Arsip Tag: buang air besar sembarangan

Asisten III Setda Belu Deklarasi 2 Desa STBM & 3 Desa ODF

216 Views

Belu–NTT, Garda Indonesia | Asisten Administrasi Umum Setda Belu, Drs. Alfredo Pires Amaral mendeklarasikan Desa Loonuna di Kecamatan Lamaknen Selatan dan Desa Dirun di Kecamatan Lamaknen sebagai Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Desa Debululik di Kecamatan Lamaknen Selatan, Desa Kewar dan Desa Maudemu di Kecamatan Lamaknen sebagai Desa Open Defication Free (ODF) di aula Kantor Desa Loonuna, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat, 23 Juli 2021.

Sambutan tertulis Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, M.M. yang dibacakan Alfredo Pires Amaral menyebutkan, pembangunan kesehatan di Kabupaten Belu akan tercapai apabila semua masyarakat secara sadar mau mengubah perilaku menjadi lebih sehat, salah satunya melalui pendekatan STBM.

“STBM merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat. STBM adalah program yang memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang betapa pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat”, tandasnya.

Dikatakannya, kegiatan deklarasi kelima desa itu menambah jumlah desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Belu menjadi 25. Sedangkan desa/kelurahan STBM bertambah menjadi 31.

Asisten III Setda Belu mengaku bahwa terselenggaranya deklarasi tersebut sebagai hasil dari kerja keras dan partisipasi aktif semua pihak baik pemerintah, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang saling bersinergi dalam mengupayakan agar masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Belu saya memberikan apresiasi kepada masyarakat di Desa Loonuna, Dirun, Kewar, Maudemu, dan Desa Debululik, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh komponen masyarakat 5 desa yang telah berhasil menerapkan pilar pertama serta lima pilar STBM dalam kesehariannya,” tutur Alfredo Amaral.

Mewakili Pemerintah, Asisten III Setda Belu mengucapkan terima kasih kepada tim pendamping STBM Kabupaten Belu, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Puskesmas Weluli, Puskesmas Nualain, Yayasan Plan Internasional dan Yayasan Pijar Timur yang telah memfasilitasi masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

“Saya berharap kegiatan hari ini nantinya dapat memicu dan memotivasi desa–desa lainnya di Kecamatan Lamaknen dan Lamaknen Selatan untuk mencapai desa STBM. Khusus untuk masyarakat di 5 desa yang dideklarasikan hari ini agar tetap mempertahankan dan terus membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari–hari,” pinta Alfredo.

Kepala Desa Loonuna, Maximus Bau Mau dalam sambutannya mengatakan, pembangunan kesehatan adalah salah satu bagian dari pembangunan nasional agar tercapainya kemauan, kesadaran dan kemampuan menuju derajat kesehatan yang optimal. “STBM merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemacuan sehingga akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak merupakan target nasional dalam menurunkan penyakit yang berbasis lingkungan,” imbuh kades yang akrab disapa Maxi.

Maxi Bau Mau menerangkan bahwa proses pelaksanaan STBM di kelima desa ini diawali dengan sosialisasi tentang lima pilar STBM dan diikuti dengan pembentukan tim STBM kelurahan dan desa, dilanjutkan dengan pemacuan dan pendataan kepemilikan jamban untuk memastikan perubahan yang terjadi di masyarakat.

“Kami patut berterima kasih pada Yayasan Plan International Indonesia dengan mitra kerja Yayasan Pijar Timur Indonesia yang sudah mendampingi dan berjibaku bersama kami dalam mengubah perilaku masyarakat di desa dan kelurahan kami sehingga dalam melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat melalui 5 Pilar STBM,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Yayasan Pijar Timur Indonesia, Vincent Kiabeda mengatakan, dengan menaati 5 pilar STBM maka dampak jangka pendeknya adalah pencegahan diare, jangka menengahnya yaitu gizi kurang dan gizi buruk serta dampak jangka panjangnya adalah pencegahan stunting. Karena itu, ia berharap masyarakat dapat selalu menaati dan melaksanakan ikrar STBM yang telah diucapkan sehingga dapat hidup secara bersih dan sehat.

“Ini adalah awal untuk kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Kita berharap ini tetap dipertahankan dan dilaksanakan,” ujar Vincent Kiabeda. (*)

Penulis: (*/Herminus Halek)

Foto: prokopimdabelu

Tidak Bersih!, 10 Kantor Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTT

336 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sejumlah anggota dan pengurus daerah yang terhimpun dalam Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) melakukan penilaian terhadap Kondisi Sanitasi Perkantoran Lingkup Pemprov NTT pada 15 Maret 2019. Survei dilakukan serentak atau secara bersamaan pada semua Kantor OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Survei dilakukan terhadap hampir 37 kantor badan atau dinas lingkup provinsi NTT, penilaian dilakukan oleh tim independen yang terdiri dari para Dosen dari Prodi Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Kupang, dosen dari FKM Undana Kupang serta didukung oleh tenaga sanitarian Kota Kupang.

