisa dipidana? Tentu tidak bisa! Tempat penjualan itu ‘kan tidak punya izin, tidak dikenal milik siapa, sehingga dianggap liar.

“Jadi, pembongkaran bangunan liar itu bukan pidana! Walaupun korban mengatakan bahwa itu tempat jualannya dan rumahnya, tetapi status di mata hukum, pemerintah desa setempat secara administratif adalah bangunan liar. Nah, bangunan liar itu tidak ada pemiliknya. Itu bisa dibongkar!” tegas HCM.

Lebih lanjut HCM mengatakan, kenapa bisa menjadi pidana? Karena polisi hanya melihat segala hal dari kacamata pidana. Polisi tidak melihat dari sisi administrasi tingkat dusunnya seperti apa, konsensus masyarakat itu seperti apa?

Di dalam ilmu hukum, urai HCM, ada hukum tertulis dan hukum yang hidup. Hukum yang hidup itu hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Itu menjadi salah satu hukum yang diakui di Indonesia. Dan hukum itu harus ditaati oleh siapa pun, karena Indonesia sangat luas, bermacam–macam budayanya.

“Jadi saya menilai bahwa tindakan kepolisian dalam hal ini show of force (sangat memaksa/ berlebih–lebihan),” celoteh HCM dengan sangat kesal, sembari menandaskan bahwa, polisi tidak menerapkan hukum kemasyarakatan, hukum administrasi tingkat dusun itu.

HCM pun menegaskan bahwa, tindakan penahanan ini juga sebenarnya berlebih – lebihan! Orang–orang yang menahan ini berdasarkan syarat obyektif dan subyektif. Syarat obyektif itu, perbuatan dia, diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun ke atas. Sedangkan, syarat subyektif itu, dia diduga akan merusak barang bukti, melarikan diri, atau mengulang kembali tindak pidana. Ini subyektifnya polisi. Tetapi, dalam menerapkan itu, walaupun itu pertimbangan subyektifnya polisi, lalu bertindak serba subyektif semuanya.

Hukum, tidak seperti itu! Misalnya, urai HCM, mereka mengulang tindak pidana, memangnya ada berapa bangunan liar yang ada di situ. Mereka melarikan diri, memangnya mereka punya tempat yang lain? Tidak punya keluarga atau apa? Merusak barang bukti, memangnya barang bukti semuanya sudah ditahan atau tidak? Semua itu harus dipertimbangkan karena mereka lima orang itu pengurus desa  setempat. Nah, dengan ditahannya mereka itu, maka jalannya pemerintahan desa itu menjadi terganggu. Ini yang kita sesalkan, bahwa polisi itu tidak selamanya menerapkan hukum secara kaku. Polisi juga harus menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan yang disebut kearifan lokal.

“Jadi, saya anggap polisi arogan, sombong!” tandas HCM.

Terkait, diterbitkannya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang memuat tentang telah dihentikannya proses penyelidikan terhadap laporan perkara dugaan penganiayaan yang dialami Ongky Y. Banu, HCM mendeskripsikan bahwa setiap kejadian yang dilaporkan, polisi wajib menindaklanjuti dengan melakukan tahap pertama, yakni tahap penyelidikan untuk pengumpulan alat bukti seperti sudah mengambil keterangan korban, sudah periksa alat bukti berupa visumnya, sudah mengambil keterangan saksi–saksinya.

“Administrasinya salah, kalau penghentian proses penyidikan dimuat dalam SP2HP. Seharusnya, diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), bukan SP2HP,” ucap HCM.

Terhadap kejanggalan ini, HCM menganjurkan pihak korban (Ongky Y Banu) secara eksternal bisa menempuh langkah hukum praperadilan. Korban meminta kepada majelis hakim untuk memerintahkan polisi melanjutkan proses penyidikannya. Secara internal, korban bisa melaporkan kepada Propam karena di sana ada badan pengawasnya.

