Arsip Kategori: Hukum Kriminal

Terlibat Jual Beli Jabatan, Bupati Nganjuk Ditahan di Rutan Bareskrim Polri

249 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri resmi melakukan penahanan terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba cabang Bareskrim Polri. Ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi jual beli jabatan di lingkungan pemerintah, maka Novi akan ditahan selama 20 hari terhitung sejak Selasa, 11 Mei 2021.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan penahanan Bupati Nganjuk di Rutan Bareskrim tersebut untuk memudahkan tim penyidik melakukan pemeriksaan lanjutan. “Iya, dibawa ke Bareskrim Polri hari ini dan betul ditahan di Rutan Salemba Cabang Bareskrim Polri,” kata Argo, di Mabes Polri, Selasa, 11 Mei 2021.

Argo menjelaskan, penangkapan Novi, berawal dari laporan yang masuk ke Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan jual beli jabatan di Pemkab Kabupaten Nganjuk. Setelah itu, Polri dan KPK berkoordinasi untuk menindaklanjuti adanya laporan tersebut.

Dalam koordinasi itu, polisi bersama KPK bertukar informasi terkait dugaan kasus tersebut. Berdasarkan informasi dan keterangan yang diperoleh, tim penyidik akhirnya berangkat ke wilayah Nganjuk, Jawa Timur, untuk melakukan penangkapan. “Koordinasi yang kita lakukan penyidik Tipikor Bareskrim Polri dan penyidik KPK ada empat kali. Kita koordinasi untuk menganalisis yang berkaitan dengan sasaran daripada kegiatan Bupati Nganjuk ini,” jelas Argo.

Sebelum menangkap Novi, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri lebih dulu menangkap 5 (lima) orang, yakni Dupriono (DR) selaku Camat Pace. Lalu, Edie Srijato (ES) selaku Camat Tanjunganom dan sebagai Plt Camat Sukomoro. Kemudian, Haryanto (HY) selaku Camat Berbek, Bambang Subagio (BS) selaku Camat Loceret, Tri Basuki Widodo (TBW) selaku Mantan Camat Sukomoro.

Bersamaan dengan penangkapan lima orang itu, tim penyidik juga menangkap M Izza Muhtadin (MIM) selaku ajudan Bupati Nganjuk.

Argo menjelaskan, lima orang bekas camat itu, diduga merupakan pihak yang memberikan hadiah atau janji kepada Novi. Sementara, MIM berperan sebagai perantara. “Jadi, kita menangkap dari bawah dulu. Karena informasinya juga dari bawah. Kemudian meningkat ke atas, ke Bupati Nganjuk,” teranngnya.

Dari penangkapan itu, Argo mengatakan penyidik menyita uang tunai senilai Rp.647 juta dan beberapa dokumen yang berkaitan dengan jual beli jabatan. Uang ratusan juta itu disita dari brankas di kediaman Novi.

Argo mengatakan penyidik juga telah memeriksa 18 orang untuk mendalami kasus jual beli tersebut. Dari pemeriksaan saksi diketahui Novi itu mematok harga Rp.2 juta hingga Rp.50 juta tergantung jabatan.

Untuk jabatan kepala desa, ungkap Argo, Novi memasang tarif paling sedikit Rp.2 juta. Kemudian, untuk jabatan Camat, Novi meminta uang sedikitnya Rp.15 juta hingga Rp.50 juta.

Atas perbuatannya, Novi dijerat Pasal 5 ayat 2 dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12b Undang-undang (UU Tipikor) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, kelima camat itu dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b dan/atau Pasal 13 UU Tipikor Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  Sedangkan, MIM dijerat Pasal 11 dan/atau Pasal 12b UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. (*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Polri)

Editor (+roni banase)

Terpidana Kasus Korupsi PLTS Rote TA 2014 Setor Pengganti Kerugian Negara

235 Views

Rote Ndao, Garda Indonesia | Johanis Mesah (41) terpidana dalam kasus korupsi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat yang diperuntukkan bagi 300 kepala keluarga (KK) TA 2014 senilai Rp.3.369.454.000,- (tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) di Kabupaten Rote Ndao, menyerahkan uang penganti kerugian negara senilai Rp. 369.500.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Ba’a, I Wayan Wiradarma, S.H. saat  jumpa media pada Selasa pagi, 4 Mei 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Ba’a, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Lebih lanjut, dijelaskan secara terperinci oleh Kejari Ba’a, uang penganti kerugian negara senilai Rp.369 500.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), disetorkan dengan cara 2 (dua) tahap.

Penyetoran pertama pada tanggal (29 April 2021 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal (30 April 2021 sebesar Rp.169.500.000,- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus rupiah rupiah) melalui bendahara penerima Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan telah disetorkan ke kas negara, sementara total kerugian keseluruhan kerugian negara sebesar Rp.607.947.521.65,- (enam ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu enam puluh lima sen).

