Arsip Kategori: Nasional

Penguatan Keluarga dalam Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak

57 Views

Surabaya (23/7),gardaindonesia.id-Kasus perkawinan anak yang tinggi akan berdampak pada masalah pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan kekokohan lembaga terkecil bangsa ini : keluarga.
Fakta ini menunjukkan bahwa anak sedemikian rentan menjadi korban pelanggaran Hak Asasi anak. Deretan pelanggaran tersebut serasa tak habis-habisnya : bullying, KDRT, pekerja anak, materi siaran TV yang tidak layak dikonsumsi bagi anak, kurangnya taman bermain anak, hingga data Susenas 2017 yang menyebutkan bahwa angka perkawinan pada anak terus mengalami peningkatan hingga mencapai 25,7 persen.

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk meminimalkan deret pelanggaran tersebut. Dan Negara, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), bertekad dan berusaha untuk memenuhi hak-hak anak dengan optimal. Salah satu yang dilakukan adalah dengan penguatan peran keluarga.
Data 2017 menyebutkan, saat ini Indonesia tercatat memiliki 69 juta keluarga yang diharapkan dapat memiliki komitmen untuk memenuhi hak anak-anak yang merupakan tanggungjawab masing-masing keluarga.

Keluarga berperan sangat penting dalam pemenuhan hak anak. Ada nilai ‘investasi’ yang tak terkira dengan menempatkan pemenuhan hak anak sebagai prioritas utama keluarga dalam proses tumbuh kembangnya. Hak anak yang terpenuhi secara optimal akan mendukung pertumbuhan dan perkembangannya di kemudian hari.

Menteri PPPA,Yohana Yembise didampingi oleh Deputi Menteri PPPA Bidang Tumbuh Kembang Anak KPPPA, Lenny N. Rosalin mengatakan bahwa upaya pemenuhan hak anak memerlukan komitmen yang kuat. Tidak hanya ibu dan ayah, akan tetapi orang dewasa yang ada dalam keluarga. “Anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal jika seluruh keluarga di Indonesia memahami dan mendukung pemenuhan hak anak dalam keluarga masing-masing. Jadikan hak anak sebagai prioritas utama untuk mendukung tumbuh kembangnya.”ujar Lenny.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian PPPA tahun ini kembali memberikan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2018 kepada daerah yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Penghargaan ini bertujuan agar pemerintah daerah setempat dapat mendorong keluarga-keluarga, Masyarakat, Media di wilayahnya untuk semakin paham pada upaya pemenuhan hak anak. Pemerintah daerah juga didorong melakukan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang menjamin agar hak-hak anak dapat dipenuhi, sebagaimana amanat konstitusi.

Melaui program ini, Kementerian PPPA berupaya keras mendorong pemenuhan hak anak dan perlindungan keluarga untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030. Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, mengacu pada 24 indikator pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Secara garis besar, terdapat 5 klaster hak anak yang meliputi : Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; serta Perlindungan Khusus.

Di tahun 2018 ini, sebanyak 389 Kabupaten/Kota telah berkomitmen untuk menjadi KLA. Dari jumlah tersebut, 176 Kabupaten/Kota telah berhasil meraih penghargaan dari berbagai kategori. Penghargaan Anugerah KLA tahun ini digelar di Kota Surabaya pada hari Senin/23 Juli 2018, bertepatan dengan Hari Anak Nasional 2018.

Upaya untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, tertuang pada berbagai program yang telah dan sedang dilakukan. Sosialisasi, edukasi, dan pengembangan program serta mempersiapkan fasilitas di tiap daerah juga terus dilaksanakan. Di antaranya adalah adanya PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), upaya-upaya untuk mencegah perkawinan anak, pengasuhan anak berbasis hak anak, dan pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA).

Di bidang kesehatan anak, dikembangkan pula fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah anak (Puskesmas Ramah Anak), Pengembangan Kampung Anak Sejahtera (KAS) untuk mendukung penurunan stunting dan fasilitas ruang ASI, Sekolah Ramah Anak (SRA), dan Pusat Kreativitas Anak (PKA) yang keberadaannya terus ditingkatkan.

