Arsip Tag: desa dubesi

Konflik Tanah di Desa Dubesi Batas RI- RDTL, Kepala Desa Sebut Sudah Selesai

320 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Konflik batas tanah antara Maria Bete dan Pit Mau yang terletak di RT 07/ RW 04, Dusun Haliwen B, Desa Dubesi, Kecamatan Nanaet Dubesi, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Perbatasan Timor Leste sejak tahun 2018 silam, dianggap telah selesai oleh Kepala Desa Andreas Atok.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/06/25/mekar-sejak-tahun-1993-desa-dubesi-di-belu-masih-jadi-anak-tiri/

“Masalah tanah itu sudah selesai. Kedua belah pihak sudah sepakat selesaikan di luar. Makanya, surat tidak bisa keluar,” sebut Andreas Atok kepada wartawan saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Jumat, 26 Juni 2020 siang.

Adreas mengaku, masalah tanah di wilayah desanya tidak selalu diselesaikan. “Sering di desa itu, kadang- kadang urus kadang- kadang tidak urus,” jelasnya kepada wartawan melalui sambungan telepon.

Sementara, pemilik tanah Maria Bete yang ditemui wartawan di kediamannya di Halilulik, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat pada Jumat siang, 26 Juni 2020, menuturkan bahwa masalah tanah itu belum ada penyelesaian. Menurut Maria Bete, Andreas baru sebatas konsultasi melalui telepon pada Kamis, 25 Juni 2020 malam.

“Masalah belum selesai! Kalau mau selesaikan secara kekeluargaan juga tetap di kantor desa. Saya tidak mau di luar karena saya tahu pasti tidak aman. Kepala desa siap menghadirkan polisi dan linmas dan minta saya siapkan uang rokok untuk polisi per orang Rp.250.000 dan linmas Rp. 100.000. Saya bisa siap uang itu, yang penting urusannya di kantor desa,” kisah Maria Bete meniru percakapannya dengan kepala desa via telepon.

Maria Bete berharap, masalah tanah itu segera diselesaikan secepatnya di tingkat desa dengan menghadirkan kedua belah pihak. Maria Bete meminta kepada pihak pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa untuk membuat surat penyerahan kembali tanah itu dan ditandatangani para saksi. Selain itu, dirinya meminta kepada pihak tergugat Pit Mau untuk menandatangani surat pernyataan.

“Kepala desa harus buat surat penyerahan kembali dan surat pernyataan dari Pit Mau supaya ke depan tidak muncul lagi masalah yang sama. Saya tidak mau selesaikan masalah tanah ini tanpa ada dua surat itu. Kalau besok- besok muncul lagi masalah siapa yang bertanggung jawab,” pintanya.

Diketahui, sebelumnya Kepala Desa Andreas yang ditemui wartawan di ruang kerjanya pada Senin, 22 Juni 2020, berjanji akan mengeluarkan surat undangan kepada kedua belah pihak untuk diselesaikan di tingkat desa pada Jumat, 26 Juni 2020. Tetapi, ketika dihubungi lagi oleh wartawan pada Jumat pagi, 26 Juni 2020), mengatakan masalah itu sudah selesai dengan dalil pihak tergugat sudah mengalah. Kata kepala desa, tergugat sudah siap membongkar rumah di atas tanah milik Maria Bete. (*)

Penulis (*/HH)
Editor (+rony banase)

Mekar Sejak Tahun 1993, Desa Dubesi di Belu Masih Jadi ‘Anak Tiri’

611 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | “Saya sendiri yang bilang (berkata), Desa Dubesi masih tetap seperti Anak Tiri,” demikian curahan hati Andreas Atok, Kepala Desa Dubesi, Kecamatan Nanaet Dubesi, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin, 22 Juni 2020.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/06/24/pembangunan-di-desa-dubesi-batas-ri-rdtl-diduga-diabaikan-pemda-belu/

Andreas menjelaskan, sejak pemekaran pada tahun 1993 hingga sekarang ini (2020), Desa Dubesi sudah empat kali pergantian kepala desa. Mulai dari desa persiapan (6 tahun), desa definitif dengan kepala desa pertama mantan Blasius Manek (8 tahun), diganti lagi oleh mantan Sipri Moruk (6 tahun), dan sekarang dijabat oleh dirinya di periode kedua (tahun ke-7). Dengan demikian, berdirinya Desa Dubesi sudah 27 tahun, tetapi kondisi jalan desa masih juga belum beraspal. Kalau jabatannya menembus 12 (dua belas) tahun, maka jumlah tahun pemekaran menjadi 32 (tiga puluh dua) tahun.

