Arsip Tag: BPS NTT

Pastikan Anda Tercatat Sebagai Penduduk Indonesia di Sensus Penduduk 2020

531 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sensus Penduduk (SP) di Indonesia terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2010 dengan metode tradisional yaitu mengunjungi penduduk satu per satu dari rumah ke rumah (door to door). Petugas pencacah mendatangi setiap orang yang teridentifikasi sebagai penduduk untuk didata.

Namun, pada Sensus Penduduk 2020 yang bakal dilaksanakan pada 15 Februari—31 Maret 2020, untuk pertama kalinya akan digunakan ‘Metode Kombinasi’ yaitu pendataan penduduk yang mengombinasikan antara pencacahan metode tradisional dengan metode baru yang berbasis data dari Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Proses Mencatat Indonesia pada SP2020 dilakukan dengan 3 (tiga) cara yakni :

Pertama, Sensus Penduduk Online dengan cara setiap penduduk dapat mengisi datanya secara mandiri melalui laman (website) yang dapat diakses melalui gawai atau gadget (komputer, telepon genggam, dan laptop). Caranya : masukkan Nomor Kartu Keluarga & Nomor Kependudukan (NIK) pada alamat laman/website  http://sensus.bps.go.id

Kedua, Pencacahan Lansung dengan HP Android pada Juli 2020 yaitu Petugas sensus akan mendatangi penduduk satu per satu untuk melakukan wawancara tatap muka, kemudian hasil wawancara akan langsung diunggah (di input) ke hape android petugas. Metode ini dikenal dengan Pencacahan Metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI);

Ketiga, Pencacahan Langsung dengan Kertas pada Juli 2020 yaitu Petugas sensus akan mendatangi penduduk satu per satu untuk melakukan wawancara tatap muka, hasil wawancara akan di input ke dalam kuesioner kertas. Metode ini dikenal dengan Pencacahan Metode Paper Assisted Personal Interviewing (PAPI).

Adapun alasan mengapa harus ada SP2020 untuk Mencatat Indonesia yaitu untuk mengetahui karakteristik seluruh penduduk Indonesia tanpa kecuali, sebagai data dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan, dan agar pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada Jumat, 24 Januari 2020 saat Pencanangan Sensus Penduduk 2020 di Istana Negara menyampaikan bahwa kunci utama dari kesuksesan Sensus Penduduk 2020 adalah partisipasi dari seluruh elemen bangsa untuk menuju ‘Satu Data Kependudukan Indonesia’.

Begitu pun dengan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dalam Instruksi bernomor: BU.470/01/BPS/2020 tanggal 17 Januari 2020, meminta kepada Bupati / Wali Kota, Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTT, Kepala Kantor/Instansi Vertikal, Kepala BUMN/BUMD, dan Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-NTT dengan :

  1. Mewajibkan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN)/Karyawan/Mahasiswa pada satuan kerjanya untuk melakukan SP2020 yang akan dilaksanakan pada 15 Februari—31 Maret 2020 dengan mengakses laman http://sensus.bps.go.id
  2. Mewajibkan setiap ASN/ Karyawan/ Mahasiswa pada satuan kerjanya untuk turut menyosialisasikan SP2020 kepada keluarga, tetangga, dan kelompok masyarakat agar dapat berpartisipasi.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto oleh twipu.com

BPS Lakukan Pemutakhiran Tahun Dasar Perhitungan IHK & Nilai Tukar Petani

68 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Badan Pusat Statistik (BPS) menjaga kualitas data, secara rutin memutakhirkan tahun dasar, paket komoditas, dan diagram timbang setiap Indeks Harga untuk perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Nilai Tukar Petani (NTP) dari Tahun Dasar 2012 menjadi Tahun Dasar 2018.

Sosialisasi pemutakhiran diagram timbang tahun dasar perhitungan IHK dan NTP dilaksanakan pada Kamis, 30 Januari 2020 pukul 09.00 WITA—selesai di Aula Lantai II BPS Provinsi NTT yang diikuti oleh instansi terkait dan perwakilan media massa cetak, elektronik dan daring (online).

Kepala BPS NTT Darwis Sitorus dalam sambutannya menyampaikan bahwa angka inflasi yang dirilis setiap awal bulan oleh BPS, dihitung berdasarkan Perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK).

“Dalam proses pemutakhiran tahun dasarnya dilaksanakan Survei Biaya Hidup (SBH) pada tahun 2018 yang lalu. Sehingga penyajian IHK 2020 sudah menggunakan tahun dasar 2018=100,” terang Darwis.

Kegunaan IHK, jelas Darwis, sebagai dasar penentuan penyesuaian upah dan gaji, indikator moneter (perkembangan nilai uang), asumsi penyusunan APBN, dan indikator bagi pemerintah untuk melihat pertumbuhan ekonomi.

