Arsip Tag: wilayah birokrasi bersih dan melayani

Pemkot Kupang Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi, Bersih & Melayani

261 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Guna menciptakan lingkungan birokrasi pemerintah yang bebas dari korupsi, bersih dan melayani, maka Pemerintah Kota Kupang mencanangkan pembangunan zona integritas. Pencanangan dilakukan oleh Wali Kota Kupang, Doktor Jefri Riwu Kore pada Kamis siang, 5 November 2020 yang berlangsung di aula rumah jabatan wali kota.

Pencanangan ditandai dengan penandatanganan piagam zona integritas oleh Wali Kota Kupang bersama para pimpinan perangkat daerah Pemkot Kupang dan sebagai saksi Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, S.E., M.Si. bersama Kepala Ombudsman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, S.H.

Wali Kota dalam sambutannya menyampaikan Pencanangan Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) merupakan implementasi dari Permenpan & RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permenpan & RB Nomor 52 Tahun 2014. “Zona integritas merupakan predikat yang diberikan pada instansi pemerintah yang pimpinan beserta jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” paparnya.

Dikatakan wali kota, dengan melakukan pencanangan zona integritas sebagai bentuk pernyataan pemerintah daerah bahwa perangkat daerah siap menyandang predikat zona integritas. Tidak sampai di situ saja, setelah pencanangan ini perangkat daerah sebagai unit zona integritas harus menyiapkan rencana aksi yang konkret sesuai Permenpan & RB Nomor 10 Tahun 2019.

Untuk itu, wali kota menegaskan jika upaya ini harus ditanggapi secara serius oleh para pimpinan perangkat daerah dan jajarannya masing-masing. “Ini mencerminkan tekad dan komitmen kita bersama untuk menjadikan Pemerintah Kota Kupang menjadi zona yang terintegritas,” tegasnya.

Dalam laporan panitia yang disampaikan Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Kupang, Hasan E. Nirwana, S.H., M.Si. secara rinci terdapat dua tujuan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. Pertama, mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dalam implementasinya dengan senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja, menyusun kontrak kinerja dan mengadakan penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi. Kedua, mendukung sasaran Reformasi Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.

Turut hadir forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan kepala instansi vertikal tingkat Kota Kupang saat pencanangan pembangunan zona integritas. (*)

Sumber berita dan foto (*/Pkp_Ghe/Nis)
Editor (+rony banase)

Mau Tanya Layanan Kemenkumham atau Lapor Temuan, Kontak Halo Kumham

304 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Kini, Kantor Wilayah (Kamwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi NTT telah memiliki nomor layanan yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui tentang berbagai pelayanan. Mulai dari mengurus pendaftaran merek dagang, indikasi geografis (IG), hak paten, ekspresi budaya tradisional (EBT) hingga pengurusan paspor.

Masyarakat NTT dapat menghubungi nomor telepon sekaligus whatsapp di 081246183377 atau dapat mengirimkan surat elektronik (surel) atau e-mail ke halokumham@gmail.com Tersedia petugas yang siap sedia menerima pertanyaan maupun pengaduan.

Layanan Halo Kumham tersebut, diluncurkan pada sesi Coffee Morning Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT dengan wartawan media cetak, elektronik, dan online pada Senin, 12 Oktober 2020 pukul 09.00—selesai.

Di samping peluncuran Halo Kumham, juga diluncurkan maskot Si Ando (sasAndosukuNKomoDO) yang diambil dari filosofi Sasando sebagai alat musik tradisional dari Pulau Rote, Daun Sukun Lima Ranting sebagai awal inspirasi Lima Sila Pancasila dan Komodo sebagai reptil langkah yang hanya ada dan hidup di Pulau Flores, Provinsi NTT.

Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone dalam kesempatan tersebut, menyampaikan peluncuran Halo Kumham dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT.

Selain itu, tegas Merci, pihaknya juga menerima aduan terkait pelayanan dan jika ditemukan petugasnya melakukan pungli, maka silakan dilaporkan.

Langkah Kanwil Kemenkumham NTT itu, tandas Merci (sapaan akrabnya, red) sebagai langkah menuju satuan kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Penulis dan Editor (+rony banase)
Foto pendukung oleh Humas Kemenkumham Provinsi NTT

Kemenkumham Raih Rekor Zona Integritas, Yasonna: Tak Ada Lagi Praktik Pungli

189 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI tidak melakukan pungutan liar (pungli) dan percaloan sewaktu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Komitmen ini sejalan dengan upaya Kementerian Hukum dan HAM RI dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Petugas memberikan pelayanan secara responsif, prosedur yang jelas, biaya yang transparan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepastian waktu penyelesaian,” kata Yasonna sewaktu memimpin Apel Pagi Penguatan ASN Kementerian Hukum dan HAM ‘Era New Normal’, pada Senin, 3 Agustus 2020 di lapangan upacara gedung Kementerian Hukum dan HAM RI Kuningan – Jakarta.

