Arsip Kategori: Pertanian & Perkebunan

Dinas Peternakan Belu Kenalkan Teknologi Silase, Jaga Stok Pakan Saat Kemarau

205 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Antisipasi anomali cuaca maupun perubahan musim hujan ke musim kemarau, menjadi penting bagi peternak yang memelihara ternak seperti sapi, kambing dan domba untuk menjaga ketersediaan pakan ternak karena terbatasnya rerumputan pada musim kemarau di wilayah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Melimpahnya hijauan pada musim hujan merupakan suatu kesempatan bagi peternak agar menyimpan pakan hijauannya untuk menghadapi musim kemarau.

Dalam upaya mengantisipasi kekurangan pakan pada musim kemarau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Belu, telah menyiapkan langkah strategis dengan memperkenalkan salah satu teknologi pengawetan pakan hijauan ternak dengan Sistem Silase.

“Program ini dimaksudkan untuk kita memiliki ketersediaan pakan di musim kemarau, dengan harapan bahwa masyarakat bisa memelihara ternak pada musim kemarau, dan ternaknya tidak kekurangan pakan,” ungkap Kadisnakes Belu, Drs. Nikolaus U.K. Birri, M.M. di sela-sela Demo Pengawetan Silase di Wekabu, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, pada Jumat, 28 Mei 2021.

Kadis Umbu (sapaan akrab dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Belu) menjelaskan, tujuan membuat silase di Kelompok Tani Taro Jaya adalah untuk memperkenalkan teknologi pengawetan pakan hijauan sebagai cadangan dan persediaan pakan ternak pada saat musim kemarau yang panjang.

“Pembuatan silase yang kita lakukan hari ini adalah untuk menyiasati persediaan makanan ternak pada musim kemarau, menampung kelebihan HMT pada musim hujan agar bisa dimanfaatkan secara optimal. Kita juga mendayagunakan limbah hasil ikutan dari pertanian seperti jerami padi, dan jagung,” terang Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Belu.

Persiapan pembuatan silase dengan memasukkan bahan baku hijaun dalam wadah tertutup  dengan prinsip fermentasi anaerob

Di samping itu, ungkap Kadis Umbu, selain untuk menyimpan dan menampung pakan hijauan yang berlebih pada saat musim hujan, peternak juga dapat memanfaatkan pakan hijauan pada saat kondisi dengan nilai protein yang tinggi. “Nilai gizi silase setara dengan hijauan dan bahkan lebih dengan adanya bahan tambahan. Silase juga lebih disukai ternak dan lebih mudah dicerna,” jelasnya.

Ia pun menambahkan, Silase merupakan awetan pakan yang dibuat dengan prinsip fermentasi anaerob yaitu dalam proses pembuatannya hijauan yang sudah dipotong,  kemudian disimpan dalam wadah tertutup (silo).

“Silase dikondisikan agar padat dan tidak menyisakan ruang untuk udara, lalu silo pun ditutup serapat mungkin dengan bertujuan agar fermentasi yang terjadi adalah fermentasi anaerob. Proses fermentasi berjalan kurang lebih 21 hari, sehingga silase baru dapat diberikan pada ternak setelah 21 hari dari tanggal pembuatan. Silase yang stabil memiliki daya simpan yang lebih lama,” terang Mantan Kasatpol PP ini serius.

Dengan adanya teknologi pengawetan HPT ini, Kadis Umbu mengajak seluruh peternak di Kabupaten Belu agar terus mengoptimalkan pemberian nutrien bagi ternak sapi, dengan mengoptimalkan kualitas dan kuantitas hijauan pakan ternak.

“Kita berharap dengan adanya kegiatan pembuatan silase ini, masyarakat bisa terbantu ketersediaan pakan pada musim kemarau. Masyarakat juga dapat menanam hijauan makanan ternak dengan memanfaatkan musim hujan yang ada, sehingga kelebihan pakan nantinya dapat kita awetkan untuk kebutuhan makanan ternak pada musim kemarau yang panjang,” pungkasnya.

Turut hadir mendampingi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Belu antara lain Kepala Bidang Prasarana dan Sarana – Maria Imelda Haki, S.Pt, Kasie Pakan-  Mikael Seran Moruk, S.Pt, Kasie Lahan dan Irigasi – Adelia R. Moreira, S.Pt, dan Kasie Pembiayaan dan Investasi -Matheos D. Taklal, SST. Turut serta Petugas Teknis, seperti Dokter Hewan dan P3M Kecamatan Tasifeto Barat serta masyarakat setempat. (*)

Sumber berita + foto (*/tim Disnakkes Belu)

Editor (+roni banase)

Panen Padi di Raimanuk, Petani Mengeluh ke Bupati & Wabup Belu

346 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia| Bupati Belu, Agustinus Taolin, SpPD – KGEH, FINASIM, dan Wakil Bupati, Drs . Aloysius Haleserens, M.M. didampingi Kepala Dinas Pertanian, Gerardus Mbulu memanen padi secara simbolis milik Kelompok Tani Sinar Beibae di Dusun Kota Sukaer, Desa Leuntolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin, 24 Mei 2021.

