Arsip Tag: bupati sumba barat

Kumham NTT Siap Bantu Pemda Sumba Barat Wujudkan Perda Berkualitas

247 Views

Waikabubak, Garda Indonesia | Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone bersama tim perancang peraturan perundangan disambut hangat Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade di ruang kerjanya pada Jumat, 24 September 2021. Kunjungan ini guna memenuhi undangan Pemda Sumba Barat untuk melakukan assesment dalam rangka penyusunan naskah akademik dan 4 (empat) draft Ranperda Kabupaten Sumba Barat.

Adapun ranperda yang di- assesment antara lain Ranperda RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021—2026, Ranperda Tugas Belajar, Ijin Belajar, dan Ikatan Belajar, Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh, serta Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah.

Usai melakukan audensi, Merci Jone (sapaan akrab Kakanwil Perempuan Pertama di lingkup Kemenkumham NTT, red) melanjutkan pertemuan dengan pimpinan organisasi perangkat daerah/unit kerja se-Kabupaten Sumba Barat di uula Kantor Bupati. Merci Jone menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sumba Barat atas kerja sama yang terjalin antara Pemda Sumba Barat dan Kanwil Kemenkumham NTT dalam mewujudkan pembangunan hukum dan HAM di daerah. Salah satunya penataan regulasi di Kabupaten Sumba Barat.

Menurutnya, dalam rangka mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, Kanwil Kemenkumham NTT memiliki kewenangan dalam Pasal 58 ayat (2) UU 15/2019 tentang Perubahan Atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, di mana disebutkan bahwa proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, juga ditegaskan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 51, 52, 53 Tahun 2020 yang mengatur mengenai fasilitasi dan evaluasi Ranperda Kab/Kota harus terlebih dahulu dilakukan harmonisasi oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.

“Oleh karena itu, keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan merupakan norma wajib yang harus ditaati dan dilaksanakan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kami siap membantu Kabupaten Sumba Barat untuk mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas,” ujar Merci Jone.

Lebih lanjut, ia memaparkan terkait tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham di daerah yakni di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, serta Pelayanan Hukum dan HAM. Kabupaten Sumba Barat dikatakan memiliki berbagai potensi kekayaan intelektual, baik personal maupun komunal. Terutama kekayaan intelektual komunal meliputi ekspresi budaya tradisional seperti tradisi Pasola, tenun ikat yang sudah terkenal dan berkualitas bagus, serta Indikasi Geografis seperti Kopi Sumba dan Beras Gogo.

Merci Jone pun meminta agar potensi kekayaan intelektual komunal yang luar biasa ini perlu didaftarkan agar memperoleh perlindungan hukum di bidang kekayaan intelektual. “Khusus kain tenun ikat Sumba, saat ini sedang diproses untuk memperoleh perlindungan Indikasi Geografis, kerja sama Kanwil Kemenkumham NTT dengan Dekranasda Provinsi NTT,” tuturnya.

Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Merci Jone saat beraudiensi dengan Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade

Tugas Kanwil Kemenkumham NTT selanjutnya adalah memastikan Pelaporan Aksi HAM dan RANHAM berjalan dengan baik di daerah. Di bidang Pemasyarakatan, Merci Jone memohon dukungan Pemda Sumba Barat dalam memenuhi hak-hak WBP di Lapas. Baik dalam bentuk pelayanan kesehatan maupun program reintegrasi sosial. Di bidang Keimigrasian, Pemda juga dapat memberikan informasi dalam kaitan pengawasan terhadap orang asing. Mengingat, Sumba Barat memiliki banyak potensi pariwisata.

Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade mengaku sangat terbantu dengan adanya pendampingan Kanwil Kemenkumham NTT khususnya tim perancang dalam penyusunan Ranperda. Untuk mendukung terbentuknya peraturan daerah yang berkualitas, pihaknya telah meminta seluruh pimpinan perangkat daerah agar terlibat secara aktif memberikan informasi dan data dalam penyusunan naskah akademik.

“Perangkat daerah/unit kerja yang akan membentuk peraturan daerah juga telah kami minta agar segera menyampaikan usulan pembentukan peraturan daerah kepada Bupati melalui Bagian Hukum untuk diusulkan dan ditetapkan menjadi Propemperda 2022,” ujarnya.