Pada Press Conference Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2018 di Surabaya, Lenny menyebutkan, Penghargaan dan penganugerahan ini merupakan bentuk apresiasi kami atas segala upaya para Gubernur, Bupati dan Walikota dan para penerima penghargaan lainnya dalam upaya memenuhi amanat konstitusi, yaitu upaya pemenuhan hak dan perlinudungan khusus anak.

Sejak pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, negara berkewajiban memenuhi hak anak, melindungi anak, dan menghargai pandangan anak.

Selain penghargaan KLA, Menteri Yohana juga memberikan penghargaan kepada daerah yang terbaik dalam memenuhi hak sipil anak, membina Forum Anak, merespon pembentukkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA), dan mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA), menyelenggarakan pelayanan Ramah Anak di puskesmas, dan melakukan inovasi-inovasi dari kemajuan pembangunan anak di wilayahnya; serta mampu menurunkan angka perkawinan anak.

Penilaian KLA dilakukan oleh tim yang beranggotakan : Pakar Anak, Kementerian/lembaga (Kemenko PMK, Kemendagri, Bappenas, Kemenkumham, Setneg, Kantor Staf Presiden (KSP) dan KPAI. Tahapan penilaian melalui 4 tahap yaitu: Penilaian Mandiri, Verifikasi Administasi, Verifikasi Lapangan, dan Finalisasi. Dalam penilaian KLA, Kementerian PPPA membagi ke dalam 5 kriteria, yaitu: Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA.

Diharapkan, penghargaan ini bisa mendorong Gubernur sebagai Pembina Wilayah dan Bupati/Walikota untuk lebih memacu diri meningkatkan perhatian pada pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus di wilayahnya masing-masing. (*/PM PPPA + rb)

 

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Dialog Bersama Presiden Jokowi

57 Views

Bogor, gardaindonesia.id – Presiden Joko Widodo mengingatkan perlunya langkah antisipasi terhadap perubahan-perubahan cepat dunia yang sekarang juga sedang melanda semua negara. Menurut Presiden, revolusi Industri 4.0 yang perubahannya sudah diprediksi, dan menurut McKinsey Global Institute perubahannya 3.000 kali lebih cepat dari revolusi yang pertama ini harus disadari dan diantisipasi. Salah satunya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai teknologi.

“Inilah yang kita harus sadar betul bahwa akan terjadi perubahan besar yang sangat cepat sekali. Sehingga kota-kota juga harus menyiapkan diri dalam mengantisipasi, menyiapkan SDM-SDM dalam rangka menghadapi perubahan yang sangat cepat,” tutur Presiden saat bertemu dengan sejumlah wali kota di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin/23 Juli 2018 pagi.

Presiden meyakini semuanya telah mengetahui mengenai perkembangan teknologi seperti artificial intelligence, internet of things, big data, kemudian penemuan-penemuan yang berkaitan dengan hyperloop, spaceX, dan tesla. Jika menyadari perkembangan tersebut, lanjut Presiden, semua akan memahami hal yang harus disiapkan untuk menghadapinya.

“Yang kita siapkan menurut saya sekarang ini adalah SDM kita. Kalau dalam 4 tahun ini kita konsentrasi dan fokus pada infrastruktur, berikutnya kita memang pada tahapan besar yang kedua adalah persiapan SDM, sumber daya manusia,” ungkap Presiden.

Hadapi Tekanan Ekonomi

Menurut Presiden Joko Widodo, tekanan ekonomi sekarang ini terutama tekanan dari eksternal dirasakan semua negara, bukan hanya Indonesia. Oleh karena itu, Presiden meminta agar Indonesia tidak perlu terlalu khawatir. Presiden pun menekankan

“Baik yang berkaitan dengan perang dagang antara Amerika Serikat dan China, juga yang berkaitan dengan kenaikan suku bunga The Fed di Amerika, yang kita tidak bisa mengintervensi apapun,” kata Presiden Joko Widodo.