Tiba di lokasi, Bupati dan Wakil Bupati Belu secara bergantian, dengan dipandu oleh operator utama memanen padi menggunakan mesin Combine Harvester (mesin panen padi modern) bantuan dari Menteri Pertanian.

Usai memanen, dalam arahannya, Bupati Belu mengungkapkan, kunjungan pertamanya bersama Wakil Bupati ke Desa Leuntolu sebagai awal yang baik dalam membangun sinergi antara pemerintah tingkat desa dan kabupaten. Bupati Belu mengajak masyarakat untuk saling bekerja sama dengan mengedepankan prinsip satu tekad, satu pikiran dan satu hati membangun Belu.

Ia pun mendengarkan berbagai keluhan dari para petani. “Keluhan – keluhan yang sifatnya teknis harus segera dibereskan. Kita duduk dan bicarakan bersama dinas teknis untuk mencari solusinya,” ungkap Bupati Taolin seraya menuturkan, sebagai pemimpin, wajib untuk turut merasakan tingkat kesulitan yang dihadapi dan dialami langsung oleh masyarakat petani.

“Pemimpin tidak hanya melihat, melainkan ikut mengalami apa yang menjadi kesulitan masyarakat. Karena itu, hari ini saya dan pak wakil bergantian mengemudi alat panen padi. Jatuh, kita jatuh sama-sama, bangun juga kita sama-sama,” ujar Bupati Taolin saat menanggapi keluhan masyarakat terkait ketersediaan alat, air, dan pupuk, yang mengakibatkan sebagian besar Petani Desa Leuntolu gagal tanam dan gagal panen.

Bupati Belu memanen padi menggunakan mesin Combine Harvester (mesin panen padi modern) bantuan dari Menteri Pertanian

Bupati Belu juga mengatakan, guna mengoptimalkan ketersediaan air dalam mengairi persawahan, dirinya sudah bertemu dengan pihak Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II. “Bendungan Obor, kita lihat bersama Dinas PUPR, supaya bendungan itu difungsikan dan masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya untuk meningkatkan produktivitas padi,” tegas Bupati Belu.

Untuk bidang pertanian yang merupakan salah satu program prioritas, imbuh Bupati Belu, akan segera mengomunikasikan secara intens dengan Komisi IV DPR RI dan Menteri Desa tentang pemenuhan kebutuhan alat pertanian seperti traktor, rontok, mesin panen, mesin air, dan lain-lain.

Pada awal kegiatan, Kepala Desa Leuntolu, Patrisius Luan melaporkan, bahwa total lahan persawahan di wilayah Leuntolu seluas 315 hektar. Musim tanam I tahun 2021, seluas 205 hektar. Produktivitas padi rata–rata mencapai 5—6 ton per hektar. Gagal tanam 110 hektar, gagal panen 11 hektar. Jumlah kelompok tani ada 57 dengan lahan penanaman hortikultura seluas 25 hektar.

“Kendala para petani di sini, soal tidak berfungsinya Bendungan Obor. Kami sudah sampaikan di Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, tapi jawabannya bahwa kewenangan ada di kabupaten. Kami kembali sampaikan di kabupaten, katanya kewenangan ada di provinsi,” urai Patris Luan dengan kesal.

Wabup Belu Minta Dinas Pertanian Mendata Kelompok Tani di Belu

Wakil Bupati Belu meminta Kepala Dinas Pertanian untuk segera mendata kelompok tani yang tersebar di seluruh Belu sekaligus membuat proposal tentang kebutuhan semua jenis alat pertanian. “Kalau kita sudah mendapatkan bantuan peralatan dari pemerintah, kita wajib menjaga, termasuk bantuan sumur bor karena berguna untuk kita. Kalau rusak, kita perbaiki. Kita harus punya rasa memiliki,” pinta Alo Haleserens.

Bupati dan Wabup Belu berpose bersama Petani Desa Leuntolu, Kecamatan Raimanuk,

Wabup Alo juga meminta peran aktif Mantri Tani Desa Leuntolu untuk membantu para petani dalam membaca sinyal alam. Ketika musim tanam tiba, petani wajib mempersiapkan pengolahan lahan lebih awal agar tidak terlambat. “Sekian ratus lahan pertanian gagal tanam dan gagal panen karena persiapan lahannya terlambat. Mantri Tani harus menghitung luas lahan, berapa traktor yang dibutuhkan, waktu kerjanya berapa lama, semuanya harus dihitung. Perawatannya juga sama, harus dihitung dengan konsentrasi pemupukan tepat sehingga tidak merusak kesuburan lahan,” tegasnya.

