Arsip Kategori: Regional

Gunung Agung Bali Kembali Normal, Hanya Deburan Asap & Debu Vulkanik

54 Views

Bali, gardaindonesia.id – Gunung Agung Bali yang sempat memuntahkan lava panas, Senin/2 Juli 2018 pukul 21.05 wita, Hari ini Selasa/3 Juli 2018 tampak kembali normal beraktifitas. Hasil Pantauan BMKG Bali, Selasa/3 Juli 2018 pukul 04.30 wita, erupsi Gunung Agung Bali hanya berupa kepulan asap/debu vulkanik yang bergerak ke arah barat dan tidak berlangsung secara terus.

Laporan informasi Meteorologi untuk aktifitas Gunung Agung Bali dari BMKG Bali, dengan kategori aktifitas gempa dengan frekuensi rendah.
Strombolian Eruption alias letusan lava pijar sifatnya sementara dan jarak pendek. Gunung Agung pagi ini sangat tenang dan cuaca cerah, Hanya sedikit asap yang mengepul dari kawah (a little smoke).

Tim Pasebaya Gunung Agung dan Tim Tanggap Bencana Gunung Agung semua bekerja dengan baik di lapangan terutama radius 28 Desa (KRB). Masyarakat memang diperintahkan bergeser setelah terjadi letusan, namun semuanya berjalan lancar.

Ternyata Pijar Api di Puncak Gunung Agung sebelah Timur dan Utara Bukan larva panas melainkan semak semak yang terbakar. Giat masyarakat hari ini sudah kembali normal dan masyarakat sudah ada yang kembali ke rumah masing masing.

Dihubungi terpisah, Humas PT Angkasa Pura Bali, Arie Ahsanurrohim, mengatakan, aktifitas Gunung Agung Bali tidak berdampak signifikan pada operasional penerbangan di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali

“Masih lancar dan normal mas “, terang Ari kepada gardaindonesia.id melalui pesan Whatsapp Selasa/3 Juli 2018 Pukul 11.11 wita. (+rb)

Gunung Agung Bali Kembali Muntahkan Lahar Panas

90 Views

Bali, gardaindonesia.id  – Gunung Agung yang berlokasi di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali kembali mengeluarkan lahar panas/erupsi sekitar pukul 21:04 wita (9 malam), Senin/2 Juni 2018, dengan tinggi kolom abu teramati ± 2.000 m di atas puncak (± 5.142 m di atas permukaan laut).

Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 24 mm dan durasi ± 7 menit 21 detik.

Erupsi terjadi secara strombolian dengan suara dentuman. Lontaran lava pijar teramati keluar kawah mencapai jarak 2 km. Saat ini G. Agung berada pada Status Level III (Siaga) dengan rekomendasi:

Pertama, Masyarakat di sekitar Gunung Agung dan pendaki/pengunjung/wisatawan agar tidak berada, tidak melakukan pendakian dan tidak melakukan aktivitas apapun di Zona Perkiraan Bahaya yaitu di seluruh area di dalam radius 4 km dari Kawah Puncak Gunung Agung.
Zona perkiraan bahaya sifatnya dinamis dan terus dievaluasi dan dapat diubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan data pengamatan Gunung Agung yang paling aktual/terbaru.

Kedua, Masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di sekitar aliran-aliran sungai yang berhulu di Gunung Agung agar mewaspadai potensi ancaman bahaya sekunder berupa aliran lahar hujan yang dapat terjadi terutama pada musim hujan dan jika material erupsi masih terpapar di area puncak. Area landaan aliran lahar hujan mengikuti aliran-aliran sungai yang berhulu di Gunung Agung. (*/KESDM, Badan Geologi, PVMBG)

PMPB NTT: Advokasi Kebijakan Sekolah /Madrasah Aman Bencana

107 Views

NTT, gardaindonesia.id – NTT (Nusa Tenggara Timur) dilihat dari Aspek Klimatologi, topografi, geologis, demografi dan sosiologi, sangat berpotensi terhadap ancaman bencana seperti banjir, longsor, angin puting beliung, gempa, tsunami, abrasi, konflik, wabah penyakit dan lain-lain. Setiap kejadian bencana selalu menimbulkan dampak berbeda bagi setiap sektor termasuk sektor pendidikan.

