Arsip Tag: IMO Indonesia

Bedah Buku ‘Kuasa Media di Indonesia’, Media & Warganet Tangkal Isu Intoleransi

37 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Komunitas Peacemaker Kupang (KOMPAK) menghelat Diskusi dan Bedah Buku ‘Kuasa Media di Indonesia—Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital’ karya Ross Tapsel pada Sabtu, 22 Februari 2020 pukul 09.00—selesai di Luy Pung Cafe areal Ruko Friendship.

Menghadirkan 5 (lima) pemantik diskusi yakni Anna Djukana dari Aliansi Jurnalis Independen, Beverly Rambu dari media Victory News, Pengelola Portal Berita Daring Garda Indonesia, Rony Banase yang mewakili Ikatan Media Online Indonesia (IMO-Indonesia) DPW Provinsi NTT, Novermy Leo dari media Pos Kupang dan Jurnalis detik indonesia, Yoseph Mbete Wangge yang mewakili Organisasi Jurnalis Muda NTT.

Turut hadir dalam Diskusi dan Bedah Buku, Ketua DPRD Provinsi NTT Emi Nomleni, Aktivis Perempuan untuk Kemanusiaan, Pdt.Emy Sahertian; Ketua Majelis Agama Buddha Theravada (Megbudhi) Provinsi NTT, Indra Effendy; dan perwakilan organisasi mahasiswa lintas agama.

Suasana Diskusi dan Bedah Buku “Kuasa Media di Indonesia’ karya Ross Tapsell di Luy Pung Cafe

Hasil bedah buku menunjukkan dua sisi antara Kaum Oligarki dan Warganet dimana Oligarki mengontrol ranah media media arus utama (mainstream) dan mendorong struktur kekuasaan elite terpusat di sektor politik dan media, sedangkan Warganet menggunakan media digital untuk membangun basis komunitas warga dengan tujuan aktivitas dan pembebasan yang dapat digunakan untuk menantang struktur kekuasaan elite melalui penggunaan media digital efektif.

Dari dua kelompok ini (Oligarki dan Warganet) akan memiliki intervensi dan dampak dengan tendensi luas dan jauh ke dalam politik dan budaya Indonesia ke depan. Kondisi ini, menurut Koordinator KOMPAK, Zarniel Woleka, media dapat digunakan sebagai alat pendidikan dan kampanye toleransi, gender, disabilitas, lingkungan inklusi yang adil bagi masyarakat Indonesia.

Dalam sesi diskusi, Zarniel berharap agar didorong sebuah Gerakan Toleransi Warganet (nitizen) karena 70 persen populasi daring (online) berada di bawah usia 35 tahun (Generasi Milenial atau Generasi Y) dan sekitar 71,6 persen penduduk Indonesia mengonsumsi berita melalui media sosial.

“Dengan adanya Gerakan Toleransi Warganet, dapat dilakukan pemahaman akan pentingnya isu keberagaman dan dapat mengedukasi nitizen tentang pentingnya kampanye toleransi, gender, disabilitas, lingkungan inklusi yang adil,” harap Zarniel.

Menyikapi kondisi di atas, Ketua IMO Indonesia Wilayah NTT, Rony Banase menyampaikan perlunya edukasi berupa Literasi Media Digital bagi Warganet untuk menggunakan internet secara positif dan sehat. “Diperlukan pembekalan bagi Warganet yang berada pada usia rentan dan dapat dipengaruhi dengan memberikan edukasi berupa Literasi Media Digital,” imbuh Rony Banase.

Menurut Rony, Sejalan dengan Visi Organisasi IMO Indonesia yang telah mengokohkan prinsip untuk tidak menyebarkan informasi yang bersifat hoaks, ujaran kebencian dan SARA Provokatif, maka merupakan kerja bersama untuk mengedukasi warganet yang merupakan citizen journalism (jurnalis warga).

“Karena warganet membentuk basis komunitas di era digital seperti grup facebook, grup whatsapp, dalam bentuk media jurnalis warga lainya, kita dapat melakukan panetrasi dan memberikan atensi berupa pemahaman akan keberagaman dan penyadaran akan isu Intoleransi,” imbuh Rony Banase sembari menyampaikan bahwa IMO NTT konsisten dan kontinu menyuarakan prinsip dasar kerja organisasi IMO-Indonesia.

Senada, perwakilan Aliansi Jurnalis Independen Anna Djukana, mengatakan masih banyak media yang tidak mendukung isu keberagaman dan gender bahkan banyak yang mengeksplorasi perempuan “Media tidak mendukung keberagaman dan isu – isu gender, banyak mengeksploitasi perempuan.” ungkap Anna.