Semua negara, ungkap Presiden, mengalami tekanan tersebut. Karena itu, Presiden Joko Widodo meminta agar para wali kota tidak perlu terlalu khawatir.

“Semua negara, sekali lagi, ini mengalami. Jadi saya kira kita juga tidak perlu terlalu khawatir, tetapi yang paling penting menurut saya kita tahu apa yang sedang terjadi,” ujar Presiden menegaskan.

Diakui Presiden, jika dilihat tingkat kemiskinan saat ini, wilayah kota memang lebih baik dari desa. Kemudian juga, tambah Presiden, kota juga akan lebih siap dalam menghadapi perubahan-perubahan itu.

Tetapi Presiden Joko Widodo mengingatkan, kalau para wali kota tidak mengantisipasi terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan global tersebut, akan sangat berbahaya sekali bagi negara, juga bagi kota-kota yang ada di negara Indonesia.

Saat bersilaturahmi dengan para wali kota itu, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Pertemuan ini terbagi dalam 3 sesi dan pada sesi pertama diikuti oleh 32 wali kota, di antaranya Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, Wali Kota Bogor Bima Arya, Wali Kota Manado Vicky Lumentut, Wali Kota Tangerang Arief Wimansyah, dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Wali Kota Bukittinggi, Wali Kota Banjar, dan Wali Kota Cirebon. (*/rb)

Hari Anak Indonesia (HAN) 2018: Anak Indonesia-Anak GENIUS

57 Views

Pasuruan,gardaindonesia.id – Bertempat di Kebun Raya Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, ribuan anak bergembira merayakan Hari Anak Nasional (HAN) 2018 yang diperingati setiap 23 Juli. Meski tidak dihadiri Presiden RI, Joko Widodo, namun tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk beraktivitas dalam arena bermain dan belajar yang telah disiapkan.

Disambut tari Gandrung Banyuwangi dan Reog Ponorogo, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise didampingi Gubernur Provinsi Jawa Timur, Soekarwo, larut dalam kegembiraan merayakan HAN bersama anak-anak perwakilan dari seluruh Indonesia.

“Atas nama Pemerintah Indonesia, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Anak Nasional 2018 kepada seluruh anak-anak Indonesia. Untuk anak-anakku tercinta, kalian adalah masa depan bangsa. Manfaatkan untuk belajar dan bermain. Persiapkanlah diri kalian dalam menyongsong masa depan yang sukses untuk Indonesia yang lebih maju. Jadilah anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia,” tutur Menteri PPPA, Yohana Yembise di Pasuruan, Senin/23 Juli 2018.

Menteri Yohana berharap momentum peringatan HAN 2018 dapat menggugah dan meningkatkan kepedulian setiap individu, orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, organisasi masyarakat, media massa, dan anak serta pemerintah pusat dan daerah akan pentingnya peran, tugas, dan kewajiban masing-masing dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Oleh karena itu, HAN harus dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai ke tingkat desa, walaupun acara puncaknya dirayakan di Kabupaten Pasuruan ini.

“Kita harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. HAN merupakan hari yang sepenuhnya menjadi milik anak Indonesia sehingga setiap anak Indonesia memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri dalam berbagai kegiatan positif.
Itulah sebabnya, pada peringatan HAN 2018, anak-anak tidak hanya menjadi peserta, tetapi sekaligus menjadi pelaku utama kegiatan ini. Kita patut mengapresiasi keberanian, semangat, dan partisipasi mereka,” tambah Menteri Yohana.

Meskipun telah banyak kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak, tetapi sampai saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi.

Maraknya kekerasan terhadap anak, anak berkebutuhan khusus yang belum terpenuhi haknya, maraknya anak yang dijadikan sebagai pelaku terorisme, dan pengedar narkoba, informasi yang belum ramah anak, mudahnya anak mengakses pornografi, dan sebagainya.