Lanjutnya, sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan daya tukar dari nilai produk pertanian yang dihasilkan terhadap biaya produksi dan barang/jasa yang dikonsumsi. “NTP diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) terhadap Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dikalikan angka 100,” jelas Kepala BPS NTT.

Mengenai cakupan NTP, Kepala BPS NTT memaparkan antara lain Tanaman Pangan, Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan. “Untuk pemutakhiran tahun dasar NTP dilakukan melalui Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (SPDT-NTP) tahun 2017 dan dimutakhirkan pada tahun 2018,” bebernya.

Adapun alasan pemutakhiran tahun dasar, ungkap Darwis Sitorus adalah untuk perubahan Pola Konsumsi Masyarakat, Pemutakhiran Paket Komoditas, Pemutakhiran Diagram Timbang, Perubahan Struktur Sektor Pertanian, dan Penyempurnaan Metodologi sesuai Standar Internasional.

Mengenai apa yang berubah dari dengan IHK Nusa Tenggara Timur, secara gamblang Darwis Sitorus menyampaikan perubahan-perubahan yang terjadi pada tahun dasar 2012 menjadi 2018 sebagai berikut:

  • Cakupan Kota, 2 kota (Kupang dan Maumere) pada 2012 menjadi 3 kota (tambah Waingapu) di tahun dasar 2018;
  • Paket Komoditas, 430 komoditas pada tahun dasar 2012 menjadi 447 komoditas pada tahun dasar 2018;
  • Cakupan Sampel, 2.800 Rumah Tangga (2012) menjadi 4.000 Rumah Tangga pada tahun dasar 2018;
  • Klasifikasi Internasional, COICOP 1999 Modified (2012) menjadi COICOP 2018;
  • Perhitungan, menggunakan Aritmatik (2012) menjadi Geometri pada tahun dasar 2018;
  • Proporsi Konsumsi, pada tahun dasar 2012, Makanan 38,20% dan Non Makanan 61,97% menjadi Makanan 37,39 % dan Non Makanan 62,61 % pada tahun dasar 2018.

Perubahan yang terjadi dengan NTP Nusa Tenggara Timur yakni :

  • Cakupan Wilayah, 19 kabupaten pada tahun dasar 2012 menjadi 21 kabupaten pada 2018;
  • Jumlah Rumah Tangga Sampel, 1.626 Rumah Tangga (2012) menjadi 6.976 Rumah Tangga pada 2018;
  • Metode Sampling, Purposive Sampling (2012) menjadi Probability Sampling (2018);
  • Komponen Konsumsi Rumah Tangga, Tidak Memasukkan Jasa Keuangan (2012) menjadi Memasukkan Jasa Keuangan pada tahun dasar 2018.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Tingkat Pengangguran Terbuka Tertinggi di NTT Berada di Kota Kupang

197 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi per bulan Agustus 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berada di Kota Kupang dengan angkat TPT mencapai angka 9,08 persen atau melampaui angka TPT Provinsi NTT yang berada pada posisi 3.35 persen.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPS NTT, Darwis Sitorus, S.Si., M.Si. kepada awak media pada Selasa, 5 November 2019 di kantor BPS NTT.

Menurut Darwis, dengan angka TPT tersebut maka Provinsi NTT menempati posisi kelima terendah dari 34 Provinsi, setelah Provinsi Bali pada posisi pertama terendah, disusul Provinsi DI Yogyakarta, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

Lanjutnya, angka TPT di NTT paling rendah tercatat di Kabupaten Manggarai Timur, yaitu sebesar 0.95 persen.

Kepala BPS NTT, Darwis Sitorus (tengah) saat press release Pertumbuhan Ekonomi NTT pada Selasa, 5 November 2019

Darwis menjelaskan bahwa jumlah pekerja di NTT sampai pada bulan Agustus 2019 sebanyak 2,39 juta orang. Lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak masih didominasi oleh sektor pertanian yaitu sebesar 48,70 persen, disusul sektor perdagangan sebesar 10,97 persen.

Pada sektor industri pengelolaan menyerap tenaga kerja sebanyak 10,26 persen. Dan dari sektor jasa pendidikan sebesar 6,46 persen disusul oleh sektor-sektor lainnya. Sementara itu, sektor real estat menyerap tenaga kerja paling rendah yaitu sebanyak 0,04 persen.