Begitu pula dikatakan oleh perwakilan Pos Kupang, Novermy Leo menyatakan bahwa banyak media saat ini memilih pemberitaan dengan rating tinggi untuk kepentingan bisnis, dan mengesampingkan pesan pesan edukasi bagi masyarakat.
“Media hari ini memilih pemberitaan – pemberitaan dengan rating tinggi untuk tujuan bisnis. Sebenarnya kita bisa menyisipkan pesan – pesan dan edukasi bagi masyarakat melalui berita – berita dengan rating tinggi.” ujar Novermy Leo.

Perwakilan Victory News Beverly Rambu, menegaskan bahwa masyarakat sebagai kekuatan media, harus memiliki kecerdasan yang bijak untuk mengikuti perkembangan zaman dan dapat memanfaatkan platform digital untuk menyuarakan pendapat, fakta, peristiwa dengan bijak, tanpa harus disebarkan dengan sistem hoaks dan memprovokasi.

“Dalam berpendapat perlu diperjuangkan nilai-nilai positif yang berguna dan penuh tanggung jawab. “Berpendapatlah dan perjuangkan nilai-nilai positif yang berguna melalui berbagai platform digital dan media sosial dengan penuh tanggung jawab moral serta beretika sehingga benar-benar menjadi kekuatan bangsa yang membanggakan dan membawa perubahan signifikan bagi Indonesia.” ungkapnya.

Ketua II Jurnalis Muda NTT, Yoseph Mbete Wangge menyampaikan perlu ada kecerdasan dalam menyiapkan strategi berkampanye di media sosial, sehingga hasil ke depan dapat dihitung dengan baik serta memiliki nilai yang positif. “Cerdas menyiapkan strategi kampanye medsos misalnya, konsolidasi wacana merupakan salah satu solusi karena untuk menjadikan sebuah isu terakumulasi algoritma dan menjadi tranding, ”pungkasnya.

Penulis dan editor (+rony banase)

Terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja, IMO-Indonesia Angkat Bicara

47 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Dinamika Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disampaikan oleh Pemerintah ke DPR RI sembilan hari yang lalu tepatnya pada hari rabu tanggal 12 Februari 2020, menuai kontra dari sejumlah organisasi usaha serta pekerja pada lintas sektor di tanah air.

Tujuan ke depan untuk dapat lebih baik yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui RUU Cipta Kerja tentunya agar kemaslahatan yang lebih besar dapat segera terwujud di bumi pertiwi yang berbanding lurus dengan perkembangan globalisasi dewasa ini. Agar kiranya Indonesia mampu serta dapat bersaing dan sejajar dengan bangsa lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa selain mengatur soal investasi, RUU Cipta Kerja ini juga memasukkan revisi sejumlah pasal dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sekiranya dua pasal akan diubah terkait modal asing di pasal 11 serta ketentuan pidana di pasal 18.

“Atas kondisi tersebut IMO-Indonesia selaku organisasi badan usaha media online yang berpedoman kepada UU 40 Tahun 1999 dan berafiliasi kepada Dewan Pers Kebon Sirih Jakarta Pusat, juga merasa perlu angkat bicara terkait industri media khususnya online, ujar Yakub Ismail Ketua Umum IMO-Indonesia ketika diwawancara oleh awak media terkait RUU Cipta Kerja, pada Sabtu, 22 Februari 2020.

Lebih lanjut Yakub menuturkan bahwa sebagaimana Visi & Misi IMO-Indonesia untuk Menjadi Organisasi Media Online Yang Berimbang dalam Pemberitaan dan Pemersatu Kebinekaan serta Menjadikan Media Online Bagian dari Industri Pers Yang Memiliki Nilai Tambah dengan Memperjuangkan Regulasi yang Berpihak Kepada Industri Pers Online untuk Mencerdaskan Kehidupan Berbangsa Dengan Pemberitaan Yang Benar dan Berimbang.

“Kami ingin sumbang suara serta memberikan masukan terkait Industri Media khususnya online, sebagaimana kesempatan yang disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo untuk masyarakat dapat menyampaikan masukan terkait RUU Cipta Kerja,” ucapnya.

Seiring dengan arah perubahan, imbuh Yakub, yang didorong oleh Pemerintah tentunya hal tersebut juga harus dapat memberikan rasa keadilan kepada industri media khususnya online, bahwa organisasi media yang terbentuk dan sudah memiliki legalitas harus mendapat perlakuan yang sama terlepas sudah atau belum diverifikasi.

