Arsip Kategori: Pertanian & Perkebunan

Pasca-Bencana Banjir di Malaka, Ribuan Hektar Lahan Pertanian Rusak

110 Views

Malaka, Garda Indonesia | Pasca-bencana alam Banjir Bandang akibat luapan air dari Sungai Benenain pada Minggu, 4 April 2021, mengakibatkan kerusakan lahan pertanian masyarakat di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Dinas Pertanian-red) Pertanian Kabupaten Malaka, langsung terjun ke lapangan untuk mendata kerusakan lahan warga dan kerusakan lainnya.

“Setelah mendapat perintah dari Bupati Malaka, staf dan penyuluh pertanian lapangan kami langsung turun ke lapangan untuk mendata kerusakan lahan pertanian berupa lahan yang kekurangan air yang ada di masyarakat terdampak bencana,” ujar Plt. Kadis Pertanian Kabupaten Malaka, Nikolas Seran pada Selasa 4 Mei 2021 di aula Kantor Bupati Malaka.

Nikolas Seran memaparkan, sejak bencana banjir lalu, banyak lahan yang hancur, rusak dan luluh lantah tertimpa sedimen lumpur, termasuk hasil pertanian seperti jagung, padi dan tanaman hortikultura. “Dampaknya sangat terasa oleh masyarakat petani yang desanya terdampak langsung bencana banjir. Ribuan hektare lahan yang rusak dan tidak bisa dimanfaatkan dan yang mengalami kekurangan air hingga saat ini,” urainya.

Lebih lanjut, Nikolas Seran melalui Kabid Tanaman Pangan Fransiskus Nahak menginformasikan bahwa data kerusakan yang berhasil diperoleh berupa lahan sawah yang kekurangan air. “Kita mendata lahan warga yang saat ini kekurangan air dan butuh intervensi atau penanganan segera sehingga tidak terjadi gagal panen dan merugikan masyarakat,” ucapnya sambil mengatakan kekurangan air itu akibat putusnya saluran induk Bendungan Benenain, di Desa Kakaniuk sepanjang 200 meter.

Saluran induk Bendungan Benenain di Desa Kakaniuk putus diterjang banjir

Adapun data yang diperoleh dari Dinas Pertanian di Kecamatan Malaka Barat, luas lahan 1.050 ha, rusak akibat banjir seluas 750 ha dan yang mengalami kekurangan air sebesar 145 ha.

Lahan Pertanian terdampak berada di  Kecamatan Weliman luas lahan 837 ha, kerusakan akibat banjir 629,7 ha, yang mengalami kekurangan air 202,3 ha. Kecamatan Io Kufeu luas lahan 208 ha, kerusakan akibat banjir 25,8 ha. Kecamatan Malaka Tengah luas lahan 1725 ha, kerusakan akibat banjir 75 ha dan yang mengalami kekurangan air 1187 ha. Kecamatan Laenmanen luas lahan 502 ha, kerusakan akibat banjir 31 ha. Kecamatan Kobalima luas lahan 760 ha, kerusakan akibat banjir 45,1 ha dan kekurangan air 400 ha.

“Jadi total keseluruhan beberapa kecamatan itu, untuk luas lahan sebesar 5.082 ha, kerusakan akibat banjir 1.557 ha dan yang mengalami kekurangan air 1.934 ha. Lahan-lahan itu terdapat tanaman yang hampir seluruhnya belum dipanen,” rinci Fransiskus.

Kesempatan yang sama, Nikolaus dan Fransiskus mengutarakan bahwa jika saluran primer itu bisa dikerjakan sehingga aliran air bisa berfungsi maka lahan akibat kekurangan air itu bisa ditanggulangi. Pihaknya juga melalui staf dan penyuluh pertanian terus memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk mencari solusi terbaik. (*)

Sumber berita dan foto (*/kominfomalaka)

Editor (+roni banase)

Jadi Model Pertanian Terintegrasi, Sumba Tengah Berbenah Diri Pasca-Badai

143 Views

Sumba Tengah, Garda Indonesia | Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menjadikan Kabupaten Sumba Tengah sebagai Model Pertanian Terintegrasi di NTT. Penekanan VBL tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara Panen Padi di Lokasi Food Estate pada Kamis, 15 April 2021.