Hal ini dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 973 K/Pid.Sus/2020 tanggal 9 November 2020, yang menetapkan Johanis Mesah dihukum penjara 4 tahun dan denda Rp.200 juta subsider enam bulan penjara dan dihukum membayar denda senilai Rp.607.947.521,65. (*)

Penulis dan Foto (*/salman-biro Garda Rote)

Editor (+roni banase)

KOMPAK Indonesia Desak KPK Periksa & Tetapkan Azis Syamsudin Jadi Tersangka

227 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK Indonesia) mendesak Pimpinan KPK RI terkait pemeriksaan dan penetapan tersangka terhadap Azis Syamsuddin (Az) terkait kasus suap Tanjungbalai, Provinsi Sumatra Utara.

“Kami dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia hendak menyampaikan pengaduan sekaligus mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk memeriksa dan menetapkan tersangka terhadap Azis Syamsudin,” jelas Gabriel Goa, Ketua KOMPAK Indonesia pada Jumat siang, 30 April 2021 di Gedung Merah Putih saat melaporkan resmi ke Dewan Pengawas KPK RI dan Pimpinan KPK RI.

Gabriel Goa menegaskan, pemeriksaan dan penetapan tersangka kepada Azis Syamsudin dengan pertimbangan, pertama, bahwa dalam konferensi pers pada tanggal 22 April 2021, Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan kronologi kasus suap Tanjungbalai yang menyeret nama Azis Syamsudin. “Bahkan catatan kami (KOMPAK Indonesia, red) nama Azis Syamsudin juga pernah disebut oleh Napoleon Bonaparte dalam kasus Joko Chandra,” urai Gabriel.

Gabriel mengatakan, bahwa pada Oktober 2020, bertempat di rumah dinas Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin di mana M Syahrial menyampaikan permasalahan dugaan kasus korupsi yang  terjadi di Pemkot Tanjungbalai yang tengah diselidiki oleh KPK.

Kemudian, jelas Gabriel menguraikan kronologi,  Azis Syamsudin memerintahkan ajudannya untuk hubungi penyidik KPK RI, Robin ( AKP Stepanus Robin Pattuju). Di rumah ini AKP Stepanus Robin Patuju dipertemukan dan diperkenalkan kepada Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial.

Gabriel pun melanjutkan, pada kesempatan ini M Syahrial menyampaikan permasalahan dugaan kasus korupsi terjadi pada Pemkot Tanjungbalai yang tengah diselidiki oleh KPK RI. “Harapannya dugaan kasus korupsi di Pemkot Tanjungbalai tidak dinaikkan ke tahap penyidikan/ membantu untuk tidak dilanjutkan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di pemkot Tanjungbalai,” urainya.

Gambaran Keterlibatan Azis Syamsudin

Menurut hasil analisis KOMPAK Indonesia, peran Azis Syamsudin diduga menyiapkan rumah, menginisiatif, mengatur, merancang pertemuan antara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dengan Penyidik KPK RI, AKP Stepanus Robin. Terlihat jelas sejumlah rangkaian peristiwa selanjutnya mengikuti rancangan dari rumah, wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin.

Lebih lanjut, ujar Gabriel, setelah pertemuan di rumah dinas Wakil Ketua DPR RI, penyidik KPK RI, AKP Stepanus Robin Patuju melakukan koordinasi di antarannya memperkenalkan seorang pengacara bernama Maskur Husain kepada M Syahrial.

Gabriel menandaskan, dari pertemuan penyidik KPK RI, AKP Stepanus, pengacara Maskun Husain dan Wali Kota M Syahrial terjadi kesepakatan yaitu penghentian proses hukum terkait dugaan perkara jual beli jabatan di Tanjungbalai dan pemberian mahar Rp 1,5 Miliar.(*)

Sumber berita dan foto (*/KOMPAK Indonesia)

Editor (+roni banase)

Status WNI Helio Caetano Moniz Palsu? FKPT2 Bikin Laporan ke Polres Belu

1.392 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Forum Komunikasi Pejuang Timor–Timur (FKPT2) Kabupaten Belu melaporkan Helio Caetano Moniz De Araujo atas dugaan pemalsuan status kewarganegaraan Republik Indonesia, ke Polres Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Jumat, 30 April 2021.

Salinan surat laporan yang diterima Garda Indonesia, menyebutkan identitas terlapor atas nama Helio Caetano Moniz De Araujo; Jenis Kelamin Laki – laki; Tempat tanggal lahir Tilomar, 21 – 06 – 1972; Alamat Jln. MT. Haryono, RT 008, RW 003, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu; Pekerjaan: Pengacara.

