Arsip Tag: Gabriel Goa

Berbatasan 2 Negara, PADMA Indonesia : NTT Harus Punya Kodam Sendiri

510 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Nusa Tenggara Timur adalah provinsi terdepan Indonesia yang berbatasan langsung baik darat, laut dan udara dengan Negara Timor Leste serta laut dan udara dengan Australia. Keamanan dan Pertahanan NKRI menjadi sangat vital di NTT. Fakta membuktikan bahwa NTT dari sisi keamanan wilayah Polda NTT sudah masuk kategori tipe A dengan Kapolda berpangkat Irjen.

Miris dan sangat memprihatinkan bahwa dari sisi pertahanan di NTT memperlihatkan NKRI sangat ketinggalan yakni hanya sekelas Komando Resor Militer (Korem) bukan Komando Daerah Militer (Kodam) sendiri. NTT masih di bawah Kodam Udayana Bali.

Gabriel Goa, Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) melalui rilis yang diterima Garda Indonesia pada Minggu malam, 27 Juni 2021; mendesak Panglima TNI, Menteri Pertahanan RI dan Komisi I DPR RI wajib menjadikan NTT Wilayah Kodam sendiri yakni Kodam EL Tari NTT dan membuka Korem baru di Pulau Sumba, pulau terdepan Indonesia berbatasan udara dan laut dengan Australia.

Fakta lain, ungkap Gabriel Goa, putra-putri NTT yang berminat menjadi Anggota TNI baik itu melalui jalur Tamtama dan Bintara lebih khusus Akademi Militer (Akmil) dipersulit. Berdasarkan hasil pantauan kami bahwa kemauan putra- putri NTT bercita-cita menjadi anggota TNI sangat tinggi sekali, namun itu semua kandas karena proses perekrutan Akmil harus melalui Kodam Udayana, Bali yang lebih diutamakan putra-putri dari Bali bukan NTT.

“Fakta membuktikan sejak tahun 2016 sampai 2019 calon Akmil asal NTT tidak ada yang tembus seleksi Akmil dengan alasan nilai akademik dan psikologis yang tidak memenuhi syarat, dengan.demikian jatah untuk NTT dialihkan ke Bali. Tahun 2020 NTT hanya dapat 1 orang sedangkan jatah untuk NTT 5 orang dengan alasan karena nilai psikologis yang tidak memenuhi syarat maka kekurangan 4 orang dari 5 orang diambil dari Bali,” urai Gabriel Goa.

Masyarakat NTT, ulas Gabriel Goa, merasa kecewa sepertinya NTT dianaktirikan dan terkesan ada diskriminasi, sementara Papua selalu diprioritaskan putra-putrinya untuk masuk TNI melalui jalur Akmil dengan jatahnya banyak di atas 20 orang per Kodam setiap tahun dan di sana ada 2 (dua) Kodam jadi mereka dapat di atas 40 orang tiap tahun.

Kecewa karena tidak diterima di Akmil di Indonesia, putra-putri NTT mencoba nasib dengan ikut tes Akmil di luar negeri seperti di USA dan mereka lolos. Terpanggil untuk tidak jadikan NTT anak tiri di NKRI karena NTT juga bumi yang lahirkan Pancasila maka kami dari Lembaga PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), menyatakan :

Pertama, mendesak DPR RI Komisi I, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI segera membentuk Korem Sumba dan Kodam EL Tari Nusa Tenggara Timur pada 5 Oktober 2021 bertepatan dengan Hari Angkatan Bersenjata;

Kedua, mendesak DPR RI Komisi I, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk memperhatikan putra-putri NTT diterima di Akmil NKRI dengan demikian mereka tidak tergiur lagi masuk Akmil di luar negeri seperti USA dan Australia karena merasa didiskriminasi dan dianaktirikan di NKRI.(*)

Foto utama (*/koleksi pribadi)

Hari Lahir Pancasila dan Komitmen Pemberantasan Korupsi

210 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Setiap tanggal 1 Juni segenap bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote memperingati Hari Lahir Pancasila.

Kepada media pada Senin, 31 Mei 2021; Gabriel Goa, Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (Kompak Indonesia) menyatakan, hari lahir Pancasila 1 Juni ini, perlu dimaknai dalam upaya pemberantasan korupsi dan kondisi ini harus menjadi perhatian semua anak bangsa, karena korupsi sangat menyalahi prinsip dasar Pancasila sebagai falsafah (ideologi) negara.