“Tahun depan (2022), diharapkan dukungan masyarakat melalui DPRD Provinsi, kami menganggarkan Pabrik Pakan Ternak di Sumba Tengah, agar jagung yang ditanam akan dibeli pabrik. Selanjutnya diproduksi dan menghasilkan pakan ternak sehingga masyarakat tidak perlu lagi membeli pakan ternak dari Pulau Jawa. Inilah yang kita sebut dengan Sumba Tengah menjadi Pusat Gerakan Pertanian yang terintegrasi karena proses dari hulu hingga hilir, ya dikerjakan dengan baik,” urai Gubernur VBL.

Gubernur VBL juga menginginkan Pulau yang terindah ini (Pulau Sumba) agar rantai pasoknya berasal dari dalam Pulau Sumba. “Sebagai pulau terindah, ke depanya harus memiliki rantai pasok kebutuhannya yang disediakan dari dalam Pulau Sumba sendiri,” pintanya.

Untuk itu, tandas VBL, Pak Kadis Pertanian, Lecky F Koli, mulai tanggal 25 April 2021, kita mulai Tanam Jagung Program TJPS di Sumba Timur dengan luasan lahan 10.000 ha, selanjutnya di Sumba Barat dengan luasan lahan 3.000 ha dan Sumba Barat Daya dengan luasan lahan 5.000 ha.

Gubernur NTT saat meninjau lumbung pangan di Sumba Tengah

Sementara itu, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Lecky F.  Koli saat diwawancarai media menyampaikan, arahan Bapak Gubernur siap ditindaklanjuti dan segera dikoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan Program TJPS sesuai target yang telah ditetapkan.

“Untuk menindaklanjuti arahan Bapak Gubernur, hari ini (Jumat, 16 April), kami berada di Sumba Timur untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama Pemda Sumba Timur untuk persiapan lahan, benih, pupuk dan alsintan guna percepatan pencapaian target Program TJPS dapat terlaksana di Sumba Timur dan selanjutnya di Sumba Barat serta Sumba Barat Daya,” ungkap Kadis Luki sapaan akrabnya.

Kepala Dinas PUPR, Maksi Nenabu pun menyampaikan dukungannya terhadap Program TJPS terkait infrastruktur pendukung. “Arahan Bapak Gubernur wajib kami tindaklanjuti, untuk di Pulau Sumba, terkait dukungan terhadap implementasi Program TJPS pasca-badai ini, langkah percepatan kami lakukan, diantaranya koordinasi dengan Pemkab Sumba Timur dan PT. Nindya Karya serta Balai Wilayah Sungai NT II untuk perbaikan sementara Bendungan Lambanapu, dan pelebaran akses darurat ruas jalan Waikabubak–Padedeweri yang dikerjakan dalam waktu yang cepat,” terangnya.

Lanjut Kadis Maksi, “Sedangkan Jembatan Lailunggi di Karera, dikarenakan alur air telah memperlebar sungai, maka perbaikannya akan dilakukan pembangunan tambahan bentangan baru sepanjang 20 meter dari panjang jembatan awal 40 meter sehingga total panjang jembatan menjadi 60 meter yang penanganannya diusulkan Kementerian PUPR dan penanganan secara darurat juga dilakukan untuk kelancaran akses transportasi.”

Selanjutnya, pada Jumat, 16 April 2021, Gubernur NTT bersama rombongan menuju Kabupaten Rote Ndao, menggunakan Pesawat Wings Air seri ATR 72-600, kemudian menuju Pulau Ndao Nuse untuk memantau masyarakat terdampak Badai Siklon Tropis Seroja beberapa waktu lalu.(*)

Sumber berita dan foto (*/Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT)

Editor (+roni banase)

Perubahan Dosis Pupuk, Alasan Pupuk Subsidi Urea Langka di NTT

336 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Lecky Frederich Koli menyebut perubahan dosis penggunaan pupuk anorganik tahun 2021 menjadi penyebab kelangkaan penyaluran pupuk subsidi urea kepada petani.

“Memang semua daerah di Indonesia mengeluh pupuk, terutama pupuk urea, ditekan sampai 1/3. Misalnya, kalau pesan 150 kg, maka hanya dapat 50 kg. Artinya, kehilangan 100 kg,” ungkap Lecky Frederich Koli di Atambua, pada Rabu, 24 Maret 2021.