Karenanya tantangan dalam mengelola risiko bencana di sektor pendidikan semakin kompleks, mengingat penyelesaian masalah harus dapat diupayakan jawaban untuk memperkuat ketahanan sektor pendidikan, dalam upaya mitigasi maupun kesiapan menghadapi ancaman bencana tersebut.

Penanggulangan bencana khususnya di sektor pendidikan perlu dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu, mengingat keberulangan bencana semakin meningkat baik wilayah terdampak maupun jumlah kerugian yang ditimbulkan .

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses ke lingkungan belajar yang aman bagi anak-anak melalui replikasi dan scalling-up dari inisiatif sekolah aman di tingkat Kabupaten/Kota dan provinsi NTT.

Beberapa hal yang dilakukan bersama dalam implementasi program ini adalah : kegiatan peningkatan kapasitas kepada Aparatur sipil Negara, para guru dan juga OMS di Provinsi NTT, Kampanye dan advokasi untuk mendorong implementasi program sekolah/madrasah aman bencana di Provinsi NTT.

Perkumpulan Masyarakat Penanganan Bencana (PMPB) NTT berkolaborasi dan bersinergi dengan Plan International dan Pemprov NTT melakukan evaluasi akhir terhadap Program Sekolah/Madrasah Aman Bencana Tingkat Provinsi NTT, Jumat/29 Juni 2018 di Aula Hotel Sylvia Premiere Kota Kupang.

Koordinator PMPB NTT, Kristian Ngelan, menuturkan beberapa hal yang telah dicapai dalam kegiatan ini antara lain adalah tersedianya fasilitator sekolah/Madrasah aman Bencana di Provinsi NTT, surat Edaran dari Dinas P&K Provinsi NTT nomor 421/03/PK/2016 tentang Penerapan Sekolah Aman di Provinsi NTT.

“Pasti bisa berlaku di seluruh wilayah, Apa yang kita lakukan Lebih banyak pada Advokasi Kebijakan dan alokasi anggaran, Tujuan sederhana, Kami mau Agar seluruh Sekolah di NTT dapat menerapkan pendidikan Aman Bencana dan semua warga belajar “, tandas Kris.

PMPB NTT juga bekerjasama dengan Pemprov NTT dukungan dana dari SIDA sejak tahun 2201–2018 telah melaksanakan program ”Penguatan suara anak melalui promosi sekolah/madrasah aman bencana di Provinsi NTT”.

Lanjut Kris, “Beberapa sekolah/madrasah sudah menyusun perencanaan untuk implementasi sekolah aman (bentuk tim siaga, simulasi, renovasi pintu dan meja belajar, dll), sudah ada tools monitoring yang telah di Up-date sesuai dengan konteks NTT dan telah di uji coba.

“Telah tersedia dokumen strategi advokasi sekolah aman di Provinsi NTT, sudah ada Modul Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana, sudah ada anggaran di beberapa SKPD untuk mendukung penerapan sekolah aman di Provinsi NTT “,terang Kris.

Progress lainnya dengan masuknya program sekolah aman masuk dalam renstra Forum PRB NTT, media massa terlibat dalam penyebaran informasi tentang implementasi sekolah aman di Provinsi NTT, promosi sekolah aman melalui media sosial (facebook), Pembuatan buku saku, Pembuatan media belajar edukatif, sudah ada Modul Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah, sudah ada buku cerita sukses tentang Program sekolah/ madrasah aman di NTT.

“Juga telah ada Sekretariat Provinsi Satuan Pendidikan Aman Bencana di NTT “, pungkas Kris.

Perwakilan Plan International, Roby Lay, kemitraan Plan International dan PMPB sudah berjalan 3 (Tiga) tahun. Proyek Sekolah/Madrasah Aman Bencana merupahkan bagian dari inisiatif untuk memperluas dan mengembangkan Sekolah Aman.