Peringatan hari lahir Pancasila pada tahun 2021, kata Gabriel, tentu sebagai momentum membangkitkan kembali guna menghayati serta mengamalkan sila-sila dari Pancasila. “Semua pihak terutama pejabat negara (eksekutif dan legislatif) maupun swasta harus sama-sama bersepakat bahwa hunus bilah pedang anti korupsi mampu melesak cepat, tertuju menusuk dan mematikan detak jantung laten korupsi,” ujar Penggiat Anti Korupsi tersebut.

Gabriel Goa mengatakan,  jika ada yang berani korupsi, maka sama saja berani mengkhianati nilai-nilai dari setiap butir dari yang ada di dalam Pancasila. “Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, memiliki esensi agar kita takut, terhindar dari niat dan godaan untuk berperilaku koruptif, karena yakin setiap derap langkah, perilaku dan perbuatan kita di dunia fana ini diketahui oleh Tuhan Yang Maha Esa (YME),” terangnya sembari menegaskan bahwa sila pertama Pancasila  harus konkret serta mampu menjaga pribadi untuk tidak berperilaku koruptif karena takut akan dosa.

Dengan demikian, lanjut Gabriel, akan menjadikan kita manusia yang adil dan beradab, sesuai sila kedua Pancasila. Semangat dan implementasi esensi sila pertama dan kedua, kata dia, dapat menjadi tujuan sila ketiga, Persatuan Indonesia, dalam mengentaskan budaya korupsi yang telah berakar urat di negeri ini.

Bahkan, tegas Gabriel, tentunya perang melawan laten korupsi ini, harus dipimpin dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan, sebagaimana esensi dari sila ke empat Pancasila.

Ia meyakini bahwa sirnanya korupsi di Indonesia, tentunya menjadi harapan, impian dan cita-cita kita bersama demi keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, yang termaktub dalam sila kelima Pancasila.

Gabriel Goa berharap, bangsa Indonesia jangan hanya memperingati hari lahirnya Pancasila, dengan peringatan tahunan seperti tahun-tahun sebelumnya, apalagi dengan hingar bingar perayaan di tengah situasi dan kondisi pandemi Covid-19 yang mampu melumpuhkan negeri ini baik aspek ekonomi, kemanusian dan kesehatan.

Hal paling penting, tambah Gabriel, esensi dan nilai-nilai dari kelima butir Pancasila yang menjadi satu kesatuan utuh dan saling mengikat serta memiliki makna yang seharusnya menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara.

Maka, dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2021 ini, Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (Kompak Indonesia) menyatakan sikap :

Pertama, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) terhadap uang negara merupakan perbuatan kejahatan serta mengkhianati Pancasila.

Kedua, mendesak KPK RI agar serius dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Ketiga, mendesak Kejagung RI agar cepat dan tepat dalam menuntaskan skandal-skandal korupsi yang sedang ditangani dan serta melakukan koordinasi kepada kejaksaan tinggi (Kejati) se-tanah air untuk serius dalam menangani kasus-kasus korupsi di daerah.

Keempat, mendesak aparat kepolisian (Polri) agar mendukung total upaya pemberantasan korupsi oleh Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo serta serius melakukan koordinasi terhadap kepolisian daerah (Polda) sebagai bentuk keseriusan dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi di daerah.

Kelima, mendesak Komisi III DPR RI agar memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap kasus hukum (korupsi) baik yang ditangani oleh KPK, Polri, Kejagung dan serta segera melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama KPK, Kejagung dan Polri sebagai evaluasi dan pertanggungjawaban bersama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Keenam, mengajak solidaritas Penggiat Anti Korupsi dan Pers agar terus mengawal dan menyatakan perang terbuka melawan korupsi di negeri pertiwi.(*)

Sumber berita (*/tim Padma Indonesia)

Editor (+roni banase)

Foto utama (*/istimewa)

KOMPAK Indonesia Desak KPK Periksa & Tetapkan Azis Syamsudin Jadi Tersangka

296 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK Indonesia) mendesak Pimpinan KPK RI terkait pemeriksaan dan penetapan tersangka terhadap Azis Syamsuddin (Az) terkait kasus suap Tanjungbalai, Provinsi Sumatra Utara.

