Arsip Tag: zakarias moruk

Purnatugas Pj Bupati Belu, Zaka Moruk Pamit Pulang ke Kupang

343 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Masa tugas Zakarias Moruk, M.M. sebagai penjabat Bupati Belu sejak 27 Maret 2021 telah berakhir; ditandai dengan dilakukannya serah terima jabatan (Sertijab) kepada Bupati dr. Agustinus Taolin dan Wakil Bupati Aloysius Hale Serens di Ruang Rapat Paripurna Istimewa DPRD Belu, pada Selasa, 27 April 2021.

Zaka Moruk atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Belu menyampaikan proficiat kepada Bupati dan Wakil Bupati Belu yang telah dilantik oleh gubernur Viktor B. Laiskodat di Aula El Tari Kupang, pada Senin, 26 April 2021. “Selamat datang Bupati dan Wakil Bupati Belu. Hari ini sejarah mencatat, bahwa serah terima jabatan dilakukan melalui sidang Paripurna Istimewa DPRD Belu,” ujarnya.

Zaka Moruk melaporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Belu, bahwa penyelenggaraan pemerintahan selama masa jabatannya, berlangsung aman, tertib, damai dan bersahaja.

Selain itu, dilaporkannya pula tentang  hal – hal yang telah dilakukannya sejak tanggal 27 Maret 2021 hingga masa purnatugas:

Pertama, telah menyampaikan laporan tentang pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Belu tahun 2020 kepada DPRD Belu guna dievaluasi dan diberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melaksanakan hal–hal yang direkomendasi DPRD Belu;

Kedua, telah melaksanakan Musrenbang RKPD untuk membahas rencana kerja dan program pemerintah Kabupaten Belu tahun 2022;

Ketiga, telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Belu tahun anggaran 2020 kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk diaudit secara rinci;

Keempat, bersama forkopimda dan koordinasi dengan semua pihak, telah mengatasi dengan baik para korban banjir di Desa Tasain, Kecamatan Raimanuk dan desa–desa lain yang terdampak akibat badai Siklon Tropis Seroja tanggal 3—5 April 2021.

“Selama menjalankan tugas sebagai penjabat sementara bupati sejak tanggal 27 September – 5 Desember 2020, dan sebagai penjabat bupati sejak tanggal 27 Maret – 27 April 2021, apabila ada hal – hal yang kurang berkenan di hati bapak ibu sekalian, saya dan keluarga menyampaikan permohonan maaf. Saya mohon pamit kembali ke Kupang, untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan bapak gubernur”, ungkap Zaka Moruk yang menjabat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. (*)

Penulis: (*/ Hermjnus Halek)

Foto: Humas Kominfo Belu

Optimalkan Pelayanan, Dinas PMD Belu Diseminasi Mekar Desa

490 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat pada desa–desa yang memiliki penduduk padat dan wilayahnya luas, maka Pemerintah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan memprakarsai pembentukan/ pemekaran desa.

Hal ini tertuang dalam surat pemberitahuan Sosialisasi Pembentukan/ Pemekaran Desa tanggal 9 April 2021, nomor: DPMD.010/ 112/ IV/ 2021 yang ditujukan kepada Camat Tasifeto Timur, Kakuluk Mesak, Tasifeto Barat dan Camat Lamaknen. Surat tersebut ditandatangani oleh Penjabat Bupati Belu, Zakarias Moruk, M.M. dengan tembusan kepada para kepala desa, tempat sosialisasi.

Wilayah desa yang menjadi tempat sosialisasi di antaranya di Desa Tukuneno, Naekasa, Bakustulama, Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat; Desa Silawan dan Desa Manleten di Kecamatan Tasifeto Timur; Desa Kabuna, Desa Dualaus di Kecamatan Kakuluk Mesak; dan Desa Dirun, Desa Makir, Desa Fulur di Kecamatan Lamaknen.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo, S.Ip., ketika dikonfirmasi Garda Indonesia di ruang kerjanya pada Rabu, 21 April 2021 mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke 11 (sebelas desa) yang tersebar di empat kecamatan selama seminggu. “Memang, beberapa desa itu wilayahnya sangat luas dan jumlah penduduknya banyak. Karena itu, perlu adanya pemekaran sesuai dengan amanat UU Desa, PP nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan dari UU nomor 6, PP nomor 47 tentang perubahan atas PP nomor 43, dan Permendagri nomor 1 tentang Penataan Desa,” urainya.