Anggota DPRD Fraksi NasDem, Aprianus Hale menjelaskan, mesin panen padi modern yang digunakan untuk memanen padi di Leuntolu tersebut, garis koordinasinya lewat Kepala Dinas Pertanian. Mesin itu, diketahui sudah ada sejak dua tahun lalu, tetapi tidak pernah dipakai. Dengan adanya kunjungan Bupati dan Wakil Bupati hari ini, kita bisa menjadikan Leuntolu sebagai pusat pertanian unggulan dan  bisa menjadi contoh pertanian bagi desa–desa lain.

“Untuk kebutuhan bantuan alat pertanian, saya minta setiap kelompok tani segera buatkan proposal sebanyak–banyaknya sehingga ke depan, tidak ada lagi yang mengeluh soal ketiadaan alat. Bangun komunikasi baik dengan kepala desa, pamong tani, mantri tani untuk siapkan proposal. Tujuannya, supaya apa yang kita bicarakan hari ini, ada hasilnya. Kalau masalah embung, dengan bantuan bapak Bupati dan bapak Wakil Bupati, kita berupaya datangkan tenaga teknis melihat langsung kondisinya yang rusak untuk segera diperbaiki,” ucap Apri Hale.

Dan sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Gerardus Mbulu mengaku, dua unit mesin Combine Harvester bantuan Menteri Pertanian itu sudah ada sejak dua tahun lalu. Mesin panen modern itu tidak pernah dipakai karena alasan desain pematang persawahan yang tidak mendukung. Karena itu, ke depan desain pematang harus diubah sehingga mempermudah pengoperasian alat panen modern.

Turut hadir dalam kegiatan itu, anggota DPRD Belu fraksi NasDem Edmundus Tita, Camat Raimanuk Tarsisius Edi, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan  Kristoforus Loe Mau, PPL, kelompok tani, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda. (*)

Penulis + foto: (*/ Herminus Halek)

Foto oleh Prokompim Setda Belu

Wakil Bupati Belu : Pemerintah Wajib Bantu Petani

288 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, M.M. didampingi Wakil Ketua TP PKK, Rinawati BR Perangin Angin, SE.,M.M. Kadis Pertanian, Kepala BRI Unit Sudirman, Camat Tasifeto Timur, dan Kepala Desa Dafala, secara simbolis menanam tomat milik Kelompok Tani Hailuan di Dusun Buburlaka, dan memanen tomat milik Kelompok Tani Hokmidar di Dusun Dubasa B, Desa Dafala, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Busa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu, 22 Mei 2021.

Wakil bupati Belu, dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas kerja keras yang dilakukan para petani untuk meningkatkan sektor pertanian serta perekonomian keluarga. “Ini penghasilan yang luar biasa. Mengelola sebidang lahan kurang lebih seluas 30 are, menghasilkan 7,5 juta. Saat covid, jenis usaha lain mengalami kesulitan tetapi bapak dan mama beruntung, pas harga komoditi tomat juga bagus,” ungkap Alo Haleserens.

Alo Haleserens menegaskan, pemerintah wajib hukumnya memberikan perhatian serius kepada para petani mulai dari olah lahan, benih, pupuk, pasca panen hingga pemasaran. “Kalau olah lahan, kita tidak bisa balik tanah 1 hektar sendiri pakai pacul. Oleh karena itu, minta bantuan melalui PPL selanjutnya disampaikan ke dinas terkait, dan hukumnya wajib dibantu,” tegasnya.

Wakil Bupati Belu, Aloysius Haleserens saat menanam anakan tomat

Terkait modal usaha, Wakil Bupati mengatakan, ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang selama ini telah membantu petani di Dafala. “Ini salah satu keringanan yang sudah dibantu BRI, dan tidak menutup kemungkinan suatu ketika kita juga mendorong BRI untuk mengucurkan CSR. Jadi, tidak semata-mata memberikan kredit, tetapi ada juga tanggung jawab sosial dari perseroannya. Masyarakat juga harus dibiasakan dulu dengan yang kredit sehingga mereka punya tanggung jawab, bekerja punya tanggung jawab,” tandasnya.

Wakil Bupati meminta para kelompok tani yang telah mendapatkan penghasilan dan pengalaman dalam bertani hortikultura untuk menularkannya kepada orang-orang sekitar agar terdorong untuk sama-sama maju menuju kesejahteraan. “Bapak, mama anggota kelompok ini bersedia atau tidak tularkan ilmunya kepada orang-orang di sekitar? Jika bersedia, pasti takut mereka nantinya jadi pesaing. Agar tidak menjadi pesaing, diatur pola tanamnya serta menganjurkan untuk menanam tanaman hortikultura yang lain seperti lombok atau sayur–sayuran,” ujar Alo Haleserens.