Dijelaskan Lecky Frederich, penggunaan pupuk urea di NTT sudah berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan lahan, kesuburan menurun, lingkungan tidak seimbang, menimbulkan hama penyakit, dan lain sebagainya.

Pengurangan pupuk urea itu, lanjut Frederich, harus diimbangi dengan penambahan dosis ZA, karena ZA mengandung sulfur (belerang) yang dapat mengembalikan (menormalkan) dosis, jika kelebihan. Selain itu, kuota pupuk organik ditambahkan untuk mengembalikan kesuburan tanah.

Perbedaan penggunaan pupuk anorganik dan organik, Frederich menuturkan, bahwa pupuk anorganik, semakin lama penggunaannya, semakin tinggi jumlahnya. Dan, tentu biaya perawatannya pun semakin besar. Sedangkan pupuk organik, semakin lama penggunaannya, semakin sedikit, karena memberikan mikroba (makhluk hidup) yang bisa mengurai lahan menjadi lebih subur, dan biayanya pun semakin berkurang dengan hasil produksi meningkat.

Pihaknya juga mendorong petani untuk mulai menggunakan pupuk organik, agar menjadi suatu kebiasaan dalam sistem pertanian berimbang. “Pemerintah tidak mungkin mengambil satu kebijakan yang menurunkan hasil produksi,” tegas Frederich Koli. (*)

Penulis: (*/ Herminus Halek)

Gubernur NTT Panen Jagung Program TJPS Periode Oktober—Maret di Sulamu

160 Views

Sulamu-Kupang, Garda Indonesia | Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) melakukan Panen Jagung Program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) periode tanam Oktober—Maret di Desa Pontulan Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang, pada Senin, 22 Maret 2021.

Adapun luas lahan TJPS periode tanam Oktober—Maret (Okmar) dengan data persebaran pada 16  Kabupaten di NTT yaitu Kabupaten Kupang 1.260 Ha, TTS 890 Ha, TTU 850 Ha, Belu : 710 Ha, Malaka 1.200 Ha, Rote Ndao 267 Ha, Flores Timur 455 Ha, Ende 127 Ha, Ngada 238 Ha, Manggarai 125 Ha, Manggarai Timur 513 Ha, Manggarai Barat 250 Ha, Sumba Tengah 239 Ha, Sumba Timur  550 Ha, Sumba Barat Daya 401 Ha dan Kabupaten Sumba Barat 100 Ha.

Luasan lahan periode tanam Oktober—Maret sebesar 1.260 Ha di Kabupaten Kupang merupakan kontribusi dari 9 Kecamatan yaitu Amfoang Barat Laut 20 Ha, Amfoang Selatan 82 Ha, Fatuleu Barat  152 Ha, Sulamu 447 Ha, Kupang Timur 80 Ha, Kupang Tengah 60 Ha, Amarasi Timur 280 Ha, Semau : 83 Ha, Kecamatan Semau Selatan  56 Ha.

Pasca-panen Jagung Program TJPS pada lahan seluas 79 Ha, Gubernur VBL langsung menyaksikan Demo Mesin Pencacah, Inseminasi Buatan untuk ternak Sapi dan menyerahkan sejumlah bantuan berupa SOP budidaya tanaman Jagung, bibit rumput odot, mesin pencacah, obat-obatan dan asuransi ternak yang diwakilkan kepada para kepala dinas yang hadir untuk menyerahkan bantuan tersebut.

“Bantuan yang diberikan kepada masyarakat agar dinas terkait untuk mengawalnya dengan baik. Karena setiap bantuan harus dipertanggungjawabkan dengan hasil yang maksimal, karena masyarakat butuh pendampingan teknis dari kita. Untuk itu, dinas teknis terkait agar mengoptimalkan peran pendampingnya di tengah masyarakat”, tegas Gubernur saat penyerahan bantuan tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Obet Laha dalam sambutannya menyampaikan mayoritas masyarakat di Kabupaten Kupang adalah bertani. Untuk itu, apresiasi kepada Gubernur NTT melalui program TJPS yang berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2021. Perlu terus bergerak untuk luasan lahan tanam di periode tanam April—September.