Dirinya menambahkan bahwa penyumbang TPT di NTT pada bulan Agustus paling banyak dari perempuan yaitu sebesar 3,64 persen. Sementara TPT laki-laki berada pada tingkat 3,12 persen. (*)

Penulis (*/Joe Tkikhau)
Editor (+rony banase) Foto oleh kanalkalimantan.com

Rapor Lakamola Anan Sio, Sistem Pertanian Tradisional di Rote Ndao

312 Views

Oleh Dwi Iwan Kharisma

Rote Ndao-NTT, Garda Indonesia | Bagi masyarakat Kabupaten Rote Ndao tentu sudah tidak asing lagi dengan ‘Lakamola Anan Sio’, menurut buku yang berjudul ‘Ketika Lens Haning Menjadi Bupati Rote Ndao’, gerakan Lakamola Anan Sio diambil dari filosofi para leluhur.

Filosofi yang mengisahkan sistem pertanian tradisional polikultur yang mengembangkan 9 (sembilan) jenis tanaman pangan yang dibudidayakan seperti padi, jagung, sorgum, botok (jewawut), kacang panjang, kacang hijau, turis, labu dan wijen.

Orang Rote menyebut sembilan jenis tanaman pangan itu dengan nama ‘Lakamora atau Lakamola’, karena pada awalnya bibit-bibit tanaman tersebut dipelihara dan dikembangkan oleh Lakamola Bulan di mana beliau merupakan salah seorang moyang dari Bula Kai yang tinggal di puncak gunung (di Bilba) yang saat ini dikenal dengan gunung lakamola yang berada di wilayah Rote Timur.

Oleh karena terdiri dari sembilan jenis, maka kemudian disebut ‘Lakamola Anan Sio’. Lakamola Anan Sio merupakan gagasan yang disampaikan Bupati Rote Ndao Leonard Haning pada tahun 2010. Gerakan Lakamola Anan Sio merupakan gerakan yang mencerminkan budaya orang Rote berupa budaya gotong royong yang sudah ditanamkan oleh para Leluhur.

Tujuan dari gerakan ini yaitu untuk meningkatkan produktivitas komoditi pangan menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan dan diharapkan dari program Lakamola Anan Sio ini akan dapat menghidupkan budaya lokal berupa pembukaan lahan yang akan ditanami komoditi pertanian seperti padi, jagung, wijen, kacang tanah, turis, botok, ubi kayu, ubi jalar serta sorgum sehingga masyarakat Rote dapat terhindar dari rawan pangan karena Rote Ndao memiliki curah hujan rendah serta memiliki iklim yang ekstrim (kekeringan).

Selain gerakan menanam sembilan komoditi lokal, gerakan Lakamola Anan Sio ini didukung fasilitas seperti pembuatan embung, pembuatan sarana irigasi, pupuk, hand traktor serta lainnya, tidak heran gerakan Lakamola Anan Sio ini masuk dalam Top 40 Inovasi Pelayanan Publik yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) dan program ini diakomodir kedalam RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014—2019.

Apakah Program Lakamola Anan Sio dapat dilanjutkan?

Menurut publikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Rote Ndao, Sektor pertanian memiliki peran penting di Kabupaten Rote Ndao karena sebesar 48,08 persen PDRB Kabupaten Rote Ndao disumbang oleh sektor pertanian.

Hal ini menunjukan sektor pertanian masih mendominasi di wilayah Rote Ndao. Ditinjau dari Nilai Tukar Petani (NTP) pada Agustus 2019 di Kabupaten Rote Ndao memiliki NTP sebesar 106.83 persen yang dapat diartikan sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan petani dan apabila nilai NTP lebih dari 100 berarti pada periode tersebut lebih baik dibandingkan dengan NTP tahun 2012 sebagai tahun dasar.

Padi adalah salah satu komoditi yang banyak dibudidayakan atau ditanam oleh masyarakat Rote. Menurut Rote Ndao Dalam angka tahun 2013—2019 yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Rote Ndao produksi padi dan luas lahan pada tahun 2012—2018 digambarkan pada grafik dibawah ini

Dari grafik diatas menunjukan produksi padi yang tahun 2012—2016 mengalami fluktuasi akan tetapi di dua tahun terakhir kenaikan jumlah produksi yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2017 sebesar 104.364 ton dan tahun 2018 sebesar 107.829,9 ton, sedangkan untuk luas lahan tanaman padi kenaikan terbesar pada tahun 2016 di mana kenaikannya sebasar 107.063 Hektar.

Pada grafik di atas menggambarkan bahwa semakin luas lahan yang dikerjakan maka semakin besar produksi padinya. Hal ini menunjukkan program atau gerakan Lakamola Anan Sio dari tahun ke tahun menunjukan pergerakan yang masif dan terus bergerak dengan cara setiap tahun dilakukan pembukaan lahan pertanian yang berasal dari tahan tidur sehingga dari situ tercipta lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak.

Sehingga menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rote Ndao tingkat pengangguran pada tahun 2012 sebesar 4,09 persen, 2013 sebesar 2,48 persen, 2014 sebesar 3,69 persen, 2015 sebesar 2,37 persen, 2016 sebesar 2,37 persen, 2017 sebesar 2,52 persen dan tahun 2018 sebesar 2.1 persen.

