Arsip Tag: IMO Indonesia

‘Untukmu Negeri’ IMO-Indonesia Support Pemberitaan Covid-19 di Tanah Air

20 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Sehubungan dengan wabah Covid-19 di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah Johnny G. Plate telah menerbitkan surat perihal penayangan iklan masyarakat nomor : S209/M.KOMINFO/PI.01.03/ 03/2020 tanggal 21 Maret 2020 dengan klasifikasi segera yang ditujukan kepada direktur utama dan ketua asosiasi lembaga penyiaran.

Mengingat perkembangan penyebaran Covid-19 yang semakin masif, berdasarkan dari situs resmi pemerintah per tanggal 21 Maret 2020 adalah positif Covid-19 ; 450 orang, sembuh (positif Covid-19) ; 20 orang dan meninggal (positif Covid-19) 38 orang.

Dengan kondisi ini Kemenkominfo mengajak seluruh lembaga penyiaran televisi dan radio untuk lebih intensif (setiap satu jam) menyampaikan pemberitahuan dan iklan layanan masyarakat untuk mematuhi social distancing dan tetap berada di rumah kecuali untuk keperluan sangat mendesak.

Surat edaran yang ditembuskan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tersebut menjadi atensi bagi IMO-Indonesia. Hal tersebut disampaikan Yakub Ismail di Jakarta pada Minggu, 22 Maret 2020, saat diminta tanggapannya oleh awak media terkait peran serta industri media online atas situasi saat ini

Untuk diketahui IMO-Indonesia adalah organisasi badan usaha media online yang dideklarasikan pada tanggal 27 Oktober 2017 dengan Visi ; Menjadi Organisasi Media Online Yang Berimbang dalam Pemberitaan dan Pemersatu Kebinekaan. Dengan Misi, Menjadikan Media Online Bagian Dari Industri Pers yang Memiliki Nilai Tambah, Memperjuangkan Regulasi yang Berpihak Kepada Industri Pers Online, Mencerdaskan Kehidupan Berbangsa dengan Pemberitaan Yang Benar dan Berimbang.

“Pada tanggal 16 Maret 2020, Dewan Pimpinan Pusat telah menerbitkan imbauan kepada seluruh pengurus dan anggota IMO-Indonesia secara nasional. “Pandemi Covid-19, IMO-Indonesia Imbau Sampaikan Informasi Update Kepada Masyarakat Serta Memperhatikan Aspek K3,” beber Yakub Ismail.

Terkait kondisi saat ini, kembali Dewan Pimpinan Pusat IMO-Indonesia menyampaikan agar seluruh pengurus dan anggota media online IMO-Indonesia secara nasional untuk lebih intensif mempublikasi pemberitaan perihal perkembangan dan informasi mutakhir terkait COVID-19 kepada masyarakat secara lebih luas di tanah air.

“Agar kiranya pengurus dan anggota IMO-Indonesia secara nasional menjalin komunikasi lebih intens dengan kehumasan secara berjenjang untuk mendapatkan informasi update yang sumbernya dapat dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan,” pinta Ketua Umum IMO Indonesia.

“Hal tersebut tentunya menjadi kontribusi IMO-Indonesia kepada Negeri dalam bentuk support pemberitaan agar kiranya seluruh informasi terkait pencegahan serta penanganan COVID-19 dapat lebih terpublikasi dan bisa sampai kepada seluruh lapisan masyarakat yang lebih luas,” ujar Yakub yang diamini oleh Sekretaris Jenderal M. Nasir Bin Umar dan Bendahara Umum Jeffy Karangan.