Selanjutnya, Helio Caetano Moniz De Araujo diduga bukan Warga Negara Indonesia lantaran telah mengikuti program repatriasi pengungsi Timor – Timur, dengan mendaftarkan diri di SATKORLAK repatriasi atau pemulangan pengungsi ke Timor Leste pada September 2001. Dengan demikian, tegas isi laporan, secara otomatis Helio Caetano Moniz De Araujo telah melepaskan kewarganegaraannya sebagai WNI dan telah menjadi Warga Negara Timor Leste.

Dugaan itu, ulasan lanjut surat laporan, diperkuat dengan kejadian tahun 1998—1999 di Timor–Timur, Helio Caetano Moniz De Araujo ikut terlibat aktif sebagai aktivis pro kemerdekaan, menolak opsi otonomi yang ditawarkan pemerintah RI, bertindak selaku orator dari pihak pro kemerdekaan dan pernah menyampaikan kata–kata berikut:

  1. Mate ka moris ukun rasik an (mati atau hidup berdiri sendiri/ Timtim merdeka);
  2. Mate ka moris duni bapa sai (mati atau hidup Indonesia harus keluar dari Timtim);
  3. Han fatuk han ai ami ukun rasik an (biar makan batu makan kayu, Timtim berdiri sendiri/ merdeka);
  4. Ami la butuh supermi (kami tidak butuh supermi).

Sementara, seperti digambarkan dalam laporan itu, saat ini Helio Caetano Moniz De Araujo berdomisili di wilayah negara RI, memiliki KTP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5304122106720001.

Laporan ini juga dilakukan atas dasar, seperti diberitakan media online Kilas Timor, 23 April 2021, Helio Caetano Moniz De Araujo bertindak selaku Kuasa Hukum perkara tanah hibah Haliwen, melawan kebijakan pemerintah dan menggugat Gubernur NTT sebagai tergugat 1; Bupati Belu sebagai tergugat 2; Pertanahan Kabupaten Belu sebagai turut tergugat 1; Ketua DPRD Provinsi NTT sebagai turut tergugat 2; dan Presiden Republik Indonesia sebagai tergugat 3.

“Untuk itu, FKPT2 mempertanyakan status kewarganegaraan yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan Warga Negara Indonesia, maka kami keluarga besar FKPT2 melarang keras untuk melawan kebijakan pemerintah, karena kebijakan tersebut untuk melayani masyarakat,” tekan isi laporan yang meminta kepada Kapolres Belu melalui surat yang ditandatangani Agustino Pinto, S.IP selaku ketua, Ruben E.F. Goncalves selaku wakil ketua, Dominggos F. Guterres, S.IP selaku sekretaris, agar segera memanggil terlapor untuk dimintai keterangan terkait status kewarganegaraannya.

Jika terbukti yang bersangkutan bukan warga negara RI, maka segera diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. “Apabila Polres Belu tidak segera proses kasus  tersebut, maka kami tidak bertanggung jawab atas hal yang akan terjadi,” akhir isi laporan dengan tembusan ke Presiden RI di Jakarta, Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Gubernur NTT di Kupang, Kapolda NTT di Kupang, Danrem 161 Wira Sakti di Kupang, Ketua DPRD NTT di Kupang, Ketua DPP FKPT2 di Kupang, Bupati Belu di Atambua, Dandim 1605 Belu di Atambua, Kajari Belu di Atambua, dan Helio Caetano Moniz.

“Tadi (kemarin,red) kami sudah antar surat itu ke Kapolres. Tapi, Kapolres sedang vicon ( video conference) dengan Kapolda NTT. Kami diarahkan bertemu Kasat Intel, dia bilang masalah seperti ini menjadi wewenang Kapolres. Jadi tunggu hari Senin (3 Mei 2021,red), kami antar lagi ke Kapolres. Setelah Kapolres disposisi baru mereka tindak lanjut,” ungkap Ketua FKPT2 Agustino Pinto kepada Garda Indonesia, pada Jumat malam, 30 April 2021.

Forum Komunikasi Pejuang Timor–Timur (FKPT2) Kabupaten Belu, Agustino Pinto

Helio Caetano Moniz De Araujo, ketika dikonfirmasi Garda Indonesia via sambungan telepon pada Sabtu petang, 1 Mei 2021 pukul 15.24 WITA  menjelaskan, ia datang ke Indonesia sejak tahun 1999 dan berdomisili di Desa Kletek, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.

Pada tahun 2001, ada upaya rekonsiliasi antara pihak pro integrasi dan pro kemerdekaan, khusus Kabupaten Kovalima. Ia pun mendirikan Forum Rekonsiliasi Covalima (Forma) dan ditunjuk secara resmi oleh para tokoh Covalima sebagai Koordinator Umum.

Pada bulan September 2001, ia masuk ke Covalima sebagai koordinator umum dengan menggunakan paspor WNI untuk memastikan semua yang kembali, diberikan hak – haknya, tidak dianiaya dan tidak dilakukan diskriminasi politik. Setelah semuanya dipastikan mendapatkan hak, ia pindah ke Dili untuk mencari pengalaman kerja yang berhubungan dengan rekonsiliasi di UNTAET.