“Apresiasi kepada Bapak Gubernur. Program TJPS ini sangat sesuai dengan karakteristik Wilayah Kabupaten Kupang dengan mata pencaharian masyarakat kita adalah bertani. Panen raya perdana diatas lahan seluas 79 Ha di Desa Pantulan ini selanjutnya hasilnya akan di pakai untuk membeli sapi. Musim tanam April sampai dengan September nanti, perluasan lahan akan di kembangkan diatas lahan 800 Ha dengan memanfaatkan Anggaran melalui APBD Kabupaten Kupang untuk sektor pertanian sebesar 24 miliar,” ungkap Obet.

Gubernur langsung  berdialog bersama masyarakat pada kesempatan tersebut. Salah satu tokoh masyarakat  Kecamatan Sulamu mengapresiasi Program TJPS sekaligus meminta kepada gubernur untuk bantuan sumur bor, traktor, kawat duri dan penerangan listrik di desa tersebut. “Di tengah hujan dan badai kami terus bekerja keras untuk menyukseskan program ini karena bermanfaat bagi kami para petani. Untuk menghadapi musim tanam berikutnya, kami membutuhkan sumur bor, traktor, kawat duri dan penerangan listrik di desa”, ungkap tokoh masyarakat tersebut.

Menanggapi usulan tersebut, Gubernur menegaskan akan berbagi peran antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kupang. “Untuk usulan sumur bor segera dipenuhi melalui APBD Provinsi. Sedangkan traktor, mekanismenya adalah kebutuhan luasan lahan yang digarap berapa, akan kami layani untuk traktor tersebut tanpa dikenakan biaya apa pun. Sementara, untuk bantuan kawat duri akan dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Kupang serta listrik pasti akan segera terpenuhi (langsung melakukan koordinasi via hanphone dengan General Manager PLN UIW NTT,red),” pungkas Gubernur Laiskodat.(*)

Sumber berita dan foto (*/Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT)

Editor (+roni banase)

Pupuk Bersubsidi Langkah di Manggarai, LPPKPD Siap Tempuh Jalur Hukum

265 Views

Manggarai, Garda Indonesia | Di tengah usaha memerangi pandemi virus corona yang cukup membebankan, tampaknya masyarakat Manggarai, khususnya para petani juga dihadapkan dengan salah satu persoalan serius lainnya yaitu soal kelangkaan pupuk bersubsidi. Hal ini diungkapkan oleh Ketua umum sekaligus pendiri Lembaga Pusat Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah (LPPKPD), Heribertus Erik San dalam siaran pers yang diterima media ini pada Senin, 25 Januari 2021.

Menurut Ketua LPPKPD, masalah ini mestinya juga menjadi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Manggarai. “Masalah kelangkaan pupuk akan sangat mempengaruhi produksi dan produktivitas hasil tani menurun, yang mengakibatkan pendapatan usaha tani merugi. Dalam situasi pandemi Covid-19 yang belum selesai, tentunya masalah ini akan semakin menambah beban para petani,” ungkap Erik San.

Lebih lanjut, Erik San mengatakan pemberian pupuk bersubsidi pada dasarnya sangat membantu dalam hal mendongkrak produksi dan produktivitas pertanian para petani di Kabupaten Manggarai. Pemerintah memberikan pupuk bersubsidi dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. “Pemberian pupuk bersubsidi ini haruslah memenuhi enam prinsip utama yang sudah dicanangkan atau disebut 6 T, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu,“ urainya.

Meski demikian, imbuh Heribertus, pada kenyataannya keenam prinsip ini belum dijalankan maksimal di wilayah Manggarai. Hal itu pun mencakup soal kendala tepat waktu distribusi ke kelompok tani. “Persoalan yang kerap dihadapi petani adalah kelangkaan pupuk bersubsidi dan juga soal pendistribusiannya yang tidak tepat waktu. Masalah ini hampir terus dialami pada setiap musim tanam,” ungkapnya.

Ketua umum sekaligus pendiri Lembaga Pusat Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah (LPPKPD), Heribertus Erik San

Dibeberkan Heribertus, pada musim tanam Januari 2021 misalnya, para kelompok tani di wilayah Kecamatan Wae Ri’i mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi, terkhusus Pupuk Poska dan SP-36. Beberapa kelompok tani di Wilayah Kecamatan Wae Ri’i yang mengeluhkan kelangkaan ini di antaranya kelompok tani Wela Woja, Wae Nggori, dan beberapa kelompok tani di Wilayah Kecamatan Wae Ri’i lainnya.