Tema yang diangkat pada HAN 2018 adalah Anak Indonesia – Anak GENIUS sebagai singkatan dari anak yang Gesit – Empati – BeraNI – Unggul – dan Sehat.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa ini, maka anak Indonesia haruslah anak yang gesit dalam bertindak dan berpikir, punya rasa empati atau keinginan untuk menolong sesama, turut merasakan apa yang orang lain rasakan, menghargai perbedaan dan membangkitkan semangat persatuan, berani dalam bertindak, unggul di bidangnya masing-masing karena setiap anak adalah istimewa, dan tentunya semua anak Indonesia adalah anak yang sehat.

Melalui anak GENIUS diharapkan akan meningkatkan ketahanan diri anak untuk mampu membentengi diri dari berbagai tantangan dan perlakuan negatif yang banyak menghadang gerak langkahnya sehingga mampu mewujudkan generasi penerus yang berkualitas. Karena ketahanan diri anak menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan perlindungan anak.

Gubernur Provinsi Jawa Timur, Soekarwo mengucapkan terima kasih karena Provinsi Jawa Timur terpilih sebagai lokasi penyelenggaraan puncak HAN 2018.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anak yang hadir dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan HAN 2018. Saya yakin mereka dilahirkan dan dibentuk oleh orang tua yang luar biasa. Keluarga merupakan pendidik pertama dan utama untuk menghasilkan anak-anak yang hebat dan berkualitas karena mereka merupakan mata rantai generasi emas pada 2045 mendatang,” ujar Soekarwo.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan seluruh anak Indonesia membacakan Suara Anak Indonesia 2018, yaitu :

Kami anak Indonesia menyatakan :

Kesatu, Mendukung pemerintah untuk membuat regulasi terkait musrenbang anak tingkat daerah dan merealisasikan hasil musrenbang anak tersebut;

Kedua, Mudahkan akses pelayanan akta kelahiran di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T);

Ketiga, Mengajak keluarga Indonesia untuk meningkatkan pengasuhan terhadap anak dan pengawasan terhadap tayangan yang tidak layak anak;

Keempat, Memohon pemerintah menyelaraskan peraturan perundang-undangan mengenai batas minimal usia perkawinan;

Kelima, Forum Anak bersama Pemerintah berkomitmen untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai dan mendayagunakan sampah plastik untuk di daur ulang di Indonesia;

Keenam, Menolak segala bentuk perundungan di sekolah lingkungan masyarakat, dan media sosial;

Ketujuh, Memohon kepada Pemerintah untuk menyediakan fasilitas peningkatan kebudayaan agar anak Indonesia dapat melestarikan nilai budaya;

Kedelapan, Mendukung Pemerintah menerapkan wajib belajar 12 tahun dan mengoptimalkan anggaran Pemerintah serta mempermudah sistem masuk sekolah;

Kesembilan, Memohon kepada pemerintah untuk pemerataan fasilitas bagi anak berkebutuhan khusus agar dapat mengurangi diskriminasi;

Kesepuluh, Forum Anak, masyarakat, dan pemerintah bekerja sama untuk menunjang masa depan anak berhadapan dengan hukum. (*/PM PPPA + rb)

Robert Simbolon Dilantik Sebagai Penjabat Gubernur NTT

97 Views

Jakarta, gardaindonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo resmi melantik Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Robert Simbolon sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT). Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa siang, 17 Juli 2018.

Robert dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/P/2018 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2013-2018 dan pengangkatan Penjabat Gubernur NTT.

“Sebelum saya ambil sumpah, saya mau bertanya, apakah saudara Robert Simbolon bersedia diambil sumpah?” tanya Tjahjo saat akan melantik Robert sebagai Pj Gubernur NTT.

Robert pun menjawab dengan sigap. “Bersedia,” katanya.

Tjahjo mengingatkan sumpah yang akan diucapkan mengandung tanggung jawab besar kepada negara dan bangsa. Sumpah yang diucapkan juga harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat Indonesia.

