Arsip Tag: diversifikasi pangan

Mengelola Sisi ‘Demand’ via Diversifikasi Pangan Lokal Ketimbang Impor

288 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

Di samping sisi supply (pasokan) dalam program ketahanan pangan nasional, kita selayaknya juga merekayasa ulang sisi demand (permintaannya). Apa maksudnya?Sederhana. Maksudnya supaya kita tidak melulu tergantung pada satu komoditi utama pangan, yaitu beras.

Kuliner Indonesia terkenal sangat bervariasi sumber karbohidrat dan kalorinya. Kita bicara soal umbi-umbian dan sagu misalnya, dengan segala macam cara mengolahnya. Kaya sekali warisan budaya kuliner serta potensi Indonesia ini.

Sementara itu, kita pun sudah mendengar rencana pemerintah (Menteri Airlangga Hartarto) untuk mengimpor 1 juta ton beras, katanya demi menjaga stok pada posisi aman. Lalu, isu ini jadi ramai, dan tentu polemik dari berbagai kalangan. Mulai dari ‘man on the street’ sampai pengamat bertitel berendeng. Termasuk Bulog juga belum menentukan sikap.

Ada yang tidak peduli, ada yang oke-oke saja, dan tentu saja ramai sekali yang mempertanyakan, sambil curiga juga apa maksudnya mau impor 1 juta ton beras? Memang ada perbedaan data soal stok beras ini. Kita ambil contoh versi dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan versi dari Faisal Basri misalnya.

Menurut Kementan, stok akhir beras tahun 2020, yang menjadi stok awal 2021 adalah 7,4 juta ton. Ditambah rencana produksi selama kuartal satu 2021 sebesar 17,5 juta ton, maka stok beras sampai Mei 2021 adalah 24,9 juta ton.

Dengan perkiraan konsumsi (demand) beras sampai Mei 2021 yang sebesar 12,3 juta ton, masih bakal terdapat surplus stok sekitar 12,6 juta ton (per bulan Mei 2021). Sementara itu, menurut Faisal Basri, “Stok akhir pada akhir 2020 memang di bawah 1 juta ton, mirip dengan kondisi akhir 2017. Namun, peningkatan produksi yang cukup tajam, khususnya pada April-Mei, sudah di depan mata.”

Lalu dengan mengutip data BPS, Faisal Basri mengatakan bahwa, “Potensi produksi beras Januari—April tahun 2021 mencapai 14,54 juta ton, meningkat sebanyak 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini tak lepas dari kenaikan potensi luas panen yang cukup menjanjikan yaitu sebesar 1 juta hektar selama periode yang sama dibandingkan tahun lalu. Ditopang pula oleh potensi kenaikan produktivitas.”

Jadi, kalau kita membandingkan dua perbedaan data tadi, stok akhir 2020 (Kementan 7,4 juta ton, sedangkan Faisal Basri kurang dari 1 juta ton) dan rencana produksi nasional kuartal satu 2021 (Kementan 17,5 juta ton, Faisal Basri  14,54 juta ton) maka dengan tingkat konsumsi sebesar 12,3 juta ton sampai Mei 2021, tetap saja posisi per Mei 2021 adalah surplus.

Jadi sementara ini, kita tinggalkan saja dulu polemik soal rencana impor beras 1 juta ton itu. Kita pantau saja argumen mana yang paling masuk akal. Dalam kesempatan ini kita hanya mau mengingatkan kembali soal pentingnya diversifikasi pangan, sehingga tidak terlalu tergantung dengan politik ekonomi beras. Arahnya ke umbi-umbian, bukan ke gandum atau terigu yang juga masih diimpor besar-besaran.

Menurut kajian yang pernah dilakukan oleh para ahlinya, sebetulnya umbi-umbian merupakan komoditi pangan yang sangat besar potensinya. Mengacu pada data Kementan tahun 2015, produksi ubi kayu di Indonesia mencapai 21,8 juta ton, ubi jalar 2,3 juta ton dan kentang sebanyak 1,2 juta ton.

