Arsip Tag: aparatur sipil negara

Wakil Bupati Belu Pinta ASN Fokus Tupoksi & Abaikan Politik

267 Views

Belu–NTT, Garda Indonesia | Aparatur Sipil Negara (ASN) harus fokus dan konsentrasi pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta mengabaikan politik. Lupakan intrik – intrik politik bawaan, jangan berpikir tentang politik setiap hari karena UU ASN tidak menghendaki itu. Gunakan hakmu pada saatnya, tidak pada saat sekarang. Demikian ditegaskan Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, MM ketika memimpin apel pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon II, III dan IV lingkup Pemkab Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di halaman Kantor Bupati Belu pada Senin, 11 Oktober 2021.

Wabup Belu mengapresiasi ASN lingkup Pemkab Belu yang hadir tepat waktu. Kedisiplinan harus terus dijaga dan diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Terima kasih banyak. Teman – teman semua sudah bisa tepati waktu dan kita membiasakan diri untuk senantiasa disiplin apel pagi, melaksanakan tugas sampai tuntas, tidak membiasakan diri untuk menunda pekerjaan, dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan prosedur serta tepat waktu,” tandas Alo Haleserens.

Wabup Alo Halerserens menginstruksikan kepada para pimpinan perangkat daerah untuk senantiasa menciptakan suasana kondusif di lingkungan kerjanya masing– masing. “Setiap kegiatan yang ada pada OPD masing–masing dibuatkan TOR – nya, kerangka acuannya. Di dalam kerangka acuan itu ada dasar pertimbangan hukum dan seterusnya, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan, teman–teman tidak mengalami kesulitan,” imbuhnya.

Lanjutnya, para pimpinan perangkat daerah harus memberikan kesempatan kepada pejabat eselon III dan IV untuk melakukan presentasi bahan evaluasi kerja secara mingguan, bulanan, triwulan dan semesteran di hadapan teman – teman yang lain. Demikian juga meeting, dibiasakan untuk dilakukan tanpa alasan. Pertemuan tidak harus tatap muka, tetapi bisa dilakukan secara zoom meeting dari tempat berbeda.

Wabup Belu juga mengingatkan bahwa saat ini telah memasuki minggu ke–2 bulan Oktober. Masa kerja untuk mengakhiri tahun anggaran 2021 tersisa 2 bulan 2 minggu. Karena itu, seluruh rangkaian tahapan kerja pada setiap OPD harus dilihat baik–baik, mana yang tertinggal dan mana yang telah dilaksanakan.

Di akhir arahan, Wabup Belu menyampaikan terima kasih kepada para pimpinan OPD dan staf. “Lanjutkan kebersamaan dan kebiasaan kita yang sudah baik dari waktu ke waktu, agar dunia pelayanan kita kepada masyarakat dari waktu ke waktu menggeliat terus dengan tren yang semakin meningkat,” tekannya.

Turut mengikuti apel pagi, Sekda Belu, Johanes A. Prihatin, SE, M.Si. para asisten Sekda Belu dan pimpinan perangkat daerah. (*)

Berita + foto: (*/prokompimbelu)

Editor: Herminus Halek

Soal 57 Pegawai Tak Lolos TWK KPK, Polri : Mereka Masih Punya Masa Depan

310 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Polri menilai bahwa 57 pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) masih memiliki masa depan dan harapan sehingga ingin direkrut sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Korps Bhayangkara.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Rusdi Hartono menyatakan hal tersebut saat menjawab pertanyaan dari wartawan terkait hasil TWK para pegawai yang diberi cap merah dan tidak bisa dibina.

“Tentunya kita lebih bijak lihat. Kita semua masih punya masa depan harapan. Tentunya masa depan ini sama-sama kita isi dengan hal yang baik,” kata Rusdi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, pada Jumat, 1 Oktober 2021.

Brigjen Rusdi menyebutkan bahwa pihaknya membuka pintu seluas-luasnya bagi seluruh pegawai KPK untuk bisa mengabdikan diri di Korps Bhayangkara secara bersama-sama. Namun demikian, Rusdi belum dapat menjabarkan secara rinci mengenai mekanisme perekrutan 57 pegawai KPK itu, termasuk mantan penyidik senior Novel Baswedan.