Tjahjo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti Robert. Usai prosesi penagmbilan sumpah jabatan, Pj Gubernur NTT melakukan penandatanganan berita acara dan pakta integritas. Selanjutnya, serah terima jabatan dari mantan Gubernur NTT Frans Lebu Raya kepada Pj Gubernur NTT Robert Simbolon.

Pada acara tersebut, Kemendagri turut menyerahkan plakat penghargaan kepada Frans Lebu Raya yang diserahkan langsung oleh Mendagri.

Dalam sambutannya, Frans mengatakan, selama lima tahun situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di provinsi yang ia pimpin berjalan aman. Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018 yang berlangsung di sepuluh kabupaten di NTT pun diikuti warga dengan antusias.

Selain itu, pembangunan infrastruktur di kawasan NTT juga cukup pesat. Saat ini terdapat tujuh bendungan yang sudah dan sedang dibangun.

“Selama kepemimpinan kami, terdapat perkembangan infrastruktur, misal tujuh bendungan besar yang sedang dan sudah kami bangun,” kata Frans seraya menambahkan kondisi toleransi dan kerukunan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah pun berkembang pesat.

Usai acara pelantikan, Pj Gubernur NTT Robert menyatakan dirinya siap melaksanakan arahan Mendagri untuk keberlangsungan roda pemerintahan di NTT.

“Sesuai arahan Pak Menteri, kami tetap akan fokus pada pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat tetap berlanjut serta tidak ada gangguan hingga bekerjanya pemerintahan yang baru nanti di bawah Gubernur dan Wagub nanti yang terpilih,” kata Robert.

Robert menambahkan, dia juga akan melakukan sinkronisasi program-program kerja yang sudah berlangsung dan sedang berjalan dengan janji-janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih.

Selain pelantikan Pj Gubernur NTT, pada acara tersebut berlangsung pula serah terima jabatan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi NTT. (*Puspen Kemendagri)

Anak “GENIUS” Siap Meriahkan Hari Anak Nasional 23 Juli 2018

84 Views

Jakarta,gardaindonesia.id – Dalam upaya menjamin pemenuhan hak anak, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi sesuai harkat dan martabat serta hak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pemerintah menetapkan 23 Juli sebagai Peringatan Hari Anak Nasional (HAN).

Untuk itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) akan menyelenggarakan Peringatan HAN 2018 yang mengangkat tema “Anak Indonesia, Anak GENIUS (Gesit-Empati-Berani-Unggul-Sehat)“.

“Melalui tema yang diangkat kali ini, saya berharap anak Indonesia dapat menjadi anak yang sehat, berbahagia dan aman. Selain itu sejalan dengan akan diadakannya ASIAN GAMES, anak juga dapat berolahraga, beraktivitas di luar ruangan, belajar sportifitas sehingga dapat terhindar dari pengaruh lingkungan yang negatif,” ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise dalam Konferensi Pers terkait Peringatan HAN, Senin/16 Juli 2018.

Puncak Peringatan HAN 2018, akan dilaksanakan di Kebun Raya Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur dan akan dihadiri oleh 500 orang dewasa dan 3000 anak yang terdiri dari anak-anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah, anak-anak dari Panti Asuhan serta perwakilan anak-anak dari Forum Anak Nasional (FAN) dan anak-anak penyandang disabilitas.

“Peringatan HAN Tahun 2018 akan berbeda dari tahun sebelumnya, anak-anak akan benar-benar menjadi pelaku utama tidak hanya sekedar menjadi peserta dalam acara puncak HAN. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo direncanakan akan menghadiri puncak acara tersebut, sekaligus akan mewawancarai 5 perwakilan anak GENIUS yang berprestasi di bidang masing-masing,” ujar Menteri Yohana.

Menteri Yohana juga menyampaikan bahwa dalam rangkaian Peringatan HAN, Kemen PPPA akan menyelenggarakan Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2018 yang mengangkat tema “Bakti Anak Kepada Negeri Menjadi Inspirasi Bagi Negeri Untuk Pelopor dan Pelapor Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak”.

