Arsip Tag: dewan pembina imo indonesia

Korps Lalu Lintas Polri Terima Cendera Mata dari IMO-Indonesia

63 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Sekretaris Jenderal M. Nasir Umar dan Pembina IMO-Indonesia Dr.Dr. Yuspan Zalukhu S.H., M.H. mewakili Ketua Umum Indonesia Yakub Ismail. S.E., menyerahkan cendera mata kepada Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Pol. Drs. Istiono. M.H., yang diwakili Kombes Pol, Arman, Kasubdit Dikmas Lantas Korlantas Polri, pada Senin pagi, 21 Desember 2020.

Sekjen dan Pembina IMO-Indonesia, diterima Kombes Arman di ruang kerjanya. Penyerahan plakat tersebut sebagai ucapan terima kasih dari IMO-Indonesia atas kerja sama antara pelaksanaan Webinar “Safe and Health,  Kiat Berlalu Lintas di Masa Pandemi COVID-19” pada Kamis, 17 Desember 2020.

Tujuan utama pelaksanaan Webinar untuk memberikan arahan kepada masyarakat Indonesia, bagaimana berkendaraan yang baik saat mengemudi di situasi Pandemi COVID-19, khususnya bagi pengendara yang hendak melakukan perjalanan jauh dalam rangka pulang kampung untuk melaksanakan Natal dan Tahun Baru.

Sekjen IMO-Indonesia. M. Nasir Umar, meminta agar kerja sama ini terus berlanjut antara IMO Indonesia dengan Korlantas, dan hal ini disambut baik oleh Kombes Pol. Arman, yang disepakati untuk diadakan pertemuan lanjutan pada minggu kedua Januari 2021

Diharapkan agar pada Januari 2021, IMO-Indonesia telah menandatangani MoU dengan Korlantas Polri.(*)

Sumber berita dan foto (*/tim)

Editor (+roni banase)

IMO-Indonesia Kukuhkan Delapan Dewan Pimpinan Wilayah di Tengah Pandemi

102 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kembangkan organisasi di tengah pandemi Covid-19, IMO-Indonesia melangsungkan pengukuhan 8 (delapan) wilayah secara kolektif via aplikasi zoom di Auditorium Sekretariat DPP IMO-Indonesia pada Kamis siang, 1 Oktober 2020 siang.

Kedelapan dewan pimpinan wilayah (DPW) IMO yakni Banten, Jatim, Lampung, Bengkulu, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Tengah (Sulteng), Kalimantan Barat (Kalbar), dan Maluku.

Ketua Umum IMO Indonesia, Yakub Ismail mengungkapkan, pengukuhan secara virtual menjadi solusi atas kondisi dan keterbatasan saat ini, “Adapun pengukuhan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian agar Dewan Pimpinan di Wilayah dapat segera menjalankan roda organisasi,” ujarnya.

Ketua Dewan Penasihat IMO-Indonesia, Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto saat memberikan arahan

Yakub juga berharap kiranya pengukuhan secara kolektif ini dapat menjadi role model untuk DPW agar dapat melaksanakan pengukuhan dewan pimpinan cabang di masing-masing wilayah.

Giat pengukuhan serentak delapan wilayah tersebut juga mendapat apresiasi dari Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto. “Kegiatan pengukuhan ini dapat dijadikan momentum yang baik sebagai motivasi kuat bagi seluruh pengurus untuk dapat mewujudkan visi dan misi IMO-Indonesia melalui kerja dan karya nyata,” tegasnya.

Ketua Dewan Penasihat IMO-Indonesia, Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto yang menjabat sebagai KASUM TNI juga berharap IMO-Indonesia dapat semakin berkembang, semakin besar dan saatnya nanti dapat menjadi salah satu konstituen Dewan Pers. “Oleh karena itu, di masa pandemi ini, kita harus segera berpikir dan menyiapkan langkah-langkah untuk melakukan lompatan-lompatan besar yang memajukan organisasi,” tandasnya.

Ketua Umum Kadin Indonesia Eddy Ganefo

Senada dengan Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto, Ketua Umum Kadin Indonesia Eddy Ganefo juga berharap bahwa IMO-Indonesia dapat menjadi organisasi yang memiliki peran aktif dalam menyuarakan berbagai hal diwilayah secara nasional, agar kiranya masyarakat dapat lebih banyak mendapatkan informasi dari pemberitaan yang sehat dan berimbang.

Kedelapan DPW IMO-Indonesia yang dikukuhkan ini juga mendapat atensi yang khusus dari Dewan Pembina Dr. Yuspan Zalukhu, S.H., M.H. yang dalam sambutannya menitikberatkan kekompakan dan eksistensi pengurus di wilayah.

Yuspan pun mengajak semua pengurus yang sekaligus sebagai Jurnalis agar terus belajar dan berlatih meningkatkan kemampuan pemberitaan- pemberitaan yang membangun dan elegan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Jurnalis dan menjauhkan diri dari pemberitaan hoaks sehingga hasil-hasil karya Jurnalis IMO-Indonesia berkontribusi menyejahterakan masyarakat dan menjadi kemuliaan Tuhan.