Ketika dirinya berada di Dili, ia mendaftarkan diri ke KBRI sebagai Warga Negara Indonesia, penduduk Timor Leste dengan alamat Delta 2. Semua paspor tahun 2001 yang ia miliki dikembalikan ke kantor imigrasi dan alamat Delta 2 Dili, tercatat.

Kemudian, pada tahun 2003, keluar Keppres nomor 18/ 25 tahun 2003, mewajibkan warga Indonesia yang ada di NTT untuk menentukan opsi, menjadi WNI atau WNTL. Karena aturan itu, Helio Caetano Moniz bersama istri memilih kembali ke Indonesia melalui pintu batas Motaain menggunakan paspor tahun 2001, menetap di Desa Kletek dan memiliki kartu kuning.

“Semua lengkap! KTP, paspor, KK, kartu advokat. Semua masih berlaku”, tegas HCM, sapaan akrabnya, ketika ditanya soal identitas kewarganegaraan Indonesia yang dimilikinya saat ini.

Terkait laporan yang akan dilakukan FKPT2 pada Senin mendatang, HCM mengatakan, bahwa melapor itu adalah hak setiap warga negara. “Dicek dulu ke imigrasi tentang paspor saya, tentang saya keluar masuk Timor Leste sejak September 2001. Ada atau tidak, di paspor yang lama? Cap – nya itu kedatangan. Jadi, saya masuk Timor Leste itu selalu dengan paspor. Jangan, sedikit – sedikit main lapor dengan berdasarkan sentimen dan lain – lain. Dan, saya tidak cukup goblok untuk gegabah, untuk bertindak sembarang,” celoteh HCM.

Pada tahun 2001 itu, lanjut HCM, dirinya bekerja untuk membantu program repatriasi  pemerintah Indonesia. Dari segi kemanusiaan, menolong pengungsi empat Kabupaten di Betun (Malaka Tengah,red), yang pada saat itu tidak memiliki tanah dan mata pencaharian. Akibatnya, warga baru mulai membuka lahan kebun di hutan lindung Wemer. Dan akhirnya, mulai muncul perlawanan dari warga lokal dan pihak gereja.

“Maka solusinya repatriasi itu. Bagi yang mau pulang, bagi yang bukan PNS, yang bukan tentara, kita fasilitasi untuk kembali ke kampung halaman untuk hidup secara baik – baik,” tandas HCM. (*)

Penulis: (*/ Herminus Halek)

Foto utama (*/koleksi pribadi)

Dian Johannis VS Direktur PNK, Putusan PTUN: Kembalikan Posisi Dian di PNK

1.098 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sidang putusan perkara sengketa Tata Usaha Negara (TUN) antara Dian E. W. Johannis selaku penggugat melawan Direktur Politeknik Negeri Kupang (PNK), Nonce Farida Tuati, S.E. M.Si. sebagai tergugat, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, menghasilkan keputusan kemenangan bagi Dian Johannis. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 23 Oktober 2020 dan berproses hingga putusan pada tanggal 15 April 2021.

Dilansir dari Kriminal.co, sidang dengan agenda pembacaan putusan perkara sengketa TUN antara penggugat dan tergugat ini dipimpin Ketua Majelis Hakim, Sudarti Kadir didampingi Hakim Anggota masing – masing, Febriansyah Rozarius dan Desi Christi. Hadir kuasa hukum tergugat kantor advokat Beny Taopan dan pihak penggugat dihadiri oleh kuasa hukumnya, Lesly Anserson Lay, S.H.

Selaku kuasa penggugat, Lesly Anderson Lay, S.H. mengatakan setelah melewati tahapan persidangan perkara sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 50/G/2020/PTUN-KPG antara Dian E.W Johanis, ST. M. Eng. melawan Direktur politeknik Negeri Kupang akhirnya menyatakan pihak penggugat mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.

Dalam amar putusan majelis hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, tegas Lesly, menyatakan mengabulkan gugatan Dian E.W Johanis, ST, M.Eng. dan membatalkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Kupang yang memberhentikannya dari jabatan Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang (PNK).

Kuasa penggugat, Lesly Anderson Lay, S.H.

Selain itu, kata Lesly, mewajibkan tergugat (Direktur Politeknik Negeri Kupang, red) untuk mengembalikan harkat, martabat, dan kedudukan penggugat (Dian Johannis, red) sebagai Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang atau setidak-tidaknya pada jabatan dan kedudukan yang setingkat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditambahkan Lesly, gugatannya dikabulkan seluruhnya dengan pertimbangan bahwa Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dan Penggantian Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang, tanggal 03 September 2020 atas nama Dian E.W Johanis bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang statuta Politeknik Negeri Kupang  dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

“Intinya Surat keputusan Direktur politeknik Negeri Kupang yang memberhentikan Penggugat dari jabatan Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang terbukti tidak prosedural dan dibatalkan,” tegas Lesly.