Kepala Desa Dafala, Leonardus Kehi melaporkan, peningkatan tanaman hortikultura dimulai sejak tahun 2019 dengan dilakukan pendampingan yang disertai dengan dana APBDes.

Wakil Ketua TP PKK, Rinawati BR Perangin Angin, SE.,M.M.

Untuk tanaman hortikultura pada tahun 2021, jelas Leonardus, dianggarkan dana senilai Rp.150.000.000,- Sedangkan, tahun 2020 dianggarkan Rp.80.000.000,- dengan target 78.000 pohon dan menghasilkan pendapatan pada tahap I senilai Rp. 715. 000.000. Untuk tahun 2021 hingga saat ini, pendapatan sementara Rp.358.000.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Peningkatan hasil tanaman hortikultura di Desa Dafala, lanjut Kepala Desa, karena adanya dukungan dana, baik dari APBDes maupun Bank BRI melalui kredit lunak, serta adanya kolaborasi yang baik antara PPL dari Dinas Pertanian dan pendamping dari perusahaan swasta Syngenta yang selalu mendampingi petani di lapangan setiap saat.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Belu, Rinawati BR Perangin Angin yang juga memiliki pengalaman dalam bertani hortikultura, menyampaikan, bahwa ia sering berbagi pengalaman bersama para petani guna meningkatkan produktivitas dan pendapatan ekonomi dengan tidak hanya menanam satu jenis tanaman, tetapi juga menanam beberapa jenis tanaman hortikultura dengan menggunakan sistem tumpeng sari.

Anggota DPRD Belu Fraksi NasDem, Edmundus Tita

Anggota DPRD Belu Fraksi NasDem, Edmundus Tita yang juga hadir, menyampaikan bahwa sebagai wakil rakyat, ia dan rekan – rekan DPRD bersedia dan siap untuk mendukung penuh program – program pemerintah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. “Untuk pertanian, peternakan, dan kesehatan, kami mendukung penuh pemerintah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat”, tambah Edmundus.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kadis Pengendalian Penduduk dan KB, Plt. Kadis Perpustakaan, Plt. Kadis Perhubungan, Kepala BRI Unit Sudirman, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, PPL, serta anggota Kelompok Tani.

Sumber berita + foto : prokompimbelu

Editor: Herminus Halek

Koperasi Projamin Belu Demo Olah Lahan Kering Pertanian di Kakuluk Mesak

539 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Koperasi Profesional Jaringan Mitra Negara (Projakop) Mitra Sejahtera Belu bekerja sama dengan STM Nenuk menghelat demo pengolahan lahan kering pertanian di Dusun Rotiklot, Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu 19 Mei 2021.

General Manager, Jhonny Kilai mengungkapkan, koperasi ini bertujuan memajukan kegiatan perekonomian para anggota dengan memanfaatkan lahan tidur. Gerakan hijau yang merupakan visi misi koperasi harus dimaksimalkan hingga petani menikmati hasil yang sangat memuaskan. “Target kita merekrut anggota sebanyak – banyaknya, menggarap lahan tidur di sekitar Bendungan Rotiklot, membersihkan lahan, lalu menanam kembali tanaman yang ada nilai ekonomisnya”, ujarnya.

Projakop yang bergerak di bidang multi usaha tersebut, lanjut Kilai, akan melibatkan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat petani.

Selain itu, sambung Jhonny Kilai, Projakop telah menjalin sinergisitas dengan sekolah kejuruan STM Nenuk guna  memodifikasi alat–alat pertanian biasa menjadi lebih tepat guna. Diharapkan, ke depan siswa – siswi STM bisa menjadi perakit andal alat pertanian tepat guna sekaligus menjadi petani–petani sukses milenial.

Pada kesempatan itu, Pater Lukas Uran, SVD mengatakan, kehadiran Projakop di wilayah Belu dengan melibatkan siswa – siswi STM Nenuk adalah sesuatu yang sangat berharga, di mana para pelajar sekolah kejuruan teknik mesin dan bangunan, diberi kesempatan mendapatkan pengalaman belajar tambahan. Para pelajar terlibat langsung dalam kegiatan tersebut guna melihat dari dekat cara menggunakan traktor dalam pengolahan lahan pertanian dengan teknologi tepat guna. Para pelajar juga belajar langsung di lapangan dan bisa menerapkannya di masa–masa yang akan datang.