Pertemuan ini akan dihadiri 514 wakil Forum Anak dari seluruh Provinsi di Indonesia, yang diharapkan dapat menginspirasi agar anak Indonesia merasa bangga dan termotivasi untuk menjadi inspirator perubahan, serta mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Selain itu akan ada pemberian penghargaan bagi Forum Anak Daerah (FAD) yang berprestasi dan berpartisipasi aktif di lingkungannya, dengan menjadi pelapor dan pelopor dalam pemenuhan hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak melalui FAD yang tersebar di seluruh Provinsi.

“Semoga dengan peringatan Hari Anak Nasional ini tujuan kita untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak Indonesia dapat segera terwujud, karena Anak Indonesia adalah anak kita semua,” tutup Menteri Yohana. (*/PM PPPA)

Tolak Perkawinan Usia Dini Anak

49 Views

Jakarta,gardaindonesia.id – Satu lagi perkawinan usia dini anak kembali terjadi. Beredar melalui foto dan video di media sosial, kejadian ini memancing banyak respon masyarakat.

Sebelumnya diberitakan, mempelai pria (A) yang diketahui baru berusia 13 tahun dan mempelai perempuan (I) berusia 14 tahun warga Binuang, Kalimantan Selatan, melangsungkan perkawinan secara siri, atau tidak melalui KAU setempat.

Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sangat menyayangkan perkawinan anak yang kali ini terjadi di Desa Tungkap, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.

“Kita tidak boleh mentolerir dan harus menolak perkawinan usia anak, karena bukan merupakan kepentingan terbaik bagi anak”, tegas Menteri Yohana, Minggu/15 Juli 2018.

Pada kasus A dan I yang terlanjur melakukan perkawinan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah melakukan pendampingan serta upaya persuasif agar setidaknya pasangan ini menunda kehamilan terlebih dahulu.

Upaya ini dilakukan hingga kondisi fisik, terutama alat reproduksi dan kematangan emosional mereka sudah siap untuk mempunyai anak, karena secara psikologis usia anak belum matang untuk membangun keluarga.

“Pemerintah meminta komitmen para pemimpin daerah serta peran para tokoh masyarakat, agama dan masyarakat pada umumnya, untuk turut mencegah perkawinan anak terjadi,” terang Menteri Yohana.

Menteri Yohana menyebutkan, Kementerian juga akan mengupayakan pendampingan dan pemantauan terhadap pasangan tersebut, untuk mencegah kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga atau perceraian.

Selain itu, memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi seperti pendidikan dan kesehatan, serta tidak melakukan perkawinan yang diakui negara hingga usianya telah siap sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

“Masyarakat perlu disadarkan akan resiko yang akan dihadapi anak bila mengalami perkawinan anak. Adapun resiko tersebut antara lain melahirkan anak stunting, ketidakstabilan ekonomi, putus sekolah, rentan kekerasan dalam rumah tangga, perceraian hingga bahaya kematian pada ibu yang melahirkan terlalu muda,” jelas Menteri Yohana.

Yohana menambahkan, KemenPPPA terus mendorong revisi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar menaikkan usia perkawinan minimal 20 tahun untuk anak perempuan dan 22 tahun untuk anak laki-laki. Ketentuan batas minimal usia perkawinan harus dinaikkan untuk mencegah perkawinan anak terus terjadi. (PM PPPA + rb)

Sumber Foto: Tribun Bogor

Menteri Yohana Yembise : Kekerasan Bukan Penyelesaian Dari Tindak Kriminal

45 Views

Jakarta, gardaindonesia.id – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kembali terjadi, tepatnya di Pangkalpinang, Bangka Belitung.
Seorang oknum polisi berinisial AKBP Y terbukti melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang perempuan berupa penendangan dan pemukulan.

Video yang sudah viral di media sosial tersebut menimbulkan kecaman dari banyak pihak. Dalam video tersebut terlihat seorang ibu yang sedang menangis saat mendapat tendangan dan pukulan dari seorang laki-laki.