Saat ini, kata Rusdi, hal tersebut masih digodok dan dirumuskan bersama Kementerian/Lembaga terkait. “Apabila sudah selesai, bagaimana mekanisme rekrutmen itu tentunya akan disampaikan kepada yang bersangkutan. Khususnya, 57 mantan pegawai KPK tersebut,” jelasnya.

Sebagai informasi, pegawai komisi anti-rasuah yang tak lulus TWK itu pertama kali diberi label merah oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Mawarta akhir Mei 2021. Pernyataan itu disampaikan usai KPK dan sejumlah lembaga lain yang terlibat dalam pelaksanaan tes tersebut menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo agar TWK tak menjadi dasar pemecatan pegawai.

Kala itu, Alex menyatakan ada tiga indikator warna yang digunakan tim asesor untuk menilai hasil TWK para pegawai. Dari total 75 pegawai yang dinyatakan tak lulus TWK, 51 di antaranya berwarna merah dan tak lagi bisa dibina.

Sementara, 24 pegawai lain masih diberi kesempatan untuk bergabung dengan KPK melalui Diklat Bela Negara. Dari jumlah itu, hanya 18 orang pegawai yang mengikuti Diklat.

Enam pegawai lainnya menolak mengikuti Diklat dan bergabung dengan 51 pegawai yang dicap merah. Terhitung Kamis, 30 September 2021, 57 pegawai KPK itu resmi diberhentikan.

Menanggapi itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo kemudian mengusulkan agar para pegawai tersebut dapat tetap membantu upaya pemberantasan korupsi di Polri sebagai ASN.

Kapolri kemudian bersurat ke Presiden Joko Widodo untuk meminta resmi terkait usul tersebut. Listyo mendapat surat balasan dari Istana pada 27 September 2021 kemarin melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.(*)

Sumber dan foto (*/Humas Polri)

Editor (+roni banase)

Sekda Belu: Birokrat Wajib Tahu Visi Misi Kepala Daerah

502 Views

Belu–NTT, Garda Indonesia | Sekretaris Daerah (Sekda) Belu, Johanes Andes Prihatin, S.E., M.Si. saat memimpin rapat koordinasi perdana bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di aula lantai I Kantor Bupati Belu pada Senin, 4 Oktober 2021; menekankan tentang pentingnya penegakan disiplin di kalangan ASN.

Setiap pimpinan OPD atau birokrat wajib mengetahui visi dan misi kepala daerah sebagai tolak ukur dalam mencapai kesuksesan dan kemajuan suatu daerah.

“Sebagai pimpinan OPD, disiplin itu harus nomor satu. Disiplin sebagai hal utama dan harus menjadi sebuah kewajiban yang perlu disampaikan secara berulang–ulang. Disiplin itu harga mati! Mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai pimpinan OPD harus menyampaikan dan mengingatkan kepada setiap bawahan,” tegas Sekda Belu.

Sekda Belu menandaskan, visi misi Bupati dan Wakil Bupati Belu, yakni masyarakat yang sehat, berkarakter dan kompetitif itu tidak sebatas slogan bagi masyarakat. Akan tetapi, sebagai pimpinan OPD wajib mengetahui visi dan misi kepala daerah, sehingga pimpinan OPD bisa menerjemahkan maksud tersebut dalam tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Sekda Johanes Andes Prihatin juga menyinggung tentang reformasi birokrasi. Bahwa dalam visi misinya, Bupati dan Wakil Buapti Belu mencita–citakan, agar reformasi birokrasi dilakukan dengan berbasis pada teknologi informasi.

“Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas, setiap OPD harus melaksanakan fungsi koordinasi untuk memperlancar pekerjaan yang ada,” tandas Sekda Belu. (*)

Berita: (*/Kominfobelu – Dora & Norci)

Foto (*/istimewa – Kominfo Belu)

Editor: Herminus Halek

82 Orang Terpapar, Wakil Bupati Belu Pinta ASN Jadi Agen Cegah Covid–19

455 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Data Satgas Covid–19 di Kabupaten Belu per Kamis, 24 Juni 2021 mencatat 82 (delapan puluh dua) orang positif Covid–19. Terkait kondisi tersebut, Wakil Bupati Belu secara tegas mengimbau masyarakat agar tetap menaati protokol kesehatan 5 M yakni, mencuci tangan; memakai masker; menjaga jarak; menghindari kerumunan; dan mengurangi mobilitas.

Usai pembukaan acara verifikasi data Sistim Informasi Perangkat Daerah (SIPD) Kabupaten Belu tahun 2020 dan penyempurnaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021–2026 di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BP4D) Atambua, pada Rabu, 23 Juni 2021; Wakil Bupati Belu meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menjadi agen edukasi dalam upaya pencegahan Covid–19.

“Kalian semua ini pemimpin di Belu. Jika semuanya sakit siapa lagi yang mau bekerja. Ketika ke pasar untuk berbelanja dan menemui ada yang tidak memakai masker segera diingatkan untuk memakai masker karena penyakit ini membunuh,” tegas Alo Haleserens.

Wakil Bupati menginstruksikan para pimpinan OPD untuk membangun komunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas terdekat, jika mengetahui ada pelintas batas yang masuk ke wilayah tempat tinggal. “Tadi saya sudah minta bantuan TNI, Polri, Bais, BIN. Saya instruksikan Satpol PP dan Kesbangpol untuk standby di PLBN. Begitu ada pelintas masuk langsung diperiksa dan dikawal sesuai petunjuk, dan dilakukan penjagaan agar tidak berkeliaran,” jelas Wakil Bupati.

Terkait kelancaran verifikasi data SIPD tahun 2020 dan penyempurnaan penyusunan RPJMD tahun 2021–2026, Wakil Bupati meminta para Pimpinan OPD untuk melakukan akselerasi RPJMD sesuai dengan tupoksi masing-masing. “Data-data segera dilengkapi dan dimasukkan. Bekerja bersama-sama, kita lakukan percepatan, dan KLHS untuk segera diselesaikan. Yang belum lengkap, diidentifikasi agar segera dilengkapi. Jika ada OPD yang belum memasukkan data, BP4D jangan tunggu! Pergi dan jemput,” tekan Wakil Bupati.

Diketahui, kegiatan itu dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Belu, Drs. Alfredo P. Amaral, didampingi Sekretaris BP4D, drh. Theodora Bone dan Perwakilan Bapelitbangda Provinsi NTT. (*)

Penulis dan Foto : (*/ Herminus Halek)

75 Pegawai KPK Tak Lulus TWK, Presiden: Tak Spontan Jadi Dasar Pemberhentian

293 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo memandang bahwa hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu maupun institusi KPK.

Menurut Presiden Jokowi, hasil tes tersebut juga hendaknya tidak serta-merta atau spontan dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes. Demikian pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 17 Mei 2021.

“Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK, yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

“Saya minta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB, dan Kepala BKN, untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes, dengan prinsip-prinsip sebagaimana saya sampaikan tadi,” pinta Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. “Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis,” tegasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)

Editor (+roni banase)

Pecut Inovasi 424 SDM, Biro Umum Setda NTT Helat Lomba Menulis Level SD—S2

508 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Guna meningkatkan kemampuan menuangkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan dan memecut sumber daya manusia (SDM) serta menggali keahlian berinovasi dari 424 personil Biro Umum Setda Provinsi NTT, maka dihelat lomba menulis artikel level pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga Perguruan Tinggi (S1 dan S2).

Lomba Menulis Artikel yang diperuntukkan bagi 115 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 309 Pegawai Tidak Tetap (PTT) lingkup Biro Umum Setda NTT ini, bakal dihelat pada tanggal 5—15 April 2021, mengusung tema “Meningkatkan Pelayanan Terhadap Masyarakat Umum dan Pimpinan” (jenjang S1 & S2) dan “Kebersihan Menurut Saya” (level SD—SMA/Sederajat).