“Terima kasih kepada Projakop yang sudah mau bekerja sama dengan STM Nenuk. Visi misinya pun sudah dipaparkan tim projakop di sekolah beberapa waktu lalu. MoU vokasi selama 4 (empat) tahun ini merupakan kesempatan bagi anak–anak STM Nenuk untuk belajar sesuatu yang baik dan bisa mengaplikasikan ketika sudah tamat sekolah sesuai tuntutan zaman,” ucap Pater Lukas.

Anggota DPRD Belu fraksi Golkar, Benediktus Hale menyambut baik kehadiran Projakop sebagai hal yang positif dan luar biasa. Lahan tidur di wilayah asalnya itu, menurut Bene Hale, sangat banyak dan karena itu perlu dihidupkan dan dimanfaatkan secara maksimal bersama Projakop.

Anggota DPRD Belu, Benediktus Hale (topi hitam kanan)sedang memantau persiapan demo pengolahan lahan kering

“Terima kasih atas kehadiran Projakop, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami yang sudah menjadi anggota, akan berupaya menyebarkan informasi ini kepada semua orang sekaligus mengajak untuk bergabung,” ungkap Bene Hale yang juga merupakan Dewan Pakar Projakop Kabupaten Belu.

Dikatakannya, semua traktor tangan milik masyarakat Rotiklot akan dimodifikasi di STM Nenuk untuk memenuhi syarat teknologi tepat guna. Program projakop kelihatan sederhana tetapi sangat mengena dengan kebutuhan dasar pertanian masyarakat. “Sebagai anggota dewan, saya siap mengawal program ini sesuai kewenangan yang ada. Kami bersama masyarakat siap untuk sukseskan program Projakop di wilayah Dusun Rotiklot,” tandas anggota DPRD dua periode asal Dapil II.

Ketua Kelompok Tani Putri Manu Siri, Pius Mau menambahkan, Bendungan Rotiklot yang terletak di wilayah Dusun Rotiklot itu, manfaatnya tidak dirasakan sama sekali oleh warga sekitar. Air dialirkan ke lahan persawahan melewati perkampungan, sementara lahan kering di sekitarnya tidak. “Terima kasih, kami siap jalankan program ini. Semoga dengan adanya Projakop di wilayah ini bisa membantu kami dalam mengolah lahan tidur,” papar Pius Mau.

Dilansir dari Nusapagi.com, Koperasi Projakop adalah koperasi yang dikelola secara profesional dan mandiri oleh Organisasi Perkumpulan Pro Joko Widodo Ma’ruf Amin (Projamin) untuk menghidupkan kegiatan perekonomian anggota yang bergerak di bidang multi usaha, yang meliputi simpan pinjam, perkebunan, pertanian, peternakan, tambak, perdagangan komoditi lokal, usaha pengembang perumahan (real estate) atau developer , pertambangan, usaha trasportasi, usaha IT dan telekomunikasi, usaha alat kesehatan, alat peraga pendidikan, dan usaha – usaha lainnya.

Tujuannya:

  • Menjadi pelopor Koperasi Produsen di Seluruh Indonesia dengan Networking Projamin dari tingkat DPP sampai PR dan 2 Sayap Organisasi BALNAS PROJAMIN dan Garuda Muda Projamin (GMP);
  • Menggarap lahan tidur menjadi lahan produktif di lahan – lahan  negara yang belum terpakai dengan pola HGU, pinjam pakai, membuka unit – unit sekolah kejuruan dan bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  • Membuka lapangan kerja baru sesuai dengan usaha yang sedang dijalankan sebagai penggiat Koperasi Projakop;
  • Menyejahterakan anggota dengan memberikan pinjaman modal usaha yang saling menguntungkan sehingga dapat membesarkan organisasi Projamin dan Koperasi Projakop.

Layanan / Bisnis Koperasi antara lain : Agrobisnis, Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Tambak Udang, Pertambangan, Perdagangan kecil dan besar Komoditi ekspor, Perdagangan Komoditi Lokal.

Gerakan Hijau, (contoh di Provinsi NTT) yakni Penanaman 100 pohon Sengon Laut/ Jabon per anggota. Potensi pendapatan anggota dari penjualan pohon berumur 4 (empat) tahun mencapai ratusan juta rupiah.

Untuk daerah lain akan disesuaikan dengan pohon apa yang bisa tumbuh dan nilai jual pohon tersebut berharga tinggi dan menguntungkan anggota Koperasi Projakop. Skema bagi hasilnya akan dituangkan dalam Pedoman Rumah Tangga Projakop. (*)

Penulis + foto: (*/ Herminus Halek)

Pasca-Bencana Banjir di Malaka, Ribuan Hektar Lahan Pertanian Rusak

192 Views

Malaka, Garda Indonesia | Pasca-bencana alam Banjir Bandang akibat luapan air dari Sungai Benenain pada Minggu, 4 April 2021, mengakibatkan kerusakan lahan pertanian masyarakat di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Dinas Pertanian-red) Pertanian Kabupaten Malaka, langsung terjun ke lapangan untuk mendata kerusakan lahan warga dan kerusakan lainnya.