Yasonna melanjutkan, sekalipun Kementerian Hukum dan HAM RI cukup banyak mendapatkan prestasi terkait inovasi pelayanan publik, ia meminta jajarannya untuk tidak cepat puas namun terus menerus meningkatkan pelayanan lebih baik lagi. Ia mendorong seluruh jajaran baik Unit Utama ataupun Kantor Wilayah (Kanwil) serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) lebih termotivasi dan terpacu untuk bekerja lebih keras dan menjaga integritas sehingga terbebas dari praktik tercela yang merugikan masyarakat.

Yasonna menegaskan, jangan sampai pencanangan ZI Menuju WBK dan WBBM hanya ‘di atas kertas’, yang terpenting hasilnya harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tahun 2019, Kementerian Hukum dan HAM RI mengusulkan sebanyak 139 Satuan Kerja (Satker) berpredikat WBK dan WBBM. Hasilnya, 43 Satker mendapatkan ZI, di mana 39 Satker berpredikat WBK dan empat Satker berpredikat WBBM. Tahun ini, Kementerian Hukum dan HAM RI mengusulkan sebanyak 520 Satker ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Kementerian kita yang terbesar dalam mengajukan usulan WBK dan WBBM. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan untuk memastikan sebanyak-banyaknya mendapatkan predikat WBK dan WBBM,” kata Yasonna. “Bisa tidak kita lakukan? Kepada para Kakanwil dan para Kadiv di daerah, para Kepala UPT, bisa tidak? Pasti Bisa! kalau kita mau,” Yasonna berseru.

Apel Pagi Pegawai yang dirangkai dengan Penguatan Pembangunan Zona Integritas 520 Satker Menuju WBK/WBBM, diikuti seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM secara virtual. Yasonna memimpin deklarasi pernyataan sikap Tim Kerja Pembangunan ZI dan seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM. Dalam mewujudkan ZI, kata Yasonna, akan banyak menghadapi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen mulai dari staf hingga pimpinan sehingga jalan menuju WBK dan WBBM dapat berhasil dicapai.

Yasonna Laoly saat menyematkan pin pencanangan Zona Integritas (ZI) Kementerian Hukum dan HAM RI

Di samping itu, Yasonna berpesan kepada Koordinator WBK dan WBBM dari Unit Utama (Eselon I) selaku pembina, untuk terus mengawasi Satker yang menjadi tanggung jawabnya sehingga memenuhi Komponen Pengungkit dan memantau hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana Peraturan Menteri Pan-RB (Permenpan-RB) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenpan-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Jika kita bersama-sama dan jika kita punya komitmen yang tinggi dalam mewujudkan Zona Integritas. Kita akan mampu mencapai target, kalau ini terjadi rakyat yang akan menikmati,” kata Yasonna.

Kementerian Hukum dan HAM RI ‘Pecahkan’ Rekor

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan-RB, Jufri Rahman mengapresiasi keseriusan Kementerian Hukum dan HAM RI karena di tengah pandemi Covid-19 ini, instansi vertikal terbesar di Indonesia tetap berkomitmen membangun birokrasi yang anti korupsi dan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

“Ini bukti keseriusan Kementerian Hukum dan HAM RI membangun ZI. ZI sebenarnya miniatur pembangunan reformasi birokrasi, kita membangun unit kerja percontohan untuk membangun birokrasi yang anti korupsi dan budaya kerja pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Jufri.

Secara umum, lanjut Jufri, Kementerian/Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah yang mengusulkan WBK dan WBBM mengalami peningkatan. Berdasarkan data terkini, per 2 Agustus 2020, Kemenpan-RB menerima 3.640 usulan Satker yang terdiri dari 71 K/L, 19 Pemerintah Provinsi, dan 147 Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, Kemenpan-RB berharap dengan banyaknya K/L dan Pemerintah Daerah yang berpredikat WBK atau WBBM, semangat reformasi birokrasi akan semakin meluas hingga ke seluruh instansi pemerintah baik di pusat atau daerah.

“Kementerian Hukum dan HAM RI mencatatkan rekor sebagai Kementerian terbanyak yang mengajukan, ini mengalahkan rekor yang selama ini dipegang oleh Kepolisian,” kata Jufri.(*)

Sumber berita dan foto (BPHN—kementerian Hukum dan HAM RI)
Editor (+rony banase)