“Saya juga minta kelima orang yang ditahan ini melaporkan ke pemerintah sesuai jenjangnya, kepada kepala desa, camat, bupati dan gubernur, biar ada penyelesaian. Membiarkan kepala dusun berjalan dalam melaksanakan pekerjaan dengan memberikan keamanan dari segi hukum. Waktu mereka bikin kesepakatan di tingkat dusun, kepala desa mengetahui. Kemudian, saat mereka melaksanakan hasil kesepakatan (konsensus), dijadikan pidana. Jangan pandang dia sebagai pelaku kriminal, melainkan pandang dia sebagai kepala dusun yang menegakkan hasil konsensus tingkat dusun,” urai HCM.

Sebagai informasi, sebagaimana termuat dalam salinan Berita Acara (BA) tentang  Rapat Musyawarah Mufakat Tingkat Dusun IV, Desa Penfui Timur yang diterima Garda Indonesia pada Minggu pagi, 30 Mei 2021, bahwa pada Hari Rabu, 15 Juni 2020 bertempat di Rumah Kepala Dusun IV, Desa Penfui Timur, tepat pukul 16.00 WITA telah dilakukan Rapat Musyawarah Mufakat terkait agenda rapat sebagai berikut:

  1. Penertiban identitas masyarakat di Dusun IV;
  2. Penertiban membuat izin keramaian saat syukuran atau pesta;
  3. Penetapan batas wilayah administrasi RT, RW di wilayah Dusun IV.

Dalam musyawarah ini dihadiri oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, masyarakat, lembaga kemasyarakatan RT, RW, BPD, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Pemerintah Desa Penfui Timur yang menghasilkan beberapa poin musyawarah sebagai berikut:

  1. Terkait dengan identitas masyarakat di wilayah Dusun IV
  2. Semua RT, RW di wilayah Dusun IV, menghimbau kepada masyarakatnya segera mengurus identitas kependudukan.
  3. Bagi masyarakat yang tidak beridentitas dan sudah menetap selama minimal 1 (satu) bulan agar melapor diri ke RT, RW di wilayahnya.
  4. Bagi masyarakat non permanen (bukan masyarakat Desa Penfui Timur) yang membuat keributan/ masalah, dikenakan sanksi dipindahkan kembali ke tempat asal sesuai dengan alamat identitasnya.
  5. Semua RT, RW di Dusun IV menghimbau kepada masyarakatnya supaya membuat izin keramaian saat membuat syukuran atau pesta. Jika tidak, maka dikenakan sanksi pembubaran paksa oleh aparat keamanan
  6. Penetapan batas wilayah RT, RW di wilayah Dusun IV akan dibahas dalam Musrenbangdes tahun 2020.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan ditinjau kembali.

Nefofatu, 15 Juni 2020.

Tanda tangan Kepala Dusun IV Fredik Taebenu.

Tanda tangan tokoh – tokoh masyarakat: Job M. Taebenu, Petrus Moron, Martinus Taumboy, Mika Tosi, Noh Boys, Buce Yani Nome, Martinus Nome.

Mengetahui Kepala Desa Penfui Timur, Keleopas Nome, tanda tangan & cap. (*)

Penulis: (*/ Herminus Halek)

Diduga Polsek Kupang Tengah Endap Kasus Aniaya Warga Penfui Timur

710 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Kepolisian Sektor (Polsek) Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), diduga mengendap laporan kasus penganiayaan yang dialami korban atas nama Ongki Y. Banu, warga Dusun IV, RT 25, RW 08, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah.

Informasi yang dihimpun Garda Indonesia dari pihak korban pada Selasa malam, 25 Mei 2021 menyebutkan, kasus dugaan penganiayaan itu dilakukan oleh terduga Joel Kabnani dan kawan – kawan di wilayah Dusun IV sejak 6 Agustus 2020, pukul 16.00 WITA.

