Arsip Tag: berobat gratis di belu

DPRD TTU Komisi III Studi Banding Layanan BLUD RSUD Atambua

304 Views

Belu–NTT, Garda Indonesia | Komisi III DPRD Timor Tengah Utara (TTU) bersama Direktur RSUD TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)  melakukan studi banding tentang sistem pelayanan dan tata kelola Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua, Kabupaten Belu pada Jumat, 8 Oktober 2021.

Ketua Komisi III DPRD TTU, Therensius Lazakar menjelaskan, kunjungan kerja (kunker) bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang layanan tata kelola BLUD RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD.

“Kami hadir di sini bersama 12 orang yang terdiri dari wakil ketua komisi III bersama anggota serta direktur RSUD TTU. Terima kasih atas sambutannya yang hangat kepada kami,” ungkap Lazakar.

Rombongan diterima Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, M.M. dan Plt. Kadis Kesehatan, Drs. Egidius Nurak bersama manajemen RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD.

Dalam sambutannya, Wabup Alo Haleserens menyampaikan, RSUD Atambua saat ini telah menjadi BLUD sehingga pendapatan yang diterima, dikelola secara mandiri untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara premium kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Belu yakni mewujudkan masyarakat Belu yang sehat, berkarakter dan kompetitif.

Diterangkan Wabup Aloysius Haleserens, bahwa saat ini Kabupaten Belu telah mencapai ‘total health coverage’. Seluruh warga Belu berobat gratis hanya dengan menunjukkan KTP, KK atau Kartu Tanda Lahir mulai dari pelayanan kesehatan di puskesmas sampai ke rumah sakit. Rujuk ke mana pun semuanya gratis.

Wabup Alo Haleserens juga mengharapkan agar dengan kunker ini, Kabupaten Belu dan TTU bisa saling berbagi informasi dan mengisi kekurangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Ada kelebihan dari Belu, kita mengisi kekurangan di TTU. Begitu pun sebaliknya. Itu yang mau kita lakukan, mudah – mudahan dalam waktu dekat,” harapnya.

Dalam kegiatan itu, dipresentasikan juga profil RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD oleh KTU RSUD, Sisilia E. Tae dan dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin oleh Plt. Kadis Kesehatan

Diketahui, RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua saat ini merupakan rumah sakit kelas C/rumah sakit rujukan untuk Kabupaten Malaka, TTU serta Negara Timor Leste. Terakreditasi madya dengan layanan unggulannya yakni hemodialisa (layanan cuci darah 10 tempat tidur), CT scan 64 slice (proses ijin), incenerator (pengolahan limbah padat) yang memiliki ijin operasional, SIM RS (seluruh pelayanan terkoneksi secara digital termasuk dengan Bank) dan Lab PCR (segera difungsikan). (*)

Berita + foto: (*/prokompimbelu)

Editor: Herminus Halek

Berobat Gratis Mulai 1 Agustus 2021, Masyarakat Jangan Takut ke Faskes

264 Views

Belu–NTT, Garda Indonesia | Pencanangan program pengobatan gratis bagi seluruh masyarakat Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah diluncurkan pada Senin 26 Juli 2021, dan mulai berlaku pada Minggu, 1 Agustus 2021. Setiap warga yang sakit dan memiliki identitas kependudukan Belu silakan datang ke rumah sakit dan puskesmas terdekat tanpa harus merasa cemas dan takut, karena semua biaya obat dan fasilitas kesehatan (Faskes) ditanggung pemerintah.

Demikian ditegaskan Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, M.M. saat mendeklarasikan Desa Tohe, Kecamatan Raihat dan Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua sebagai desa/kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) serta Desa Maumutin dan Desa Asumanu, Kecamatan Raihat sebagai Desa Open Defecation Free (ODF) di aula Kantor Desa Tohe, Kecamatan Raihat pada Jumat, 30 Juli 2021.