“Kiranya harus ada saluran komunikasi dua arah yang sehat serta harmonis antara industri media online dengan lembaga yang diakui,” imbuhnya

Untuk itu dapat dibuat data base yang baik dengan kualifikasi baru untuk dapat mengakomodir seluruh media baik yang padat karya maupun padat modal, dan kiranya juga bisa diberikan ruang yang cukup besar agar ada pembinaan serta edukasi secara langsung dari lembaga yang diakui kepada perseroan media yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan maupun yang sudah serta kepada seluruh masyarakat pers di Indonesia.

“Industri media khususnya online mampu menjadi sebuah peluang usaha serta kerja di sektor media untuk menjadi salah satu solusi dari sekian banyak program pemerintah, hal tersebut tentunya sejalan dengan semangat perubahan dalam menyongsong era globalisasi yang berkeadilan untuk semua, terutama semangat nasionalisme untuk yakin dan percaya bahwa tetap akan menjadi tuan di negerinya sendiri,” pungkas Yakub, yang diamini Sekretaris Jenderal M. Masir Bin Umar dan Bendahara Umum Jeffry Karangan.

Terpisah, Dewan Pembina IMO-Indonesia Tjandra Setiadji, menyampaikan pandangannya. Bagi dia, keberadaan RUU tersebut jangan sampai mengganggu kebebasan media. Ia pun memberi kebebasan untuk proses pengesahannya. “Bagi saya yang penting jangan sampai menyentuh pada Kebebasan Media yang kini telah dimiliki oleh para Pegiat Media. Kalau mengganggu, IMO saya sarankan melawan,” tambah Andy sapaan akrabnya itu.

Andy yang sering menjadi Pembicara pada acara tentang peran media tersebut juga meminta agar RUU menjadi penerus semangat reformasi yang salah satunya soal kebebasan berpendapat. Sehingga, rezim tidak terkesan mundur. “Rezim jangan kembali kepada rezim kegelapan, di mana kebebasan bagi rakyat tidak sejalan dengan reformasi yang kita bangun,” sergah Andy yang juga berprofesi sebagai Praktisi Hukum tersebut.

Oleh karenanya, saran dan masukan Pengurus IMO bagi Andy sudah tepat. Sebagai organisasi yang bergerak di sektor media punya tanggung jawab untuk mengawalnya. Tujuannya, lanjut Andy Tokoh Kelahiran Bagan Siapi-Api itu untuk memberi kontribusi secara akademik.

“IMO tentu dalam rangka untuk memberi masukan, sekali lagi biar tidak kembali ke zaman otoriter,” pungkas Andy.

Senada dengan Tjandra Setiadji, Dewan Penasehat IMO-Indonesia Adi Suparto menyampaikan pandangannya telah mengikuti rintisan onmibus law ini sejak Oktober tahun lalu yang tujuan utamanya untuk menggalakkan investasi agar masuk ke Indonesia. Pihak pemerintah menengarai bahwa para investor itu ada keengganan berinvestasi di negeri ini karena terkendala dengan aturan-aturan yang ketat dan terkesan sulit. Maka salah satu upaya untuk mengurangi rasa waswas para investor tersebut dengan menghilangkan atau menyederhanakan pasal-pasal yang dinilai menghambat investasi tersebut yang salah satunya adalah UU No 40 tahun 1999 tentang Pers.

Agar sebuah peraturan perundang-undangan dapat berjalan efektif seharusnya dimulai sejak awal, sejak menyusun draf pihak pemerintah harus fair. Insan Pers harus dilibatkan agar kami dapat memberi masukan yang tidak merugikan bagi semua pihak.

Menurut Adi, Salah satu bentuk kebebasan pers adalah bahwa UU No.40 tahun 1999 tentang Pers itu adalah satu-satunya Undang-undang yang tidak disertai dengan Peraturan Pemerintah. Segala peraturan dan ketentuan yang terkandung dalam UU pers tersebut telah dituangkan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers. Jika saat ini diwacanakan bahwa UU Pers akan direvisi bahkan akan diterbitkan PP oleh Pemerintah, ini sudah merupakan bentuk intervensi dari pemerintah (membelenggu kebebasan pers).

“Tentu saja hal demikian ini kami tolak,” tutur Adi.