“Kami dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia hendak menyampaikan pengaduan sekaligus mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk memeriksa dan menetapkan tersangka terhadap Azis Syamsudin,” jelas Gabriel Goa, Ketua KOMPAK Indonesia pada Jumat siang, 30 April 2021 di Gedung Merah Putih saat melaporkan resmi ke Dewan Pengawas KPK RI dan Pimpinan KPK RI.

Gabriel Goa menegaskan, pemeriksaan dan penetapan tersangka kepada Azis Syamsudin dengan pertimbangan, pertama, bahwa dalam konferensi pers pada tanggal 22 April 2021, Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan kronologi kasus suap Tanjungbalai yang menyeret nama Azis Syamsudin. “Bahkan catatan kami (KOMPAK Indonesia, red) nama Azis Syamsudin juga pernah disebut oleh Napoleon Bonaparte dalam kasus Joko Chandra,” urai Gabriel.

Gabriel mengatakan, bahwa pada Oktober 2020, bertempat di rumah dinas Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin di mana M Syahrial menyampaikan permasalahan dugaan kasus korupsi yang  terjadi di Pemkot Tanjungbalai yang tengah diselidiki oleh KPK.

Kemudian, jelas Gabriel menguraikan kronologi,  Azis Syamsudin memerintahkan ajudannya untuk hubungi penyidik KPK RI, Robin ( AKP Stepanus Robin Pattuju). Di rumah ini AKP Stepanus Robin Patuju dipertemukan dan diperkenalkan kepada Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial.

Gabriel pun melanjutkan, pada kesempatan ini M Syahrial menyampaikan permasalahan dugaan kasus korupsi terjadi pada Pemkot Tanjungbalai yang tengah diselidiki oleh KPK RI. “Harapannya dugaan kasus korupsi di Pemkot Tanjungbalai tidak dinaikkan ke tahap penyidikan/ membantu untuk tidak dilanjutkan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di pemkot Tanjungbalai,” urainya.

Gambaran Keterlibatan Azis Syamsudin

Menurut hasil analisis KOMPAK Indonesia, peran Azis Syamsudin diduga menyiapkan rumah, menginisiatif, mengatur, merancang pertemuan antara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dengan Penyidik KPK RI, AKP Stepanus Robin. Terlihat jelas sejumlah rangkaian peristiwa selanjutnya mengikuti rancangan dari rumah, wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin.

Lebih lanjut, ujar Gabriel, setelah pertemuan di rumah dinas Wakil Ketua DPR RI, penyidik KPK RI, AKP Stepanus Robin Patuju melakukan koordinasi di antarannya memperkenalkan seorang pengacara bernama Maskur Husain kepada M Syahrial.

Gabriel menandaskan, dari pertemuan penyidik KPK RI, AKP Stepanus, pengacara Maskun Husain dan Wali Kota M Syahrial terjadi kesepakatan yaitu penghentian proses hukum terkait dugaan perkara jual beli jabatan di Tanjungbalai dan pemberian mahar Rp 1,5 Miliar.(*)

Sumber berita dan foto (*/KOMPAK Indonesia)

Editor (+roni banase)

KOMPAK Indonesia Kejar Tekad Bupati Pegunungan Bintang Tumpas Korupsi

100 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Komitmen dan tekad Bupati Pegunungan Bintang, Spei Bidana dan Wakilnya Piter untuk memberantas Mafioso Korupsi Berjamaah hingga ke akar-akarnya di Pegunungan Bintang dalam Program 100 Hari ditunggu publik dalam gebrakan nyatanya bukan sekadar wacana.

Demikian penegasan Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa dalam rilis yang diterima Garda Indonesia pada Kamis malam, 11 Maret 2021. Ia juga menegaskan bahwa konsisten mendukung dan mengawal Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua.

Gabriel Goa berharap agar Bupati dan Wakil Bupati yang mengelola Kabupaten Pegunungan Bintang yang memiliki luas 15.682 km² dengan 34 kecamatan dan Ibu Kota Oksibil, usai dilantik agar konsisten dengan visi misi mereka.