Terkait dengan putusan sengketa TUN itu, Lesly selaku kuasa hukum penggugat sangat mengapresiasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang karena telah sesuai dengan fakta persidangan dan peraturan perundang-undangan. “Saya selaku kuasa hukum penggugat memberikan apresiasi yang setinggi – tingginya kepada Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Kupang yang menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya,” tandasnya.

Dian Johannis (ketiga dari kiri) bersama calon wisudawan/wisudawati saat masih menjabat sebagai Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang

Dian Johannis saat dihubungi Garda Indonesia pada Sabtu pagi, 17 April 2021 pukul 10.08 WITA, menyampaikan keputusan untuk menggugat Direktur PNK merupakan proses pembelajaran terhadap keputusan yang telah diambil yang berimbas pada dirinya. “Kalau saya tak ambil keputusan tersebut, maka imbasnya juga dapat kena kepada orang lain,” ujarnya.

Dian Johannis yang aktif melakukan berbagai program bersinergi antara PNK dengan lintas sektor pun menyampaikan ke depan akan kembali beraktivitas seperti biasa di PNK. “Kita tunggu hingga 14 hari ke depan, apakah pihak tergugat akan mengajukan banding atau tidak,” ungkap Dian Johannis yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Kepala Jurusan (Kajur) Teknik Sipil Indonesia.

Dian Johannis pun menandaskan dalam amar putusan PTUN tersebut mewajibkan Direktur Politeknik Negeri Kupang (PNK) untuk mencabut SK memberhentikan dirinya dari jabatan Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang dan Juga mencabut SK pengangkatan Ketua Jurusan pengganti dirinya.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto (*/ilustrasi/psht.or.id)

Kata Wartawan Liput Dibayar, Guru SMP Kristen 1 Amanuban Barat Dipolisikan

2.237 Views

Soe-TTS, Garda Indonesia | Empat orang wartawan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang dituduh menerima bayaran oleh guru SMP Kristen 1 Amanuban Barat, Dra. Maxima R. Bhia, pada Selasa, 30 Maret 2021, resmi melaporkan peristiwa yang mencederai profesi jurnalis tersebut ke Polres TTS. Keempat wartawan tersebut yakni, Yuferdi Inyo Faot dari media salamtimor.com, Lefinus Asbanu dari media Pendidikan Cakrawala NTT, Yohanis Tkikhau dari mediatirta.com dan Daud Nubatonis, wartawan metrobuananews.com.

Wartawan media salamtimor.com, Yuferdi Inyo Faot sebagai pelapor bersama korban lainnya mendatangi Polres TTS, pada Rabu siang, 31 Maret 2021. Laporan itu, diterima oleh Zeth O. Boling, selaku Kanit I SPKT Polres TTS,  dengan nomor: STTLP/74/III/2021/RES TTS. Usai membuat laporan polisi, Inyo menjelaskan bahwa pihaknya merasa dirugikan dengan insiden tersebut. Pasalnya, terlapor tidak menjelaskan secara detail terkait tuduhan itu.

“Kita melaporkan Dra. Maxima R. Bhia yang menuduh kami tanpa bukti. Karena itu, kami menilai yang bersangkutan menyebar fitnah,” jelas Inyo sembari menegaskan bahwa tuduhan tersebut mencederai profesi jurnalis, apalagi tuduhan itu secara terang-terangan didengar oleh banyak orang dan  guru-guru yang hadir saat itu.

Kami, imbuh Inyo, merasa malu dengan kejadian tersebut. Karena itu, melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwenang untuk bisa mendapatkan keadilan. “Sikap itu ditempuh agar masyarakat umum tidak menilai buruk profesi jurnalis. Sebab, jika hal itu dibiarkan maka akan membias. Kita tidak bisa membiarkan ini karena tuduhan itu akan merusak citra insan Pers di mata masyarakat,” tandasnya.

Wartawan media Pendidikan Cakrawala NTT, Lefinus Asbanu menguraikan kronologis kejadian itu. Menurutnya, kehadiran mereka di sana untuk meliput pembukaan pintu ruang Kepala Sekolah SMP Kristen 1 Amanuban Barat dan SMA Kristen Manek To Kuatnana, karena semenjak meninggalnya Alm. Semuel Laoe, S.H., pada bulan Januari ruangan kepala sekolah tersebut belum dibuka, selain itu juga penolakan 16 orang guru terhadap Plt. Kepala SMP Kristen 1 Amanuban Barat.

