Arsip Tag: Badan Pusat Statistik NTT

7 Kelompok Pengeluaran Alami Kenaikan Indeks Harga pada Februari 2020

222 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | 7 dari 11 kelompok pengeluaran mengalami kenaikan indeks harga terbesar pada Februari 2020 yakni pada kelompok makanan, minuman dan tembakau yang naik sebesar 107,92 (1,18 persen) dan Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran naik sebesar 100,77 (0,75 persen).

Di samping 2 (dua) kelompok pengeluaran di atas, 5 (lima) kelompok pengeluaran lainnya yang mengalami kenaikan indeks harga yakni Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 105,19 (0,46 persen); Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga sebesar 102,60 (0,12 persen); Pakaian dan Alas Kaki sebesar 104,48 (0,04 persen); Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 102,46 (0,01 persen); dan Pendidikan sebesar 103,36 (0,00 persen).

Kondisi tersebut di atas yang memicu inflasi sebesar 0,36 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,33 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT (NTT).

Inflasi Februari 2020 di wilayah NTT dipicu oleh Inflasi sebesar 0,49 persen di Kota Kupang, Deflasi 0,25 persen di Kota Maumere, dan Kota Waingapu mengalami Deflasi 0,04 persen.

Sementara, 4 (empat) kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks harga yakni Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 100,41 (-0,09 persen); Kesehatan sebesar 102,60 (-0,06 persen); Transportasi sebesar 104,10 (-0,72 persen); dan Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 103,42 (0,05 persen).

Demikian pemaparan Kabid Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, Demarce Sabuna dalam sesi konferensi pers pada Senin, 2 Februari 2020 pukul 12.00 WITA—selesai di Lantai 2 Kantor BPS Provinsi NTT.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat inflasi diukur dari presentasi perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

BPS NTT : Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2018 Tumbuh 5,14%

77 Views

Kupang-NTT,gardaindonesia.id | Kepala Badan Pusat Statistik(BPS) NTT, Maritje Pattiwaellapia,S.E., M.Si., saat preskon bersama wartawan media cetak, elektronik dan online (Senin,5 November 2018) di Ruang Teleconfrence BPS, menyampaikan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Timur (NTT) tumbuh sebesar 5,14% (lebih tinggi 0,14%) dibanding year on year triwulan III 2017 hanya sebesar 5,00%.

Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional 5,17% (lebih tinggi 0,03% dibanding pertumbuhan ekonomi NTT sebesar 5,14%) sedangkan q to q triwulan III 5,11% terhadap triwulan II 2018 4,97% (alami pertumbuhan lebih tinggi 0,14% dibanding pertumbuhan ekonomi q to q nasional hanya sebesar 3,09%.
“Sedikit lebih melamban dibanding year on year triwulan II 2018 sebesar 5,19% sedangkan year on year triwulan III 2017 sebesar 5,00%,”jelas Kepala BPS NTT Maritje Pattiwaellapia.

Lebih lanjut Maritje merincikan bahwa pertumbuhan ekonomi NTT 5,14% triwulan III didasarkan pada catatan peristiwa diantaranya jumlah tamu menginap pada hotel bintang mencapai 128.508 (tamu nusantara 114.923 orang dan tamu mancanegara 13.585 orang); Jumlah penumpang angkutan udara yang tiba di NTT mencapai 577.080 orang sedangkan penumpang yang berangkat berjumlah 555.309 orang; Stock akhir beras sebesar 26.317 ton; Pertumbuhan Produksi Industri Barang Galian Bukan Logam alami kenaikan sebesar 4,40%; Nilai ekspor luar negeri Prov NTT sebesar US$ 4.605.629 dan impor luar negeri sebesar US$ 19.572.541; Dimulainya tahun ajaran baru di triwulan III.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) tertinggi pada sektor lapangan usaha yang alami pertumbuhan tertinggi quarter to quarter pada sektor konstruksi sebesar 8,78%, diikuti jasa pendidikan 8,42% dan sektor informasi dan komunikasi sebesar 6,89% sedangkan pertumbuhan year on year tertinggi pada sektor akomodasi dan makan minum 9,60%, diikuti pengadaan listrik 8,06% dan administrasi pemerintahan sebesar 8,02%.

Jelas Maritje, “Kita tahu betul bahwa di triwulan III terjadi belanja pemerintah untuk belanja modal dalam pekerjaan konstruksi yang menggerakan sektor konstruksi tumbuh 8,78% sedangkan year on year sektor akomodasi mendominasi meski share terhadap PDRB tidak terlalu besar”.