Ongki Banu mengisahkan, pada waktu itu, ia mendatangi lokasi kejadian di lahan hutan milik Ayub Tosi dengan maksud memungut kayu bakar, lantaran lokasi itu sudah sering menjadi tempat biasa bagi warga sekitar untuk mencari kayu bakar. Pada saat yang sama, pelaku Joel Kabnani yang secara administratif tidak pernah dikenal pemerintah setempat itu menegur korban, lalu mendekat, dan mengancam korban menggunakan sebilah parang dengan cara mengayunkan parang ke arah leher korban. Ketika korban berusaha menghindari ayunan parang, lantas pelaku lainnya Yunus Banu meninju keras dari arah belakang tepat mengenai tengkuk korban. Korban, tanpa memberikan perlawanan dan terus berusaha menghindari pukulan Yunus Banu ke arah wajah korban secara berulang – ulang  hingga akhirnya korban terjatuh dan mengakibatkan lebam, lecet dan luka ringan pada sejumlah titik anggota tubuh.

Selanjutnya, korban yang sudah dalam keadaan tak berdaya, berusaha bangun lalu pergi meninggalkan TKP, dan melaporkan kejadian nahas itu kepada Ketua RT 25, Tensi Benggu Sabaat. Kemudian,  korban didampingi Ketua RT langsung menuju Polsek Kupang Tengah guna membuat laporan polisi. “Malam itu juga, polisi langsung bawa saya pergi visum di Rumah Sakit Bhayangkara. Setelah visum, malam itu kami pulang rumah, duduk kumpul dengan orang tua dan pemerintah, buat Berita Acara kesepakatan untuk membongkar tempat usaha pelaku”, terang Ongky Banu.

Terkait laporan polisi Ongky Banu tersebut, pihak polsek Kupang Tengah telah melakukan penyelidikan dengan merujuk pada Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 98/ VIII/ 2020/ Sek Kuteng, tanggal 6 Agustus 2020. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan kendala kurang bukti. Karena itu, perkara yang dilaporkan Ongky Banu itu dihentikan   melalui gelar perkara. Jika, di kemudian hari ada fakta-fakta atau bukti baru, maka akan dilakukan penyelidikan lanjutan. Demikian, ringkasan isi salinan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tanggal 25 Mei 2021, yang juga diterima Garda Indonesia pada Selasa sore, 25 Mei 2021.

Kepala Dusun IV Tanda Tangan Berita Acara Pembongkaran Tempat Usaha Joel Kabnani

Tindakan dugaan penganiayaan yang dilakukan terduga Joel Kabnani dan kawan – kawan terhadap korban Ongky Y. Banu berujung pada pembongkaran tempat usaha milik Joel Kabnani, pada 8 Agustus 2020.

Menurut pengakuan Kepala Dusun IV Fredik Taebenu,  pembongkaran itu dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah tingkat dusun, Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat. Kesepakatan itu dibuat dalam bentuk Berita Acara, dan ditandatangani oleh Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW setempat dan sejumlah saksi. Turut hadir dalam kegiatan itu, Bhabinkamtibmas dan Babinsa Penfui Timur.

Edi Taebenu menjelaskan, dikeluarkannya kebijakan untuk membongkar tempat jualan itu lantaran ada rasa tidak puas dari masyarakat setempat terhadap sikap arogansi pelaku. Joel Kabnani yang berjualan di wilayah Dusun IV itu dinilainya sebagai warga luar, warga yang tidak dikenal, warga yang tidak diketahui asal – usulnya, selama tinggal di wilayah itu tidak pernah melaporkan diri ke pemerintah setempat.

“Kami pemerintah tidak kenal dia. Dia siapa? Dari mana?  Datang buat apa? Ini ‘kan tinggalnya liar saja. Dia anggap pemimpin wilayah tidak ada di sini. Tinggalnya sudah dengan cara tidak permisi, malah bikin kacau lagi. Ini ‘kan manusia liar, makanya kita sepakat untuk usir dan suruh keluar dari wilayah ini”, ulas Edi Taebenu sembari menegaskan bahwa Babinsa dan Bhabinkamtibmas hadir juga di lokasi pada saat pembongkaran tempat jualan itu.