Lenzho sapaan akrabnya menjelaskan, awalnya Ketua Yapenkris Tois Neno, Martinus Banunaek menyampaikan tujuan pembukaan ruang Kepala Sekolah itu, namun pembukaan ruangan itu gagal karena ada penolakan dari Ketua Komite sekaligus pendiri pada SMP Kristen 1 Amanuban Barat dan  SMA Kristen Manek To Kuatnana, Habel Hitarihun dan beberapa orang lainnya.

“Kami ikuti pembicaraan untuk buka ruang Kepala Sekolah itu. Tapi tidak ada titik temu, kemudian Ketua Yapenkris Tois Neno meminta waktu untuk diskusi sebelum mengambil tindakan selanjutnya. Saat pihak Yayasan dan undangan lainnya bergeser untuk diskusi, saat itulah kejadian tuduhan itu bermula,” jelas Lenzho.

Lenzho mengatakan, Ia bersama ketiga rekan lainnya tidak mengeluarkan kata-kata atau perbuatan yang tidak menyenangkan. Namun, tiba-tiba, mereka dituduh meliput kegiatan itu karena dibayar. “Kami kaget tiba-tiba dituduh menerima bayaran. Tuduhan itu pun tidak jelas, siapa yang membayar kami, kemudian jumlah uang yang kami terima itu berapa. Jadi mereka omong lepas-lepas saja,” kata Lenzho.

Wartawan mediatirta.com, yang akrab disapa Joe Tkikhau menjelaskan, pihaknya sempat meminta penjelasan dari Maxima Bhia, namun yang bersangkutan terus mengomel dan mengata-ngatai mereka. “Kita coba minta penjelasan, tapi upaya itu sia-sia. Bahkan saya diusir supaya tidak minta penjelasan,” ujarnya.

Lanjutnya, karena tidak ada penjelasan yang bisa membuktikan tuduhan itu, mereka memilih untuk mengalah agar tidak mengeruhkan suasana. “Kami memilih untuk mengalah karena yang bersangkutan tidak mau menjelaskan. Namun kejadian itu kita tidak bisa didiamkan. Setelah berdiskusi, kita memilih untuk menempuh jalur hukum,” jelas Joe Tkikhau.

Untuk diketahui para pelapor juga mengantongi bukti berupa rekaman video dan rekaman suara. Dalam rekaman video tersebut, Maxima Bhia mengatakan, para wartawan menerima bayaran untuk meliput kegiatan itu.

“Jadi lu datang ini son (tidak) pake bayar? Bayar, bayar. Son (tidak) ada orang gila yang dia mau datang kalau son (tidak) bayar,” kata Maxima dengan nada suara tinggi dan tanpa menggunakan masker seperti tampak dalam rekaman video yang dijadikan sebagai bukti.(*)

Sumber berita (*/tim)

Foto utama (*/tangkapan layar video)

Editor (+roni banase)

Diduga, Ketua RT di Kupang Mabuk Miras, Maki & Aniaya Mahasiswi Unwira

825 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Oknum Ketua RT, Yoseph Mone di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), diduga telah meneguk minuman keras (miras), memaki mahasiswi HT dan memukul mahasiswi AK di wilayahnya dan telah menyebabkan warga sekitar mengeroyok EJL dan BIT, pada Rabu petang, 20 Januari 2021.

Informasi yang diterima Garda Indonesia dari para korban menyebutkan, bahwa saat itu, mereka hendak memberikan selamat kepada sepupu HT di Kos Anima Oesapa sekitar pukul 14.00 WITA, atas suksesnya ujian skripsi. Setibanya di TKP, Yoseph Mone sudah dalam keadaan setengah sadar akibat mengonsumsi miras. Yoseph Mone pun berdalil pandemi Covid-19, lalu pergi dalam keadaan mabuk parah untuk membubarkan kumpulan kelompok mahasiswa yang hanya berjumlah lima orang tersebut. Padahal, menurut para korban, di saat yang sama Yoseph Mone sendiri datang dalam kondisi mabuk dari acara kumpul keluarganya.

Yoseph Mone, lalu mendekat AK yang adalah seorang mahasiswi dan memukul tepat di bagian dada sebanyak dua kali. Tak terima dengan perlakuan tidak wajar itu, HT menarik AK untuk menjauh. Yoseph Mone, malah memaki HT dengan sebutan anjing, babi, kerbau, binatang, dan lainnya.

Korban EJL, melihat sepupunya HT dikasari dengan kata–kata tak senonoh, lalu mendekat ke arah Yoseph Mone untuk menegur secara baik–baik agar jangan memaki, karena HT seorang perempuan, yang juga saudarinya. Tetapi, teguran EJL itu justru mendatangkan petaka bagi dirinya dan BIT. Yoseph Mone tidak mau terima dengan teguran itu, lalu berusaha meninju EJL secara berulang–ulang sampai terjatuh sendiri akibat kondisi tubuh yang tidak seimbang. Warga sekitar yang tidak mengetahui pasti kejadian itu, lantas menuduh EJL yang telah memukul jatuh Yoseph Mone.