Nona Alo berharap, dengan dilakukannya sosialisasi dimaksud, kiranya ada dukungan dari pihak–pihak terkait. “Kami mohon dukungan dan kerja sama dari masyarakat, pemerintah daerah dan DPRD,” pintanya.

Adapun syarat pembentukan desa merujuk pada UU Desa Nomor 6  Tahun 2014 :

  1. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
  2. Jumlah penduduk, (harus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam pasal 8 UU Desa);
  3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
  4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
  5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
  6. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Wali Kota;
  7. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
  8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya pemekaran desa dibenarkan oleh UU. Selama alur Pemekaran Desa harus dilakukan sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.

Pembiayaan, pembinaan dan pengawasan pembentukan Desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. (*)

Penulis + foto: (*/ Herminus Halek)

Pj. Bupati Belu Ajak Stakeholders Dukung Visi–Misi Bupati/Wakil Bupati Terpilih

239 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | “Melalui kesempatan ini, saya mengajak seluruh stakeholders di Kabupaten Belu untuk memberikan perhatian serius dan optimal agar tujuan untuk menjadikan Musrenbang sebagai instrumen penting dalam perencanaan pembangunan dapat kita wujudkan,” ujar Penjabat Bupati Belu, Zakarias Moruk, M.M. saat sambutan pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2022 yang dihelat di GOR L.A. Bone Atambua, pada Selasa, 20 April 2021.

Zakarias Moruk menuturkan, penyusunan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam RKPD tahun 2022, tentunya tidak terlepas dari arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belu tahun 2005—2025 dan Visi–Misi Bupati/ Wakil Bupati Belu terpilih, Agustinus Taolin–Aloysius Hale Serens, yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belu tahun 2021—2026.

Zakarias Moruk menyampaikan, Visi dan Misi Bupati/ Wakil Bupati Belu terpilih, Agustinus Taolin – Aloysius Hale Serens, hasil pilkada tanggal 9 Desember 2020 adalah:

Pertama, Masyarakat Belu yang Sehat secara fisik dan mental, terbebas dari sakit penyakit yang mampu menyatakan kebaikan fisik bagi diri, sesama, dan lingkungan, memiliki pikiran yang baik dan normal serta dapat dipercaya.

Kedua, Masyarakat Belu yang Berkarakter, berakhlak baik atau berbudi pekerti yang dapat diimplementasikan dalam perilaku bermanfaat bagi diri, sesama dan lingkungan.

Ketiga, Masyarakat Belu yang Kompetitif, bersaing atau berkompetisi secara sehat dan adil untuk membangun kehidupan yang dapat bertahan dalam menghadapi tantangan.

Peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2022 yang dihelat di GOR L.A. Bone Atambua, pada Selasa, 20 April 2021.

“Visi Bupati/ Wakil Bupati terpilih, selaras dengan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belu tahun 2005—2025, yaitu Belu sebagai kabupaten perbatasan yang maju, mandiri, adil dan sejahtera 2025. Semuanya akan terwujud, hanya dengan kerja keras, tulus ikhlas dan dukungan dari segenap stakeholders pembangunan, yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta di Kabupaten Belu, serta dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” tandas Zakarias Moruk.

Upaya pencapaian Visi – Misi tersebut di atas, papar Zakarias Moruk, akan difokuskan pada lima era pembangunan, yaitu pembangunan sumber daya manusia; pembangunan ekonomi daerah; pembangunan infrastruktur yang mendukung produktivitas daerah berbasis tata ruang; reformasi birokrasi dan hukum; serta pelestarian budaya daerah dan lingkungan hidup.