“Masalah ini juga dikeluhkan oleh Asosiasi Petani Simantri Wae Ri’i yang diketuai oleh Robertus Jelahu,” tegas Heribertus.

Menyikapi persoalan tersebut, Heribertus Eriksan menegaskan, Lembaga LPPKPD tentunya tidak akan tinggal diam untuk mendorong dan mendesak pemerintah agar memberi respons cepat dan mengecek apakah jumlah pupuk bersubsidi tersebut memang kurang atau ada permainan sejumlah elite dibaliknya.

Pemerintah, imbau Heribertus, perlu bersikap tegas dengan memanggil para distributor dan pihak terkait lainnya yang bertanggung jawab dalam hal pengadaan pupuk bersubsidi tersebut. Ia pun menjelaskan bahwa pengaturan penyaluran pupuk bersubsidi ini memang sudah tertuang dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020. Kedua aturan tersebut menjelaskan syarat, tugas, dan tanggung jawab produsen, distributor serta penyalur atau pengecer.

Karena itu, Heribertus menegaskan bahwa Lembaga LPPKPD siap mengadvokasi masalah ini. “Sebagai LSM yang memiliki bidang kegiatan advokasi untuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat, Lembaga LPPKPD siap hadir mendampingi kelompok tani. Bahkan ke depan, Lembaga LPPKPD siap untuk menempuh jalur hukum dan melaporkan masalah ini ke aparat penegak hukum (APH) apabila ditemukan ada unsur penyelewengan dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi ini,” tegasnya.

Langkah seperti ini, tandas Heribertus, memang terpaksa dilakukan agar persoalan yang ada bisa menemui titik terang yang pasti dan sedapat mungkin menjawab keresahan masyarakat dibalik kelangkaan yang terjadi. “Karena masalah ini terkait hajat hidup orang banyak. Apalagi hampir 80 persen masyarakat Manggarai itu petani semua. Jadi kalau pupuknya tidak tersedia tentunya juga mempengaruhi produktivitas hasil tani dan petani pasti rugi. Hal ini tentunya sangat penting dan mesti diwaspadai,” tutupnya.

Informasi yang dihimpun oleh jurnalis media ini dari Heribertus Erik San, pada tahun 2020, Lembaga LPPKPD ini telah menerbitkan buku Kajian Program Sistem Manajemen Pertanian Terintegrasi (Simantri) Pemerintah Daerah Manggarai yang diluncurkan secara resmi di Aula Nuca Lale Kantor Bupati Manggarai pada tanggal 27 Juli 2020. Buku ini secara khusus membahas  implementasi program pertanian Simantri di Manggarai dan strategi inovasi, termasuk masalah pupuk.(*)

Sumber berita dan foto pendukung (*/jivan)

Foto utama oleh serayunews.com

Editor (+roni banase)

Mulai Januari 2021, Distribusi Pupuk Bersubsidi di TTU Pakai Kartu Tani

438 Views

Kefa-TTU, Garda Indonesia | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Gregorius Mathias Radrigis, S.P. menyampaikan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi akan disalurkan kepada 5—6  kecamatan dengan alokasi 850ha untuk Ft- 1 tahun anggaran 2020/2021.

Pernyataan Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten TTU tersebut, disampaikannya usai menggelar rapat evaluasi kepada para admin, Koordinator PPL dan Mantri Tani terkait penggunaan Kartu Tani oleh Petani untuk mendapatkan Pupuk Bersubsidi pada program Gubernur NTT, Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS),.pada Selasa, 22 Desember 2020.

Rapat yang dilaksanakan di aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten TTU tersebut mengangkat tema “Evaluasi dan koordinasi updating RDKK dalam e-RDKK kegiatan penyaluran Pupuk bersubsidi tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020”.

Kepada Garda Indonesia, Kadis Gregorius, mengungkapkan bahwa per tanggal 1 Januari 2021 dan seterusnya, akan ada perubahan sistem dalam pendistribusian pupuk. “Saat ini, yang kita kejar terhitung 1 Januari nanti, kita tidak memakai sistem manual lagi dan diharuskan memakai sistem elektronik. Jadi, Petani mau dapat pupuk harus menabung di BRI terdekat,” urainya.