Pemukulan yang dilakukan oleh AKBP Y berawal dari dugaan kasus pencurian yang dilakukan oleh ibu dan anak dalam video tersebut.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise sangat menyesalkan kejadian tersebut.

“Pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak harus di hukum! “,tegas Yohana Yembise.

“Pencurian itu memang salah namun penyelesaian tindak kriminal tidak boleh dilakukan dengan main hakim sendiri, apalagi ada keterlibatan anak dalam kasus tersebut yang menjadi korban dari ajakan orang tuanya,” ujar Menteri Yohana.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat tiga macam pasal penganiayaan yang dapat menjerat pelaku penganiayaan antara lain; penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP) dan penganiayaan berat (pasal 354 KUHP) yang kemudian sanksi nya akan di tentukan dari hasil visum.
Adapun sanksi pidana penjara untuk pelaku pencurian yang paling lama 5 (lima) tahun sesuai yang tercantum dalam pasal 362 KUHP.

Menindaklanjuti kasus tersebut, Menteri Yohana sangat mengapresiasi tindakan Kepolisian yang telah mencopot jabatan dari AKBP Y dalam rangka pemeriksaan.

Aparat penegak hukum dalam hal Ini Kepolisian Republik Indonesia, selama ini bergandengan tangan menjadi mitra kami dalam melindungi perempuan dan anak di Indonesia, sesuai dengan salah satu tugas fungsi POLRI adalah pelindung dan pengayoman masyarakat.

Kejadian seperti ini harus menjadi perhatian kita bersama, karena masih ada saja oknum-oknum yang belum mempunyai kesadaran bahwa kekerasan bukanlah penyelesaian dari tindak kriminal.

“Saya berharap pelaku kekerasan tersebut segera diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga dengan Ibu pelaku pencurian yang telah melibatkan anaknya dalam perbuatan kriminal,” tutup Menteri Yohana. (PM PPPA + rb)

Indonesia – Iran Kerjasama Prioritaskan Masalah Perempuan dan Anak

70 Views

Jakarta, gardaindonesia.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(PPPA), Yohana Yembise menerima jamuan makan malam Wakil Presiden Republik Islam Iran Bidang Wanita dan Urusan Keluarga, Y.M. Dr. Masoumeh Ebtekar di Kediaman Duta Besar Iran untuk Indonesia, Rabu/11 Juli 2018.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya pada 1 Mei 2018 terkait rencana kerjasama dalam upaya menangani masalah perempuan dan anak di kedua negara.

“Indonesia dan Iran sepakat bahwa ketahanan keluarga adalah kunci utama pencegahan masalah perempuan dan anak. Membangun ketahanan keluarga dapat dilakukan dengan mendorong para perempuan untuk menduduki jabatan strategis,” tegas Menteri Yohana yang saat itu didampingi Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Vennetia R. Danes.

Menteri Yohana menambahkan bahwa Pemerintah Iran mengapresiasi kebijakan Indonesia dalam melindungi perempuan dan anak. Diantaranya, pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, sebagai upaya pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

“Kami berencana melakukan kerjasama dengan Iran untuk berbagi pengalaman terbaik dalam melindungi perempuan dan anak. Serta saling mempelajari kemajuan masing-masing negara dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujar Menteri Yohana.

Wakil Presiden Republik Islam Iran Bidang Wanita dan Urusan Keluarga, Y.M. Dr. Masoumeh Ebtekar menceritakan capaian-capaian yang telah dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dan kesenjangan perempuan di negaranya. Diantaranya, membuat pusat layanan dan penanganan masalah perempuan dan anak yang siaga selama 24 jam. Menteri Yohana juga mengungkapkan ketertarikan Pemerintah Indonesia untuk mengadopsi sistem tersebut.

“Kami berencana untuk melakukan kerjasama dengan Iran kedepan, dalam berbagi pengalaman terbaik untuk melindungi perempuan dan anak. Kami juga akan saling mempelajari kemajuan di masing-masing negara untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tutup Menteri Yohana. (PM PPPA +rb)