Berkaitan dengan deklarasi desa/kelurahan STBM dan ODF, Wakil Bupati meminta masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat mulai dari tindakan–tindakan kecil setiap orang.

Alo Haleserens pun mengimbau kepada masyarakat, agar selalu menerapkan protokol kesehatan 5 M. “Bapa mama semua, sekarang ini di Kabupaten Belu sudah ada virus corona Varian Delta, jadi hati-hati. Ingat pakai masker, selalu cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, hindari kerumunan dan kalau tidak penting (untuk bepergian, red.) lebih baik pergi ke kebun saja,” pintanya.

Wakil Bupati juga menyinggung tentang proses belajar mengajar di sekolah, bahwa para guru wajib memastikan diri telah melakukan vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan 5 M. Anak-anak didik selalu memakai masker, menjaga jarak dalam ruang kelas. Jika terjadi gejala atau hal-hal aneh segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. “Jadi, itu semua sudah kita ingatkan. Ini merupakan orientasi kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.

Pimpinan Yayasan Pijar Timor Indonesia (YPTI) Atambua, Vinsensius Kia Beda dalam sambutan mengatakan, dengan hadirnya STBM, masalah sanitasi mulai ditingkatkan. Proses hidup sehat tidak bisa berjalan tanpa peran aktif dari masyarakat.

“Simpan rindu, piara kenangan. Kenangan yang baik jangan dibuang, jangan kita lupakan tetapi harus tetap dipraktikkan dalam kehidupan sehari–hari di Desa Tohe, Maumutin, Asumanu dan kelurahan Tenukiik yang dideklarasikan menjadi desa/kelurahan STBM dan ODF pada hari ini,” sebut Kia Beda sembari berharap agar mars yang dinyanyikan dan ikrar yang diucapkan harus tetap dipraktikkan dan dipertahankan demi meraih kemenangan yang lebih besar dengan memperoleh sertifikat STBM dan ODF.

Laporan Penjabat Kepala Desa Tohe

Pj. Kepala Desa Tohe, Cyprianus Mau dalam laporan mengatakan STBM merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemacuan.

Kepemilikan akses sanitasi yang layak di Desa Tohe sebesar 90,25% dari jumlah total 1.309 KK. Proses pelaksanaan STBM di Desa Tohe, dimulai sejak tahun 2018.

Pj. Kades menggambarkan, kegiatan STBM dalam mengubah perilaku hidup bersih dan sehat dilakukan dengan berbagai cara agar masyarakat Desa Tohe sadar untuk menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih melalui 5 pilar STBM. “Terima kasih kepada Pemkab Belu, Yayasan Plan Internasional Indonesia bersama mitra kerja Yayasan Pijar Timor Indonesia serta semua elemen yang telah menyukseskan program STBM sehingga masyarakat sadar untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat,” ucapnya.

Turut hadir, forkopimcam Raihat, pastor paroki St. Aloysius Gonsaga Haekesak, kepala desa, TP PKK desa, tokoh masyarakat dan tokoh adat. (*)

Penulis: (*/Herminus Halek)

Foto: prokopimdabelu

Pemda Belu Kucur Anggaran 12 Miliar Rupiah untuk Kesehatan Gratis

259 Views

Belu–NTT, Garda Indonesia | Pemerintah daerah (Pemda) Belu mengucurkan anggaran senilai 12 miliar rupiah guna mendukung pencanangan program pengobatan gratis bagi seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Demikian disampaikan Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin, Sp.PD – KGEH, FINASIM. didampingi  Wakil Bupati, Drs. Aloysius Haleserens, M.M. kepada awak media usai kegiatan peluncuran pengobatan gratis di Puskesmas Haliwen, Kecamatan Kakuluk Mesak pada Senin, 26 Juli 2021.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/07/26/pemda-belu-resmi-luncurkan-pengobatan-gratis-pakai-ktp/

Bupati Belu menuturkan, pencanangan program pengobatan gratis, selain sebagai pemenuhan janji politik, juga sebagai kado terindah pemerintah daerah bagi masyarakat Belu seutuhnya menjelang peringatan dirgahayu RI ke–76 tanggal 17 Agustus 2021. “Mulai tanggal 1 Agustus 2021 sudah mulai berlaku. Masyarakat sudah bisa berobat gratis dengan hanya membawa KTP,” imbuhnya.