Dari tahun 2012—2018 menunjukkan bahwa terjadi fluktuatif tingkat pengangguran akan tetapi angkanya cenderung menurun dari tahun 2012—2018. Dalam Publikasi Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2019 menunjukkan sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbanyak daripada sektor lain, maka dapat dilihat bahwa pertanian di Rote Ndao cenderung baik karena akan menghasilkan produksi yang melimpah seperti produksi pertanian yang bisa mencukupi kebutuhan masyarakatnya, sehingga hal ini menunjukan keseriusan pemerintahan Kabupaten Rote Ndao dalam Masalah Kerawanan Pangan dengan melakukan program atau gerakan dalam sektor pertanian mulai dari pembukaan lahan, penanaman tanaman pangan dan penyediaan fasilitas pertanian telah tepat pada tujuan pembangunan yang dirancang untuk menyejahterakan masyarakat.

Inilah peran pemerintah dalam melindungi masyarakatnya, oleh karena itu program Lakamola Anan Sio ini dapat terus dilanjutkan karena manfaat yang begitu besar untuk kemajuan masyarakat Rote Ndao di sektor pertanian. (*)

Penulis (*/Mahasiswa Politeknik STIS Jakarta)
Editor (+rony banase) Foto oleh expontt.com

Diare Penyakit Terbanyak Kedua di NTT : Ubah Kebiasaan Atasi Diare

119 Views

Oleh: Josephin N. Fanggi, S.S.T.

Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Ah, sonde apa-apa, aman sa”. Itulah kata yang sering terdengar apabila kita diingatkan untuk menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Suatu pemandangan yang biasa kita lihat di provinsi tercinta kita ini.

Hal-hal beresiko seperti setelah memegang benda kotor, buang air besar, memegang makanan sisa untuk makanan ternak babi, bermain di tempat kotor hanya mencuci, tangan dengan air atau menggunakan sabun yang tidak mengandung antiseptik (anti kuman).

Kenyataan lain yang kita hadapi adalah masalah sampah dimana 4 (empat) kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam 11 kota terkotor di Indonesia, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia.

Hal yang perlu disadari adalah bahwa kebersihan tubuh dan lingkungan erat kaitannya dengan kesehatan tubuh kita. Kondisi ini sejalan dengan kenyataan yang terjadi di wilayah kita ini. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah kasus diare di Provinsi Nusa Tenggara timur adalah terbanyak kedua setelah kasus malaria.

Menurut data Potensi Desa (Podes) Tahun 2018 dalam publikasi Statistik Potensi Desa Indonesia 2018 terdapat 198 desa/kelurahan mengalami wabah penyakit diare, terbanyak kedua setelah penyakit Demam Berdarah.

Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar, dengan kondisi tinja yang encer. Biasanya diare hanya berlangsung beberapa hari (akut), namun pada sebagian kasus dapat memanjang hingga berminggu-minggu (kronis). Pada umumnya, diare tidak berbahaya jika tidak terjadi dehidrasi. Namun, jika disertai dehidrasi, penyakit ini bisa menjadi fatal, dan penderitanya perlu segera mendapat pertolongan medis.

Beberapa kebiasaan yang dapat membuat seseorang lebih rentan terkena diare adalah jarang mencuci tangan setelah ke toilet, penyimpanan dan persiapan makanan yang tidak bersih, jarang membersihkan dapur dan toilet, sumber air yang tidak bersih, makan makanan sisa yang sudah dingin, dan tidak mencuci tangan dengan sabun yang mengandung anti kuman.

Fasilitas Tempat Buang Air Besar dan Sarana Kesehatan

Salah satu syarat agar sanitasi rumah baik adalah memiliki fasilitas tempat buang air besar atau wc. Apabila rumah tidak memiliki tempat buang air besar maka anggota rumah tangga cenderung membuang hajat (kotoran) di sembarang tempat, seperti sungai, kebun/tanah lapang, dan lain-lain.

Tempat buang air besar berguna untuk menjaga lingkungan sekitar bersih, sehat, tidak berbau, tidak mencemari sumber air di sekitarnya, dan mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penular penyakit diare.

Apabila seseorang terjangkit penyakit diare parah sehingga mengalami dehidrasi dan tidak ditangani secara cepat maka dapat menimbulkan kematian. Hal ini dapat terjadi pada daerah yang terletak jauh dari tenaga atau fasilitas kesehatan dan tidak diketahui cara penanganan tradisional oleh warga (oralit).

Menurut data Potensi Desa (Podes) Tahun 2018, sebanyak 168 desa/kelurahan sebagian besar keluarganya membuang hajat bukan di jamban, dari 3.353 desa/kelurahan, hanya 1.030 desa/kelurahan yang terdapat Pusekesmas Pembantu, 967 yang terdapat Poskesdes.

