Arsip Tag: Gabriel Goa

Abaikan Pengusaha Lokal NTT, Diduga Kuat Proyek APBN Dimonopoli

146 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Saat ini pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) era pemerintahan Jokowi menjadi prioritas utama melalui alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), mengingat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) NTT rendah dan masuk kategori provinsi termiskin ketiga di Indonesia.

Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK Indonesia), Gabriel Goa kepada Garda Indonesia menandaskan bahwa fakta membuktikan potensi-potensi unggulan NTT di sektor Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Pariwisata dengan sumber daya manusia (SDM) sangat luar biasa, namun belum dikelola secara profesional dan maksimal.

“Perhatian Negara ke NTT melalui alokasi dana APBN untuk mempercepat pembangunan di NTT diharapkan tidak disalahgunakan melalui kongkalikong oknum-oknum Pejabat Kementerian dan Lembaga berkolusi dengan kaum kuat modal dari Jakarta dan mengabaikan Pengusaha Lokal di NTT,” ungkapnya pada Rabu, 24 Februari 2021.

Terhadap kondisi tersebut, tegas Gabriel Goa, KOMPAK Indonesia terpanggil untuk melakukan pencegahan terhadap praktik KKN dalam realisasi proyek Negara melalui dana APBN, dengan pernyataan sikap yakni:

Pertama, mendesak Inspektorat dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah( APIP) bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi  NTT dan Polda NTT untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi(BP2JK) Wilayah NTT jika ditemukan adanya “dugaan Kuat KKN”  agar segera diproses hukum tanpa pandang bulu.

Fakta membuktikan, urainya, selama ini diduga kuat proses lelang BP2JK Wilayah NTT syarat KKN  dan mengabaikan Peraturan Perundang-undangan dan juklak serta juknisnya seperti proses lelang peringkat 13 yang memenangkan paket pekerjaan untuk paket pekerjaan Irigasi di Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2021. Fakta hukum lain perusahaan yang beberapa dokumennya sudah mati dimenangkan oleh Panitia Lelang proyek jalan di kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2021.

Ada bukti, terang Gabriel Goa, PPK terlibat  langsung dalam pekerjaan Proyek di Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 diduga kuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum paket dilelangkan sudah bocor terlebih dahulu kepada oknum pengusaha luar paket pekerjaan di wilayah perbatasan Belu.

Ada lagi proyek perbatasan di Kabupaten Belu hanya oknum pengusaha luar yang mengerjakan paket pekerjaan proyek jalan nasional dan Pokjanya yang sama juga  memenangkan oknum pengusaha tersebut diduga kuat sudah diketahui perusahaan tersebut tidak mengantongi ijin lingkungan untuk Asphalt Mixing Plant (AMP);

Kedua, mendesak Kapolri dan Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Kementerian PUPR mendukung Kapolda NTT dan Kejati NTT untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait “dugaan kuat praktik KKN” dalam proyek-proyek APBN di NTT;

Ketiga, mendesak KPK RI dan Komisi III DPR RI melakukan pengawasan terhadap adanya dugaan mafioso KKN dalam proyek-proyek Negara lewat APBN di NTT. (*)

Sumber berita dan foto (*/KOMPAK Indonesia)

Editor (+roni banase)

Dua Pekerja Migran NTT Meninggal di Malaysia, Padma : Ada Indikasi TPPO

1.394 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Duka kembali menimpa keluarga besar Flobamora atas meninggalnya 2 (dua) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Timur yakni Yustika Ataplay (43 tahun) asal Alor di Tawau dan Aberlay Inacio asal Desa Litamali, Kobalima, Kabupaten Malaka di Sandakan, Malaysia Timur.

Sesuai rilis yang diterima Garda Indonesia dari Gabriel Goa, Dewan Pembina Lembaga PADMA INDONESIA pada Minggu malam, 14 Februari 2021 pukul 21.49 WITA, mengungkapkan berdasar informasi dari Bapak Yudha, Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia bahwa korban Yustika Ataplay langsung dikuburkan di Tawau, karena kondisi tubuhnya tidak bisa dibawa pulang ke NTT.