“Imbauan ini selaras dengan pandangan-pandangan dari Ketua Dewan Penasehat IMO-Indonesia Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto Kepala Staf Umum TNI dalam kesempatan dialog Nasional “PERS PEMERSATU BANGSA” beberapa waktu yang lalu di Jakarta yang juga dihadiri oleh segenap Jajaran Dewan Penasehat diantaranya Bachtiar Ravenala Ujung Ketua Dewan Pembina Yayasan Konstruksi dan Infrastruktur Indonesia (YAKIN) yang juga sebagai dewan pengawas lembaga pengembangan jasa konstruksi nasional, Edy Ganefo Ketua Umum Kadin-Indonesia, Adi Suparto Dewan Pakar Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara serta Dosen Senior Fakultas Hukum yang juga pemegang sertifikat utama wartawan serta Dewan Pembina Tjandra Setiadji Advokat kenamaan Nasional, Yuspan Zalukhu Dosen Fakultas Hukum, Helex Wirawan Praktisi Hukum, Maskur Husain Praktisi Hukum sekaligus entertainer dengan nama panggung Alex Gamalama dan para ketua serta pengurus Dewan Pimpinan Wilayah di 20 Provinsi,” pungkas Yakub.(*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia) Editor (+rony banase)

Pariwisata Terdampak Covid-19, IMO-Indonesia Siap Gaungkan Destinasi Wisata

46 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Keprihatinan atas semakin meluasnya Wabah Novel Coronavirus (Covid-19-red) yang pertama kali dilaporkan terjadi di Wuhan ‘Tiongkok’, menjadi atensi dunia yang ditangani oleh WHO dengan menjalin komunikasi mengenai standar-standar penanganan serta pencegahannya kepada seluruh Negara saat ini.

Hal tersebut menimbulkan dampak yang luar biasa hampir di seluruh sektor, Negara yang sudah dinyatakan terdampak maupun yang belum sama-sama melakukan upaya terbaik bagi keselamatan serta kesehatan warganya melalui kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah antisipatif agar tidak terjadi wabah yang menimbulkan keresahan pada masyarakat secara global.

Di Indonesia, TNI & Polri hadir untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum agar situasi dapat terkendali serta berjalan dengan tahapan yang telah disinergikan pada kesepahaman bersama di lintas kementerian serta pihak-pihak terkait.

“Hal tersebut dituturkan Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub Ismail,” kepada awak media ketika diwawancara terkait Covid-19, pada Jumat, 6 Maret 2020 di Jakarta.

Yakub juga mengatakan bahwa sejak memboyong ratusan WNI dari wuhan awal Februari kemarin, dengan observasi selama 14 hari di Pulau Natuna, Pemerintah telah menempatkan skala prioritas pada hal tersebut dan melakukan komunikasi secara berjenjang dengan tetap memperhatikan mekanisme pemulangan WNI lainnya di belahan dunia.

“Pemerintah juga memastikan kasus virus corona ini benar-benar sudah dipersiapkan penanganannya,”ujar Yakub.

Lebih dari 100 rumah sakit yang siap dengan ruang isolasi mengenai virus korona dengan standar isolasi yang baik dan dilengkapi dengan peralatan yang memadai sesuai dengan standar internasional.

Selain sektor rill, industri pariwisata nusantara menjadi salah satu sektor yang cukup terdampak atas wabah virus tersebut, adapun kebijakan pemerintah terkait stimulus sektor pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan mancanegara baru akan dilakukan menunggu hingga wabah Covid-19 mereda dan suasana kembali kondusif.

Yang sementara, akan lebih memfokuskan program pada penanganan wisman yang masuk ke destinasi Indonesia saat dimulainya periode penyebaran virus dimaksud, menambah peningkatan kualitas destinasi pariwisata melalui environment sustainability, health and hygiene, dan safety and security.

Kondisi tersebut tentu saja menjadi keprihatinan banyak pihak termasuk IMO-Indonesia ( Organisasi badan usaha media online ), yang tergerak untuk dapat berperan aktif secara nyata dalam membantu industri pariwisata nusantara melalui berbagai pemberitaan sehat, positif dan berimbang sebagai informasi terdepan kepada publik dari berbagai narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

“IMO-Indonesia melalui dewan pimpinan pusat dan wilayah membuka ruang bagi industri pariwisata nusantara secara berjenjang untuk dapat bersinergi dalam melakukan berbagai pemberitaan terkait destinasi wisata yang ada, serta program wisatanya. Agar kiranya hal terebut dapat menjadi nilai tambah dalam mendongkrak pariwisata nusantara,” imbuh Yakub.