Pencemaran Lingkungan

Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air, tanah atau udara. Menurut data Potensi Desa (Podes) Tahun 2018, 122 desa/kelurahan mengalami pencemaran air, 30 desa/kelurahan mengalami pencemaran tanah, 147 desa/kelurahan mengalami pencemaran udara 3.136 desa/kelurahan tidak ada pengolahan/daur ulang sampah/limbah. Dari 2.007 desa/kelurahan yang memiliki sungai, 105 desa/kelurahan mempunyai sungai yang menjadi tempat buangan limbah dari pabrik/industri/rumah tangga/lainnya.

Hal-hal ini mengindikasikan bahwa tidaklah mengherankan apabila diare menjadi penyakit terbanyak kedua di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebuah desa dikatakan menjadi desa siaga apabila memiliki satu poskesdes sehingga penanganan setiap warga yang mengalami gangguan kesehatan bisa dilakukan secara cepat.

Selain itu, menjadi kebiasaan masih ada warga yang membuang hajat bukan di jamban (seperti sungai, tanah), air di desa/kelurahannya tercemar, dan sungai di desa/kelurahannya menjadi tempat buangan limbah dari pabrik/industri/rumah tangga/lainnya.

Kebiasaan adalah hal yang dilakukan secara berulang dalam suatu komunitas dalam jangka waktu tertentu. Hal ini berarti ada proses penyesuaian atau adaptasi diri seseorang terhadap hal tersebut dan karena telah terjadi dalam jangka waktu yang lama sehingga menjadi pembiasaan bagi orang tersebut.

Yang menjadi permasalahan adalah apabila kebiasaan tersebut menyangkut hal-hal yang salah. Karena terjadi dalam waktu yang lama sehingga orang tersebut menunda dan enggan untuk mengubahnya.

Namun, hal ini tidak berarti bahwa kebiasaan ini tidak dapat diubah. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengubah kebiasaan.

Pertama, Berani untuk mengubah kebiasaan, tanpa mengambil langkah berani untuk mengubah maka kita cenderung untuk menunda atau malah enggan melakukannya.

Kedua, Mulailah perubahan tersebut dengan menggugahnya dalam hati, pikiran dan perasaan kita. Temukan kebiasaan benar, kita harus mengetahui kebiasaan yang benar untuk kebiasaan yang salah tersebut.

Ketiga, Komitmen adalah perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu. Komitmen berarti kita harus tetap melakukan kebiasaan tersebut walaupun adanya rintangan dan halangan. Komitmen bisa dikuatkan dengan memikirkan atau membayangkan akibat yang terjadi apabila kebiasaan yang salah itu dipertahankan.

Keempat, Bersabar dan jangan menyerah, suatu kebiasaan apalagi yang sudah lama atau mengakar tidak bisa diubah secara instan. Hal ini memerlukan rentang waktu. Namun, apabila dilakukan secara terus menerus seperti halnya “kebiasaan yang lama” awalnya maka “kebiasaan baru” tersebut akan menjadi autopilot dalam otak atau orang tidak lagi berpikir untuk melakukannya (spontan).

Selain cara mengubah kebiasaan di atas, perlu adanya campur tangan dari pihak lain agar perubahan kebiasaan bisa terarah dan terjadi. Keikutsertaan tersebut adalah edukasi dari tenaga kesehatan, pihak terkait, atau masyarakat sekitar yang mengerti kebiasaan yang benar tersebut dan pengawasan secara berkesinambungan dari pihak-pihak di atas ditambah RT/RW, pendamping desa/kelurahan. (*)

Penulis merupakan ASN di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT
Editor (+rony banase)

Bangkitkan NTT dari Desa

72 Views

Oleh : Tristy.W.Ulas.Jati, S.S.T.

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Nusa Tenggara Timur (NTT) bangkit menuju masyarakat sejahtera merupakan visi yang sering digadang-gadang oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk memperhatikan program apa saja yang kelak akan dilakukan dalam rangka pembangunan daerah.

Seperti diketahui bahwa selama ini kota merupakan tempat yang dituju oleh sebagian besar orang untuk mendapatkan pekerjaan layak dan mengubah nasib. Kota dianggap tempat yang modern dan dinilai lebih maju. Selain karena memiliki banyak sarana dan prasarana yang memadai, banyak hal menjanjikan lain yang mendorong orang untuk pergi ke kota.

Fenomena kesenjangan pembangunan antara kota dan desa pun masih terus terjadi hingga kini. Desa yang seharusnya menjadi garda terdepan pembangunan daerah, malah cenderung makin terlupakan dan ditinggalkan.