Berlandaskan pada kondisi tersebut, maka Ketua KOMPAK Indonesia, menekankan 4 (empat) kondisi yang harus dijalankan oleh Bupati Pegunungan Bintang di antaranya:

Pertama, mencegah dan memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Pegunungan Bintang;

Kedua, bekerja sama dengan KPK RI, BPK RI dan BPKP RI untuk mengaudit investigasi semua proyek-proyek di Pegunungan Bintang;

Ketiga, serius memberdayakan SDM Pegunungan Bintang demgan bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan yang memiliki reputasi nasional dan internasional seperti Kolese Kanisius;

Keempat, mempercepat kesejahteraan rakyat Pegunungan Bintang terutama di Distrik-Distrik bekerjasama dengan Lembaga Agama dan LSM yang memiliki integritas pro rakyat kecil bukan pro Perampok Uang Rakyat.

“Selain itu kami akan kawal ketat kasus korupsi Pegunungan Bintang di KPK RI dan Polda Papua agar cepat diproses hukumnya,” tegas Gabriel Goa, Ketua KOMPAK Indonesia.(*)

Editor (+roni banase)

Foto utama (*/koleksi pribadi)

Abaikan Pengusaha Lokal NTT, Diduga Kuat Proyek APBN Dimonopoli

211 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Saat ini pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) era pemerintahan Jokowi menjadi prioritas utama melalui alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), mengingat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) NTT rendah dan masuk kategori provinsi termiskin ketiga di Indonesia.

Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK Indonesia), Gabriel Goa kepada Garda Indonesia menandaskan bahwa fakta membuktikan potensi-potensi unggulan NTT di sektor Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Pariwisata dengan sumber daya manusia (SDM) sangat luar biasa, namun belum dikelola secara profesional dan maksimal.

“Perhatian Negara ke NTT melalui alokasi dana APBN untuk mempercepat pembangunan di NTT diharapkan tidak disalahgunakan melalui kongkalikong oknum-oknum Pejabat Kementerian dan Lembaga berkolusi dengan kaum kuat modal dari Jakarta dan mengabaikan Pengusaha Lokal di NTT,” ungkapnya pada Rabu, 24 Februari 2021.

Terhadap kondisi tersebut, tegas Gabriel Goa, KOMPAK Indonesia terpanggil untuk melakukan pencegahan terhadap praktik KKN dalam realisasi proyek Negara melalui dana APBN, dengan pernyataan sikap yakni:

Pertama, mendesak Inspektorat dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah( APIP) bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi  NTT dan Polda NTT untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi(BP2JK) Wilayah NTT jika ditemukan adanya “dugaan Kuat KKN”  agar segera diproses hukum tanpa pandang bulu.

Fakta membuktikan, urainya, selama ini diduga kuat proses lelang BP2JK Wilayah NTT syarat KKN  dan mengabaikan Peraturan Perundang-undangan dan juklak serta juknisnya seperti proses lelang peringkat 13 yang memenangkan paket pekerjaan untuk paket pekerjaan Irigasi di Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2021. Fakta hukum lain perusahaan yang beberapa dokumennya sudah mati dimenangkan oleh Panitia Lelang proyek jalan di kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2021.

Ada bukti, terang Gabriel Goa, PPK terlibat  langsung dalam pekerjaan Proyek di Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 diduga kuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum paket dilelangkan sudah bocor terlebih dahulu kepada oknum pengusaha luar paket pekerjaan di wilayah perbatasan Belu.

Ada lagi proyek perbatasan di Kabupaten Belu hanya oknum pengusaha luar yang mengerjakan paket pekerjaan proyek jalan nasional dan Pokjanya yang sama juga  memenangkan oknum pengusaha tersebut diduga kuat sudah diketahui perusahaan tersebut tidak mengantongi ijin lingkungan untuk Asphalt Mixing Plant (AMP);

Kedua, mendesak Kapolri dan Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Kementerian PUPR mendukung Kapolda NTT dan Kejati NTT untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait “dugaan kuat praktik KKN” dalam proyek-proyek APBN di NTT;

Ketiga, mendesak KPK RI dan Komisi III DPR RI melakukan pengawasan terhadap adanya dugaan mafioso KKN dalam proyek-proyek Negara lewat APBN di NTT. (*)

Sumber berita dan foto (*/KOMPAK Indonesia)

Editor (+roni banase)

Dua Pekerja Migran NTT Meninggal di Malaysia, Padma : Ada Indikasi TPPO

1.476 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Duka kembali menimpa keluarga besar Flobamora atas meninggalnya 2 (dua) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Timur yakni Yustika Ataplay (43 tahun) asal Alor di Tawau dan Aberlay Inacio asal Desa Litamali, Kobalima, Kabupaten Malaka di Sandakan, Malaysia Timur.