Ketua Tim Penilai John Takesan dan didukung oleh 30 penilai yang terbagi atas 10 tim (beranggotakan 3 orang) dengan susunan tim sebagai berikut : Tim 1 (Dian M Yahya,Amd.KL; Albina B Telan, ST,M.Kes.; Mustakim Shadan,SKM,M.Kes.), Tim 2 (Dr Luh Putu Ruliati,SKM,M.Kes.; Dwi Indria Kusuma Ningsih,Amd.KL; Albertus Ata Maran,SKM,M.Kes), Tim 3 (Tri Indriati,SKM;Soni Doke,S.Pt,M.Kes; Yasinta N Enas,Amd.KL), Tim 4 (Sengrawani M Nomleni,Amd.KL; Agustina, SKM, M.Kes; Agus Setyobudi, SKM,M.Kes), Tim 5 (Adrianovi B K Kleden, Amd.KL; Siprianus Singga,ST,M.Kes; Masrida Sinaga,SKM, M.Kes), Tim 6 (Ike O Giri,SKM; Ragu Theodolfi,SKM,M.Kes; Allen H Tumbio,SKM), Tim 7 (Yuliana Radja Riwu,SKM,M.Kes; Yustina Seo,Amd.KL; Waltrudis Alus,Amd.KL), Tim 8 (Enni R Sinaga,ST,M.PH), Tim 8 (Enni R Sinaga,ST,M.PH; Regina E Boru,SKM; Oka L Tihu,SKM), Tim 9 (Dr Kusmiyati,SKM,M.Kes; Frans G Mado,SKM,M.Kes; Rini A Y Muskanan,SKM) dan Tim 10 (Dr Imelda F E Manurung,SKM,M.Kes; Erika M Resi,SKM,M.Si; Debora G Suluh,ST,M.Kes)

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong para pimpinan instansi untuk lebih menaruh perhatian terhadap isu sanitasi di tempat kerjanya masing masing, dan sebagai upaya untuk menjadikan Isu Sanitasi menjadi perhatian dalam kebijakan publik pemerintah.

Kegiatan survei Sanitasi Perkantoran Lingkup Perangkat Daerah Prov. NTT dilaksanakan atas dukungan dari Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Komponen yang dinilai meliputi, kondisi toilet, ketersediaan dan kualitas air bersih, sistem pengelolaan sampah, sistem pengelolaan air buangan atau air limbah, upaya pengendalian vektor dan binatang pengganggu serta ketersediaan informasi kesehatan. Hasil penilaian terhadap 6 (enam) komponen tersebut adalah sebagai berikut :

Istimewa Data Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) NTT

Hasil penilaian seperti terlihat pada data atau tabel diatas yaitu sebanyak 10 kantor Perangkat Daerah yang masuk kategori kurang bersih, 8 kantor Perangkat Daerah yang dinilai oleh Tim cukup bersih dan 18 kantor Perangkat Daerah yang dinilai sangat bersih.

Terdapat 1 (satu) kantor perangkat daerah tidak dilakukan penilaian lanjutan oleh tim yaitu Dinas Nakertrans, karena menurut pengakuan pihak berwenang di kantor tersebut bahwa gedung kantor yang mereka tempati saat ini tidak akan digunakan lagi dalam waktu dekat , mereka akan segera dipindah ke kantor lainnya, sehingga tim penilai memutuskan tidak dilakukan penilaian lanjutan.

Istimewa Data Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) NTT

Pelaksanaan penilaian ini dilakukan dengan berpedoman pada Permenkes No. 48 tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran.

Untuk diketahui bahwa ada 2 (dua) aspek yang menjadi fokus penilaian yakni :

  • Pertama, aspek ketersediaan sarana atau fasilitas beserta jumlahnya sesuai rasio;
  • Kedua, aspek pengelolaannya termasuk pemeliharaan sarana.

Dari kedua aspek yang dinilai, aspek pengelolaan atau pemeliharaan sarana atau fasilitas banyak yang tidak sesuai dengan kriteria, sehingga dinilai kurang oleh tim, sedangkan dilihat dari aspek jumlah atau ketersediaan fasilitas pada umumnya setiap kantor perangkat daerah dinilai cukup baik dan baik. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perilaku pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas sanitasi tersebut masih belum baik, hal ini terkait dengan kebiasaan.