“Sedangkan jenazah Aberlay Inacio sedang diurus persiapannya untuk dibawa pulang ke Indonesia dan Polda NTT sedang memproses dugaan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),” urai Gabriel Goa.

Fakta tersebut di atas, tegas Gabriel Goa, membuktikan bahwa negara hadir untuk melindungi warga negaranya, maka kami dari Lembaga PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras tanpa pamrih dari BP2MI dan Kemenlu RI beserta Perwakilannya di Malaysia yang terus berkoordinasi aktif dengan kami dan keluarga serta jaringan di Malaysia dan NTT untuk menolong PMI asal Indonesia, khususnya NTT;

Kedua, Mendukung total proses penegakan hukum TPPO yang sedang dijalankan oleh Tim Polda NTT terkait dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap korban Arbelay;

Ketiga, Mendukung Kemenlu RI u.p Direktorat Perlindungan WNI dan BHI untuk terus melobi dan mengawal proses hukum terhadap pelaku Human Trafficking dengan korban Adelina Sau asal NTT di Pengadilan Malaysia;

Keempat, Mendesak Kemnaker RI dan Pemprov NTT untuk segera mengoptimalkan LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) dan membangun BLK PMI (Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia) bukan BLK Komunitas di Maumere untuk melayani CPMI asal Flores, Adonara, Solor dan Lembata; di Kupang untuk melayani CPMI asal Timor, Rote Ndao, Sabu Raijua, Semau dan Alor; dan di Tambolaka untuk melayani CPMI asal Sumba.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto (*/istimewa/koleksi pribadi)

Kasus Surat Palsu, PADMA Indonesia Kawal Laporan Anggota Polri di Polresta Kupang

511 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sungguh miris penegakan hukum di NTT khususnya di Polresta Kupang Kota yang dialami langsung bukan warga sipil, namun oleh Anggota Polri sendiri.

Direktur PADMA Indonesia dalam rilisnya yang diterima Garda Indonesia pada Minggu, 5 Juli 2020, menyampaikan telah terjadi pengabaian dan lambannya penanganan Laporan seorang Anggota Polri Bripka Vinsensius Bosko Heuk,S.H. di Polresta Kupang Kota yakni Laporan Polisi (LP) pertama tanggal 30 Juni 2018 LP/B/765/VIII/2018/SPKT Resor Kupang Kota dengan Terlapor Charly Yapola,cs terkait Tindak Pidana Membuat dan Menggunakan Surat Dokumen Autentik yang tidak benar pada tanggal 29 Agustus 2018 di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Laporan Polisi Pertama tanggal 30 Agustus 2018

“Dan LP kedua tanggal 5 Pebruari 2020 LP/B/157/II/2020/SPKT Resor Kupang Kota dengan Terlapor Sumral Buru Manoe,S.H.,M.H. cs terkait Tindak Pidana membuat Peta Palsu atau Surat Palsu yang terjadi di Kantor BPN Kota Kupang,” beber Direktur PADMA Indonesia.

Merasa Polres Kupang Kota tidak memberikan informasi soal perkembangan penanganan perkara yang dilaporkannya, imbuh Gabriel, maka Pelapor sebagai Anggota Polri meminta bantuan kepada Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia).

Laporan Polisi Kedua tanggal 5 Februari 2020

Terkait kondisi tersebut, Direktur PADMA Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, mendesak Kapolres Kupang Kota untuk segera memproses penanganan perkara pidana yang sudah dilaporkan pada tanggal 30 Juni 2018 dan tanggal 5 Pebruari 2020;

Kedua, meminta Kapolda NTT mendesak Kapolres Kupang Kota untuk segera memproses hukum jika masih lamban maka tanpa menunggu lama langsung Copot Kapolresta dan Kasat Reskrimnya.