“IMO-Indonesia juga mendorong sektor pariwisata untuk tetap optimis dengan mempersiapkan strategi-strategi baru pasca-perubahan situasi yang lebih baik nanti. Bahwasanya, selain penanganan dan pencegahan covid-19, Pemerintah juga menyadari betapa penting untuk menjaga keberlangsungan perekonomian tanah air,”pungkas Ketua Umum IMO Indonesia.(*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

IMO-Indonesia : ‘RUU Cipta Kerja Omnibus Law’, Jadi Momentum Masukan Lintas Sektor

128 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Ikatan Media Online (IMO Indonesia) akhirnya sepakat membentuk tim khusus dalam rangka menelaah kembali RUU Omnibus Law Cipta Kerja, acara FGD berlangsung pada Sabtu, 29 Februari 2020 pukul 14.00—17.00 WIB di Cafe & Resto The Atjeh Connection, Sarinah Jakarta.

FGD IMO-Indonesia yang dilaksanakan oleh DPW IMO-Indonesia DKI Jakarta menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki kepakaran di bidangnya masing-masing, diantaranya Helex Wirawan (ahli hukum dan ekonomi), Yuspan Zalukhu (Akademisi & ahli Hukum), Maskur Husain (Advokat dan Ketua Umum DPP HPI), M. Nasir Bin Usman (Sekjen DPP IMO), Ismet (Kementerian Hukum dan HAM) serta Yakub Ismail (Ketum DPP IMO Indonesia), dan dimoderatori oleh Muliansyah selaku Ketua DPW IMO DKI Jakarta.

Sejumlah pengurus serta anggota dari IMO-Indonesia dan Himpunan Pewarta Indonesia (HPI-red) tampak hadir dan berbaur dengan awak media yang memenuhi giat FGD. Dalam sambutan pembuka yang disampaikan oleh moderator, bahwasanya FGD tersebut digelar agar ada ruang diskursus bagi organisasi dan masyarakat pers untuk dapat menyampaikan pandangan serta masukan terkait RUU Cipta Kerja Omnibus Law tersebut.

Ketum IMO Indonesia saat memaparkan pandangannya tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Ada pun hal ini juga menjadi momentum bagi lintas sektor, ‘khususnya industri media online.’

Silang pendapat dan pandangan yang berjalan dari sesi pertama sampai akhir menjadi warna dalam dinamika FGD RUU Cipta Kerja Omnibus Law, argumentasi yang dibangun oleh para nara sumber dalam perdebatan berjalan cukup alot sehingga mendapat atensi yang serius dari audience yang mengikuti jalannya FGD tersebut.

M. Nasir Umar selaku narasumber pertama menyatakan “Pemerintah sekarang terlihat sangat baik dengan pihak Pers akan tetapi anehnya, banyak yang tidak terakomidir khususnya bagi pengusaha Pers padat karya yang seolah dianaktirikan pemerintah melalui Dewan Pers dengan berbagai aturan yang dirasakan cukup menyulitkan bahkan menurut M. Nasir tidak sejalan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, oleh sebab itu pemerintah diharapkan melalui Dewan Pers bisa mengakomodir perusahan pers tanpa pilih kasih.

Hal yang berbeda di sampaikan Ketua Umum DPP IMO-Indonesia “Terkait dengan rancangan UU tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada saat pidato perdana pasca terpilih untuk periode yang kedua, bahwasanya akan ada regulasi baru “OMNIBUS LAW.”

Sejak hal tersebut digulirkan ruang publik dipenuhi oleh diskursus pada lintas sektor, diantaranya dunia kerja terkait UU NO. 13 tentang ketenagakerjaan, adapun UU 40 tahun 1999 tentang pers yang sudah hampir 21 tahun berlaku, juga menjadi bagian pada RUU Cipta Kerja Omnibus Law.