Kepala Biro Umum Setda NTT, George M. Hadjo, S.H. dalam sesi rapat panitia dan tim juri pada Senin, 29 Maret 2021, menyampaikan harapan terkait partisipasi aktif dari personilnya, karena lomba menulis hanya 1 (satu) halaman. “Target kami, dari lomba ini dapat menghasilkan sekitar 400 tulisan yang selanjutnya dapat dipublikasikan di media massa maupun media yang telah kami siapkan berupa website Biro Umum, dan lain-lain,” urainya.

Panitia Lomba Menulis Artikel lingkup Biro Umum Setda NTT

Selain itu, imbuh George, di sini, setiap kepala sub bagian (Kasubag) wajib melahirkan 2 (dua) inovasi. “Pak Gubernur minta setiap OPD harus melahirkan 5 (lima) inovasi. Di sini, ada 9 (sembilan) Kasubag , tiap Kasubag wajib melahirkan inovasi berupa digital dan non-digital,” ungkapnya didampingi oleh Ketua Panitia Pelaksana Lomba Artikel Biro Umum Setda NTT, Ir. Normalia (Kabag Tata Usaha); Sekretaris, Patrilisia A.M.Palla, S.T. dan Debby Tjung, S.E. Kristin Manek Salan, S.E. selaku anggota.

Penilaian hasil lomba bakal dilaksanakan pada tanggal 16—19 April 2021 oleh tim juri yakni Harian Timor Express, Kristo Embu; Victory News, Syarif Lamabelawa; Harian Pos Kupang, Alfons Nedabang; Garda Indonesia, Rony Banase; dan Aloysius Tani dari RRI. Sementara, pengumuman hasil lomba pada Jumat, 23 April 2021.

Panitia lomba menyiapkan hadiah uang tunai bagi para juara lomba masing-masing kategori SD—SMA dan S1 & S2 sebesar Rp.1.500.000,- juara pertama, Rp.1.000.000,- juara kedua, dan Rp.500.000,- juara ketiga yang bersumber dari DPA Biro Umum Setda Provinsi NTT.

Penulis, editor dan foto (+roni banase)

26 ASN Pemkot Kupang Ikut Seleksi 7 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

855 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Pemerintah Kota Kupang memulai seleksi terbuka untuk pengisian tujuh jabatan tinggi pratama yang sempat tertunda beberapa waktu lalu. Proses seleksi yang berlangsung di salah satu hotel, dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang,  Fahrensy Priestley Funay, S.E, M.Si. pada Senin, 22 Maret 2021.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut panitia seleksi antara lain; akademisi Hendrik Ndolu, S.H., M.Hum. Dr. Stanis Man, M.Si. mantan Penjabat Sekda Kota Kupang, Ir. Thomas J. Ga, M.M. serta para tim penilai kompetensi dan beberapa pimpinan perangkat daerah lingkup Kota Kupang.

Sekda Kota Kupang dalam sambutannya menyampaikan seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Kupang kali ini adalah seleksi untuk mengisi jabatan lowong yang dilaksanakan secara selektif, sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kegiatan seleksi terbuka telah dimulai dengan seleksi administrasi dan pada saat ini dilanjutkan dengan pelaksanaan uji kompetensi manajerial oleh panitia seleksi yang bertujuan untuk mengisi 7 (tujuh) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang lowong. Seleksi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional untuk menghasilkan calon-calon pejabat yang berkualitas sesuai kompetensi di lingkungan Pemerintah Kota Kupang,” urai Fahrensy Funay.

Seleksi Terbuka 7 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang,  Fahrensy Priestley Funay, S.E, M.Si.

Pengisian jabatan lowong pada setiap instansi pemerintah, imbuh Sekda Funay, merupakan bagian dari dinamika yang dibutuhkan organisasi pemerintahan sekaligus dalam rangka pengembangan dan peningkatan karier dari pegawai negeri sipil. Hal ini, terangnya, dimaksudkan untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Menurutnya kegiatan seleksi ini hendaklah dimaknai sebagai suatu kepentingan organisasi, bukan sekadar penempatan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan apalagi demi kepentingan-kepentingan tertentu.