Pembongkaran itu pun, lanjut Edi Taebenu, kemudian dilaporkan Joel Kabnani ke Polsek Kupang Tengah sebagai dugaan tindakan perusakan, pada 8 Agustus 2020.

“Kami lima orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Fredik Taebenu, Martinus Nome, Buce Yani Nome, Yakob Banu, dan Gaspar Banu,” papar Edi Taebenu melalui sambungan telepon pada Kamis malam, 20 Mei 2021.

Kapolsek Kupang Tengah, Elpidus Kono Feka, S.Sos melalui penyidik pembantu Bripka Pance Sopacua yang  dikonfirmasi via sambungan telepon pada Rabu pagi, 26 Mei 2021 menegaskan, bahwa pihaknya sudah menghentikan perkara yang dilaporkan Ongky Y. Banu melalui gelar perkara, karena kurang bukti. “Kasus yang pertama, setelah kita lakukan penyelidikan, tidak cukup bukti dan kita hentikan dengan gelar perkara. Kalau ada yang tidak puas, silakan mengadu,” ujarnya.

Sementara perkara kedua, tandas Pance Sopacua, telah ditetapkan lima orang sebagai tersangka dan akan dilanjutkan dengan proses  penyidikan sesuai prosedur. Kalau dalam perjalanan, ada langkah damai, nanti dipertimbangkan. “Kalau ada jalan damai itu lebih baik. Tapi, untuk sementara kita normatif dulu, supaya jangan ada tekanan dari media dan penilaian bahwa kasus ini mengendap. Intinya, kalau mau damai itu baik, dan kita bisa bantu”, imbuh Sopacua sembari menambahkan bahwa tidak ada aturan yang mengatur tentang harus membongkar tempat jualan ketika ada orang yang mengganggu kamtibmas. Itu salah! (*)

Penulis: (*/ Herminus Halek)

Foto utama (*/ilustrasi-sindonews)

Dirut BPJS Kesehatan Tak Penuhi Panggilan Polri, Ini Klarifikasi Soal Data Bocor

324 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti tidak memenuhi panggilan Bareskrim Polri pada Senin, 24 Mei 2021, soal dugaan bocornya 279 juta data pribadi warga negara Indonesia (WNI). Ali diwakili oleh pejabat BPJS Kesehatan lainnya.

“Pada hari ini, Polri meminta klarifikasi dari pejabat BPJS Kesehatan. Dalam hal ini yang menangani operasional daripada teknologi informasi di BPJS Kesehatan,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi, pada Senin, 24 Mei 2021.

Brigjen Rusdi menjelaskan klarifikasi terhadap pejabat BPJS Kesehatan itu sudah dimulai sejak pukul 10.30 WIB. Hanya saja, Rusdi enggan membeberkan identitas dari pejabat BPJS Kesehatan tersebut.

“Klarifikasi sudah dimulai sejak 10.30 WIB dan sekarang masih berjalan. Mudah-mudahan dari klarifikasi ini, Polri banyak mendapatkan informasi yang tentunya akan sangat berguna dalam rangka menuntaskan kasus dugaan kebocoran data peserta BPJS Kesehatan,” tutur Brigjen Rusdi sembari menambahkan, “Cukup untuk itu saja (identitas pejabat BPJS Kesehatan). Satu (yang diklarifikasi), dia orang yang bertanggung jawab terhadap operasional teknologi informasi di BPJS Kesehatan.”

Brigjen Rusdi pun mengungkapkan Bareskrim juga akan mengusut siapa sosok yang memperjual belikan data itu. Selain itu, polisi masih mendalami seberapa banyak data pribadi WNI yang bocor.

“Iya nanti akan dilihat yang memperjual belikan data-data seperti ini kan. Makanya nanti itu dari hasil klarifikasi ini. Dari BPJS Kesehatan akan bisa menjelaskan sebenarnya berapa data peserta yang bocor dari hasil klarifikasi pada hari ini,” tandasnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Polri)

Editor (+roni banase)