“Bahwasanya ada 2 pasal yang dikembangkan, yakni Pasal 11 tentang penanaman modal asing pada perusahaan pers, serta pasal 18 terkait sangsi denda menjadi sebesar dua milyar rupiah,” ujar Ketum IMO Indonesia.

Yakub menuturkan bahwa hal tersebut juga bagian dari pra-masyarakat global ke depan pasca-masuknya Indonesia menjadi bagian dari MEA beberapa tahun yang lalu, tentu saja ini menjadi bagian dari konsekuensi yang menjadi tantangan sekaligus menjadi sebuah peluang baru bagi dunia usaha khususnya industri media online dengan semangat nasionalisme untuk tetap menjadi tuan di negeri sendiri.

“Dengan jumlahnya yang mencapai ratusan ribu, saat ini industri media online sedang menatap dan menunggu omnibus law pada UU Pers untuk dapat lebih berpihak kepada media padat karya, agar ada kesempatan serta keadilan dalam berusaha di bidang media khususnya online. Sehingga mampu menjadi satu peluang untuk dapat menyerap tenaga kerja dalam bidang media yang juga dapat menjadi salah satu solusi dari sekian banyak program dan rencana pemerintah terkait pada penyediaan lapangan kerja,” pungkas Yakub.

Maskur Husen melihat RUU Omnibus Law masih menjadi silang pendapat, Dibilang wacana tetapi dirasa sebagai pengalihan isu karena saat membaca draft secara utuh pemerintah dapat mengubah UU, tiba-tiba RUU Omnibus Law dapat memangkas UU Ketenagakerjaan, Pers, dan lain-lain. Ini peluang bagi kita untuk bersiap siap apabila ini diterima, kita harus mempunyai apa dan mengapa, Supaya pers tidak dapat dilemahkan.

Ahli hukum lain dan akademisi Helex Wirawan Omnibus Law juga menyatakan “yang berakitan dengan Industri media Pasal 11 dan 18 yang memiliki perubahan Pasal 11: Penanaman modal asing, memberi tantangan sekaligus peluang, yang perlu diperhatikan adalah berapa besar dominasi asing dan indenpensinya. “Pasal 18: mengatur perubahan tentang pasal 40 Yang menghalangi Pasal 5 : aturan-aturan main pers, Pasal 9 : media harus berbadan hukum, Pasal 12 khsus media cetak harus memiliki badan yang jelas, Pasal 13 tentang iklan Melalui Omnibus Law campur tangan pemerintah semakin besar,” ungkap Wirawan.

Sementara Narasumber lain Dr.Yuspan Zalukhu melihat, bagaimana menakar RUU cipta kerja terkait IMO, “Latar belakang kegiatan kita adalah berinisiatif untuk mendorong percepatan investasi di Indonesia, membuka lapangan kerja, dan mendorong rencana program bahwa tujuan pemerintah terkait hal positif yang menjadi pro kontra masyarakat terutama pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan UU yang direvisi, sehingga konsentrasi kita jangan terpaku pada 2 pasal itu, kita boleh menyampaikan aspirasi yang benar-benar riil,” paparnya.

“Awali dengan memahami dengan baik yaitu pasal 11 dan 18, bagaimana kita bisa melihat ini positif atau tidak, pahami dengan baik, memosisikan diri, mendukung atau menolak, serta kita harus menyampaikan solusi,” pungkas Yuspan Zalukhu. (*)

Sumber berita (*/M—Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Bedah Buku ‘Kuasa Media di Indonesia’, Media & Warganet Tangkal Isu Intoleransi

154 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Komunitas Peacemaker Kupang (KOMPAK) menghelat Diskusi dan Bedah Buku ‘Kuasa Media di Indonesia—Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital’ karya Ross Tapsel pada Sabtu, 22 Februari 2020 pukul 09.00—selesai di Luy Pung Cafe areal Ruko Friendship.