Hadir dalam kegiatan Musrenbang RKPD, perwakilan Bappelitbangda Provinsi NTT, Uskup Atambua, Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr., Wakil Bupati terpilih Drs. Aloysius Hale Serens, Penjabat Sekda Belu Frans Manafe, S.Pi, Wakil Ketua II DPRD Belu Cyprianus Temu, Forkopimda plus Kabupaten Belu, dan pimpinan OPD Kabupaten Belu. (*)

Penulis + foto: (*/ Herminus Halek)

Pelaku UMKM Belum Terima Bantuan, Pj Bupati Belu Buka Kontak Pribadi

619 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | “Yang belum terima bantuan UMKM, ini nomor saya 081339275454. Silakan kirimkan pengaduan ke nomor (kontak, red) pribadi saya, biar tahu dan langsung saya perintahkan kepala Dinas Koperasi untuk segera ambil langkah konkret dan cepat,” ungkap Penjabat Bupati Belu, Drs. Zakarias Moruk, M.M. kepada wartawan di Atambua, pada Jumat, 16 April 2021.

Dengan dibagikan nomor kontak pribadinya, Zakarias Moruk berharap kepada  seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Belu yang belum menerima bantuan untuk pro aktif melaporkan, jika ada temuan bantuan UMKM yang tidak tepat sasaran.

Ditegaskan Pj. Bupati Belu, lebih lanjut ia akan memerintahkan Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengambil langkah – langkah konkret, cepat dan tepat untuk memastikan penerima bantuan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) adalah orang yang benar–benar memiliki usaha. Jika tidak, maka dana tersebut harus dialihkan kepada orang – orang yang memiliki usaha.

“Saya akan mengecek, jangan sampai ada mafia. Jika orang yang kategorinya sebagai penerima bantuan UMKM, tetapi tidak terima bantuan. Apalagi di Lidak, ada satu keluarga semua anggotanya menerima bantuan UMKM padahal mereka tidak punya usaha sama sekali. Ini ‘kan salah,” tandas Zakarias Moruk.

Poly Jultouw, salah satu pelaku UMKM di Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan merasa kecewa lantaran bantuan UMKM yang digelontorkan pemerintah pusat melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Belu untuk mendukung para pelaku UMKM selama masa pandemi Covid – 19, justru dinikmati oleh orang – orang yang tidak memiliki usaha sama sekali.

Poly Jultouw mempertanyakan alasan pemerintah memberikan bantuan kepada warga yang bukan pelaku UMKM. “Sangat miris, kalau pemerintah memberikan bantuan kepada keluarga yang seluruh anggotanya diketahui tidak memiliki usaha dalam bentuk apa pun,” celoteh Poly Jultouw. (*)

Penulis dan foto (*/ Herminus Halek)

Pantau Lokasi Pasca–Banjir Tasain, Pj Bupati Belu: Rumah Hanyut Bangun Baru

194 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Penjabat Bupati Belu, Drs. Zakarias Moruk, M.M. bersama pimpinan OPD teknis memantau langsung kondisi lokasi pasca–bencana banjir di Desa Tasain, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu, 10 April 2021.

Selain itu, Pj. Bupati mengecek dan memastikan ketersediaan logistik, termasuk pelayanan kesehatan dan ketersediaan obat–obatan di Posko Pengungsian Gereja GMIT Solafide Motamaro. “Persediaan logistik masih cukup bahkan tergolong banyak. Para pengungsi diberi makan tiga kali sehari,”ungkap Zaka Moruk sembari menuturkan, setelah tanggal 20 April 2021 pemerintah daerah tidak lagi mengambil keputusan tanggap bencana.

Zakarias Moruk mengutarakan, Pemerintah Daerah Belu siap membantu menyediakan peralatan dapur seperti piring, senduk, gelas, wajan, periuk, kompor, pakaian dan selimut kepada para pengungsi. Dan, saat ini dapur umum ditangani oleh anggota Yonif Raider Khusus 744/SYB, bekerja sama dengan pemerintah dan pemuda.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/04/11/pln-pulihkan-listrik-6-kabupaten-di-ntt-41-850-pelanggan-nikmati-listrik-lagi/

Berkaitan dengan 7 unit rumah warga yang terhanyut banjir dan 9 unit rumah lainnya yang mengalami kerusakan berat,  Zakarias Moruk meminta kepala desa setempat untuk segera menunjukkan lokasi guna pembangunan rumah baru dalam minggu ini. “Kita juga datang untuk cek lokasi yang mau dibangun rumah karena ada beberapa KK yang rumahnya terhanyut sehingga harus dibangun baru. Pemerintah akan lakukan relokasi dan bangun beronjong untuk mengantisipasi banjir luapan kali Motamaro,” ujarnya.