“Setelah mendapat perintah dari Bupati Malaka, staf dan penyuluh pertanian lapangan kami langsung turun ke lapangan untuk mendata kerusakan lahan pertanian berupa lahan yang kekurangan air yang ada di masyarakat terdampak bencana,” ujar Plt. Kadis Pertanian Kabupaten Malaka, Nikolas Seran pada Selasa 4 Mei 2021 di aula Kantor Bupati Malaka.

Nikolas Seran memaparkan, sejak bencana banjir lalu, banyak lahan yang hancur, rusak dan luluh lantah tertimpa sedimen lumpur, termasuk hasil pertanian seperti jagung, padi dan tanaman hortikultura. “Dampaknya sangat terasa oleh masyarakat petani yang desanya terdampak langsung bencana banjir. Ribuan hektare lahan yang rusak dan tidak bisa dimanfaatkan dan yang mengalami kekurangan air hingga saat ini,” urainya.

Lebih lanjut, Nikolas Seran melalui Kabid Tanaman Pangan Fransiskus Nahak menginformasikan bahwa data kerusakan yang berhasil diperoleh berupa lahan sawah yang kekurangan air. “Kita mendata lahan warga yang saat ini kekurangan air dan butuh intervensi atau penanganan segera sehingga tidak terjadi gagal panen dan merugikan masyarakat,” ucapnya sambil mengatakan kekurangan air itu akibat putusnya saluran induk Bendungan Benenain, di Desa Kakaniuk sepanjang 200 meter.

Saluran induk Bendungan Benenain di Desa Kakaniuk putus diterjang banjir

Adapun data yang diperoleh dari Dinas Pertanian di Kecamatan Malaka Barat, luas lahan 1.050 ha, rusak akibat banjir seluas 750 ha dan yang mengalami kekurangan air sebesar 145 ha.

Lahan Pertanian terdampak berada di  Kecamatan Weliman luas lahan 837 ha, kerusakan akibat banjir 629,7 ha, yang mengalami kekurangan air 202,3 ha. Kecamatan Io Kufeu luas lahan 208 ha, kerusakan akibat banjir 25,8 ha. Kecamatan Malaka Tengah luas lahan 1725 ha, kerusakan akibat banjir 75 ha dan yang mengalami kekurangan air 1187 ha. Kecamatan Laenmanen luas lahan 502 ha, kerusakan akibat banjir 31 ha. Kecamatan Kobalima luas lahan 760 ha, kerusakan akibat banjir 45,1 ha dan kekurangan air 400 ha.

“Jadi total keseluruhan beberapa kecamatan itu, untuk luas lahan sebesar 5.082 ha, kerusakan akibat banjir 1.557 ha dan yang mengalami kekurangan air 1.934 ha. Lahan-lahan itu terdapat tanaman yang hampir seluruhnya belum dipanen,” rinci Fransiskus.

Kesempatan yang sama, Nikolaus dan Fransiskus mengutarakan bahwa jika saluran primer itu bisa dikerjakan sehingga aliran air bisa berfungsi maka lahan akibat kekurangan air itu bisa ditanggulangi. Pihaknya juga melalui staf dan penyuluh pertanian terus memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk mencari solusi terbaik. (*)

Sumber berita dan foto (*/kominfomalaka)

Editor (+roni banase)

Jadi Model Pertanian Terintegrasi, Sumba Tengah Berbenah Diri Pasca-Badai

191 Views

Sumba Tengah, Garda Indonesia | Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menjadikan Kabupaten Sumba Tengah sebagai Model Pertanian Terintegrasi di NTT. Penekanan VBL tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara Panen Padi di Lokasi Food Estate pada Kamis, 15 April 2021.

“Tahun depan (2022), diharapkan dukungan masyarakat melalui DPRD Provinsi, kami menganggarkan Pabrik Pakan Ternak di Sumba Tengah, agar jagung yang ditanam akan dibeli pabrik. Selanjutnya diproduksi dan menghasilkan pakan ternak sehingga masyarakat tidak perlu lagi membeli pakan ternak dari Pulau Jawa. Inilah yang kita sebut dengan Sumba Tengah menjadi Pusat Gerakan Pertanian yang terintegrasi karena proses dari hulu hingga hilir, ya dikerjakan dengan baik,” urai Gubernur VBL.

Gubernur VBL juga menginginkan Pulau yang terindah ini (Pulau Sumba) agar rantai pasoknya berasal dari dalam Pulau Sumba. “Sebagai pulau terindah, ke depanya harus memiliki rantai pasok kebutuhannya yang disediakan dari dalam Pulau Sumba sendiri,” pintanya.