Ketiga, mendesak Kompolnas, Ombudsman, Komnas HAM dan KPK RI melakukan pengawasan terhadap Kapolres Kupang Kota dan Kasat Reskrim Polres Kupang Kota agar bekerja profesional, tidak diskriminatif dan tidak memetieskan perkara.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto utama */istimewa

KOMPAK Indonesia Dukung Polda NTT Usut Tuntas Korupsi Bawang Merah Malaka

498 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Tim Penyidik Polda NTT berkomitmen menangani korupsi pengadaan bibit bawang merah di Kabupaten Malaka dengan jumlah kerugian negara diketahui mencapai Rp.4,9 miliar. Saat ini, Tim Penyidik Polda NTT berhasil menyelamatkan Rp.600 juta.

Dilansir dari sepangindonesia.co.id, Ditreskrimsus Polda NTT Kombes Pol. Yudi Sinlaeloe saat ditemui wartawan di ruang kerjanya pada Kamis, 11 Juni 2020, menegaskan komitmennya bahwa siapa pun terlibat dalam kasus bawang di Malaka; semuanya akan diproses. Sementara, yang berjalan sudah 9 tersangka, kemungkinan ada lagi.

“Tinggal sekarang kita lakukan pengembangan, jika sudah ada baru kita umumkan, tapi proses ini terus kita jalankan sampai di pengadilan,” terang Kombes. Pol. Yudi.

Kombes Yudi pun membeberkan bakal ada calon tersangka baru. “Yang pasti ada tersangka baru. Yah, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kita rilis. Jadi, begitu ada tersangka baru, nah itu biasanya kita dengan Humas, Polda akan menyampaikan itu,” ucapnya.

Terkait kondisi terkini dari penyidikan kasus korupsi bawang di Malaka, maka Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia dan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia sangat mendukung penuh Ditresktimsus Polda NTT yang baru, Kombes Pol. Yudi Sinlaloe dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi Bawang Merah Malaka.

Sesuai dengan rilis yang diterima Garda Indonesia pada Minggu, 21 Juni 2020, Gabriel Goa selaku Direktur KOMPAK Indonesia, memandang Kombes. Pol. Yudi telah teruji dan memiliki komitmen serta integritasnya dalam memberantas Human Trafficking di NTT selagi menjadi Dirkrimum Polda NTT. “Apalagi sebagai putra NTT, beliau sudah teruji membela Korban Human Trafficking yang berasal dari anak-anak gadis keluarga petani di kampung-kampung Nusa Tenggara Timur,” beber Gabriel.

Selain NTT sebagai wilayah Darurat Human Trafficking, urai Gabriel, ternyata NTT juga masuk wilayah Darurat Korupsi yang merampok Hak-Hak Ekosob (ekonomi, sosial, dan budaya) rakyat miskin akibatnya rakyat kecil terjebak jadi Korban Human Trafficking. “Kami yakin pak Yudi sebagai Putra Terbaik NTT tak mau NTT dicap sebagai Wilayah Darurat Korupsi lagi ke depan,” tegas Gabriel Goa.

Terpanggil untuk selamatkan NTT dari Mafioso Korupsi Berjamaah, maka kami dari Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia dan KOMPAK Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, mendukung total Dirkrimsus Polda NTT dan jajarannya dalam mengusut tuntas serta memproses hukum Tindak Pidana Korupsi di NTT dimulai dari kasus korupsi Bawang Merah Malaka!

Kedua, mendesak Kejati NTT yang baru Yulianto agar serius memproses penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di NTT dimulai dari Kasus Korupsi Bawang Merah Malaka!

Ketiga, mengajak Solidaritas Lembaga-lembaga Agama, Penggiat Anti Korupsi dan Pers di NTT mendukung Dirkrimsus Polda NTT dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di NTT tidak hanya menyeret Pelaku tetapi juga Aktor Intelektual Korupsi Berjamaah di NTT dimulai dari kasus Korupsi Bawang Merah Malaka!