Sesuai rilis yang diterima Garda Indonesia dari Gabriel Goa, Dewan Pembina Lembaga PADMA INDONESIA pada Minggu malam, 14 Februari 2021 pukul 21.49 WITA, mengungkapkan berdasar informasi dari Bapak Yudha, Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia bahwa korban Yustika Ataplay langsung dikuburkan di Tawau, karena kondisi tubuhnya tidak bisa dibawa pulang ke NTT.

“Sedangkan jenazah Aberlay Inacio sedang diurus persiapannya untuk dibawa pulang ke Indonesia dan Polda NTT sedang memproses dugaan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),” urai Gabriel Goa.

Fakta tersebut di atas, tegas Gabriel Goa, membuktikan bahwa negara hadir untuk melindungi warga negaranya, maka kami dari Lembaga PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras tanpa pamrih dari BP2MI dan Kemenlu RI beserta Perwakilannya di Malaysia yang terus berkoordinasi aktif dengan kami dan keluarga serta jaringan di Malaysia dan NTT untuk menolong PMI asal Indonesia, khususnya NTT;

Kedua, Mendukung total proses penegakan hukum TPPO yang sedang dijalankan oleh Tim Polda NTT terkait dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap korban Arbelay;

Ketiga, Mendukung Kemenlu RI u.p Direktorat Perlindungan WNI dan BHI untuk terus melobi dan mengawal proses hukum terhadap pelaku Human Trafficking dengan korban Adelina Sau asal NTT di Pengadilan Malaysia;

Keempat, Mendesak Kemnaker RI dan Pemprov NTT untuk segera mengoptimalkan LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) dan membangun BLK PMI (Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia) bukan BLK Komunitas di Maumere untuk melayani CPMI asal Flores, Adonara, Solor dan Lembata; di Kupang untuk melayani CPMI asal Timor, Rote Ndao, Sabu Raijua, Semau dan Alor; dan di Tambolaka untuk melayani CPMI asal Sumba.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto (*/istimewa/koleksi pribadi)

Kasus Surat Palsu, PADMA Indonesia Kawal Laporan Anggota Polri di Polresta Kupang

587 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sungguh miris penegakan hukum di NTT khususnya di Polresta Kupang Kota yang dialami langsung bukan warga sipil, namun oleh Anggota Polri sendiri.

Direktur PADMA Indonesia dalam rilisnya yang diterima Garda Indonesia pada Minggu, 5 Juli 2020, menyampaikan telah terjadi pengabaian dan lambannya penanganan Laporan seorang Anggota Polri Bripka Vinsensius Bosko Heuk,S.H. di Polresta Kupang Kota yakni Laporan Polisi (LP) pertama tanggal 30 Juni 2018 LP/B/765/VIII/2018/SPKT Resor Kupang Kota dengan Terlapor Charly Yapola,cs terkait Tindak Pidana Membuat dan Menggunakan Surat Dokumen Autentik yang tidak benar pada tanggal 29 Agustus 2018 di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Laporan Polisi Pertama tanggal 30 Agustus 2018

“Dan LP kedua tanggal 5 Pebruari 2020 LP/B/157/II/2020/SPKT Resor Kupang Kota dengan Terlapor Sumral Buru Manoe,S.H.,M.H. cs terkait Tindak Pidana membuat Peta Palsu atau Surat Palsu yang terjadi di Kantor BPN Kota Kupang,” beber Direktur PADMA Indonesia.

Merasa Polres Kupang Kota tidak memberikan informasi soal perkembangan penanganan perkara yang dilaporkannya, imbuh Gabriel, maka Pelapor sebagai Anggota Polri meminta bantuan kepada Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia).

Laporan Polisi Kedua tanggal 5 Februari 2020

Terkait kondisi tersebut, Direktur PADMA Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, mendesak Kapolres Kupang Kota untuk segera memproses penanganan perkara pidana yang sudah dilaporkan pada tanggal 30 Juni 2018 dan tanggal 5 Pebruari 2020;

Kedua, meminta Kapolda NTT mendesak Kapolres Kupang Kota untuk segera memproses hukum jika masih lamban maka tanpa menunggu lama langsung Copot Kapolresta dan Kasat Reskrimnya.