Pandangan lainnya juga disampaikan Ketika Pembina IMO-Indonesia DR. Yuspan Zalukhu, SH. MH. diwawancarai media terkait perubahan pasal 11 dan pasal 18 UU No. 40 Th 1999 tentang Pers melalui RUU Omnibus Law beliau spontan mengatakan, jadi begini : menurut pemerintah RUU omnibus law ini bermaksud mendorong kemajuan investasi di Indonesia yang tentunya untuk kemaslahatan bangsa dan negara.

Nah, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers khususnya pasal 11 dan pasal 18 yang akan diubah apakah dirasakan sudah terealisasikan mewujudkan pemajuan peran Pers Nasional dalam menjalankan kontribusinya pada pembangunan nasional dengan segala kondisi yang ada ?

Sekarang silakan masyarakat pers dan setiap warganegara umumnya menyimak bunyi pasal 11 dan pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 kemudian sandingkan dengan bunyi pasal 11 dan pasal 18 perubahan melalui RUU Omnibus Law, mana yang lebih menguntungkan pemajuan pers nasional untuk berkontribusi mendorong pemajuan investasi di Indonesia ?

“Kita berharap eksekutif dan legislatif sungguh-sungguh bertujuan baik akan mengundangkan Omnibus Law demi kemaslahatan bangsa dan negara, tidak sebaliknya yang akan terjadi kemudian. Karenanya silakan masyarakat bersuara lantang dan elegan melalui saluran-saluran inspirasi yang tersedia secara profesional baik terkait perubahan UU Pers maupun lainnya,” ungkap Yuspan Zalukhu mengakhiri.

Adapun hal yang sama juga disampaikan oleh Helex Wirawan ( Dewan Pembina IMO-Indonesia ) saat dihubungi untuk diminta pandangannya terkait RUU Cipta Kerja, menurutnya bahwa pada Omnibus Law RUU Cipta Kerja terdapat dua pasal UU Pers yang diubah melalui pasal 87, yakni Pasal 11 dan Pasal 18. Pasal 11 UU Pers semula tertulis, “Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.” Dalam RUU Cipta Kerja, diubah menjadi, “Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.”. Dengan masuknya investasi asing melalui penanaman modal asing, hal yang perlu diperhatikan adalah berapa besar dominasi asing dan independensinya.

Sedangkan Pasal 18 UU Pers mengalami perubahan di Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi berbunyi:

  1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif.
    4. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Helex juga mengatakan bahwa melalui perubahan Pasal 18, pemerintah menaikkan empat kali lipat denda atas ayat 1 dan ayat 2 dari Rp.500 juta menjadi Rp.2 miliar. Perubahan Pasal 18 yang penyusunannya tidak melibatkan insan pers ini perlu dipertanyakan apa motifnya.

”Hal dapat memberi celah kepada pemerintah untuk campur tangan lagi urusan pers, dan itu tidak sesuai UU Pers yang mendorong sistem self regulation dalam bentuk Kode Etik Jurnalistik yang merupakan Peraturan Dewan Pers, bukan diturunkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Pelaksanaan kode etik jurnalistik dapat menjadi salah satu tolok ukur profesionalisme wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, sehingga tidak perlu diatur lebih lanjut lagi dalam bentuk PP,” ujarnya.

Helex menuturkan secara umum terdapat 4 teori pers yang dianut oleh negara-negara di dunia, yaitu . Teori Otoritarian, Teori Liberatarian, Teori Tanggung Jawab Sosial dan Teori Soviet Komunis. Pada masa pemerintahan Order Baru, Indonesia lebih cenderung menganut sistem Otoritarian, kemudian pada masa reformasi sistem pers di Indonesia berubah menjadi Sistem Tanggung Jawab Sosial. Teori ini menekankan pada tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial orang-orang atau lembaga-lembaga yang menjalankan media massa.

“Dalam sistem pers ini, Pers harus mempunyai rem sendiri untuk mengontrol dirinya sendiri dari dalam. Rem itu berupa kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik merupakan aturan-aturan yang menjadi batasan-batasan pers dalam membuat berita, sehingga tidak perlu diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah seperti yang diamanat dalam RUU Cipta kerja,” tutupnya.(*)

Sumber berita (*/Tim IMO-Indonesia)
Editor (+rony banase)

IMO Indonesia: Semakin Dewasa, Pers Jadi Sumber Informasi dan Edukatif

62 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Saat ini, zaman semakin terbuka sehingga tidak alasan lagi bagi siapa pun untuk membuka akses informasi, baik dari segi waktu maupun jarak. Inilah sesungguhnya cita-cita pers dalam menjalankan perannya untuk mengawal peradaban umat manusia.