Bupati Belu menegaskan, pemerintah daerah sudah bekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku melalui kajian–kajian dari berbagai aspek. “Jadi, clear! Kita kaji dari berbagai aspek, hukum dan lain–lain, dan inilah hasilnya! Semoga masyarakat Belu tetap terlindungi. Jadi, semua yang kemarin tunggak, semua yang kemarin kesulitan beli obat, sekarang sudah tidak lagi. Datanglah ke seluruh fasilitas kesehatan hanya menggunakan KTP, KK dan Surat Kenal Lahir. Mata anggarannya dari APBD Kabupaten Belu sudah ada 12 miliar rupiah. Semuanya sudah kita tanda tangan, dan tanggal 1 Agustus 2021 mulai berlaku,” tekan dr. Agus Taolin.

Turut hadir, Uskup Atambua Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr, segenap anggota DPRD Belu, Forkopimda plus Kabupaten Belu, Pj. Sekda Kabupaten Belu, Frans Manafe, S.Pi, Kepala BPJS Atambua, para Asisten Setda Belu, para Pimpinan Perangkat Daerah Belu, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Belu, FKUB Kabupaten Belu, para Camat, para kepala puskesmas, dan para tokoh masyarakat se–Kabupaten Belu dan insan pers. (*)

Penulis (*/Herminus Halek)

Foto utama (*/istimewa/yohan kia/facebook)

Pemda Belu Resmi Luncurkan Pengobatan Gratis Pakai KTP

320 Views

Belu–NTT, Garda Indonesia | Pemerintah Daerah Belu di bawah kepemimpinan Bupati, dr. Agustinus Taolin, Sp.PD–KGEH, FINASIM. dan Wakil Bupati, Drs. Aloysius Haleserens, M.M. meluncurkan secara resmi program pengobatan gratis kepada seluruh masyarakat Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Puskesmas Haliwen, pada Senin, 26 Juli 2021.

“Oleh karena itu, hari ini kita hadir di sini untuk mengikuti pencanangan pengobatan gratis dengan menggunakan KTP saja. Kalau KTP ketinggalan, pakai Kartu Keluarga. Kalau baru lahir, pakai Surat Keterangan Lahir. Kalau masih tidak ada juga, bertemu kepala desa, bertemu camat ke dukcapil, maka dalam waktu singkat akan keluar Kartu Keluarga dan nomor induknya,” tandas dr. Agus Taolin disambut aplaus meriah.

Bupati dr. Agus Taolin menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang sudah membantu pemerintah sehingga hari ini mulai berobat gratis hanya dengan menggunakan KTP.

Untuk diketahui, dasar hukum pencanangan program pengobatan gratis sebagaimana dibacakan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Thresia M.B. Saik dan dipertegas Kepala BPJS Kesehatan Atambua dr. Munaqib, M.M., AAAK., dan Bupati Belu, yakni Undang–Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional, Undang–Undang nomor 36 tentang Kesehatan, Undang–Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang– Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Sosial.(*)

Penulis + foto: (*/Herminus Halek)