Penuli dan editor (+rony banase)
Foto utama oleh katadata.id

PADMA Indonesia Desak Kejati Yulianto Tuntaskan 3 Kasus Korupsi Akut di NTT

858 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Kejaksaan Agung RI kembali menempatkan Dr. Yulianto, S.H., M.H. sebagai Kepala Kajati NTT yang baru, menggantikan Pathor Rahman, S.H., M.H. berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-IV-307/C/05/2020 tertanggal 30 April 2020.

Yulianto sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulawesi Barat. Sedangkan Pathor Rahman dimutasi untuk menduduki jabatan Direktur Bidang Perdata pada Kejaksaan Agung RI.

Keluarga Besar Lembaga Hukum dan Ham PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) bersama KOMPAK Indonesia (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia), dalam rilis yang diterima Garda Indonesia pada Minggu malam, 14 Juni 2020, menyampaikan proficiat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi NTT baru (Yulianto mantan Kepala Kejaksaan Negeri [Kajari] Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat).

“Selamat datang kembali Bapak Yulianto atas tugas baru sebagai Kepala Kejati NTT. Kami berharap ada gebrakan penegakan hukum dalam 100 hari kerja, usai resmi serah terima jabatan (sertijab). Khususnya, gebrakan terkait penuntasan kasus-kasus korupsi akut di Kejati NTT,” ucap Gabriel.

Selaku Direktur PADMA Indonesia, Gabriel Goa mendesak dan memberikan 3 (tiga) ‘Pekerjaan 100 Hari’ yang perlu dilakukan Kajati NTT setelah Sertijab yakni :

Pertama, Segera membereskan perkara Tindak Pidana Korupsi Bansos Sabu Raijua yang diendap lama tanpa kepastian hukum!

Kedua, Segera melakukan koordinasi dengan Kapolda NTT terkait penanganan Tindak Pidana Korupsi Kasus Bawang di Malaka!

Ketiga, Segera panggil Kajari Ngada agar proses Tindak Pidana Korupsi di Ngada yang sudah ditetapkan tersangka agar segera diproses hukum bukan membiarkan tersangka berkeliaran di luar!

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto utama oleh penatimor.com

PADMA Indonesia Atensi Dampak Hukum Aksi Telanjang Dada Ibu-ibu di NTT

877 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Sikap Pemprov NTT dalam merespons aksi bertelanjang dada yang dilakukan sejumlah ibu-ibu di Besipa’e, Desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara (NTT) saat menyambut Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat pada Selasa, 12 Mei 2020, terkait masalah lahan seluas sekitar 3.700 hektar, mendapat atensi serius dari PADMA Indonesia.

Melalui rilis yang diterima Garda Indonesia pada Kamis, 14 Mei 2020, Ketua PADMA Indonesia, Gabriel Goa menegaskan bahwa rencana Biro Hukum Pemprov NTT dan DPRD NTT melaporkan ibu-ibu yang merupakan representasi dari Mama dan Saudari kita sendiri sungguh melecehkan harkat dan martabat perempuan yang mana suara jeritan pilu mereka tidak pernah didengarkan.

“Jika benar mereka dilaporkan maka akan membangkitkan solidaritas suara dari yang tak bersuara khususnya Perempuan NTT dan Indonesia bahkan dunia,” tegas Gabriel.

Menyikapi kondisi tersebut, Gabriel Goa Direktur Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) menyampaikan 4 (empat) sikap yakni :

Pertama, Pemprov dan DPRD NTT harus mengedepankan dialog untuk mencarikan solusi bersama menuju NTT Bangkit dan Sejahtera!;

Kedua, Pemkab dan DPRD TTS juga harus proaktif berdialog dengan masyarakat dan jangan sekali-kali mengkhianati rakyat apalagi TTS masuk kategori Darurat Human Trafficking!;

Ketiga, Mendesak Ketua DPRD NTT yang juga Seorang Perempuan asal TTS agar tampil di depan membela dan menghormati harkat dan martabat Perempuan NTT khususnya TTS agar tidak dikriminalisasi dan didiskriminasi!