“Kalo melihat struktur PDRB sektor Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mendominasi dengan share terbesar 28,64% namun hanya tumbuh 2,33%; administrasi pemerintahan dengan share sebesar 13,31% dengan pertumbuhan 8,02%; diikuti perdagangan dengan share 11,14% tumbuh 6,56%; sektor konstruksi dengan share 10,97% tumbuh 6,23%; dan sektor pendidikan share 9,63% tumbuh 4,78%,” terang Maritje. (+ rb)

Meski Alami Deflasi 0,04%, Bahan Makanan Justru Alami Inflasi 0,84%

72 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id | NTT (Nusa Tenggara Timur) kembali mengalami deflasi sebesar 0,04% di bulan Oktober 2018 (sebelumnya periode Juli—Sept juga alami deflasi). Kondisi sama juga dialami Kota Kupang dan Maumere dengan tingkat deflasi sebesar 0,005 dan 0,04%.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, Maritje Pattiwaellapia melalui Demarce M. Sabuna, SST SE..M.Si – Kepala Bidang Statistik Distribusi, saat konfrensi pers bersama awak media dan stakeholder terkait, (Kamis/01/11/18) di Ruang Teleconference BPS NTT, menyampaikan bahwa deflasi terjadi karena adanya penurunan indeks harga pada 2 kelompok pengeluaran yakni transpor sebesar 1,70 persen dan makanan jadi sebesar 0,01 persen. Sedangkan 4 kelompok pengeluaran lainnya mengalami kenaikan indeks harga, dimana kelompok bahan makanan mengalami kenaikan indeks tertinggi sebesar 0,84%.

“Meski alami deflasi 0,04%, justru bahan makanan alami inflasi sebesar 0,84% dengan komoditas penyumbang inflasi sebagai berikut : kangkung 0,14%, ikan kembung 0,12, sawi putih 0,07%, buncis 0,03%, ikan teri basah 0,03%, ikan ekor kuning 0,02%, sawi hijau dan kol putih/kubis 0,01%,” ujar Matamira B. Kale.

Lain sisi, komoditas bahan makanan penyumbang deflasi diantaranya ikan tembang -0,10%, daging ayam ras -0,05%, cabai merah -0,04%, semangka -0,02%, tahu mentah -0,01%, ikan kakap merah -0,01%, jagung manis -0,01%, apel dan telur ayam ras -0,01%

Lebih lanjut Matari menyebutkan gejolak harga yang mendorong inflasi pada kelompok bahan makanan tergantung pada beberapa faktor yakni supply , permintaan, distribusi dan spekulasi.

“Kami, BPS hanya memotret dan tidak sampai pada tahapan intervensi bahwa harus lakukan ini dan itu. Kami hanya menggambarkan keadaan sebenarnya bahwa terjadi perubahan harga di level konsumen,” ungkap Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik.

Dari 82 kota sampel Indeks Harga Konsumen (IHK), 66 kota mengalami inflasi dan 16 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Palu sebesar 2,27% dan terendah terjadi di Kota Cilegon dengan inflasi sebesar 0,01%. Sedangkan deflasi terbesar terjadi di Kota Bengkulu sebesar 0,74% dan terendah di Kota Tangerang sebsar 0,01%. (+rb)

Ekspose Data Strategis BPS Sebagai Bahan Pembangunan Daerah

97 Views

Kupang-NTT,gardaindonesia.id  Badan Pusat Statistik melaksanakan kegiatan ekspose data dan workshop wartawan; bertema ‘Dengan Data Kita Wujudkan NTT Bangkit Menuju Sejahtera; tahapan perencanaan pembangunan merupakan sebuah siklus yang dimulai dengan pemahaman tentang kondisi daerah, penetapan visi dan misi, perumusan tujuan, identifikasi strategis, penentuan strategi, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Setiap tahapan perencanaan pembangunan tersebut tidak akan lepas dari tersedianya data yang berkualitas sebagai acuan dalam penetapan indikator dan target yang hendak dicapai dalam rencana kerja pembangunan.