Untuk itu, tandas VBL, Pak Kadis Pertanian, Lecky F Koli, mulai tanggal 25 April 2021, kita mulai Tanam Jagung Program TJPS di Sumba Timur dengan luasan lahan 10.000 ha, selanjutnya di Sumba Barat dengan luasan lahan 3.000 ha dan Sumba Barat Daya dengan luasan lahan 5.000 ha.

Gubernur NTT saat meninjau lumbung pangan di Sumba Tengah

Sementara itu, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Lecky F.  Koli saat diwawancarai media menyampaikan, arahan Bapak Gubernur siap ditindaklanjuti dan segera dikoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan Program TJPS sesuai target yang telah ditetapkan.

“Untuk menindaklanjuti arahan Bapak Gubernur, hari ini (Jumat, 16 April), kami berada di Sumba Timur untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama Pemda Sumba Timur untuk persiapan lahan, benih, pupuk dan alsintan guna percepatan pencapaian target Program TJPS dapat terlaksana di Sumba Timur dan selanjutnya di Sumba Barat serta Sumba Barat Daya,” ungkap Kadis Luki sapaan akrabnya.

Kepala Dinas PUPR, Maksi Nenabu pun menyampaikan dukungannya terhadap Program TJPS terkait infrastruktur pendukung. “Arahan Bapak Gubernur wajib kami tindaklanjuti, untuk di Pulau Sumba, terkait dukungan terhadap implementasi Program TJPS pasca-badai ini, langkah percepatan kami lakukan, diantaranya koordinasi dengan Pemkab Sumba Timur dan PT. Nindya Karya serta Balai Wilayah Sungai NT II untuk perbaikan sementara Bendungan Lambanapu, dan pelebaran akses darurat ruas jalan Waikabubak–Padedeweri yang dikerjakan dalam waktu yang cepat,” terangnya.

Lanjut Kadis Maksi, “Sedangkan Jembatan Lailunggi di Karera, dikarenakan alur air telah memperlebar sungai, maka perbaikannya akan dilakukan pembangunan tambahan bentangan baru sepanjang 20 meter dari panjang jembatan awal 40 meter sehingga total panjang jembatan menjadi 60 meter yang penanganannya diusulkan Kementerian PUPR dan penanganan secara darurat juga dilakukan untuk kelancaran akses transportasi.”

Selanjutnya, pada Jumat, 16 April 2021, Gubernur NTT bersama rombongan menuju Kabupaten Rote Ndao, menggunakan Pesawat Wings Air seri ATR 72-600, kemudian menuju Pulau Ndao Nuse untuk memantau masyarakat terdampak Badai Siklon Tropis Seroja beberapa waktu lalu.(*)

Sumber berita dan foto (*/Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT)

Editor (+roni banase)

Perubahan Dosis Pupuk, Alasan Pupuk Subsidi Urea Langka di NTT

367 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Lecky Frederich Koli menyebut perubahan dosis penggunaan pupuk anorganik tahun 2021 menjadi penyebab kelangkaan penyaluran pupuk subsidi urea kepada petani.

“Memang semua daerah di Indonesia mengeluh pupuk, terutama pupuk urea, ditekan sampai 1/3. Misalnya, kalau pesan 150 kg, maka hanya dapat 50 kg. Artinya, kehilangan 100 kg,” ungkap Lecky Frederich Koli di Atambua, pada Rabu, 24 Maret 2021.

Dijelaskan Lecky Frederich, penggunaan pupuk urea di NTT sudah berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan lahan, kesuburan menurun, lingkungan tidak seimbang, menimbulkan hama penyakit, dan lain sebagainya.

Pengurangan pupuk urea itu, lanjut Frederich, harus diimbangi dengan penambahan dosis ZA, karena ZA mengandung sulfur (belerang) yang dapat mengembalikan (menormalkan) dosis, jika kelebihan. Selain itu, kuota pupuk organik ditambahkan untuk mengembalikan kesuburan tanah.

Perbedaan penggunaan pupuk anorganik dan organik, Frederich menuturkan, bahwa pupuk anorganik, semakin lama penggunaannya, semakin tinggi jumlahnya. Dan, tentu biaya perawatannya pun semakin besar. Sedangkan pupuk organik, semakin lama penggunaannya, semakin sedikit, karena memberikan mikroba (makhluk hidup) yang bisa mengurai lahan menjadi lebih subur, dan biayanya pun semakin berkurang dengan hasil produksi meningkat.