Keempat, Mendesak Komnas Perempuan dan Komnas HAM untuk membela Mama-Mama Pejuang Besipa’e agar tidak dikriminalisasi dan didiskriminasi!.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto utama (* istimewa)

Padma Indonesia : Bupati Sabu Raijua Jangan Salah Guna Kekuasaan

548 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Bupati Sabu Raijua telah melantik Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Sabu Raijua Salmon D Pellokilla (*-), yang mana seharusnya melantik Piter Mara Rohi (*/) yang direkomendasikan DPRD Sabu Raijua atas dasar Surat Nomor : 170/83/DPRD-SR/2019 tanggal 10 Oktober 2019 perihal Rekomendasi atas tanggapan Surat Bupati Sabu Raijua Nomor : 800/699/BKDPP-SK/IX/2019 tanggal 21 September 2019 perihal Konsultasi dan Permintaan Pendapat Pimpinan DPRD.

Dalam surat Bupati tersebut, sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan seleksi Jabatan Tinggi Pratama lingkup Pemkab Sabu Raijua, dan khusus untuk Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan memimpin Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan DPRD) Sabu Raijua diajukan 3 (tiga) nama yaitu :

  1. Markus Lodo, S.Sos. (Pembina Tk I/IVa) Jabatan Sekretaris BKDPP Kab Sabu Raijua;
  2. Pither Mera Rohi, S.E., (Pembina Tk I/IVb) Jabatan Kabag Keuangan pada Sekretariat DPRD Kab Sabu Raijua (*/yang bersangkutan direkomendasi Pimpinan DPRD sebagai Sekwan DPRD Sabu Raijua);
  3. Salmon Daniel Pellokilla, SP.(Pembina Tk I/IVb) Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Sabu Raijua (*- dilantik oleh Bupati Sabu Raijua sebagai Sekwan).

Maka, Direktur Padma Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), Gabriel Goa dalam pernyataan sikap yang diterima oleh media ini pada Selasa, 7 April 2020 pukul 21.12 WITA menyampaikan fakta ini menunjukkan bahwa Bupati Sarai mengabaikan rekomendasi DPRD Kabupaten Sabu Raijua.

Selain itu, beber Gabriel Goa, terdapat surat dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 170/1835/OTDA tanggal 1 April 2020 perihal tanggapan Permohonan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris DPRD Sabu Raijua agar Bupati melantik Sekwan sebagaimana yang direkomendasikan oleh DPRD Sabu Raijua, namun Bupati Sabu Raijua tidak peduli.

Hal ini, tegas Direktur Padma Indonesia, memperlihatkan arogansi kekuasaan dan dapat menimbulkan konflik kepentingan yang berdampak pada pelayanan publik rakyat Sabu Raijua ! Oleh karena itu, Padma Indonesia terpanggil untuk menyelamatkan kepentingan rakyat kecil Sabu Raijua.

Dengan demikian, imbuh Gabriel Goa, Kami dari Lembaga Hukum dan Ham Padma Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, mendesak Bupati Sabu Raijua untuk menghormati Rekomendasi DPRD Sabu Raijua dan Mendagri up Dirjen Otonomi Daerah agar melantik Sekwan yang direkomendasikan DPRD Kabupaten Sabu Raijua atas nama Piter Mara Rohi !;

Kedua, Mendesak Mendagri dan Gubernur NTT untuk mengingatkan Bupati Sabu Raijua agar jangan menyalahgunakan kekuasaan!;

Ketiga, Mendesak Ombudsman RI dan KPK RI untuk mengawasi khusus Bupati Sabu Raijua!.