 

Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Ekspose Data Strategis, Indra Sofyan Souri,SST,M.Si., lebih lanjut, Indra Souri menyampaikan, menjawab tuntutan pengguna data akan data statitistik yang berkualitas, diharapkan melalui Expose Data dan Workshop Wartawan, dapat memberikan dukungan pada perbaikan data dan informasi pembangunan daerah.  Namun, dukungan tersebut tidak berhenti hanya pada perbaikan kualitas data saja tetapi juga harus ditunjang oleh pemahaman para perencana dan pewarta / media massa yang akan menginterpretasikan atau mengurai makna dari data dan informasi yang tersedia tersebut.

 

“BPS sebagai penyelenggara data statistik dasar juga memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan kepada para penyelenggara kegiatan statistik dan masyarakat yang diupayakan antara lain dengan meningkatkan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam UU No. 16/1997 tentang Statistik,” ujar Kepala Seksi Desiminasi dan Layanan Strategis BPS NTT.

 

“Untuk meningkatkan pemahaman tersebut maka perlu diselenggarakan Expose Data dan Workshop Wartawan di lingkungan BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diharapkan dapat mencari solusi yang optimal dalam memenuhi kebutuhan data yang lebih berkualitas untuk dimanfaatkan sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan daerah yang terukur dan komprehensif,”pungkas Indra Souri.

 

Peserta kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD), Wartawan, Tokoh Masyarakat  dan Akademisi terlibat dalam kegiatan Ekspose Data dan Workshop Wartawan BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur diselenggarakan pada Selasa/23 Oktober 2018 di Sotis Hotel Kupang Jln. Timor Raya KM 3, Pasir Panjang Kota Lama , Kota Kupang-NTT.

 

Kepala Badan Pusat Statistik(BPS) NTT, Maritje Pattiwaellapia,S.E., M.Si., mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, secara khusus memiliki fungsi penting sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan statistik seperti sensus atau survei-survei nasional dan sebagai lembaga non-kementerian, kedudukan BPS terhadap  lembaga pemerintah atau kementerian lain adalah independen. Kondisi tersebut menjadikan BPS dapat berperan sebagai check and control semua angka statistik lembaga pemerintah.

 

Adapun Survei –survei BPS, diantaranya: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas),  Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Survei Statistik Keuangan Pemerintah Desa, Survei Ubinan, Survei Pertanian Hortikultura, Survei Perusahaan Perkebunan, Survei Perusahaan Hak Penguasaan Hutan, Survei Statistik Rumah Potong Hewan, Survei Perusaan Migas dan Non-Migas, Survei Usaha Penggalian, Survei Perusahaan Listrik,  Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan, Survei Harga Konsumen, Survei Harga Perdagangan Besar dan sebagainya (+rb)

 

Gubernur Viktor Ajak Bebaskan NTT dari Buta Aksara

54 Views

Sumba Barat-NTT,gardaindonesia.id–“Di NTT, jumlah penduduk buta aksara kita sebesar 5,15 persen atau sebanyak 151.546 jiwa. Angka ini menurun signifikan jika dibandingkan data tahun 2015 yang mencapai 7,27 persen penduduk,“ Jelas Asisten III Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Ir.Stefanus Ratoe Oedjoe, mewakili Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat saat pembukaan peringatan Hari Aksara Internasioal (HAI) ke-53 yang bertempat di Lapangan Manda Elu Waikabubak, Sumba Barat, Rabu/10 Oktober 2018.

Lebih lanjut Asisten Administrasi Umum, menyampaikan, “Berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik bersama Pusat Data Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada Tahun 2017, jumlah penduduk usia 15 hingga 59 tahun yang telah berhasil dibebasaksarakan mencapai 97,93 persen. Artinya tersisa 2,07 persen penduduk atau sebanyak 3.387.035 orang lagi yang belum melek aksara.”

Acara yang Hari Aksara Internasioal (HAI) yang dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali itu, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menggunakan data capaian tersebut, sebagai acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran. Untuk membebaskan NTT dari buta aksara. Menurutnya, hal ini penting dalam memerangi kemiskinan dan keterbelakangan daerah.

Untuk menyukseskan Program Indonesia Membaca, Pemerintah Provinsi NTT juga telah mencanangkan Gerakan Literasi pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2016 lalu. “Gerakan Literasi ini tidak hanya dimaknai sebagai sebuah ajakan untuk membaca dan menulis. Lebih dari itu, gerakan ini diharapkan dapat mengembangkan ketrampilan vokasional, sesuai konteks lokal, untuk meningkatkan kualitas hidup bersama,” tambah Ratoe Oedjoe.