Pihaknya juga mendorong petani untuk mulai menggunakan pupuk organik, agar menjadi suatu kebiasaan dalam sistem pertanian berimbang. “Pemerintah tidak mungkin mengambil satu kebijakan yang menurunkan hasil produksi,” tegas Frederich Koli. (*)

Penulis: (*/ Herminus Halek)

Gubernur NTT Panen Jagung Program TJPS Periode Oktober—Maret di Sulamu

194 Views

Sulamu-Kupang, Garda Indonesia | Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) melakukan Panen Jagung Program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) periode tanam Oktober—Maret di Desa Pontulan Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang, pada Senin, 22 Maret 2021.

Adapun luas lahan TJPS periode tanam Oktober—Maret (Okmar) dengan data persebaran pada 16  Kabupaten di NTT yaitu Kabupaten Kupang 1.260 Ha, TTS 890 Ha, TTU 850 Ha, Belu : 710 Ha, Malaka 1.200 Ha, Rote Ndao 267 Ha, Flores Timur 455 Ha, Ende 127 Ha, Ngada 238 Ha, Manggarai 125 Ha, Manggarai Timur 513 Ha, Manggarai Barat 250 Ha, Sumba Tengah 239 Ha, Sumba Timur  550 Ha, Sumba Barat Daya 401 Ha dan Kabupaten Sumba Barat 100 Ha.

Luasan lahan periode tanam Oktober—Maret sebesar 1.260 Ha di Kabupaten Kupang merupakan kontribusi dari 9 Kecamatan yaitu Amfoang Barat Laut 20 Ha, Amfoang Selatan 82 Ha, Fatuleu Barat  152 Ha, Sulamu 447 Ha, Kupang Timur 80 Ha, Kupang Tengah 60 Ha, Amarasi Timur 280 Ha, Semau : 83 Ha, Kecamatan Semau Selatan  56 Ha.

Pasca-panen Jagung Program TJPS pada lahan seluas 79 Ha, Gubernur VBL langsung menyaksikan Demo Mesin Pencacah, Inseminasi Buatan untuk ternak Sapi dan menyerahkan sejumlah bantuan berupa SOP budidaya tanaman Jagung, bibit rumput odot, mesin pencacah, obat-obatan dan asuransi ternak yang diwakilkan kepada para kepala dinas yang hadir untuk menyerahkan bantuan tersebut.

“Bantuan yang diberikan kepada masyarakat agar dinas terkait untuk mengawalnya dengan baik. Karena setiap bantuan harus dipertanggungjawabkan dengan hasil yang maksimal, karena masyarakat butuh pendampingan teknis dari kita. Untuk itu, dinas teknis terkait agar mengoptimalkan peran pendampingnya di tengah masyarakat”, tegas Gubernur saat penyerahan bantuan tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Obet Laha dalam sambutannya menyampaikan mayoritas masyarakat di Kabupaten Kupang adalah bertani. Untuk itu, apresiasi kepada Gubernur NTT melalui program TJPS yang berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2021. Perlu terus bergerak untuk luasan lahan tanam di periode tanam April—September.

“Apresiasi kepada Bapak Gubernur. Program TJPS ini sangat sesuai dengan karakteristik Wilayah Kabupaten Kupang dengan mata pencaharian masyarakat kita adalah bertani. Panen raya perdana diatas lahan seluas 79 Ha di Desa Pantulan ini selanjutnya hasilnya akan di pakai untuk membeli sapi. Musim tanam April sampai dengan September nanti, perluasan lahan akan di kembangkan diatas lahan 800 Ha dengan memanfaatkan Anggaran melalui APBD Kabupaten Kupang untuk sektor pertanian sebesar 24 miliar,” ungkap Obet.

Gubernur langsung  berdialog bersama masyarakat pada kesempatan tersebut. Salah satu tokoh masyarakat  Kecamatan Sulamu mengapresiasi Program TJPS sekaligus meminta kepada gubernur untuk bantuan sumur bor, traktor, kawat duri dan penerangan listrik di desa tersebut. “Di tengah hujan dan badai kami terus bekerja keras untuk menyukseskan program ini karena bermanfaat bagi kami para petani. Untuk menghadapi musim tanam berikutnya, kami membutuhkan sumur bor, traktor, kawat duri dan penerangan listrik di desa”, ungkap tokoh masyarakat tersebut.

Menanggapi usulan tersebut, Gubernur menegaskan akan berbagi peran antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kupang. “Untuk usulan sumur bor segera dipenuhi melalui APBD Provinsi. Sedangkan traktor, mekanismenya adalah kebutuhan luasan lahan yang digarap berapa, akan kami layani untuk traktor tersebut tanpa dikenakan biaya apa pun. Sementara, untuk bantuan kawat duri akan dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Kupang serta listrik pasti akan segera terpenuhi (langsung melakukan koordinasi via hanphone dengan General Manager PLN UIW NTT,red),” pungkas Gubernur Laiskodat.(*)

Sumber berita dan foto (*/Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT)

Editor (+roni banase)