Selanjutnya, warga yang jumlahnya sekitar puluhan orang itu datang mengeroyok EJL dengan cara pukul, tendang dan melempari batu ke arah EJL berkali–kali di sekujur tubuhnya hingga tak berdaya, tanpa ada perlawanan.

Akibatnya, EJL menderita luka robek, bengkak, memar dan lebam di sejumlah titik badannya. Bahkan, sampai menjelang tengah malam pun, EJL masih susah diajak bicara oleh pihak keluarga, lantaran mengeluh sakit di bagian luar dan dalam tubuhnya. Selain EJL, korban BIT juga ikut dianiaya saat berusaha meminta massa untuk berhenti mengeroyok EJL.

Usai pengeroyokan tersebut, para korban pergi ke Polsek Kelapa Lima sekitar pukul 17.00 WITA, untuk membuat laporan polisi. Akan tetapi, niat melapor itu diurung lantaran pihak kepolisian menawarkan jalan damai kepada kedua belah pihak.

Kapolsek Kelapa Lima, AKP Andri Setiawan, SH., S.I.K yang dihubungi via sambungan telepon pada Rabu malam, 20 Januari 2021, membenarkan peristiwa itu. “Mereka masih di Kantor polsek, sedang ditangani oleh piket reskrim, perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan kembali”, ungkap Kapolsek melalui pesan SMS pada pukul 21.32 WITA.

Selanjutnya, menurut Kapolsek Kelapa Lima, pihaknya memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menempuh jalur damai, karena berdasarkan keterangan saksi, bahwa keduanya sama–sama menjadi korban. Selain keempat korban itu, kata Kapolsek, ketua RT juga memiliki luka lecet karena sempat ada kontak fisik dengan korban EJL.

Kedua belah pihak juga, tutur Kapolsek, diamankan dalam kurun waktu 1 × 24 jam sembari menunggu kesepakatan untuk saling berdamai. “EJL ditegur oleh Ketua RT karena kumpul–kumpul di masa pandemi Covid,” ujar Kapolsek via telepon pada pukul 23.02 WITA.

Sebagai informasi, terkait permintaan keluarga EJL untuk dilakukan Visum Et Repertum (VER), AKP Andri Setiawan menerangkan, bahwa VER dilakukan jika ada Laporan Polisi (LP). LP ada dua model, yakni model A dan model B. LP model A dibuat oleh pihak kepolisian berdasarkan laporan warga tentang adanya keributan. Sedangkan, LP model B dibuat berdasarkan laporan korban dan pelaku sendiri.

Pihaknya juga tidak mendengarkan keterangan dari korban dan pelaku, melainkan keterangan dari para saksi, bahwa keduanya salah dan bisa saja saling melaporkan. “1 × 24 jam kita amankan. Intinya, saya tidak mau intervensi. Saya kembalikan kepada mereka berdua yang bermasalah. Kalau mau diselesaikan secara keluarga juga, monggo. Yang pasti, kita masih mengedepankan humanis, sehingga kita kembalikan ke mereka berdua,” papar Andri Setiawan.

Informasi terakhir yang diperoleh dari korban EJL dan BIT, pada Kamis dini hari, pukul 01.45 WITA menyatakan, masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan menandatangani surat pernyataan telah berdamai. Kedua belah pihak yang bermasalah pun sudah pulang ke tempat tinggalnya masing-masing. (*)

Penulis: (*/Herminus Halek)

Foto utama (*/istimewa/shutterstock)

Aksi Solidaritas Notaris Theresia Dimu di Kejati NTT, INI & IPPAT Tutup Kantor

1.718 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Pengurus Wilayah Nusa Tenggara Timur Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam sesi konferensi pers bersama awak media pada Rabu, 20 Januari 2021 pukul 13.00 WITA—selesai di Restoran Nelayan, menyatakan rasa solidaritas terhadap kasus yang sedang menimpa rekan Notaris/PPAT Theresia Koroh Dimu, S.H., M.Kn. yang saat ini ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT terkait kasus penjualan aset (tanah) negara di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Ketua IPPAT NTT, Emmanuel Mali, S.H., M.H. menegaskan bahwa sebagai rasa solidaritas dan bentuk kekecewaan terhadap Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT, maka Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) memutuskan untuk menutup kantor di seluruh wilayah NTT.

“Kami sangat kecewa karena profesi pengacara dilindungi oleh undang-undang, sehingga mulai Kamis, 21 Januari 2021 hingga Sabtu, 23 Januari 2021 akan menutup kantor dan tidak melayani masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kami telah berkoordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah,” papar Emanuel Mali seraya menyampaikan akan bersurat kepada Presiden Jokowi, Komisi III DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung untuk meminta perlindungan hukum.