Demikian disampaikan Tjandra Setiadji atau yang biasa disapa Andy menanggapi pertanyaan para insan pers pada peringatan Hari Pers Nasional.

Andy yang saat ini menjadi Dewan Pengawas IMO-Indonesia merasa bangga dengan peran sosialnya saat ini yang bersinggungan langsung dengan dunia media. Karena menurutnya, peran itulah yang dapat ia perbuat pada sektor pembangunan bangsa dan negara.

“Peran pers sudah tidak diragukan lagi, pers yang membentuk informasi saat ini jadi terbuka. Maka saya ucapkan selamat Hari Jadi Pers Nasional pada 9 Februari 2020,” terang Andy di Jakarta.

Andy pun berharap untuk terus memperbaiki peran pers pada masa-masa yang akan datang. Dan hal tersebut tergantung kepada insan pers terutama para wartawan dan pemilik media.

“Tentu masih banyak yang perlu diperbaiki, karena tantangan akan selalu muncul di kemudian hari, seperti godaan politik, ancaman atas sebuah pemberitaan dan lain-lain,” sambung Andy tokoh kelahiran Bagan Siapi-Api itu.

Ia menjelaskan, tantangan politik saat ini yang dianggapnya potensi merusak citra media ialah kepentingan seorang politisi yang kadang tidak ingin diberitakan atas kejadian-kejadian politik di negeri ini.

Maka, lanjut Andy yang juga berprofesi sebagai Praktisi Hukum itu, media harus siap menghadapi godaan tersebut. “Rayuan manis politik sebagai tantangan bagi media hari ini. Kalau media bisa bertahan maka jayalah media kita,” tegas Andy.

Terpisah, Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub Ismail mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 2020 kepada seluruh masyarakat pers di Tanah Air, Peringatan Puncak Hari Pers Nasional 2020 di Kalimantan Selatan yang diselenggarakan pada Minggu, 9 Februari 2020 namun terjadi perubahan dan akhirnya maju pada Sabtu, 8 Februari 2020 karena adanya penyesuaian agenda Presiden.

Sebagai organisasi badan usaha pemilik media online/daring, IMO-Indonesia mendorong agar industri media khususnya online untuk menjalankan fungsinya yang strategis agar dapat mengedukasi masyarakat, ujarnya via gawai, pada Minggu, 9 Februari 2020 pagi.

Yakub juga berharap semoga Hari Pers Nasional 2020 menjadi momentum dalam memperkuat komitmen sebagai pilar demokrasi untuk dapat mengawal pembangunan di lintas sektor yang dapat dipercaya sekaligus menjadi pemersatu bangsa. (*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

IMO-Indonesia : KPK Periode 2019—2023 Jadi Harapan Baru Penanganan Korupsi

96 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Drs. Firli Bahuri, M.Si. sebagai Ketua KPK periode 2019—2023 pada Jumat, 20 Desember 2019 di Istana Negara Jakarta; menjadi sebuah harapan baru penanganan korupsi di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Pimpinan KPK periode 2019—2023 yang dilantik di Istana Negara antara lain, Ketua KPK Firli Bahuri (Kepolisian), dan para komisioner yakni Alexander Marwata (Komisioner KPK 2015—2019), Lili Pintauli Siregar (Advokat), Nurul Ghufron (Akademisi), dan Nawawi Pomolango (Hakim).

Dengan 5 (lima) anggota Dewan Pengawas yang terdiri dari Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan pimpinan KPK), Harjono (Ketua DKPP), Albertina Ho (Hakim), Artidjo Alkostar (Mantan Hakim Agung), dan Syamsudin Haris (peneliti LIPI).

“Adapun Dewan pengawas KPK yang dipilih Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo adalah para tokoh dengan rekam jejak luar biasa yang integritasnya tidak diragukan lagi,” tutur Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub Ismail saat diwawancara oleh media terkait pelantikan KPK Periode 2019—2023.

Ucapan selamat IMO-Indonesia untuk Pelantikan KPK Periode 2019-2023

Bahwa dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat secara lebih luas mengenai kiprah Ketua KPK Komjen Pol. Drs. Firli Bahuri. M.Si dalam penanganan korupsi, tambah Yakub, “IMO-Indonesia sebagai organisasi badan usaha media online yang anggotanya tersebar di berbagai wilayah tanah air akan terus melakukan pemberitaan dalam perkembangannya,” ujarnya pada Sabtu, 21 Desember 2019 di Jakarta.