Menghadirkan 5 (lima) pemantik diskusi yakni Anna Djukana dari Aliansi Jurnalis Independen, Beverly Rambu dari media Victory News, Pengelola Portal Berita Daring Garda Indonesia, Rony Banase yang mewakili Ikatan Media Online Indonesia (IMO-Indonesia) DPW Provinsi NTT, Novermy Leo dari media Pos Kupang dan Jurnalis detik indonesia, Yoseph Mbete Wangge yang mewakili Organisasi Jurnalis Muda NTT.

Turut hadir dalam Diskusi dan Bedah Buku, Ketua DPRD Provinsi NTT Emi Nomleni, Aktivis Perempuan untuk Kemanusiaan, Pdt.Emy Sahertian; Ketua Majelis Agama Buddha Theravada (Megbudhi) Provinsi NTT, Indra Effendy; dan perwakilan organisasi mahasiswa lintas agama.

Suasana Diskusi dan Bedah Buku “Kuasa Media di Indonesia’ karya Ross Tapsell di Luy Pung Cafe

Hasil bedah buku menunjukkan dua sisi antara Kaum Oligarki dan Warganet dimana Oligarki mengontrol ranah media media arus utama (mainstream) dan mendorong struktur kekuasaan elite terpusat di sektor politik dan media, sedangkan Warganet menggunakan media digital untuk membangun basis komunitas warga dengan tujuan aktivitas dan pembebasan yang dapat digunakan untuk menantang struktur kekuasaan elite melalui penggunaan media digital efektif.

Dari dua kelompok ini (Oligarki dan Warganet) akan memiliki intervensi dan dampak dengan tendensi luas dan jauh ke dalam politik dan budaya Indonesia ke depan. Kondisi ini, menurut Koordinator KOMPAK, Zarniel Woleka, media dapat digunakan sebagai alat pendidikan dan kampanye toleransi, gender, disabilitas, lingkungan inklusi yang adil bagi masyarakat Indonesia.

Dalam sesi diskusi, Zarniel berharap agar didorong sebuah Gerakan Toleransi Warganet (nitizen) karena 70 persen populasi daring (online) berada di bawah usia 35 tahun (Generasi Milenial atau Generasi Y) dan sekitar 71,6 persen penduduk Indonesia mengonsumsi berita melalui media sosial.

“Dengan adanya Gerakan Toleransi Warganet, dapat dilakukan pemahaman akan pentingnya isu keberagaman dan dapat mengedukasi nitizen tentang pentingnya kampanye toleransi, gender, disabilitas, lingkungan inklusi yang adil,” harap Zarniel.

Menyikapi kondisi di atas, Ketua IMO Indonesia Wilayah NTT, Rony Banase menyampaikan perlunya edukasi berupa Literasi Media Digital bagi Warganet untuk menggunakan internet secara positif dan sehat. “Diperlukan pembekalan bagi Warganet yang berada pada usia rentan dan dapat dipengaruhi dengan memberikan edukasi berupa Literasi Media Digital,” imbuh Rony Banase.

Menurut Rony, Sejalan dengan Visi Organisasi IMO Indonesia yang telah mengokohkan prinsip untuk tidak menyebarkan informasi yang bersifat hoaks, ujaran kebencian dan SARA Provokatif, maka merupakan kerja bersama untuk mengedukasi warganet yang merupakan citizen journalism (jurnalis warga).

“Karena warganet membentuk basis komunitas di era digital seperti grup facebook, grup whatsapp, dalam bentuk media jurnalis warga lainya, kita dapat melakukan panetrasi dan memberikan atensi berupa pemahaman akan keberagaman dan penyadaran akan isu Intoleransi,” imbuh Rony Banase sembari menyampaikan bahwa IMO NTT konsisten dan kontinu menyuarakan prinsip dasar kerja organisasi IMO-Indonesia.