Petani, imbuh Gregorius, akan mendapatkan Kartu Tani sejenis kartu ATM, saat digesek nanti, bakal keluar struk. “Itulah yang akan dibawa ke penyalur (pengecer), untuk mendapatkan pupuk, sesuai yang dibutuhkan pada musim tanam pertama,” terangnya.

Tentunya, lanjut Kadis Gregorius, bakal ada tantangan karena masyarakat (Petani,red), yang belum terbiasa menabung baru dapat pupuk. “Jadi, kepada Admin, Koordinator PPL dan Mantri Tani, harus disosialisasikan kepada kelompok Tani sesuai materi pertama evaluasi tadi,” tegasnya.

Gregorius juga menekankan kepada Admin, Koordinator PPL dan Mantri Tani, untuk memberikan hal-hal yang praktis karena banyak Petani akan susah mendapatkan Pupuk bersubsidi terkait sistem yang mengikat dan terbatas pada petani yang masuk dalam Kelompok Tani. “Dan itu, sudah dikukuhkan atau di-input ke data SIMBLUKTAN Jakarta oleh Kementerian Pertanian,” tandasnya.(*)

Penulis (*/Melkianus Nino)

Editor (+rony banase)

Gubernur VBL : Pertanian Lahan Kering di NTT Harus Membantu Pembangunan

121 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) mengatakan pengembangan sektor pertanian khususnya pertanian lahan kering harus ikut membantu pembangunan daerah. Hal tersebut diungkapkannya pada saat memberikan sambutan dalam Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana dengan Tema Pola Pertanian Lahan Kering Berkelanjutan yang dilaksanakan di Aula Gedung Rektorat Universitas Nusa Cendana pada Kamis, 26 November 2020.

“Pengembangan pertanian lahan kering tentunya sangat penting untuk turut membantu pembangunan provinsi ini. Tentu juga harus menggandeng pariwisata sebagai lokomotif utamanya. Sektor pertanian, peternakan, serta perikanan harus mampu menjadi suplai chain bagi pariwisata,” jelas Gubernur VBL.

Lanjut VBL, “Supply chain dari sektor-sektor tersebut harus bisa dihasilkan dari NTT sendiri bukan dari luar. Komoditi unggulan dari sektor pertanian lahan kering tentunya diharapkan juga mampu memenuhi kebutuhan pariwisata.”

Ia pun menambahkan, dalam hasil survei menunjukkan bahwa bila pandemi Covid-19 berakhir, maka destinasi pariwisata dengan atraksi alam dan budaya akan paling banyak dikunjungi. Tentunya, NTT akan dapat keuntungan karena atraksi alam dan budaya yang atraktif dan eksotis adalah ciri khasnya.

“Terima kasih kepada Kampus Undana yang sudah menyelenggarakan seminar ini dan tentunya saya berharap mahasiswa lulusan Fakultas Pertanian harus mampu menjadi pengusaha di sektor pertanian. Begitu pun dengan lulusan Fakultas Peternakan, Perikanan dan lainnya untuk menjadi pengusaha di bidangnya,” pinta Gubernur VBL.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat saat memberikan sambutan dalam Seminar Nasional Fakultas Pertanian Undana Kupang

Selama ini, imbuh VBL, SDM lulusan sarjana yang ada di NTT masih memiliki pola pikir hanya mau untuk menjadi PNS. Setiap kali lulus dari kampus hanya tunggu lowongan PNS. Memang ada baiknya juga, namun kuota penerimaannya terbatas. Imbasnya adalah angka pengangguran yang tinggi. “Maka dari itu, lulusan sarjana pertanian harus bisa menjadi pengusaha di bidang pertanian. Itu sungguh luar biasa karena ilmu bukan hanya dipelajari namun juga bisa membantu di tengah masyarakat dan membantu untuk kemandirian dirinya sendiri,” tandasnya.

Sementara itu, Rektor Univesitas Nusa Cendana Prof. Ir. Fredik Benu, M.Si, P.hd mengatakan pengembangan pertanian lahan kering sebagai salah satu ujung tombak perguruan tinggi dan pemerintah dan masyarakat untuk membangun pertanian sekaligus menjawab persoalan yang ada.