Atas nama pribadi serta seluruh pengurus dan anggota IMO-Indonesia, imbuh Yakub, “Kami mengucapkan Selamat & Sukses”, atas dilantiknya Komjen Pol. Drs Firli Bahuri, M.Si dan jajarannya serta Dewan Pengawas yang akan semakin memperkuat KPK Periode 2019—2023.

Lebih lanjut, bahwa dalam rangka memberikan dukungan kepada ketua KPK, maka dalam kesempatan silaturahmi ketua umum IMO-Indonesia yakub Ismail dengan Ketua KPK Komjen Pol. Drs. Firli Bahuri. M.Si beberapa pekan yang lalu. “Kami juga telah membuat berbagai pemberitaan kepada publik agar masyarakat dapat mengenal lebih dekat Komisaris Jenderal Polisi Drs. Firli Bahuri, M.Si Ketua KPK Periode 2019—2023 agar dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi generasi muda Indonesia,” pungkas Yakub. (*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia) Editor (+rony banase)

IMO-Indonesia Dukung Menteri Erick Thohir Benahi BUMN

58 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pasca-pelantikan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019 dalam Kabinet Kerja jilid 2 Periode 2019—2024, Erick Thohir mulai bergelut dengan 142 perseroan besar milik negara serta 800-an anak dan cucu turunannya di berbagai sektor.

Hal tersebut diungkap Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub Ismail saat diwawancara oleh media yang tergabung dalam IMO-Indonesia, pada Minggu, 15 Desember 2019.

“IMO-Indonesia sebagai organisasi badan usaha media online yang anggotanya tersebar di berbagai wilayah tanah air terus melakukan pemberitaan dalam perkembangannya,”ujar Yakub.

Lebih lanjut ia menuturkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir dinilai banyak kalangan sebagai sosok yang berintegritas, Leadership-nya yang kuat serta pengalaman menjalankan berbagai usaha nasional dan multinasional dengan didukung aspek jaringan yang luas menjadi paduan lengkap dari Menteri BUMN Erick Thohir yang menjadi harapan baru bagi masyarakat secara luas untuk dapat menata kembali BUMN Indonesia .

Menteri BUMN Erick Thohir saat ini terus melakukan berbagai upaya pembenahan seraya menempatkan figur-figur yang kompeten sebagai komisaris dan direksi dalam berbagai perseroan milik negara tersebut, sikapnya yang tegas dan terukur menjadikannya tidak ragu dalam mengambil sebuah keputusan.

Menteri BUMN Erick Thohir juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menjadi pesan tegas akan komitmen good corporate governance di tubuh BUMN. Langkah tegas yang diambil Menteri BUMN Erick Thohir sudah sepatutnya menjadi alarm bagi para Bos BUMN Indonesia.

Sebagaimana diketahui dalam gebrakan perdana Menteri BUMN Erick Thohir telah melakukan terobosan dengan membentuk satuan tugas untuk segera dapat merampungkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pada November yang lalu, task force dibentuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan dipimpin oleh Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Chandra Dwiputra. Diharapkan dengan hadirnya satgas proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dapat beroperasi sesuai time schedule yang ditargetkan yaitu pada tahun 2021.

Menteri BUMN Erick Thohir juga tengah melakukan sederet aksi bersih-bersih di tubuh BUMN yang diawali dengan memangkas jumlah deputi dari tujuh menjadi tiga di Kementerian BUMN. Hal tersebut mendapat apresiasi dari Ketua umum IMO-Indonesia Yakub Ismail yang menilai Aksi restrukturisasi di Kementerian BUMN tersebut sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan efisiensi birokrasi demi mempercepat langkah membangun bangsa.

“Adapun saat ini Menteri BUMN Erick Thohir sedang melakukan evaluasi terhadap anak serta cucu perseroan yang dibuat oleh berbagai BUMN Indonesia,” pungkas Yakub.(*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia) Editor (+rony banase)

IMO-Indonesia Ucap Selamat Gubernur DKI Jakarta Terpilih Sebagai Ketua APPSI

32 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ikatan Media Online (IMO)-Indonesia mengucapkan selamat kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies R. Baswedan yang terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2019—2023.

Anies terpilih melalui voting (pemberian hak suara) dari 23 gubernur yang hadir dalam pemilihan.

“Ada 23 gubernur yang memiliki hak suara, namun satu abstain (tak memilih),” kata Anies ketika diwawancara oleh media yang tergabung dalam IMO-Indonesia pada Selasa, 26 November 2019.