Selain itu, Andreas juga menyinggung soal air bersih. Di wilayah lain, lokasi pengeboran air bersihnya sangat berdekatan. Tetapi di Dubesi sama sekali tidak ada. Proposal usulannya sudah dikirimkan berulang- ulang bahkan sampai ke pusat.

Hal lain lagi terkait jaringan telkomsel dan jaringan internet. “Tower jaringannya ada dulu, baru kita bicara pemasangan wi-fi dalam ruangan kantor desa. Kita mau telepon saja jaringan sulit, apalagi jaringan internet? Sekarang ini kita baru nikmati listrik. Itu pun belum semua rumah, terutama mereka yang ekonominya lemah belum bisa lakukan pemasangan,” urainya.

Di akhir pembicaraannya itu, Andreas mewakili masyarakatnya meminta kepada pemerintah baik kabupaten, provinsi maupun pusat agar bisa mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Belu, khususnya di Desa Dubesi.

“Yang sangat kami butuh itu jalan, air, jaringan telkomsel dan jaringan internet. Soal rumah, kita dari desa bisa tangani sendiri dengan dana desa yang ada,” pintanya. (*)

Penulis + foto (*/HH)
Editor (+ rony banase)

Diterpa Puting Beliung Sejak 2019, Ruang Kelas SDK Weklalenok Belum Direhab

170 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Sekolah Dasar Katolik (SDK) Weklalenok yang terletak di Desa Dubesi, Kecamatan Nanaet Dubesi, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Perbatasan RI-Timor Leste mengalami kekurangan ruang kelas. Kondisi ini disaksikan langsung oleh Garda Indonesia pada Senin, 22 Juni 2020.

Kepala sekolah, Gabriel Asa yang ditemui wartawan di lokasi SDK Weklalenok, secara terbuka mengakui keadaan itu.

Gab Asa, demikian sapaan akrabnya, mengisahkan bahwa 2 (dua) ruangan kelas itu diterpa bencana angin puting beliung sejak setahun yang lalu (2019). Kejadian itu pun, sudah langsung dilaporkannya ke dinas terkait untuk segera dilakukan rehabilitasi. Tetapi, pihak dinas justru bersedia untuk membangun dua ruangan kelas baru.

Kepala Sekolah SDK Weklalenok, Gabriel Asa (tengah) saat diwawancarai wartawan

”Sebenarnya dalam tahun ini [2020] sudah bisa dibangun dua ruang kelas baru. Tapi, mungkin karena alasan Corona makanya sampai sekarang belum dimulai,” imbuhnya.

Sejak bangunan yang dibangun dengan dana DAK sejak tahun 2000 itu rusak, jelas Gab Asa lebih lanjut, kebijakan yang ditempuh pihaknya dalam mengatasi keterbatasan ruang kelas, murid kelas 1 (satu) menempati Ruang Dinas Guru (RDG) untuk sementara waktu.

Gab Asa menambahkan, bahwa tenaga guru di sekolah itu sangat terbatas, PNS tiga orang, honor daerah satu orang, honor komite tiga orang.

“Yang honor komite kita bayar pakai dana BOS, Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per bulan, karena jumlah murid hanya 135 (seratus tiga puluh lima),” tandas Guru senior yang sudah tiga puluh tahun mengabdi sebagai tenaga pendidik di wilayah Kecamatan Nanaet Dubesi itu. (*)

Penulis + foto (*/HH)
Editor (+ rony banase)