Kondisi pengungsi di penampungan Gereja GMIT Solafide Motamaro

Penjabat Bupati Belu juga menginstruksikan OPD terkait melakukan pendampingan saat para pengungsi kembali ke rumah masing-masing untuk memastikan tidak kekurangan logistik. “Pemerintah akan bersinergi dengan unsur TNI dan Polri untuk membantu para pengungsi membersihkan rumah-rumah warga yang masih ada sisa material banjir,” ungkap Zakarias Moruk.

Terkait masalah listrik, Penjabat Bupati Belu menandaskan, bahwa saat ini, jaringan listrik terpusat di Bolok-Kupang. Tim gabungan dari seluruh Indonesia sedang berada di Kupang untuk memperbaiki kembali jaringan-jaringan yang putus akibat Siklon Tropis Seroja. “Masih bertahap, sehingga di Atambua dilakukan penjadwalan listrik menyala. Kita berharap awal bulan Mei sudah normal,” papar Zakarias Moruk. (*)

Penulis: (*/ Herminus Halek)

Penjabat Bupati Sebut Pengamanan Tri Hari Suci di Belu Cukup Ketat

216 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Penjabat (Pj) Bupati Belu, Drs. Zakarias Moruk, M.M. memantau secara langsung persiapan pengamanan menjelang perayaan Tri Hari Suci kaum Kristiani di lokasi Gereja Katedral, Gereja Policarpus dan sejumlah tempat ibadah lainnya di Kota Atambua,  pada Rabu, 31 Maret 2021.

Zakarias Moruk menuturkan, pengamanan perayaan Paskah tahun 2021 cukup ketat, dengan melibatkan unsur Polres Belu dan TNI. Di setiap tempat ibadah akan dibangun posko – posko pengamanan mulai Kamis Putih, Jumat Agung hingga Minggu Paskah.

Pantauan Pj. Bupati Belu itu juga bertujuan untuk berkomunikasi langsung dengan pastor paroki, pendeta dan para pengurus gereja tentang persiapan perayaan paskah tahun 2021.

Pj Bupati Belu, Zakarias Moruk saat bertemu dengan Pdt. Maya Meza di Gereja Polycarpus Atambua

Hal strategis yang ingin dipantau bersama forkopimda, ujar Zakarias Moruk, adalah persiapan pengamanan di lokasi setiap gereja dan protokol kesehatan. Pastor dan pendeta sepakat untuk menerapkan protokol kesehatan kepada segenap umat selama perayaan berlangsung sesuai anjuran pemerintah.

“Kita berdoa dan berharap semoga perayaan Tri Hari Suci di Kabupaten Belu bisa berjalan lancar, aman dan damai”, ujar Zakarias Moruk.

Terkait pengamanan perayaan Tri Hari Suci tahun 2021 cukup ketat, Pj. Bupati memohon  pengertian baik dari seluruh umat Kristiani di Kabupaten Belu, agar dapat menerima kehadiran pihak keamanan di sekitar lokasi setiap gereja, apabila ada pengecekan terhadap peralatan dan aksesoris dalam tas yang dibawa oleh umat. Hal itu dimaksudkan demi kelancaran perayaan dan kebaikan seluruh umat Kristiani.

“Untuk penerapan protokol kesehatan, kita minta penambahan tim medis, penyediaan peralatan tes suhu tubuh, masker, handsanitizer  dan mobil ambulans di setiap gereja”, papar Zakarias Moruk. (*)

Penulis: (*/ Herminus Halek)

Pasca-Bom Makasar, Pj. Bupati Belu Pimpin Rakor Bersama Forkopimda Plus

283 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Pasca insiden bom bunuh diri di Makassar, Pemerintah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Plus di ruang rapat Kantor Bupati, pada Selasa, 30 Maret 2021.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Pj. Bupati, Drs. Zakarias Moruk, M.M. itu membahas sejumlah agenda strategis untuk mengantisipasi situasi kamtibmas pasca-kejadian bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, pada Minggu, 28 Maret 2021.