Senada, perwakilan Aliansi Jurnalis Independen Anna Djukana, mengatakan masih banyak media yang tidak mendukung isu keberagaman dan gender bahkan banyak yang mengeksplorasi perempuan “Media tidak mendukung keberagaman dan isu – isu gender, banyak mengeksploitasi perempuan.” ungkap Anna.

Begitu pula dikatakan oleh perwakilan Pos Kupang, Novermy Leo menyatakan bahwa banyak media saat ini memilih pemberitaan dengan rating tinggi untuk kepentingan bisnis, dan mengesampingkan pesan pesan edukasi bagi masyarakat.
“Media hari ini memilih pemberitaan – pemberitaan dengan rating tinggi untuk tujuan bisnis. Sebenarnya kita bisa menyisipkan pesan – pesan dan edukasi bagi masyarakat melalui berita – berita dengan rating tinggi.” ujar Novermy Leo.

Perwakilan Victory News Beverly Rambu, menegaskan bahwa masyarakat sebagai kekuatan media, harus memiliki kecerdasan yang bijak untuk mengikuti perkembangan zaman dan dapat memanfaatkan platform digital untuk menyuarakan pendapat, fakta, peristiwa dengan bijak, tanpa harus disebarkan dengan sistem hoaks dan memprovokasi.

“Dalam berpendapat perlu diperjuangkan nilai-nilai positif yang berguna dan penuh tanggung jawab. “Berpendapatlah dan perjuangkan nilai-nilai positif yang berguna melalui berbagai platform digital dan media sosial dengan penuh tanggung jawab moral serta beretika sehingga benar-benar menjadi kekuatan bangsa yang membanggakan dan membawa perubahan signifikan bagi Indonesia.” ungkapnya.

Ketua II Jurnalis Muda NTT, Yoseph Mbete Wangge menyampaikan perlu ada kecerdasan dalam menyiapkan strategi berkampanye di media sosial, sehingga hasil ke depan dapat dihitung dengan baik serta memiliki nilai yang positif. “Cerdas menyiapkan strategi kampanye medsos misalnya, konsolidasi wacana merupakan salah satu solusi karena untuk menjadikan sebuah isu terakumulasi algoritma dan menjadi tranding, ”pungkasnya.

Penulis dan editor (+rony banase)

Terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja, IMO-Indonesia Angkat Bicara

84 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Dinamika Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disampaikan oleh Pemerintah ke DPR RI sembilan hari yang lalu tepatnya pada hari rabu tanggal 12 Februari 2020, menuai kontra dari sejumlah organisasi usaha serta pekerja pada lintas sektor di tanah air.

Tujuan ke depan untuk dapat lebih baik yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui RUU Cipta Kerja tentunya agar kemaslahatan yang lebih besar dapat segera terwujud di bumi pertiwi yang berbanding lurus dengan perkembangan globalisasi dewasa ini. Agar kiranya Indonesia mampu serta dapat bersaing dan sejajar dengan bangsa lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa selain mengatur soal investasi, RUU Cipta Kerja ini juga memasukkan revisi sejumlah pasal dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sekiranya dua pasal akan diubah terkait modal asing di pasal 11 serta ketentuan pidana di pasal 18.

“Atas kondisi tersebut IMO-Indonesia selaku organisasi badan usaha media online yang berpedoman kepada UU 40 Tahun 1999 dan berafiliasi kepada Dewan Pers Kebon Sirih Jakarta Pusat, juga merasa perlu angkat bicara terkait industri media khususnya online, ujar Yakub Ismail Ketua Umum IMO-Indonesia ketika diwawancara oleh awak media terkait RUU Cipta Kerja, pada Sabtu, 22 Februari 2020.

Lebih lanjut Yakub menuturkan bahwa sebagaimana Visi & Misi IMO-Indonesia untuk Menjadi Organisasi Media Online Yang Berimbang dalam Pemberitaan dan Pemersatu Kebinekaan serta Menjadikan Media Online Bagian dari Industri Pers Yang Memiliki Nilai Tambah dengan Memperjuangkan Regulasi yang Berpihak Kepada Industri Pers Online untuk Mencerdaskan Kehidupan Berbangsa Dengan Pemberitaan Yang Benar dan Berimbang.