“Proyek Ini dilakukan dilakukan Provinsi dan di kab Sikka, kemampuan kami hanya itu “, jelas Roby.

Terkait dengan keberlanjutan, “Proyek ini akan berakhir di Juni 2018 sebagai bagian akhir, tapi kami tidak menyebut sebagai penutupan Proyek Sekolah Aman Bencana, Kami sadar betul bahwa proyek ini akan dilanjutkan dan dikembangkan oleh banyak orang lain “, terang Roby.

Karena salah satu target besar kita sama sama menyusun Rencana Tindak Lanjut, contoh sederhana apakah sekretariat bisa menjadi sumber informasi ataukah alat monitoring dapat dikembangkan oleh sekretariat.

“Mengenai kemandirian bakal ada dari setiap stakeholder termasuk para guru dan sekolah, Roby Lay berharap guru dapat mandiri mencari bahan ajar Lain dan sekolah dapat membuat kebijakan dapat memasukkan sekolah Aman masuk dalam proses belajar mengajar “, pungkas Roy menutup perbincangan dengan teman teman media. (+rb)

Foto: kupang.tribunnews.com

PT Jasa Raharja Putra Siap Bayar Santunan Kecelakaan Tunggal

153 Views

NTT, gardaindonesia.id – PT Jasa Raharja Putra Kupang adalah anak cabang dari PT (Persero) Jasa Raharja Cabang NTT akan melayani korban kecelakaan Lalu Lintas Tunggal (Korban akibat kelalaian pengendara), selain itu juga membayar santunan bagi semua jenis kecelakaan Lalu Lintas apabila masyarakat membayar biaya Jasa Raharja Putra saat membayar pajak petugas ada di loket Samsat.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Cabang PT Jasa Raharja Cabang NTT Ari Wisnu Handoyo, SE. Kepada awak media, Senin/25 Juni 2018.

“Jasa Raharja Putra merupakan bagian dari Jasa Raharja, diharapakan dengan adanya ekspose ini, media tahu manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada masyarakat sebagai peserta Jasa Raharja Putra (JRP)”, jelas Ari Wisnu.

“Kehadiran JRP untuk mengcover Laka Tunggal. Dengan adanya kebijakan Pemerintah Jasa Raharja (JR) tidak boleh mengelola asuransi jiwa wajib, maka dibentuk anak perusahaan dengan tujuan agar semua masyarakat terlayani” terang Ari Wisnu.

Ditambahkannya “Semua permodalan dari Jasa Raharja sehingga Jasa Raharja Putra tidak beda dengan Jasa Raharja, tujuannya untuk melayani semua masyarakat yang mengalami Laka Tunggal”.

“Saat memperpanjang STNK di Samsat masyarakat tidak perlu ragu membayar asuransi Jasa Raharja Putra sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu). Seperti korban Gregorio Suares Santiso yang saat ini kami bayarkan santunannya dari Jasa Raharja sebesar Rp. 50.000.000 dan Jasa Raharja Putra sebesar Rp. 20.000.000 karena korban termasuk salah satu peserta Jasa Raharja Putra”, pungkas Ari Wisnu.

Kepala Cabang Jasa Raharja Putra, M Drajat D Winata mengatakan bahwa santunan yang diberikan bukan sebagai pengganti nyawa tapi sebagai wujud kepedulian Jasa Raharja Putra terhadap korban kecelakaan.

“Almarhum yang kami bayar santunannya karena telah membeli asuransi Jasa Raharja sebesar Rp.60.000,- (enam Puluh ribu rupiah) sehingga sudah pasti mendapat santunan. Jangan merasa bahwa ini merugikan, kita tidak memaksa masyarakat untuk membeli “, jelas Drajat

“Dalam tahun ini kita sudah membayar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), ini mencerminkan tingkat kecelakaan sangat tinggi “, papar Drajat

“Setiap pembelian asuransi Jasa Raharja Putra, nomor polisi kendaraan akan dicatat karena yang diasuransikan adalah kendaraan bukan orang perorang. Jadi siapapun yang mengendarai kendaraan tersebut akan mendapat santunan“, kata Drajat.