Emanuel Mali yang juga menjabat sebagai anggota Majelis Kehormatan Notaris NTT mengungkapkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris (MKN) telah melakukan sidang, kemudian memeriksa beliau (Theresia Koroh Dimu, red) dan tidak ditemukan adanya pelanggaran atau hasil kerjanya cacat hukum.

“Sebagai Ketua IPPAT NTT, saya menilai proses pembuatan hingga pendaftaran akta jual beli yang dilakukan oleh Ibu Theresia Koroh Dimu, setelah dilakukan penelusuran oleh Majelis Kehormatan Notaris, tidak ditemukan adanya pelanggaran atau kesalahan formil (karena notaris/PPAT bertanggungjawab terhadap tanggung jawab formil bukan material seperti KTP palsu, surat palsu, kuitansi palsu, surat lurah palsu, dan tanda tangan palsu),” tegas Emanuel Mali.

Kalau ada peran serta Notaris di situ, ulas Ketua IPPAT NTT, itu adalah rentetan daripada tindakan atau pembuatan akta tersebut. “Seluruh PPAT keberatan atas penetapan tersangka terhadap teman kami dan oleh karena itu kami telah mendaftarkan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Kupang dan berharap agar pengadilan dapat mempertimbangkan hal itu dengan bijaksana dan kami sama sekali tidak mengintervensi apa yang dilakukan bapak/ibu di Kejaksaan justru sangat menghargai, namun khusus teman kami yang sedang ditahan, dia hanya sebatas menjalankan profesi sesuai amanat undang-undang,” tegas Emanuel Mali.

Pendaftaran praperadilan telah didaftarkan dengan nomor 2/P/Pra/2021/PNKupang oleh Theresia Koroh Dimu, S.H., M.Kn. yang mana semua rangkaian akan diurus oleh tim legal yang akan mengawal kasus tersebut untuk memperjuangkan hak dan akan membatasi diri secara prosedural dan profesional.

Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) NTT, dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) NTT Saat konferensi pers bersama awak pada Rabu, 20 Januari 2021

Apabila Ibu Theresia Koroh Dimu melakukan kesalahan, tandas Emanuel Mali, maka yang mengadili adalah Majelis Kehormatan Notaris dan melakukan sidang secara bertahap dan kemudian memberikan izin kepada Kejaksaan untuk diperiksa sebagai saksi.

Ketua INI NTT, Albert Wilson Riwu Kore, S.H. menegaskan bahwa Theresia Koroh Dimu tidak mempunyai alasan mendasar untuk menolak pembuatan akta jual beli dan Notaris tak masuk dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. “Pada saat dokumen diserahkan kepada rekan kita Theresia Koroh Dimu dalam kondisi bersertifikat dan proses penerbitan sertifikat dilakukan oleh instansi resmi yakni BPN (Badan Pertanahan Negara) sehingga pejabat PPAT hanya melaksanakan tugas dan tidak masuk dalam hal material,” urainya.

Materi secara formil, terang Ketua INI NTT, hanya membuat akta dengan menuangkan  kepentingan antara penjual dan pembeli di dalam akta jual beli, sehingga tidak ada kepentingan apa pun untuk terlibat dalam rekayasa membuat surat keterangan palsu atau surat apa pun.

“Notaris atau PPAT sebatas melakukan proses formil saja, mengenai material tak punya kapasitas untuk mencari tahu. Jika ada sertifikat atau data palsu, maka proses lebih lanjut menjadi pidana umum,” bebernya.

Sementara itu, Ketua PPAT Kabupaten  Kupang/anggota Majelis Kehormatan Notaris NTT, Yerak A. Bobilex Pakh, S.H., M.KN. pun menegaskan bahwa salah satu kewenangan PPAT untuk membuat akta jual beli yang mengacu pada pasal 1320 KUHP di mana syarat-syarat jual beli ada objek, subyek, dan klausul, sehingga sebagai PPAT melakukan cross check kembali ke BPN.

“Pengecekan bertujuan jika di kemudian hari ada sengketa, maka tak bisa melakukan proses berikutnya,” terang Bobi Pakh.

Tugas PPAT dan diberikan kewenangan, urai Bobi, untuk memberikan bantuan hukum kepada BPN karena BPN tak memiliki kewenangan untuk menerbitkan akta jual beli. “PPAT hanya menuliskan berdasarkan keterangan yang diberikan dan dituangkan ke dalam minuta akta (akta asli),” urainya.

Selain itu, tandas anggota Majelis Kehormatan Notaris NTT ini, Theresia Koroh Dimu diangkat sebagai Notaris pada tahun 2013. “Menurut catatan kami, beliau belum pernah diberikan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis,” pungkas Bobi Pakh.

Penulis, editor dan foto (+roni banase)