Spanduk Pengobatan Gratis Dipajang, Ini Respons Anggota DPRD Belu Fraksi Golkar

808 Views

Belu–NTT, Garda Indonesia | Salah satu program prioritas pengobatan gratis bagi seluruh masyarakat Kabupaten Belu yang dijanjikan Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin, Sp.Pd – KGEH., FINASIM. dan Wakil Bupati, Drs. Aloysius Haleserens, M.M. pada masa kampanye politik beberapa waktu lalu, siap diluncurkan. Hal ini tampak dipajangnya spanduk pencanangan pengobatan gratis di tempat–tempat umum, salah satu titik tepat di depan Kantor Camat Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Tekad dan niat hati yang tulus dari kedua pemimpin (Bupati dan Wakil Bupati Belu,red.) akhirnya terwujud. Semoga masyarakat Rai Belu menjadi sehat, berkarakter dan kompetitif. Salam sehat jangan lupa pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak,” salin postingan dari beranda facebook milik anggota DPRD Belu, Theodorus Manek Seran pada Jumat siang, 23 Juli 2021, disertai spanduk bertuliskan ‘Pencanangan Pengobatan Gratis Menggunakan KTP Bagi Penduduk Kabupaten Belu, Mulai Berlaku 1 Agustus 2021’.

Ketika dikonfirmasi, Theo Manek menuturkan bahwa secara pribadi, dirinya patut memberikan apresiasi terhadap upaya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Belu berkaitan dengan pencanangan program pengobatan gratis, yang mana mulai berlaku pada Minggu, 1 Agustus 2021. “Ini menurut hemat saya, merupakan satu langkah luar biasa dari perwujudan janji politik pilkada kemarin. Tentu, hal ini untuk menjawab apa yang telah dijanjikan oleh beliau berdua, sekaligus menjadi harapan masyarakat Kabupaten Belu,” ujarnya.

Lanjut Theo Manek, ketika pengobatan gratis ini sudah mulai berjalan, tentu akan memberikan dampak positif, terutama pelayanan kesehatan dari pihak pemerintah daerah kepada masyarakat. “Ini yang ditunggu–tunggu oleh masyarakat sejak dijanjikan oleh Bupati dan Wakil Bupati,” tandasnya.

Theo Manek pun berharap, seluruh masyarakat Belu mempersiapkan KTP sebagai syarat mutlak dalam memperoleh pelayanan kesehatan gratis. (*)

Penulis + foto: (*/Herminus Halek)

Lantik BPD, Bupati Belu Pinta Taat Performa Tugas & Jangan Korupsi

552 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | ” “Selamat atas pelantikan ini. Tadi sudah dibacakan tugasnya dan telah diambil sumpah. Terimalah tugas ini dan jalankan dengan sebaik–baiknya”, pinta Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus, Sp.PD – KGEH, FINASIM. didampingi  Wakil Bupati, Drs. Aloysius Haleserens, M.M., S.Pi. saat mengambil sumpah dan melantik 49 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Naitimu, Lawalutolus, Lookeu, Rinbesihat, Derokfaturene, Tukuneno, dan Desa Naekasa (Kecamatan Tasifeto Barat) periode 2021—2027, dan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota BPD Desa Tohe (Kecamatan Raihat) periode 2019—2025 berdasarkan SK Bupati Belu Nomor 104/HK/2021 tentang peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa di halaman Kantor Camat Tasifeto Barat, pada Sabtu 10 Juli 2021.

Di masa pandemi Covid–19, Bupati Agus Taolin berharap seluruh anggota BPD terlantik dapat melaksanakan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan ekonomi masyarakat desa. Selain itu, untuk meningkatkan perekonomian tingkat desa, Bupati menginstruksikan kepada para kepala desa agar anggaran desa yang sudah dialokasikan segera diturunkan dalam kegiatan–kegiatan terukur dan tidak boleh korupsi demi menunjang pergerakan ekonomi masyarakat.

“Perhatikan, dana desa itu dipergunakan sebaik–baiknya. Saya ingatkan, jangan korupsi! Saya tidak ingin aparat desa Kabupaten Belu masuk penjara akibat kesalahan. Itu berarti pemerintahan tidak baik, tidak performa. Oleh karena itu, kepala desa dan BPD selalu bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan di tingkat desa dan selalu berkoordinasi dengan kabupaten,” anjur Bupati Belu.