Dalam acara yang sama Bupati Sumba Barat, Agustinus Niga Dapawole menyampaikan selamat datang kepada 875 peserta yang telah hadir, di luar peguyuban yang turut berpartisipasi. Beliau juga menyampaikan terima kasihnya untuk kepercayaan yang diberikan kepada Sumba Barat sebagai tuan rumah kegiatan. Farah Tayba, perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Australia dalam sambutannya, ikut memberikan apresiasi untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Nampak hadir Johanna Lisapaly,SH,M.Si Kepala Dinas Pendidikan NTT bersama pejabat yang mewakili Bupati sedaratan Sumba. Turut hadir Mark Hayward, Direktur Program Inovasi bersama wakilnya, Basilius Bengoteku dan Stephany Charter. Bersama mereka turut hadir perwakilan mitra inovasi dari Provinsi Kalimantan Utara, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Perayaan HAI tahun ini diawali dengan karnaval budaya yang melibatkan perwakilan dari 17 kabupaten/kota di NTT.

Mengusung tema Mengembangkan Ketrampilan Literasi yang Berbudaya, turut diselenggarakan 18 perlombaan yang berpusat di bekas Kantor Bupati Sumba Barat. Hasilnya akan diumumkan panitia, saat penutupan acara pada Hari Sabtu, tanggal 13 Oktober 2018. (*/humas + rb)

Juli-September Alami Deflasi; Kepala BPS Akui Andil TPID & Satgas Pangan

75 Views

Kupang-NTT, Gardaindonesia.id-Selama kurun waktu Juli-September 2018, Provinsi NTT mengalami deflasi yangmana Juli deflasi 0,13 persen; Agustus deflasi 0,45 persen; dan September 2018 alami deflasi sebesar 0,69 persen karena adanya penurunan Indeks harga pada 3 kelompok pengeluaran yaitu: bahan makanan, kesehatan dan transportasi. Komoditas yang mendorong deflasi diantaranya kangkung -0,17 angkutan Udara -0,11 Ikan tongkol -0,10 tahu mentah -0,09 sawi putih -0,07 cabai rawit -0,05 ikan cakalang/sisik -0,05 bayam -0,04.

Kepala BPS NTT Maritje Pattiwaellapia menjelaskan kepada para awak media cetak, elektronik dan online, dalam sesi jumpa pers di Aula Konferensi Kantor Badan Pusat Statistik NTT, Senin/1 Oktober 2018 pukul 12.30 wita. “Untuk September 2018, pantauan kami secara umum di 2 Kota yakni Kota Kupang dan Maumere, harga-harga mengalami penurunan, dengan demikian gabungan 2 kota tersebut NTT mengalami deflasi 0,69 persen atau Inflasi Negatif,“ jelas Maritje.

Lebih Lanjut Maritje menyampaikan inflasi sangat terkendali dan berharap Oktober-Desember 2018 NTT tetap alami deflasi. “Deflasi terus meningkat dan berharap 3 bulan di akhir tahun tetap deflasi tetapi di akhir tahun; namun ada fenomena gejolak karena adanya hari raya, “ujarnya

Saat ditanya media ini mengenai peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Maritje menyampaikan bahwa andil besar Tim Pengendali Laju Inflasi Daerah (TPID) NTT dalam mengendalikan laju Inflasi. Di semua daerah TPID ada dan diprakarsai oleh Bank Indonesia dan dibentuk oleh Gubernur sebagai Ketua TPID.

“Saya rasa andil TPID sangat besar. Tim TPID rutin melakukan pertemuan dengan Tim Satgas Pangan; Selalu kita antisipasi, apalagi saat menyongsong Hari Raya dan Hari Raya Besar Agama,“ terang Maritje.

Selebihnya Maritje memberi contoh, seperti saat Lebaran diadakan Operasi Pasar dan Pasar Murah termasuk mengecek semua sektor yang terkait penyediaan pangan seperti di Pelabuhan “Gimana barang sudah dibongkar atau belum, pihak pertanian; beras dan panen seperti apa?, peternakan; posisi ternak (ayam atau sapi) tersedia atau harus diambil dari luar?, semua sudah dibagi tanggung jawab dan tinggal dipantau. Memang semua punya andil untuk menjaga dan mengendalikan laju inflasi,“ ungkap Maritje.