Istimewa Data Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) NTT

Masalah Sanitasi Perkantoran mungkin kedengarannya sederhana atau sepele dan tidak seksi, tetapi sebenarnya sanitasi yang baik di tempat kerja sangat penting dan vital, karena dapat mendorong produktifitas dalam tugas. Bayangkan saja, kalau di suatu kantor ‘Toiletnya Tidak Berfungsi Dengan Baik’, pemenuhan ‘Urusan Belakang’ menjadi terhambat. Bisa jadi karena sanitasi tidak baik orang tidak bisa bekerja, terutama para kaum Hawa.

Seperti yang terjadi pada anak sekolah SD di salah kampung di Manggarai Barat, sesuai pengakuan mantan siswa bahwa dia bolos dari sekolahnya, karena tidak ada WC di sekolah tidak cukup, dan airnya tidak, dia malu untuk antri dengan murid perempuan lainnya di sekolah, kini dia menjadi putus sekolah (Sekolah Tompok, Bahasa Manggarai) dan menjadi buruh tani di kampungnya.

Tantangan Isu Sanitasi

Hasil penilaian tersebut diatas, dapat menjadi indikasi dari perhatian terhadap isu sanitasi. Hal ini terkonfirmasi juga dari data tentang besarnya belanja publik untuk sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan ((AMPL).

Hasil kajian yang dilakukan oleh Pokja AMPL Provinsi NTT atas kemitraan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Provinsi NTT dengan UNICEF tentang besaran belanja publik dalam bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) bahwa rata rata selama 5 (lima) tahun 2013—2017 besar anggaran sektor AMPL mencapai lebih dari 178 Miliar, dan lebih dari 78% dari anggaran tersebut bersumber dari APBN, tidak terhitung dengan anggaran dari mitra yang bergerak pada sektor AMPL.

Selain itu, besarnya anggaran sektor AMPL seperti tersebut diatas, sebagian besar untuk biaya investasi seperti pembangunan sarana dan kegiatan diklat (88,4%%), dan 10,97% biaya operasional serta 0,57% untuk biaya pemeliharaan. Sedangkan, biaya tidak langsung seperti administrasi, peningkatan kapasitas, perencanaan, monev, kesra pegawai, dan pengembangan sistem manajemen sebesar 12,70%. Biaya kegiatan langsung untuk promosi dan advokasi, pemantauan, pembangunan sarana, serta pemantauan kualitas sebesar 87,30%

Besarnya anggaran AMPL berkorelasi dengan capaian akses sanitasi di NTT. Badan Pusat Statistik (BPS) NTT merilis data akses sanitasi di NTT masih rendah yaitu 15,7% masyarakat NTT masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS), hal tersebut menempatkan NTT berada pada ‘Peringkat Ketiga’ dari belakang (Peringkat 31) akses sanitasi dari 34 Provinsi lainnya di Indonesia.

Dilihat dari sektor kebijakan, sanitasi merupakan salah satu target tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals / SDGs), dan isu sanitasi juga menjadi target dalam RPJMN. Dalam konteks lokal Provinsi NTT, isu sanitasi menjadi salah satu target dalam RPJMD. Dan ditetapkannya Pergub No. 10 tahun 2012 tentang Pokja AMPL.

Kini, Pergub tersebut perlu ditinjau kembali karena adanya perubahan tata organisasi. Di tingkat kabupaten dan kota, beberapa diantaranya terdapat Peraturan Bupati atau Wali Kota, atau dalam bentuk instruksi bupati.
Pertanyaannya adalah bagaimanakah implementasi dari berbagai kebijakan tersebut dalam menyelesaikan masalah sanitasi ? Apakah ada korelasinya dengan isu capaian sanitasi di NTT ? Hipotesis saya bahwa produk kebijakan dalam bidang sanitasi tidak efektif dalam implementasinya.

Dilihat dari sisi SDM pelaksana program sanitasi, bahwa kegiatan sanitasi dilakukan oleh banyak sektor, penyediaan sarana sanitasi merupakan kewenangan sektor pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sedangkan pemberdayaan masyarakat untuk perubahan perilaku menjadi kewenangan sektor kesehatan dalam hal ini adalah para sanitarian, sehingga dalam sektor kesehatan ada pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang fokusnya adalah pendekatan pada perubahan perilaku masyarakat itu sendiri terutama untuk membangun, memelihara dan memanfaatkan sarana sanitasi. (*)

Penulis (*/Karolus Ngambut dan John Takesan)
Editor (+rony banase)