Bupati Belu, dokter Taolin Agustinus saat mengambil sumpah dan melantik anggota BPD

Sebentar lagi, imbuh dokter Taolin Agustinus, masyarakat Belu akan menikmati pengobatan gratis dengan menunjukkan KTP, KK dan Kartu Tanda Lahir. “Ingat, tekan angka stunting, angka putus sekolah dan sektor lainnya. Sekali lagi, kita buat masyarakat kita lebih baik, lebih sejahtera ke depan untuk mewujudkan masyarakat Belu yang sehat, berkarakter dan kompetitif,” tambahnya.

Bupati Belu juga mengimbau kepada masyarakat Tasifeto Barat agar selalu memproteksi diri dari Covid–19 dengan menerapkan protokol kesehatan 5 M. “Ingat mencuci tangan pakai air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Ini harus dilakukan dengan benar sehingga kita terhindar dari virus ini,” pungkasnya.

Usai mengambil sumpah dan melantik 49 Anggota BPD di Kecamatan Tasifeto Barat, Bupati dan Wakil Bupati Belu bersama rombongan melanjutkan kegiatan serupa di Kecamatan Nanaet Duabesi.

Turut hadir, Asisten Administrasi Umum, Drs. Alfredo Pires Amaral, Kadis PMD, Januaria Nona Alo, S.I.P, Plt. Kepala BP4D, Dra. M.K Eda Fahik, M.M. Plt. Kadis Koperasi UKM, Elfridus Hale, S.T, Kabag Prokompim, Christoforus M. Loe Mau, Camat Tasifeto Barat, Camat Raihat, Forkopimcam Tasifeto Barat, Kepala Desa se–Kecamatan Tasifeto Barat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda. (*)

Penulis + foto: (*/Herminus Halek)

Wabup Belu Perintah Camat dan Lurah Pastikan Warga Miliki Data Identitas

360 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, M.M. didampingi Penjabat Sekda, Frans Manafe, S.Pi., menginstruksikan kepada para Camat dan Lurah se–Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk proaktif melakukan pendataan identitas warganya di wilayah masing–masing, dengan membangun komunikasi intensif bersama para kepala desa, kepala dusun, ketua RT dan RW.

Demikian arahan Alo Haleserens dalam Rapat Pemutakhiran Data Identitas Kependudukan KTP & KK, KK Miskin dan Penerima Bantuan Sosial (Bansos) di aula lantai I Kantor Bupati Belu pada Selasa, 6 Juli 2021.

Wakil Bupati menekankan “Belu Satu Data” sangat penting berkaitan dengan program pengobatan gratis yang direncanakan akan diluncurkan pada Agustus 2021. “Camat dan lurah yang warganya tidak memiliki data identitas KTP dan KK, maka ketika berobat, biaya pengobatannya ditanggung oleh camat, lurah dan kepala desa,” tegasnya.

Disaksikan Garda Indonesia, laporan data kependudukan yang disampaikan oleh setiap camat dan lurah, ternyata masih terdapat banyak data identitas warga yang belum tuntas. Karena itu, Wakil Bupati memerintahkan para camat dan lurah turun langsung ke setiap wilayah RT dan RW guna menjemput dan mengambil data. “Jangan hanya tunggu di tempat. Pergi dan jemput data kependudukan dari setiap warga yang belum memiliki KTP dan KK. Bila diperlukan, bantu urus, jemput dan bawa mereka langsung ke Disdukcapil,” sebut Alo Haleserens.

Penjabat Sekda Belu, Frans Manafe, S.Pi. menambahkan, untuk penanganan warga miskin lintas sektor Kabupaten Belu, diperlukan data valid jumlah KK dan jiwa miskin. “Persoalannya bagaimana kita mendapatkan data secara akurat tentang jumlah KK dan jiwa miskin by name, by address dari setiap kecamatan untuk memperlancar proses pembangunan. Diharapkan setiap camat dan lurah turun langsung ke tengah masyarakat bekerja bersama para kepala dusun, ketua RW dan RT,” pinta Frans Manafe. (*)

Penulis + foto: (*/ Herminus Halek)