“Buktinya 3 (tiga) bulan berturut-turut semakin terkendali Inflasi kita (alami deflasi) . Walaupun kita tak bisa pungkiri bahwa menjelang natal atau lebaran; fenomena itu terjadi, misalnya dari sisi angkutan, suka atau tidak suka harus pulang menggunakan transportasi berupa angkutan udara,“ pungkas Kepala BPS NTT. (+rb)

Neraca Perdagangan Luar Negeri NTT Defisit 30 Juta US Dollar

85 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Neraca perdagangan luar negeri provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2018 secara kumulatif mengalami defisit sebesar US $ 30.212.590. Besaran defisit ini diperoleh dari perbandingan kumulatif nilai ekspor sebesar US $ 10.238.458 terhadap nilai impor sebesar US $ 40.451.048.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, Maritje Pattiwaellapia, menjelaskan ekspor provinsi NTT pada Juli 2018 senilai US $ 1.399.826 dengan volume ekspor sebesar 5.892,21 ton, mengalami kenaikan 19,8 persen dari ekspor bulan Juni 2018, sebesar 1.173.525. Nilai ekspor tersebut, kata Pattiwaellapia, terdiri dari ekspor migas dengan total US $ 194.163 dan ekspor non migas senilai US $ 1.205.213.

“Periode Juli 2018, komoditas ekspor NTT dikirim ke negara Timor Leste senilai US $ 1.399.826. Sedangkan komoditas terbesar yang diekspor NTT ke negara Timor Leste pada bulan Juni 2018, adalah kendaraan senilai US $ 326.291,” sebut Maritje Pattiwaellapia, dalam keterangan pers di aula BPS NTT, Senin (3/9).

Lanjut Maritje Pattiwaellapia, dari sisi impor NTT pada Juli 2018 senilai US $ 7.794.276 dengan volume sebesar 5.884,20 ton, yaitu impor terbesar berupa mesin dan peralatan listrik yang didatangkan dari Jerman. Kendati begitu, jelas Pattiwaellapia, secara kumulatif perbandingan nilai ekspor dan impor maka neraca perdagangan luar negeri NTT tahun 2018 mengalami defisit sebesar US $ 30.212.590. (*/humas)

BPS: “Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTT 2017 Turun 6,98 persen“

143 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id– Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit/gabungan yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu: Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Adapun metodologi penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menggunakan 4 sumber data, yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60).

Perkembangan IDI NTT Periode 2009-2017 berada pada kategori sedang dengan kisaran 71,64 poin sejak tahun 2009 hingga Tahun 2015, Namun meningkat 82,49 poin di tahun 2016; bahkan Pemprov NTT pernah mendapat Penghargaan dari Kemenkopulhakam sebagai Provinsi dengan Kategori IDI Baik.

“NTT di Tahun 2016 masuk Kategori Terbaik diatas 82,49 dan peroleh penghargaan, saya juga ikut menerima Penghargaan dari Kemenkopulhakam, “ jelas Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) NTT, Maritje Pattiwaellapia, SE, M.Si saat Konferensi Pers bersama wartawan cetak, elektronik dan Online; Senin/3 Agustus 2018 Pukul 12.00 wita di Ruang Tele Konferensi BPS NTT.

Namun IDI NTT tahun 2017 mengalami penurunan 6,98 persen dan hanya mencapai 75,51 poin.

“Indeks Demokrasi tergantung peristiwa dan suasana demokrasi di daerah. Tahun ini kita tidak peroleh penghargaan. Perlu kita kaji dan kawal terhadap aspek penurunan Indeks Demokrasi,“ ungkap Maritje

Lebih lanjut, Maritje, menambahkan tentang 3 (tiga) aspek demokrasi yang mempengaruhi perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTT 2016/2017 yakni:

Pertama, Indeks Kebebasan Sipil pada 2017 sebesar 79,69 turun 16,56 poin dibanding 2016 dan masuk kategori sedang (variabel kebebasan berkumpul & berserikat turun 87,50 poin, kebebasan berpendapat turun 50 poin, kebebasan dari diskriminasi turun 22,15 poin);

Kedua, Indeks Hak-Hak Politik tahun 2017 sebesar 69,75 turun 11,93 poin dibanding 2016 dan masuk kategori sedang, (variabel hak memilih & dipilih turun 0,49 poin, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan Pengawasan Pemerintahan turun 23,37 poin); dan

Ketiga, Lembaga-lembaga Demokrasi naik 12,98 poin (variabel Peran DPR naik 23,30 poin, peran partai politik naik 66,69 poin, peran birokrasi pemerintah daerah turun 21,14 poin). (+rb)