“Diskusi hari ini untuk mempersiapkan pengamanan pesta Paskah, dengan tidak mengesampingkan protokol kesehatan. Untuk itu, kita membutuhkan dukungan dari Polres dan TNI,” sebut Pj. Bupati Belu.

Berkaitan dengan persiapan pengamanan perayaan Paskah, Kapolres Belu, AKBP Khairul Saleh menuturkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan unsur TNI untuk melaksanakan pengamanan. “Pengamanan Paskah sedang berlangsung dengan memprioritaskan pengamanan dalam kota, Gereja Katedral dan Gereja Polikarpus Atambua, termasuk gereja-gereja pelosok,” ungkap Kapolres Belu.

Sementara itu, Komandan Satgas Pamtas RI – RDTL, Yonif 742/SWY Mayor Inf. Bayu Sigit Dwi Untoro menyampaikan, bahwa Satgas Pamtas siap mendukung dan menyukseskan seluruh kegiatan dari pemerintah daerah. “Untuk pelaksanaan pengamanan, anggota kami akan tetap melaksanakan pengamanan di gereja–gereja. Sedangkan sejumlah anggota kami yang bertugas di pos-pos perbatasan tetap mengamankan wilayahnya masing– masing,” ujar Dansatgas Pamtas RI-RDTL.

Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Dandim 1605 Belu diwakili Kasdim, Kapolres Belu, Danyon RK 744/ SYB, Dansatgas Pamtas RI-RDTL Yonif 742/SWY, Pj. Sekda dan Kepala Bakesbangpol. (*)

Penulis: (*/ Herminus Halek)

Tekan Angka Stunting, Penjabat Bupati Belu Tidur di Kecamatan

418 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Pj. Bupati Belu, Drs. Zakarias Moruk, M.M. bertekad tidur di kecamatan, mulai Senin, 5 April 2021 untuk melihat dari dekat sekaligus melakukan pendataan penanganan kasus stunting di 12 kecamatan se–Kabupaten Belu. Hal ini diungkapkannya saat membuka kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Program (Aksi II) Tingkat Kabupaten Belu, di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa, 30 Maret 2021.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/03/29/serah-terima-jabatan-pj-bupati-ajak-masyarakat-bersatu-bangun-belu/

Menurut Pj. Bupati Belu, upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Belu merupakan salah satu arahan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dalam sambutan pelantikan empat Penjabat Bupati di Lahan Pertanian Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten T.T.S. pada Sabtu, 27 Maret 2021.

Penjabat Bupati Belu, Zakarias Moruk (kedua dari kiri) saat membuka  kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Program (Aksi II) di Aula Dinas P & K Kabupaten Belu

Anggaran penanganan stunting provinsi NTT, tandas Pj. Bupati yang juga menjabat Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) NTT, tidak ada refocusing. Intinya ada kemauan dari kita, baik di kabupaten, kecamatan, maupun di desa/ kelurahan.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/03/27/jadi-penjabat-bupati-belu-ini-4-arahan-gubernur-vbl-ke-zakarias-moruk/

Selanjutnya, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Florianus Nahak menambahkan, untuk mencapai target dengan limit waktu yang terbatas tentu pembiayaannya harus disiapkan. Termasuk di dalamnya petugas kesehatan dan lintas sektor mesti bekerja ekstra.

“Sejak masa persiapan aksi kemarin (Senin, 29 Maret 2021, red.), kita sudah dapat kembali 49 titik lokasi sebagai target utama, dan sebagian besarnya masih lokasi lama. Kita akan bekerja sama secara intens dengan tim dari provinsi untuk mencapai target itu. Anggarannya bersumber dari DAK non – fisik stunting senilai 800 juta rupiah. Dan, kita masih perlu tambahkan 2 sampai 3 miliar untuk rencana aksi tersebut,” pungkas Florianus Nahak. (*)

Penulis: (*/ Herminus Halek)