Jasa Raharja Putra sebagai anak cabang Jasa Raharja yang hadir untuk mengcover kecelakaan tunggak (laka tunggal) dan juga membayar santunan korban kecelakaan lalu lintas.

Kasat lantas Polres Babau Akp. Andri menambahkan bahwa tingkat kecelakaan makin tinggi dikarenakan jumlah kendaraan yang bertambah, kurangnya kesadaran pengendara dalam mengendarai kendaraan dengan kebut kebutan di jalan dan selalu melanggar peraturan Lalu Lintas. (+rb)

Jasa Raharja Bayar Santunan Korban Kecelakaan Dari Kab Kupang

75 Views

NTT,gardaindonesia.id – PT (Persero) Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Timur (NTT) membayarkan santunan kepada Maria Suares Ahli Waris korban atas nama Grogerius Suares Santisa yang mengalami kecelakaan maut di Jalan Timor Raya Desa Naibonat, Kabupaten Kupang,Senin/25 Juni 2018 di Kantor Samsat Babau .

Adapaun kronologis kejadian kecelakaan maut berawal dari korban berboncengan dengan istrinya hendak berkunjung ke rumah sanak saudaranya di desa Oefafi. Dalam perjalanan tiba – tiba ban depan kempes, korban menurunkan isterinya dan nenuju tempat tambal ban. Sebelum tiba di tempat tujuan dari arah berlawanan datang kendaraan dengan kecepatan tinggi, tabrakkan tidak bisa dihindari lagi korban langsung meninggal di tempat.

Petugas Jasa Raharja bergerak cepat dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian guna kepastian jaminan berdasarkan UU No. 34 Tahun 1964 dan langsung menghubungi pihak keluarga untuk pengurusan administrasi guna pembayaran santunan secepatnya.

Hal ini sebagai pernyataan komitmen pelayanan dengan mengedepankan semangat PRIME (Pro aktif Ramah Jelas dan Empati). Jasa Raharja segera membantu pengurusan dokumen administrasi ahli waris dan membuka rekening sehingga pembayaran santunan dibayarkan secepatnya. Dalam waktu 24 jam korban sudah dibayarkan santunannya ke Ahli Waris sebesar Rp.50.000.000,-

Joni Lino Perera yang mewakili keluarga menyampaikan rasa terima kepada pihak Jasa Raharja, Jasa Raharja Putra dan pihak Kepolisian yang telah mendukung kami dalam proses realisasi uang santunan, kami tidak punya apa – apa untuk membalas tetapi hanya rasa terima kasih dan doa dari kami keluarga.

Kepala Cabang PT.Persero Jasa Raharja Cabang NTT Ari Wisnu Handoyo.SE menghimbau kepada kelurga korban saat menerima dana santunan ini jangan berfoya – foya tetapi gunakan dana ini untuk kebutuhan keluarga apalagi korban meninggal seorang isteri dan 6 orang anak yang masih bersekolah.

“Gunakan dana ini untuk membangun usaha karena sekarang ibu sebagai kepala keluarga yang harus mencari nafkah bagi keluarga katanya “, tandas Ari Wisnu Handoyo.

Selain itu dari pihak Jasa Raharja Putra yang merupahkan anak cabang dari Jasa Raharja juga menyerahkan dana santunan sebesar Rp.20.000.000 yang diserahkan langsung oleh Kepala Cabang Jasa Raharja Putra NTT, M. Drajat D Winata.

Selain penyerahan dana santunan PT (Persero) Jasa Raharja Cabang NTT menyerahkan sarana pencegahan kepada Polisi Resor (Polres) Babau kepada Kasat Lantas AKP. Andri I disaksikan oleh Wakapolres Babau dan pihak POLDA NTT. Penyerahan sarana ini berupa Trafikcone 20 buah, Stikcone 20 buah, Rompi 20 buah dan Helm 10 buah.