Ada lagi umbi talas yang menurut BPS tahun 2012 produksinya mencapai 312.7 ribu ton. Produksi bengkuang pada tahun 2008 mencapai 57 ribu ton. Belum lagi kita bicara soal sagu. Jadi, potensi produksinya amat banyak. Umbi-umbian juga punya kandungan gizi dan karbohidrat yang baik. Sehingga bisa jadi bahan pangan alternatif pengganti beras. Tumbuhnya pun bisa di daerah marjinal, serta bisa pula disimpan dalam bentuk tepung atau pati.

Membaca politik ekonomi beras saat ini, tampaknya lebih sarat dengan dimensi politik ketimbang ekonominya.

Seperti pernah disinyalir oleh Faisal Basri, “Salah satu kondisi ekstrem terjadi pada Oktober 2019. Harga beras eceran di Indonesia kala itu Rp.13.978/kg. Pada waktu yang sama, harga beras Vietnam setara dengan Rp.4.561. Selisih harga yang lebih dari tiga kali lipat itu amat menggiurkan.”

Lanjutnya, “Selandainya pun dibandingkan dengan harga eceran tertinggi untuk beras medium di Jawa (Rp9.450/kg), selisihnya dengan beras Vietnam masih dua kali lipat. Katakanlah beras impor Vietnam sampai di pasar domestik menjadi Rp7.000/kg, keuntungan yang diraup setidaknya Rp2.500/kg.”

Sehingga, “Dikalikan dengan 1 juta ton, maka keuntungan bersih bisa mencapai Rp2,5 triliun.”

Nah itu dia! Menteri-menteri yang berasal dari parpol maupun yang bukan dari parpol tapi punya ambisi di tahun 2024 nanti, tentu perlu menumpuk amunisi dan logistik politiknya masing-masing. Ini hal yang gampang sekali dicerna oleh akal sehat rakyat kebanyakan.

Namun, sementara ini biarlah itu jadi urusan mereka dan pemerintah, yang penting buat rakyat adalah perut kenyang, sehingga bisa diajak berpikir waras.

Dan kali ini kita mengajak semua pihak untuk bersama-sama memikirkan kembali serta mengolah sisi demand (permintaan, konsumsinya) ketimbang pusing dengan sisi supply (pasokannya) dengan cara gampangan, yaitu impor.

Kita sangat berharap, diversifikasi pangan bukan lagi sekedar wacana di ruang publik, tapi sudah menjadi menu sehari-hari di meja makan.

Bagaimana?

Selasa, 16 Maret 2021

Penulis merupakan Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB)

Foto utama oleh pertani.co.id

Gubernur NTT Ajak Masyarakat Lakukan Diversifikasi Pangan

172 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, mengajak masyarakat untuk melakukan diversifikasi atau penganekaragaman pangan di kebun atau lahannya.Hal ini untuk menghindari ketergantungan pada salah satu pangan.

“Kita harus melakukan diversifikasi atau penganekaragaman pangan. Kita berkewajiban mewujudkan penganekaragaman pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh kita, ” jelas Gubernur Viktor dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah NTT, Ir. Benediktus Polo Maing saat acara penutupan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-39 Tingkat Provinsi NTT dan Pameran Pangan Lokal di Borong, Manggarai Timur, pada Jumat, 27 September 2019.

Tema yang diangkat adalah _Meningkatkan Potensi Pengelolaan Sumber Daya Lokal Menuju NTT sehat dan NTT Sejahtera._ Dengan motto _Menjadikan Pangan Lokal NTT Berdaya Saing Global._

Gubernur menegaskan, NTT punya beragam potensi pangan lokal yang tersebar luas di seluruh wilayah NTT. Baik yang tersedia di kebun, sawah, ladang, laut dan hutan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan dan mengembangkannya.

“Namun dalam kenyataannya, kebutuhan pangan kita masih didatangkan dari luar NTT. Selama ini, kita mendatangkan beras, jagung, kedelai, buah-buahan, bawang dan sayuran dari luar NTT. Melihat potensi-potensi yang kita miliki di lapangan, saya optimis kalau kita semua bekerja keras, kita bisa memperoleh hasil optimal juga bisa mandiri dalam hal ketersediaan pangap lokal,” jelas politisi Nasdem tersebut.