Penulis dan editor (+rony banase)

Cegah ‘Trafficking’ dari Desa, BP2MI & JarNas Anti TPPO Gerakkan LSM

395 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (JarNas Anti TPPO) diterima Sekretaris Utama (Sestama) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Duta Besar Tatang B. Razak beserta jajarannya dalam rangka mendiskusikan peluang kerja sama dengan JarNas Anti TPPO dalam upaya melakukan pencegahan perdagangan orang mulai dari desa.

Usulan ini disampaikan oleh Tatang saat menerima Rahayu Saraswati Djojohadikusumo selaku Ketua JarNas Anti TPPO bersama pengurus lainnya. Selama 14 tahun mengurusi permasalahan trafficking, Tatang melihat masalah ini masih terus terjadi, dan sampai saat ini BP2MI banyak sekali melakukan penanganan pada pekerja migran non prosedural yang diduga sebagian besar merupakan korban trafficking.

Sestama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Tatang B Razak

Menurut Tatang, Peran serta LSM sangat dibutuhkan dalam membantu pemerintah mengurangi permasalahan TPPO yang biasanya didominasi kasus buruh migran non prosedural.

Tatang mengapresiasi langkah JarNas Anti TPPO yang mau bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini BP2MI dengan potensi anggota 31 jaringan tersebar di kantong-kantong terjadinya TPPO, bisa membantu dalam upaya melakukan tindakan preventif dan early detection dengan cara menyosialisasikan Gerakan Migrasi Aman, dan memetakan sumber desa yang menjadi kantong PMI, dan bisa membantu menjelaskan kepada calon pekerja migran agar tidak mudah menjadi korban trafficking dengan modus tenaga kerja ke luar negeri.

Ketua JarNas Anti TPPO, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (kanan) dan Sekretaris, Gabriel Goa (tengah, berbaju merah) saat bertatap muka dengan Sestama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Tatang Razak

Rahayu menyampaikan bahwa JarNas Anti TPPO siap membantu dan bekerja sama dengan BP2MI dan tawaran Tatang untuk menghadirkan dan berdialog dengan semua anggota JarNas Anti TPPO untuk segera direalisasikan. Selama ini JarNas Anti TPPO banyak bekerja dalam upaya pencegahan,

Sebagai contoh, ujar Rahayu, yang sudah dikerjakan bersama JarNas Anti TPPO di NTT, Gabriel Goa (sekretaris JarNas Anti TPPO) menyampaikan sudah terjalin kerja sama yang baik bersama dinas terkait, LTSA dan BLK, pihak bandara dan masyarakat beserta anggota JarNas Anti TPPO di NTT dalam merespons pencegahan dan penanganan korban TPPO.

“Selama ini permasalahan yang sering terjadi dalam penanganan TPPO adalah perlunya kolaborasi dalam upaya pencegahan, dan perlunya data terpadu. Contoh praktik baik anggota jarnas di batam yang sudah melakukan upaya pencegahan dan intermediate respon dengan melakukan pengawasan melibatkan masyarakat dan pelaku usaha di sektor pariwisata, melakukan pencegahan di bandara dan juga menjangkau langsung ke orang yang diduga korban TPPO di bandara. Upaya ini harapannya bisa dijadikan praktik baik dan direplikasi di banyak tempat,” ungkap Rahayu pada Selasa, 10 Maret 2020.

Selain itu, imbuh Rahayu, saat ini BP2MI sedang melakukan penjajakan kerja sama dengan Pemerintah Jerman dalam upaya penempatan tenaga kerja di sektor medis untuk bekerja di Jerman dengan skema G to G.

“Semua biaya baik itu pelatihan dan sampai pemberangkatan akan ditanggung oleh pemerintah Jerman. Skema kerja sama G to G ini diharapkan bisa mengurangi terjadinya trafficking. Selain itu BP2MI juga membuat aplikasi KOMI (Komunitas sahabat Migran Indonesia) yang bisa dimanfaatkan oleh pekerja migran Indonesia ataupun diaspora Indonesia,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi JarNas Anti TPPO)
Editor (+rony banase)