Gambaran mengenai kondisi desa dapat dilihat dari angka kemiskinannya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2018 sekitar 21 persen penduduk NTT masih dikategorikan miskin, yaitu sejumlah 1,1 juta orang. Jika dilihat lebih rinci, kemiskinan di daerah pedesaan (24 persen) lebih besar dari daerah perkotaan (9 persen). Melihat angka ini tentunya menjadi jelas bahwa pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam rangka menekan angka kemiskinan harus difokuskan pada kemiskinan di desa.

Fakta lainnya adalah pertanian merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat di desa. Dari sudut pandang makroekonomi, pertanian memberikan kontribusi terbesar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT sekitar 28 persen.

Jika ingin memacu pertumbuhan ekonomi NTT, maka tentu salah satunya dengan berfokus pada pengembangan sektor pertanian. Kenyataannya, sektor pertanian tidak bergerak menuju sektor unggulan wilayah. Berdasarkan data Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018, petani di NTT sejumlah 0,8 juta orang justru 59,47 persennya merupakan petani pada usia 45 tahun ke atas. Kurang dari 50 persen petani berada pada rentang usia muda di NTT.

Ada apa dengan fenomena anak muda yang tidak ingin menjadi petani? Ini yang harus digali lebih dalam permasalahannya.

Tantangan berbeda bagi pemerintahan daerah yaitu mengenai desa terluar. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 menetapkan sebanyak 111 pulau kecil terluar, 7 pulau terluar ada di NTT. Menurut Pendataan Potensi Desa (PODES) 2018, terdapat 294 desa dari pulau terluar NTT. Merupakan jumlah paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia mengenai desa terluar. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan daerah untuk memajukan desa terluar. Desa terluar merupakan representasi wajah Indonesia. Desa terluar harus menjadi desa mandiri yang menunjukkan daerah maju, bukan wajah daerah yang tertinggal.

Data Potensi Desa

Desa-desa di Indonesia diklasifikasikan kedalam tiga kelompok menurut tingkat perkembangannya. Kelompok tersebut yaitu desa mandiri, desa berkembang, dan desa tertinggal. Klasifikasi tertinggi tentunya adalah desa mandiri, dimana di Provinsi NTT hanya 0,30 persen. Desa mandiri sendiri dapat dilihat dari kemudahan warga dalam menikmati layanan dasar, kualitas infrastruktur yang baik, aksesibilitas/transportasi terjangkau, pelayanan umum memuaskan, serta terpenuhi penyelenggaraan pemerintah.

Mimpi besar kita tentunya mewujudkan seluruh desa di NTT menjadi desa mandiri. Desa-desa mandiri inilah yang nantinya akan menjadi motor penggerak percepatan pembangunan. Namun, pembangunan desa melalui desa mandiri harus dilakukan dengan hati-hati. Dibutuhkan pengetahuan yang luas mengenai realitas geografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di setiap desa.

Potensi wilayah yang ada di desa harus dimaksimalkan untuk menuju desa mandiri. Bicara pembangunan desa akan terdengar omong kosong tanpa kita tahu potret jelas mengenai setiap desa!. Melalui pemetaan potensi dari seluruh desa dapat diturunkan jenis program yang sesuai bagi setiap desa. Untuk itu perlu kita tahu mengenai data potensi desa di NTT.

Pendataan PODES yang dilakukan BPS dapat dijadikan dasar perencanaan pembangunan desa. Data PODES memberikan informasi tentang kondisi geografis desa, beragam aspek kependudukan dan ketenagakerjaan, keadaan sosial budaya masing-masing desa, informasi mitigasi bencana alam, kondisi infrastruktur desa, situasi lingkungan hidup, termasuk sumber-sumber pencemaran.

Gambaran benderang mengenai desa bisa didapatkan dan memudahkan pemangku kebijakan membuat program untuk membangun desa.

Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dihasilkan dari PODES 2018 yang dirilis pada Desember tahun lalu menyebutkan banyaknya desa tertinggal sebesar 35,89 persen, desa berkembang 63,81 persen, dan desa mandiri sebesar 0,30 persen. Jika dibandingkan dengan PODES 2014, banyaknya desa tertinggal berkurang 16,15 persen. Tentunya ini merupakan sebuah pencapaian cukup bagus bagi pemerintah daerah yang dalam kurun waktu 4 tahun berhasil mengentaskan banyak desa tertinggal. Kerja keras dari pemerintah daerah yang didukung oleh masyarakat dan semua pihak terkait tentunya harus terus dilanjutkan dengan membuat desa berkembang dan tertinggal menuju desa mandiri.

Pembangunan dari desa juga merupakan salah satu prioritas program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Prioritas tersebut tercatat dalam nawa cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.