Penyerahan Santunan dan hibah sarana pencegehan diserahkan langsung oleh Kepala Cabang Jasa Raharja NTT Ari Wisnu Handoyo dan didampingi Kepala Cabang Kupang Jasa Raharja Putra M Drajat D Winata berlansung di gedung Samsat Babau dan di POLRES Babau Kabupaten Kupang, Senin/25 Juni 2018 di Gedung Samsat Babau pukul 11.45 wita. Penyerahan Santunan dihadiri oleh utusan dari POLDA NTT, Kasat Lantas, Wakapolres dan jajarannya. (+rb)

SMRC Akan Lakukan Quick Count Pilgub NTT

113 Views

NTT, gardaindonesia.id – SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting) melalui Koordinator SMRC wilayah NTT, Petrus Tabein, menegaskan SMRC sebagai lembaga survey resmi akan melakukan Quick Count (perhitungan cepat) Pilgub NTT 2018 dan tidak melakukan Exit Pool atau survey saat pemilih keluar dari bilik coblos.

“Exit Pool/Survey tidak kami Lakukan di NTT “, Tegas Petrus saat pertemuan bersama para Lembaga Survey dan Pemantau Pemilihan di Aula KPU Prov NTT, Senin/25 Juni 2018.

Petugas SMRC yang bertugas sebagai E Numerator mencatat angka hasil Pleno TPS setelah disahkan oleh Ketua KPPS dan disetujui oleh 4 (empat) Saksi Paslon.

“Kami bukan pemantau, pengawas maupun sebagai solusi dalam TPS “, tandas Petrus

Lanjut Petrus, “Petugas E Numerator dari SMRC Akan menggunakan id card dengan pas photo warna ukuran 3×4 dan terdapat 10 (sepuluh) logo media yang bekerja sama dengan SMRC “.

“Petugas SMRC yang bertugas sebagai E Numerator sebanyak 300 orang tersebar di 22 kabupaten/Kota dan ditambah 15 spot chequer dan 3 asisten, Tim kami sudah siap, Kami akan menghimpun hasil perhitungan “, terang Petrus.

Menanggapi kekuatiran KPU bakal adanya hasil Quick Count yang mempengaruhi jalanannya proses pemilihan, Petrus menjamin bahwa proses Quick Count dimulai Usai proses penetapan perhitungan Suara di TPS.

Terkait adanya hasil Survey Pilgub NTT yang dilaksanakan oleh SMRC dan dipelintir oleh media, Petrus mewakili Saiful Mujani mengklarifikasi dan menegaskan bahwa SMRC tidak pernah merilis hasil survey, sehingga apapun pemberitaan oleh media massa diluar tanggung jawab SMRC.

Adapun 6 (enam) Lembaga Survey Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang telah terdaftar di KPU Prov diantaranya: Indo barometer, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), PT indikator (politik Indonesia), Losta Institute, PT Indo Survey dan Strategi dan PT Jaringan Suara Indonesia yang menarik diri dan membatalkan via telpon sehingga tidak Lagi mengikuti proses Survey dan Quick Count Pemilihan Gub dan Wagub NTT. (+rb)

Sumber Foto: Megapolitan Kompas

KPU NTT: KPPS Tidak Boleh Ambil Kebijakan Yang Tidak Sesuai Regulasi

59 Views

NTT, gardaindonesia.id -.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar tidak mengambil kebijakan baru diluar Peraturan KPU yang telah ditetapkan mengenai Pilkada Serentak dan Pilgub NTT Rabu/27 Juni 2018 mendatang.

Demikian himbauan Ketua KPU Prov NTT, Maryanti Luturmas Adoe, Minggu/24 Juni 2018 petang, saat menggelar Jumpa Pers dengan para awak media di Kantor KPU Prov NTT di Jln Polisi Militer Kupang terkait Penyerahan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT

Lebih Lanjut Ketua KPU Prov NTT tegaskan bahwa distribusi logistik telah terpenuhi di semua kab/kota dan telah didorong distribusi untuk TPS di Wilayah Kota

“Terkait distribusi C6 oleh KPPS mulai tanggal 12 Juni dan terakhir hari ini Minggu/24 Juni 2018”, papar Maryanti.