Selain penataan regulasi, Yohanis juga siap menjalin kerja sama dengan Kanwil Kemenkumham NTT dalam kaitan pelaksanaan sebagian tugas pembangunan hukum dan HAM di daerah.

Di dalam pertemuan dengan para pimpinan perangkat daerah/unit kerja se-Kabupaten Sumba Barat, Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan, Yunus P.S. Bureni memaparkan hasil assesment empat Ranperda Kabupaten Sumba Barat sekaligus memfasilitasi penyusunan Propemperda tahun 2022.

Di sela pemaparan tersebut, Yunus memberikan penjelasan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dalam tataran teritik dan konsep. Berkaitan dengan konsepsi Ranperda, antara lain memuat latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, serta jangkauan dan arah pengaturan.

“Materi tersebut selanjutnya dituangkan dalam naskah akademik,” ujarnya.

Yunus menambahkan, penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemda untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Ranperda. Penyusunan daftar Ranperda didasarkan pada perintah perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat daerah. (*)

Sumber dan foto (*/Humas/rin)

Editor (+roni banase)

Prokes Ketat, Gubernur Lantik Bupati-Wabup Belu, Malaka & Sumba Barat

574 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) resmi melantik 3 (tiga) Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 yakni Belu, Malaka, dan Sumba Barat periode jabatan 2021—2024 pada Senin pagi, 26 April 2021 di Aula El Tari.

Pelantikan ketiga Bupati dan Wakil Bupati periode 2021—2024 ini mengedepankan protokol kesehatan super ketat, dimulai dengan pengecekan suhu tubuh termo detector, X Ray (pengecekan barang bawaan) dan pemeriksaan orang menggunakan check door PAM OVIT Polda NTT. Semua peserta pelantikan diwajibkan menggunakan masker, menjaga jarak duduk dan telah mengikuti swab antigen dengan hasil negatif Covid-19 (satu hari sebelum pelantikan pada Minggu, 25 April 2021).

Ketiga Bupati dan Wakil Bupati saat diangkat sumpah menurut kepercayaan Katolik dan Kristen Protestan

Prosesi pelantikan diawali dengan defile oleh STPDN, mengawal ketiga Bupati dan Wakil Bupati Belu, Malaka, dan Sumba dari Kantor Gubernur NTT menuju ke aula El Tari, dan disambut dengan Tarian Lego-lego persembahan SMA Negeri Tamabalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor (Penerapan protokol kesehatan ketat juga diterapkan pada kondisi ini, red).

Tampak Bupati Rote, Kabupaten Kupang, Ende, dan Bupati TTU turut hadir dalam prosesi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Belu periode 2021–2024, dr. Taolin Agustinus, Sp.PD-KGEH dan Drs. Aloysius Haleseren, M.M. Bupati dan Wakil Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, S.H., M.Ham dan Loise Luki Taolin, S.Sos serta Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat, Johanes Dade, S.H. dan Johanes Lado Bora Kabba. Turut hadir Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia Nomleni dan Wakil Ketua, Inche Sayuna.

Selanjutnya, pelantikan diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dengan iringan Vocal Group The Counter Melody, pembacaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, pengucapan janji jabatan dipandu oleh Gubernur NTT, pengukuhan oleh rohaniwan Katolik Romo Rudi Tjung Lake, Pr. (untuk Bupati/Wakil Bupati Belu dan Malaka) dan Protestan, Pdt. Meduana Bengkulu Kolowa, kemudian penyematan tanda dan pangkat jabatan oleh Gubernur NTT.

Penandatanganan pakta integritas oleh masing-masing Bupati/Wakil Bupati Belu, Malaka, dan Sumba Barat

Pelantikan tanpa sambutan ini, dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pelantikan oleh Gubernur NTT dan penandatanganan pakta integritas oleh masing-masing Bupati/Wakil Bupati Belu, Malaka, dan Sumba Barat.

Pelantikan ditutup dengan pembacaan doa oleh pejabat dari Kementerian Agama Provinsi NTT dan foto bersama. Pada kesempatan tersebut, juga dilaksanakan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Belu, Malaka, dan Sumba Barat.

Penulis, editor dan foto (+roni banase)