Kali ini desa merupakan subjek dari pembangunan nasional. Kucuran dana yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk dana desa terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2019 digelontorkan dana sebesar Rp 70 triliun, naik dari tahun 2018 yang sebesar Rp 60 triliun. Momentum dukungan pemerintah pusat ini tak boleh dilewati oleh pemerintah daerah dalam membangun desa.

Dana desa merupakan angin segar bagi deru nafas percepatan pembangunan desa. Namun, dana desa juga berpotensi menjadi bumerang bagi pemerintahan desa, jika pemanfaatannya tidak cermat dan penuh kehati-hatian. Alih-alih membuat desa menjadi mandiri justru menjerat perangkat desa menuju jeruji.

Untuk itu, penyaluran dana desa harus diiringi dengan penguatan pendampingan dari para petugas yang ditunjuk sebagai pendamping desa. Hal ini agar perencanaan dan penyerapan dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian maka pemanfaatan dana desa dapat maksimal.

Menuju Desa Mandiri

Kewenangan desa dalam mengelola aset, potensi, dan kekuatannya tentu tidak bisa berjalan sendiri begitu saja. Butuh perencanaan yang matang dari pemerintah daerah dalam mengarahkan kewenangan ini. Perencanaan dalam bentuk program kerja berbasis data. Pemetaan potensi dan kekuatan desa kemudian dieksekusi dengan dukungan penggunaan dana desa yang cermat dan penuh kehati-hatian.

Sektor pertanian, sebagai sektor primer merupakan sektor basis bagi desa tertinggal dan desa-desa perbatasan di wilayah NTT. Diperlukan pengembangan potensi-potensi pertanian yang ada di desa dengan meningkatkan produktivitas di hulu yang dapat menciptakan agroindustri.

Komoditas pertanian yang selama ini sudah menjadi andalan NTT seperti jagung dan sapi menuntut adanya pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung. Pengembangan tersebut diharapkan dapat memunculkan banyak komoditas unggulan yang dihasilkan dari setiap desa.

Sebagai provinsi kepulauan terdapat banyak desa berbatasan langsung dengan laut. Pembangunan ekonomi desa berbasis maritim tentunya juga tidak boleh dilupakan, melalui pengembangan industri perikanan dan kelautan.

Untuk menunjang pengembangan sektor unggulan tersebut, dibutuhkan integrasi mengenai keterkaitan antar sektor yang berhubungan. Tak lupa juga untuk meningkatkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam rangka mendukung semua perencanaan pada pembangunan daerah.

Promosi mengenai potensi desa dari masing-masing sektor unggulan harus terus dilakukan. Hal ini dapat membangun kemitraan dengan banyak pihak, sehingga masyarakat terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah ini.

Untuk itu, mari kita berangkat dari desa untuk NTT sejahtera!. (*)

Penulis merupakan Fungsional Statistisi pada Badan Pusat Statistik (BPS) NTT

Editor (+rony banase) Foto istimewa : Mahasiswa Magang Faperta Undana Prodi Agribisnis di Lahan Pertanian Organik Terpadu di Desa Matani Kabupaten Kupang

Isu Sampah & Bencana Alam Jadi Hambatan Pariwisata di NTT

77 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sektor Pariwisata yang dijadikan sebagai Prime Mover perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur, kini terus didorong oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat dalam berbagai kesempatan dan kunjungan kerjanya di dalam dan luar negeri.

Namun, Pariwisata NTT dihadapkan pada isu aktual berupa sampah dan bencana alam yang masih marak dan belum bisa dituntaskan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja dalam sesi konferensi pers bersama awak media dan instansi terkait di Ruang Telekonferensi BPS NTT pada Senin, 5 Agustus 2019; mengatakan bahwa pemerintah kab/kota dan provinsi NTT harus mencari sektor ekonomi baru seperti pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Membangun pariwisata dibutuhkan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kultur kita agar sektor pariwisata dapat bertumbuh untuk menopang pertumbuhan ekonomi”, ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT saat mendampingi Kepala BPS NTT, Maritje Pattiwaellapia,SE.,M.Si. dan Staf Khusus Gubernur bidang Teknis Percepatan Pencapaian RPJMD Provinsi NTT, dr.Yovita Mitak.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja (kemeja putih berdasi hitam) saat memaparkan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata NTT

Dari studi yang kami lakukan, jelas I Nyoman Atmaja, baik di Indonesia maupun di negara lain, yang paling cepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah sektor pariwisata.

“Mengapa? Pertama, investasinya tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan industri, Kedua, lead time atau waktu membangun pariwisata lebih pendek jika dibandingkan dengan industri”, beber pria asal Singaraja-Bali.

Jika melihat pariwisata di Nusa Tenggara Timur, terang I Nyoman Atmaja, isu sampah menjadi hambatan dan isu aktual yang menyebabkan beberapa negara yang menjadi sasaran turis kita belum maksimal memanfaatkan kondisi kita.