Ketiga, mendesak Kompolnas, Ombudsman, Komnas HAM dan KPK RI melakukan pengawasan terhadap Kapolres Kupang Kota dan Kasat Reskrim Polres Kupang Kota agar bekerja profesional, tidak diskriminatif dan tidak memetieskan perkara.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto utama */istimewa

KOMPAK Indonesia Dukung Polda NTT Usut Tuntas Korupsi Bawang Merah Malaka

586 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Tim Penyidik Polda NTT berkomitmen menangani korupsi pengadaan bibit bawang merah di Kabupaten Malaka dengan jumlah kerugian negara diketahui mencapai Rp.4,9 miliar. Saat ini, Tim Penyidik Polda NTT berhasil menyelamatkan Rp.600 juta.

Dilansir dari sepangindonesia.co.id, Ditreskrimsus Polda NTT Kombes Pol. Yudi Sinlaeloe saat ditemui wartawan di ruang kerjanya pada Kamis, 11 Juni 2020, menegaskan komitmennya bahwa siapa pun terlibat dalam kasus bawang di Malaka; semuanya akan diproses. Sementara, yang berjalan sudah 9 tersangka, kemungkinan ada lagi.

“Tinggal sekarang kita lakukan pengembangan, jika sudah ada baru kita umumkan, tapi proses ini terus kita jalankan sampai di pengadilan,” terang Kombes. Pol. Yudi.

Kombes Yudi pun membeberkan bakal ada calon tersangka baru. “Yang pasti ada tersangka baru. Yah, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kita rilis. Jadi, begitu ada tersangka baru, nah itu biasanya kita dengan Humas, Polda akan menyampaikan itu,” ucapnya.

Terkait kondisi terkini dari penyidikan kasus korupsi bawang di Malaka, maka Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia dan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia sangat mendukung penuh Ditresktimsus Polda NTT yang baru, Kombes Pol. Yudi Sinlaloe dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi Bawang Merah Malaka.

Sesuai dengan rilis yang diterima Garda Indonesia pada Minggu, 21 Juni 2020, Gabriel Goa selaku Direktur KOMPAK Indonesia, memandang Kombes. Pol. Yudi telah teruji dan memiliki komitmen serta integritasnya dalam memberantas Human Trafficking di NTT selagi menjadi Dirkrimum Polda NTT. “Apalagi sebagai putra NTT, beliau sudah teruji membela Korban Human Trafficking yang berasal dari anak-anak gadis keluarga petani di kampung-kampung Nusa Tenggara Timur,” beber Gabriel.

Selain NTT sebagai wilayah Darurat Human Trafficking, urai Gabriel, ternyata NTT juga masuk wilayah Darurat Korupsi yang merampok Hak-Hak Ekosob (ekonomi, sosial, dan budaya) rakyat miskin akibatnya rakyat kecil terjebak jadi Korban Human Trafficking. “Kami yakin pak Yudi sebagai Putra Terbaik NTT tak mau NTT dicap sebagai Wilayah Darurat Korupsi lagi ke depan,” tegas Gabriel Goa.

Terpanggil untuk selamatkan NTT dari Mafioso Korupsi Berjamaah, maka kami dari Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia dan KOMPAK Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, mendukung total Dirkrimsus Polda NTT dan jajarannya dalam mengusut tuntas serta memproses hukum Tindak Pidana Korupsi di NTT dimulai dari kasus korupsi Bawang Merah Malaka!

Kedua, mendesak Kejati NTT yang baru Yulianto agar serius memproses penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di NTT dimulai dari Kasus Korupsi Bawang Merah Malaka!

Ketiga, mengajak Solidaritas Lembaga-lembaga Agama, Penggiat Anti Korupsi dan Pers di NTT mendukung Dirkrimsus Polda NTT dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di NTT tidak hanya menyeret Pelaku tetapi juga Aktor Intelektual Korupsi Berjamaah di NTT dimulai dari kasus Korupsi Bawang Merah Malaka!

Penuli dan editor (+rony banase)
Foto utama oleh katadata.id