“Kenapa kami (KPU NTT) melakukan gerakan pembagian C6 pada tanggal 13 Juni supaya mendorong KPPS segera mulai pembagian C6 oleh KPPS. Jadi bukan karena ada apa apa “, Tegas Maryanti

“Jika Pemilih belum mendapatkan C6, silahkan menghubungi KPPS “, himbau Maryanti

Jika belum mendapatkan C6 tetapi nama ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetap dapat menggunakan hak pilih dengan membawa KTP E atau Surat Keterangan (Suket) ke TPS agar KPPS dapat mengecek no urut dalam DPT.

Bagi Pemilih yang Ada dalam DPT, Hak memberikan suara mulai pukul 07.00-13.00 wita Sedangkan bagi Pemilih yang namanya tidak terdapat dalam DPT tetap dapat menggunakan hak pilih dengan membawa KTP E atau Surat Keterangan (Suket) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan bukan oleh Kantor Desa atau Kantor Lurah.

Jika tidak mendapatkan C6 dan nama tidak terdapat dalam DPT, tetap dapat menggunakan hak pilih dengan membawa KTP E atau Surat Keterangan dan dilayani mulai pukul 12.00-13.00 wita.

Selanjutnya Ketua KPU Prov NTT mengingatkan agar pada tanggal 26 Juni 2018, KPPS wajib mengembalikan C6 yang tidak terdistribusi dan dikembalikan kepada PPS di Setiap Desa/Kelurahan dan PPS wajib membuat rekapitulasi dan melaporkan secara berjenjang hingga ke KPU Kab/Kota dan KPU Kab/Kota melaporkan ke KPU Prov NTT. (+rb)

DPS Pemilu 2019 Didasari DPT Pilkada Serentak 2018

148 Views

NTT, gardaindonesia.id – Dalam tahapan Pemilu 2019 untuk daerah daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2018, didasarkan pada Pasal 57 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018, tidak melakukan coklit terhadap Daftar Pemilih dari rumah ke rumah. Demikian penjelasan Ketua KPU Prov NTT, Maryanti Luturmas Adoe saat membuka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2019, Rabu/20 Juni 2018 di Ballroom Hotel Swissbel Kristal Kupang.

“Jadi yang digunakan untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara adalah Daftar Pemilih Tetap dalam Pilkada Serentak 2018 ditambah dengan Pemilih Pemula “ terang Ketua KPU Prov NTT, Maryanti Luturmas Adoe.

“Terhadap DPT Pemilihan Serentak 2018 yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota dengan dilakukan pemetaan kembali TPS, Karena Jumlah Pemilih dalam TPS berbeda antara Pilkada Serentak 2018 dengan Pemilu 2019” , papar Maryanti

Untuk Pemilihan Serentak 2018 maksimal 800 orang per TPS sedangkan Pemilu 2019 maksimal 500 per TPS, Namun Setelah dilakukan simulasi oleh KPU, tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari untuk pemungutan dan perhitungan suara.

“Sehingga KPU mengambil kebijakan jumlah Pemilih paling banyak 300 orang per TPS, sehingga sudah pasti akan ada penambahan jumlah TPS yang signifikan “, jelas Maryanti.

Adapun Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2019 sebagai berikut:

Sedangkan Jumlah Pemilih Pemula sebagai berikut: Kab Belu 4.033, Ende 4.207, Flotim 4.623, Kab Kupang 7.043, Kota Kupang 5.768, Lembata 2.176, Malaka 3.616, Manggarai 6.308, Manggarai Barat 4.985, Manggarai Timur 5.166, Nagekeo 2.618, Ngada 3.016, Rote Ndao 2.367, Sabu Raijua 1.521, Sikka 5.558, Sumba Barat 2.438, Sumba Barat Daya 6.120, Sumba Tengah 1.418, Sumba Timur 3.866, TTS 8.107, TTU 4.202.

Adapun Total Pemilih Pemula 92.208 dan total Pemilih Laki Laki dan Perempuan sebanyak 3.276.362 dengan sebaran TPS 14.647 di 3.323 Desa dan 309 kecamatan. (+rb)