Pertimbangan utama yang digunakan dalam menentukan jabatan bagi setiap pegawai adalah sesuai kompetensi, pengabdian atau loyalitas dan komitmen terhadap tugas serta tanggung jawab kepada negara. Oleh karenanya Sekda berpesan, setiap pejabat hendaknya mempunyai kemauan yang kuat untuk mengembangkan kemampuan dan wawasannya sehingga dapat merumuskan dan melaksanakan seluruh tugas dan kebijakan. Dengan demikian, diharapkan para pejabat dapat menjadi roda penggerak organisasi.

“Para peserta saya harap bersungguh-sungguh mengikuti setiap tahapan seleksi, karena panitia seleksi tidak menyeleksi karena faktor belas kasihan. Kalau nanti dipercayakan pimpinan untuk menjabat, harus bisa menjaga amanah jabatan bebas dari KKN dan bekerjalah dalam spirit ayo terus berubah,” imbau Sekda Funay.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang, Abraham D. E. Manafe, S.IP, M.Si. menjelaskan saat ini ada 26 peserta yang telah mengikuti seleksi administrasi dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan uji kompetensi manajerial dan bidang oleh tim penilai kompetensi.

Seleksi kemudian akan dilanjutkan dengan wawancara akhir oleh panitia seleksi. Adapun metode seleksi yang digunakan antara lain; penulisan dan presentasi makalah, wawancara, pengamatan/rekam jejak, diskusi dan bedah kasus. (*)

Sumber berita dan foto (*/PKP_ans/ech)

Editor (+roni banase)

320 ASN Pemprov NTT Terima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

541 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sebanyak 320 aparatur sipil negara (ASN) lingkup pemerintah provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dengan perincian masa kerja X (sepuluh) tahun sebanyak 184 orang, XX (dua puluh) tahun sebanyak 79 dan XXX (tiga puluh) tahun sebanyak 57 orang.

Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X, XX, dan XXX Tahun dari Presiden RI bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dilaksanakan di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT pada Selasa, 15 Desember 2020.

Disematkan oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laislkodat (VBL), Ia mengatakan bahwa aparatur sipil negara (ASN) sebagai SDM Birokrasi harus mampu memberikan pelayanan dan juga berkontribusi membawa perubahan dan kemajuan bagi masyarakat dan daerah.

“Kita bangga bahwa hari ini ASN lingkup Pemprov NTT mendapatkan penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya. Ini harus menjadi cambuk motivasi untuk bekerja lebih untuk pembangunan daerah juga sebagai introspeksi diri mengenai apa saja yang sudah kita kerjakan dan hasilkan bagi NTT,” ujar Gubernur VBL.

Dikatakannya, setiap ASN yang dapat penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya harus bisa jadi panutan di mana pun berada. “Tunjukan bahwa penghargaan itu adalah bisa terlihat di lapangan dari kinerja dan pengorbanan untuk pembangunan NTT. Menurut pengamatan saya perilaku birokrasi kita sedang berubah banyak ke arah yang baik dan saya senang atas hal itu,” ungkap VBL.

Aset paling besar dan paling mahal di provinsi ini, imbuh VBL, adalah birokrasi. “Jadi kalau birokrasinya tangguh, cerdas, melayani dengan baik, jujur maka itu bukti kekuatan pelayanan provinsi ini sangat hebat dan mampu menghasilkan banyak kemajuan di NTT,” tegasnya.

Sebentar lagi, tandas Gubernur VBL, kita akan merayakan ulang tahun NTT ke-62. Provinsi ini bergerak maju bukan hanya karena Gubernur dan Wakil Gubernur tapi kita semua. “Sinergi bersama itu kuncinya. 2021 hingga 2023 kita harus maju. Saat ini, TNI dan Polri juga bersama bergerak di bidang pertanian. Kita harap partisipasi ini mampu dan membantu menggerakkan desa-desa dalam menjawab masalah kemiskinan dan gizi buruk,” pangkasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/Meldo–Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor (+rony banase)