Tambah Atmaja, Termasuk isu bencana alam yang harus siap menghadapi bencana dengan menyiapkan SOP (Standard Operating Procedure), Sumber Daya Manusia, dan Kelembagaan agar saat terjadi bencana, kita (NTT,red) harus siap memitigasi resiko bencana terhadap pariwisata.

Kedepan, kata Atmaja, rekomendasi pertama yang akan kami sampaikan kepada pemerintah yakni untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata

“Kalau bandaranya bagus, hotelnya bagus, pelabuhannya bagus, tentunya pariwisata akan berkembang”, terang Atmaja

Kedua, mencari market-market wisman yang mau mengeluarkan uangnya di NTT terutama destinasi pariwisata

Berikutnya, ungkap Atmaja, kita perbanyak even promosi karena sekarang destinasi wisata yang terkenal hanya Labuan Bajo bagaimana dengan lainnya. Maka kita harus tonjolkan NTT sebagai Destinasi Pariwisata Baru selain Bali.

Terakhir, “Bagaimana kita Komoditas Pariwisata dapat menjamin kesejahteraan Masyarakat NTT?” tandas I Nyoman Atmaja.

Penulis dan editor (+rony banase)

Enam Faktor Pendorong Ekonomi NTT Tumbuh 6,36% di Triwulan II-2019

47 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Ekonomi NTT triwulan II-2019 tumbuh sebesar 6,36 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 (year-on-year) dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2019 mencapai 26,50 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 17,26 triliun.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha lndustri Pengolahan sebesar 9,53 persen dan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang bertumbuh sebesar 6,40 persen.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, Maritje Pattiwaellapia,SE.,M.Si., dalam sesi jumpa pers bersama para awak media dan instansi terkait di Ruang Telekonferensi BPS NTT pada Senin, 5 Agustus 2019.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, Maritje Pattiwaellapia,SE.,M.Si., Saat memaparkan pertumbuhan ekonomi NTT Triwulan II-2019

Menurut Maritje, 6 (enam) faktor atau catatan peristiwa yang mendorong pertumbuhan ekonomi NTT sebesar 6,36 persen pada Triwulan II-2019 sebagai berikut:

  1. Jumlah tamu menginap pada hotel bintang selama triwulan II-2019 sebanyak 81.530 orang;
  2. Jumlah penumpang angkutan udara yang tiba di NTT sebanyak 440.127 orang, meningkat dibandingkan triwulan I-2019 yang mencapai 376.347 orang. Sementara itu, jumlah penumpang yang berangkat juga meningkat dari 344.563 orang pada triwulan I-2019 menjadi 434.553 orang pada triwulan II-2019;
  3. Deflasi Juni 2019 di NTT terjadi karena adanya penurunan indeks harga pada 4 kelompok pengeluaran, dimana kelompok Bahan Makanan mengalami penurunan terbesar yaitu sebesar 1,11 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,08 persen, kelompok pendidikan sebesar 0,05 persen dan transpor sebesar 0,01 persen. Sedangkan kelompok makanan jadi, perumahan dan sandang mengalami kenaikan indeks harga masing-masing sebesar 0,32; 0,04; dan 0,28 persen;
  4. Pergeseran waktu panen dari triwulan I ke triwulan II dan penambahan luas panen mendorong peningkatan pertanian di triwulan II-2019;
  5. Perayaan Paskah, Sambut Baru, Lebaran serta aktivitas partai politik dan organisasi pendukung dalam rangka pemilihan umum serentak legislatif, presiden dan wakil presiden 2019 dan perayaannya dilaksanakan di triwulan II-2019, mendorong konsumsi rumah tangga dan konsumsi LNPRT semakin meningkat;
  6. Realisasi belanja APBN dan APBD di triwulan II-2019 lebih tinggi dibanding triwulan I-2019, dan juga lebih tinggi dibanding realisasi di triwulan II-2018.

“Sedangkan, bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (quartal-to-quartal), ekonomi NTT pada triwulan Il-2019 mengalami pertumbuhan sebesar 5,95 persen”, terang Maritje saat didampingi oleh I Nyoman Ariawan Atmaja, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT

Dari sisi lapangan usaha, beber Maritje, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 16,72 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Pemerintah (PK-P) sebesar 50,25 persen.

Ekonomi NTT pada semester I 2019 tumbuh sebesar 5,92 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada semester pertama tahun 2019 dicapai oleh tapangan usaha lndustri Pengolahan sebesar 9,38 persen.

“Struktur Ekonomi NTT pada Triwulan II-2019 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,67 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. yaitu sebesar 72,74 persen”, tandas Maritje.

Penulis dan editor (+rony banase)