Atas kepercayaan itu Anies pun berjanji akan menyusun langkah-langkah awal APPSI ke depan, di antaranya menyiapkan tim formatur. “Tugas pertama saya nanti adalah membentuk tim formatur, kemudian dari tim formatur ini bertugas menyusun kepengurusan,” ungkap Anies Baswedan.

Selain itu, Anies juga diminta segera menyusun langkah-langkah prioritas untuk agenda pembangunan di kawasan Timur Indonesia. Menurut rencana kepengurusan APPSI yang baru akan dilantik langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. (*)

Sumber berita (*/ Tim IMO-Indonesia)
Editor (+rony banase)

Empat Media Naungan IMO NTT Raih Juara Menulis Berita oleh Kantor Bahasa NTT

122 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | 4 (empat) media yang bernaung di bawah Organisasi Media Online (IMO) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil meraih juara dalam Lomba Menulis Berita bagi Media Massa Daring se-Kota Kupang yang dihelat oleh Kantor Bahasa NTT dalam rangkaian Semarak Bulan Bahasa 2019.

Adapun media yang tergabung dalam IMO NTT yang meraih juara yakni Medika Star (http://medikastar.com), Garda Indonesia (www.gardaindonesia.id); Topnews NTT (www.topnewsntt.com); dan Indonesia Menyapa (https://indonesiamenyapa.com).
Berikut daftar lengkap pemenang dalam lomba yang digelar sejak 13—21 November 2019 dan pengumuman hasil lomba pada Jumat, 22 November 2019 :
Pemenang I Cakrawala NTT (285)
Pemenang II Medika Star (268)
Pemenang III Garda Indonesia (254)
Harapan I Teropong NTT (252)
Harapan II Berita Lima (248)
Harapan II Topnews NTT (193)
Harapan III Mahensa Express (176)
Harapan III Indonesia Menyapa (141)

Foto bersama Kepala Kantor Bahasa NTT, Valentina Lovina Tanate dan para pemenang lomba menulis berita di media massa daring di Kota Kupang

Selain lomba menulis berita bagi Media Massa daring (online), Kantor Bahasa NTT juga menghelat Lomba Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Majalah Dinding (Mading) Digital SMP/MTS dan SMA/SMK/MA dan Penggunaan Bahasa Indonesia pada Tata Naskah Dinas lingkup Pemprov NTT dan Pemkot Kupang.

Plt.Ketua IMO NTT, Hironimus Dure Banase menyampaikan rasa bangga dan bahagia karena dari 8 (delapan) pemenang lomba, 4 (empat) pemenang berasal dari media dibawah naungan IMO NTT yang konsisten mengikuti penyuluhan penggunaan Bahasa Indonesia yang digelar oleh Kantor Bahasa NTT.

Plt.Ketua IMO NTT, Hironimus Dure Banase (baju putih) usai menerima piala pemenang III dan di samping Medika Star saat menerima piala pemenang II

Pemilik dan pengelola Media Top News NTT, Julia Bida Rehi usai menerima penghargaan berupa piala dan uang pembinaan pada Senin, 25 November 2019 mengucapkan terima kasih kepada Kantor Bahasa yang telah mengapresiasi para pekerja media. “Walaupun masih banyak kekurangan yang kami lakukan namun melalui apresiasi lomba ini, kami para pekerja media dapat lebih memperhatikan kaidah dan lebih mencintai Bahasa Indonesia,” tutur Julie, Pemenang Harapan III dengan antusias.

Sementara itu, Kepala Kantor Bahasa NTT, Valentina Lovina Tanate, S.Pd. saat menyampaikan hasil lomba beberapa kekurangan cara penulisan tata Bahasa Indonesia. “Catatan juri secara detail menilai masih banyak penulisan tata Bahasa Indonesia pada Media Massa Daring (online) terdapat kesalahan pada penulisan gelar, penggunaan kata tidak baku, penggunaan tanda baca kalimat langsung, kalimat belum efektif dan kerap kali lupa menempatkan tanda titik pada akhir penulisan kalimat, sering kali keliru menempatkan tanda baca sebelum dan sesudah tanda petik dua, mengulang dua kata yang sama dalam satu kalimat, dan tidak menggunakan huruf miring pada bahasa asing,” ungkap Kepala Kantor Bahasa NTT.