“Terima kasih pada Bapak Gubernur yang sudah memberikan dukungan. Baru-baru ini juga beliau menghimpun para pimpinan perguruan tinggi yang ada di Timor, Sabu, Rote dan Alor bertekad bersama mewujudkan tanggung jawab pembangunan di tengah masyarakat melalui MoU yang ditandatangani bersama,” ujarnya.

Fred Benu menambahkan, perkuliahan di kampus kini tidak hanya mengajarkan teori pada mahasiswa, namun mengambil tanggung jawab mengatasi persoalan di masyarakat. (*)

Sumber berita dan foto (*/Meldo—Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor (+rony banase)

Kadis Pertanian NTT: Sekian Lama NTT Bergantung Benih pada Provinsi Lain

741 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | “NTT ini, sekian lama bergantung benihnya kepada provinsi lain. Sehingga, dalam pengembangan usaha pertanian kita, sering kali mengalami hambatan. Di mana, ketika benih itu datang, musim hujannya sudah lewat. Akibatnya, produktivitas (pertanian) kita rendah,” ungkap Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Lecky Frederich Koli dalam sambutannya mewakili Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat saat kunjungan kerja (Kunker) di Desa Leuntolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, pada Minggu, 15 November 2020.

Karena itu, lanjut Lecky Frederich Koli, atas perintah Gubernur pada Agustus 2020 lalu, pihaknya menomor-satukan perbaikan siklus pertanian. Upaya–upaya yang dikerjakan hingga saat ini sudah mulai menunjukkan hasil dari aspek perbenihan. Saat ini, Kabupaten Belu sudah bisa produksi benih jagung Komposit Namoru yang bisa digunakan untuk back–up Kabupaten Kupang. Sebaliknya, Kabupaten Kupang sudah bisa menghasilkan benih padi untuk back–up Kabupaten Belu.

“Terima kasih kepada Pak Pjs. Bupati Belu yang sudah konsolidasi, sehingga benih jagung sudah bisa keluar untuk back- up Kabupaten Kupang,” ucapnya.

Menurut Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, hal ini merupakan satu langkah yang baik dengan dukungan dari Gubernur NTT. Dan saat ini, pihaknya sudah mempersiapkan benih yang akan digunakan pada musim tanam kedua (musim tanam periode Asep [April–September]). “Sehingga yang kita harapkan untuk musim tanam April – September (2021,red.), tidak ada lagi keterlambatan benih. Kita sudah siapkan benih padi, benih jagung, kacang–kacangan yang sifatnya lokal,”ujarnya.

Benih padi yang dibutuhkan untuk tahun ini, lapornya kepada Gubernur NTT, bahwa dibutuhkan 1.650 ton. Namun, masih kekurangan 100 ton, sehingga didatangkan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). “Benih jagung Komposit, kita sudah bisa siapkan sendiri sedangkan, Hibrida kita datangkan dari luar. Untuk persiapan musim tanam Asep, kita butuhkan benih jagung 800 ton atau 800.000 kg, “urainya.

Musim tanam Okmar (Oktober – Maret) Kabupaten Belu 2020, jelasnya, akan ditanam jagung Hibrida kurang lebih 1.000 hektar, dan jagung Komposit 522 hektar yang benihnya sudah diserahkan hari ini (Minggu, 15 November,red).

Berkaitan dengan program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS), program besutan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, imbuh Lecky Frederich Koli, hasil penjualan jagung setelah dipanen, direnten dengan pembelian ternak seperti Sapi, Babi, Kambing, Domba dan Ayam untuk dipelihara.

“Karena pengalaman sekian lama, kalau tanam jagung panen jagung, maka setelah jagungnya habis terjual, petaninya tetap jatuh miskin. Maksudnya, supaya rantai ekonominya bertambah demi ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi rumah tangga,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT menyerahkan bantuan benih dan alat pipil jagung secara simbolis kepada sejumlah Kelompok Tani (Poktan), antara lain: benih jagung Hibrida untuk Poktan Sinar Kuanitas dan Poktan Sinar Meomanu, benih padi bagi Poktan Makmur Mandiri dan Poktan Haliasekin, benih jagung Komposit Poktan Sinar Harapan, dan alat pipil jagung kepada Poktan Manuaman. (*)

Penulis: (*/Herminus Halek)
Editor: (+rony banase)