Mantan Ketua Fraksi Nasdem itu mengharapkan agar pengembangan menu berbasis pangan lokal harus terus ditingkatkan. Tidak berhenti di meja pameran. “Kreasi ibu-ibu PKK berbasis pangan lokal harus disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat agar dapat diterapkan di dalam masing-masing keluarga. Promosi pangan lokal harus diperkuat dengan pengembangan aneka kuliner berbasis pangan lokal yang bisa jadi ikon dari masing-masing kabupaten/kota,” jelas Gubernur.

Kandidat Doktor di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga itu secara khusus memgingatkan kembali masyarakat NTT untuk mengembangkan kelor. Tanaman tersebut menjadi pohon masa depan yang diandalkan untuk mengatasi masalah kekurangan gizi dan stunting.

“Tanaman kelor NTT termasuk yang terbaik di dunia sehingga bisa menjadi ’emas hijau’ yang bernilai ekonomis tinggi. Saya ajak seluruh masyarakat daerah ini untuk menanam kelor secara massal sebagai tanaman produksi dan mengonsumsinya untuk kebutuhan gizi,”urai Viktor Laiskodat.

Sementara itu Ketua Panitia sekaligus Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan NTT, Yohanes Octavianus mengatakan, HPS bertujuan untuk mengingatkan pentingnya ketersediaan pangan sebagai hak hidup setiap manusia.

“Beberapa acara untuk menyukseskan HPS ini diantaranya sidak pangan segar asal tumbuhan di Pasar Inpres Borong dan kelompok tani. Dari hasil sidak ini, masih ditemukan tanaman-tanaman yang gunakan pestisida di atas batas normal. Juga ada kegiatan lomba pangan lokal oleh ibu PKK, jalan santai, lomba jajanan kreatif berbasis kelor, lomba stand pameran, juru informasi dan stand terbaik, kegiatan temu wicara (talkshow), seminar dan pertemuan evaluasi,” jelas Yohanes.

Sebelum penutupan acara, diadakan kegiatan lonto leok atau urung rembuk antara utusan para petani, kelompok tani, PKK dan unsur pemerintah daerah.

Dalam kesempatan itu, terungkap usulan dan permintaan dukungan dari pemerintah daerah terhadap pengembangan pupuk organik di NTT.

“Kami minta perhatian pemerintah untuk bisa membatasi penggunaan pestisida yang berbahan kimia. Karena menurut pengalaman, beras atau pangan yang menggunakan pupuk organik lebih mahal harganya dari pangan yang menggunakan bahan kimia, ” jelas Marselus Rangkat, petani asal Manggarai Timur.

Dalam kesempatan tersebut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT memberikan bantuan kepada Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT) berupa dana insentif, 2 (dua) unit traktor, 1 mesin pompa air, benih. Turut diberikan juga bantuan dari Dinas Peternakan NTT berupa anakan lamtoro teramba, polybag, vaksin, Collar dan obat-obatan ternak.

Juga diserahkan hadiah kepada juara lomba festival pangan lokal Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), lomba citra menu jajanan kreatif berbasis kelor, lomba stand, juru penerang (jupen) dan poster.

Pada bagian akhir dibacakan deklarasi HPS ke-39 berupa dukungan bagi pengembangan pariwisata dengan upaya pengembangan holtikultura, pengoptimalan pemanfaatan lahan dengan adanya kebijakan bupati/wali kota, kampanyekan produk lokal di hajatan pemerintah dan keluarga, pekarangan instansi pemerintah harus ditanami pangan.

Selanjutnya HPS ke-40 ditetapkan akan dilaksanakan di Sumba Barat Daya. Acara ini juga dimeriahkan oleh pentas tarian caci oleh siswa/siswi SMA di Borong, Manggarai Timur.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut Anggota DPRD NTT, Wakil Bupati Manggarai Timur, Dandim 1612 Manggarai, para ketua tim penggerak PKK dan Kadis Pertanian/ Ketahanan Pangan Kabupaten/ Kota se-NTT, Duta Pangan Lokal NTT 2019, para peserta, insan pers, masyarakat dan undangan lainnya. (*)

Sumber berita (*/Aven Rame—Biro Humas dan Protokol Pemprov NTT)
Editor (+rony banase)