“Jurnalis IMO-Indonesia harus berani memberitakan kebenaran secara bertanggungjawab. Tidak boleh takut dan ragu. Bangun terus kolaborasi dan sinergitas internal maupun eksternal. Masalah-masalah hukum yang dihadapi di lapangan oleh rekan-rekan keluarga IMO-Indonesia di seluruh nusantara, pembina selalu siap 24 jam diajak diskusi,” tutup Yuspan.

Turut hadir dalam pagelaran ini, Dewan Pembina Tjandra Setiadji, Helex Wirawan, Ismet, Anna dan para ketua serta pengurus wilayah IMO-Indonesia. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim)
Editor (+rony banase)

Dorong Peran Serta, IMO-Indonesia Sodor Surat ke Dirjen Polpum Kemendagri RI

224 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Seiring bertumbuh dengan eksistensinya pada industri media online di tanah air, sejak berdiri pada tahun 2017, kini; Ikatan Media Online (IMO) Indonesia telah memiliki 20 DPW dengan 300-an anggota yang tersebar di seluruh nusantara.

Maka, untuk lebih mengembangkan organisasi serta mendapat pembinaan, pada Rabu, 23 September 2020, Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub Ismail bersama Dewan Pembina Dr. Yuspan Zalukhu, S.H., M.H. menyampaikan surat serta copi legalitas IMO-Indonesia kepada Dirjen Politik Dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI.

“Adapun, perihal penyampaian surat kepada Dirjen Polpum tersebut kiranya agar bisa tercatat dan masuk dalam data base dan dapat terintegrasi dengan agenda-agenda Kemendagri, sehingga IMO-Indonesia dapat turut berpartisipasi baik di tingkat nasional maupun regional, “ujar Ketum IMO Indonesia, Yakub Ismail.

Selanjutnya, Yakub berharap. IMO-Indonesia bisa mendapatkan pembinaan, agar apa yang menjadi Visi & Misi Organisasi untuk dapat “mencerdaskan kehidupan berbangsa dengan pemberitaan yang benar dan berimbang” dapat terus diwujudkan oleh seluruh pengurus dan anggota secara berjenjang.

DPP IMO-Indonesia juga menghimbau kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang belum menyampaikan keberadaannya di wilayah, kiranya untuk segera menyampaikannya kepada Kesbangpol tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kedudukannya.

Hal tersebut dimaksudkan, tandas Yakub, agar keberadaan serta eksistensi IMO-Indonesia di seluruh wilayah dapat tercatat sehingga memudahkan dalam berkomunikasi terkait perkembangan informasi terkini di wilayah.

Senada dengan Ketua Umum, Dewan Pembina IMO-Indonesia Yuspan Zalukhu juga menyampaikan agar seluruh tingkatan wilayah kepengurusan untuk dapat segera menyampaikan keberadaannya kepada pemerintah setempat melalui Kesbangpol.

Yuspan juga mengharapkan peran serta aktif anggota IMO-Indonesia untuk dapat berperan aktif dalam pemberitaan perkembangan Pandemi Covid-19.

“Hal tersebut tentunya juga berfungsi sebagai informasi sekaligus kontrol positif agar penanganan Covid-19 ini menjadi atensi semua regulator dan juga masyarakat yang menjalankan protokol kesehatan,” pungkasnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim media)
Editor (+rony banase)

IMO-Indonesia : Perpu No 1 Tahun 2020 Perkuat Daya Tahan & Ekonomi Lebih Kompetitif

235 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, dapat berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Guna memberikan landasan hukum yang kuat Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, hal tersebut dituturkan oleh Helex Wirawan, S.E.,S.H.,M.H. Dewan Pembina IMO-Indonesia yang juga Praktisi hukum dan Pengacara, kepada awak media pada Selasa, 31 Maret 2020 ketika diminta tanggapannya terkait Perpu No. 1 Th 2020 yang baru saja ditetapkan.

Helex juga mengatakan bahwa salah satu kebijakan keuangan adalah termasuk kebijakan perpajakan. Kebijakan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) meliputi: a. penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap; b. perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); c. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan d. pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

Helex Wirawan juga menyampaikan bahwa melalui Pasal 5 (1) pemerintah melakukan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi 3% persen lebih rendah dibandingkan dengan yang berlaku saat ini.

“Tarif sebesar 22 % (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021 dan sebesar 20 % (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. Untuk Wajib Pajak dalam negeri. berbentuk Perseroan Terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 4O % (empat puluh persen); dan c. memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif yang berlaku saat ini,” ungkap Helex Wirawan.

“Filosofinya dari penurunan tarif pajak adalah untuk membuat ekonomi Indonesia kompetitif,” terangnya.

Kebijakan penurunan tarif PPh badan itu untuk membantu dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca terjadinya pandemi. Penurunan tarif PPh sudah lama diinginkan oleh kalangan pengusaha. Rencana penurunan tarif ini sebenarnya juga sudah masuk dalam RUU Omnibus Law Perpajakan. Sayangnya, hingga saat ini belum ada kepastian dari DPR terkait pembahasan RUU tersebut.

Dewan Pembina IMO-Indonesia Helex Wirawan juga berharap kiranya semoga Penurunan tarif PPh diharapkan menjadi solusi untuk memberi daya tahan bagi pengusaha dalam menghadapi masa sulit dan untuk memancing gairah investasi di Indonesia. (*)

Sumber berita dan foto (*/@yfi–Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)