Valentina Tanate juga mengimbau para wartawan untuk lebih sering dan rajin untuk membuka Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) yang tersedia dalam versi Daring (Dalam Jaringan) dan Luring (Luar Jaringan) untuk melihat dan memeriksa kata yang baku dan tidak baku.

“Peringkat I—III telah cermat menggunakan Bahasa Indonesia meski belum terlalu sempurna. Sementara pemenang dibawahnya masih banyak melakukan kesalahan dalam penulisan Bahasa Indonesia,” tandas Valentina.

Sebelumnya, induk semang organisasi para pemilik media online (IMO Indonesia, red) pada Sabtu siang, 16 November 2019 telah menggelar Dialog Kebangsaan bertajuk “Pers Pemersatu Bangsa” di Gedung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta dan secara aklamasi memilih Kasum TNI Letjen Joni Supriyanto sebagai Ketua Dewan Pembina IMO Indonesia.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Dialog Kebangsaan IMO Indonesia ‘Pers Pemersatu Bangsa’

105 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ikatan Media Online (IMO)-Indonesia pada Sabtu siang, 16 November 2019 menggelar Dialog Kebangsaan bertajuk “Pers Pemersatu Bangsa” di Gedung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.

Ketua Umum IMO-Indonesia, Yakub F. Ismail mengatakan tujuan diadakannya dialog tersebut tiada lain untuk meneguhkan peran dan fungsi pers sebagai perekat bangsa.

“Sesuai dengan tema dialog kita hari ini (Pers Pemersatu Bangsa), bahwa tujuan utama kita adalah mempertegas peran dan fungsi pers (IMO-Indonesia) sebagai bagian penting dalam menjaga sekaligus memperkuat semangat keutuhan bangsa,” ujar Yakub saat memberikan sambutannya di hadapan ratusan peserta dialog.

Sebagai salah satu organisasi badan hukum media online terbesar di Indonesia, IMO-Indonesia hadir sebagai pilar penting demokrasi sekaligus ikut mendorong industri pers tanah air dan turut mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kegiatan dialog dihadiri ratusan peserta dari berbagai latar belakang pendidikan maupun profesi turut hadir dalam kegiatan dialog tersebut termasuk perwakilan 20 pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) se-Indonesia.

Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut di antaranya, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Joni Supriyanto, Ketua Umum Kadin M. Eddy Ganevo, Dewan Pembina LPJK Nasional, Bachtiar Ujung, Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub Ismail, dan Pembina IMO-Indonesia Yuspan Zalukhu.

Kasum TNI Letjen Joni Supriyanto didapuk sebagai Ketua Dewan Pembina IMO Indonesia

Dalam paparannya, Kasum TNI Letjen Joni Supriyanto mengungkapkan pentingnya membangun sinergisitas antara intitusi kemiliteran, terutama dunia intelijen dengan pers.

“Intelijen dan pers adalah dua hal yang sulit terpisahkan. Meski keduanya punya perbedaan dalam hal analisa dan prediksi (peristiwa/kejadian), hubungan keduanya sangatlah penting,” ujar Jenderal bintang tiga itu.

Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat itu mengakui betapa penting peran pers saat ini. “Kita harus akui bahwa kehadiran pers saat ini sangatlah penting. Sebab, pers merupakan bagian penting dalam semangat demokratisasi,” cetusnya.

Hanya saja, mantan Pangdam Jaya itu menyesalkan dinamika pers yang kerap tidak mencerminkan etika dan semangat jurnalisme. “Beberapa kejadian, khususnya pada peristiwa politik kemarin terkesan media terjebak dalam menyebarkan pemberitaan hoaks. Nah, ini yang menurut saya penting untuk dievaluasi,” ungkap mantan Wakil Badan Intelijen Strategis (Bais) itu.

Meski begitu, dirinya menyebutkan jika kasus serupa hanya terjadi pada beberapa media saja. Sehingga hal itu cukup menjadi bahan evaluasi bagi insan pers ke depan yang semakin baik.

Selain itu, Joni Supriyanto juga sangat mengapresiasi dan turut bangga setelah dirinya didaulat sebagai Ketua Dewan Penasehat IMO-Indonesia.

“Terus terang saya sangat bangga atas kepercayaan yang diberikan oleh IMO untuk menjadi Ketua Dewan Syuro (Dewan Penasehat),” ucap Jenderal bintang tiga itu.

Di akhir acara, atas nama IMO-Indonesia, Ketum IMO Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dan Sekjen LPSK Noor Sidharta yang telah memfasilitasi kegiatan dialog IMO-Indonesia. (*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia) Editor (+rony banase)