“Kami ingin sumbang suara serta memberikan masukan terkait Industri Media khususnya online, sebagaimana kesempatan yang disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo untuk masyarakat dapat menyampaikan masukan terkait RUU Cipta Kerja,” ucapnya.

Seiring dengan arah perubahan, imbuh Yakub, yang didorong oleh Pemerintah tentunya hal tersebut juga harus dapat memberikan rasa keadilan kepada industri media khususnya online, bahwa organisasi media yang terbentuk dan sudah memiliki legalitas harus mendapat perlakuan yang sama terlepas sudah atau belum diverifikasi.

“Kiranya harus ada saluran komunikasi dua arah yang sehat serta harmonis antara industri media online dengan lembaga yang diakui,” imbuhnya

Untuk itu dapat dibuat data base yang baik dengan kualifikasi baru untuk dapat mengakomodir seluruh media baik yang padat karya maupun padat modal, dan kiranya juga bisa diberikan ruang yang cukup besar agar ada pembinaan serta edukasi secara langsung dari lembaga yang diakui kepada perseroan media yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan maupun yang sudah serta kepada seluruh masyarakat pers di Indonesia.

“Industri media khususnya online mampu menjadi sebuah peluang usaha serta kerja di sektor media untuk menjadi salah satu solusi dari sekian banyak program pemerintah, hal tersebut tentunya sejalan dengan semangat perubahan dalam menyongsong era globalisasi yang berkeadilan untuk semua, terutama semangat nasionalisme untuk yakin dan percaya bahwa tetap akan menjadi tuan di negerinya sendiri,” pungkas Yakub, yang diamini Sekretaris Jenderal M. Masir Bin Umar dan Bendahara Umum Jeffry Karangan.

Terpisah, Dewan Pembina IMO-Indonesia Tjandra Setiadji, menyampaikan pandangannya. Bagi dia, keberadaan RUU tersebut jangan sampai mengganggu kebebasan media. Ia pun memberi kebebasan untuk proses pengesahannya. “Bagi saya yang penting jangan sampai menyentuh pada Kebebasan Media yang kini telah dimiliki oleh para Pegiat Media. Kalau mengganggu, IMO saya sarankan melawan,” tambah Andy sapaan akrabnya itu.

Andy yang sering menjadi Pembicara pada acara tentang peran media tersebut juga meminta agar RUU menjadi penerus semangat reformasi yang salah satunya soal kebebasan berpendapat. Sehingga, rezim tidak terkesan mundur. “Rezim jangan kembali kepada rezim kegelapan, di mana kebebasan bagi rakyat tidak sejalan dengan reformasi yang kita bangun,” sergah Andy yang juga berprofesi sebagai Praktisi Hukum tersebut.

Oleh karenanya, saran dan masukan Pengurus IMO bagi Andy sudah tepat. Sebagai organisasi yang bergerak di sektor media punya tanggung jawab untuk mengawalnya. Tujuannya, lanjut Andy Tokoh Kelahiran Bagan Siapi-Api itu untuk memberi kontribusi secara akademik.

“IMO tentu dalam rangka untuk memberi masukan, sekali lagi biar tidak kembali ke zaman otoriter,” pungkas Andy.

Senada dengan Tjandra Setiadji, Dewan Penasehat IMO-Indonesia Adi Suparto menyampaikan pandangannya telah mengikuti rintisan onmibus law ini sejak Oktober tahun lalu yang tujuan utamanya untuk menggalakkan investasi agar masuk ke Indonesia. Pihak pemerintah menengarai bahwa para investor itu ada keengganan berinvestasi di negeri ini karena terkendala dengan aturan-aturan yang ketat dan terkesan sulit. Maka salah satu upaya untuk mengurangi rasa waswas para investor tersebut dengan menghilangkan atau menyederhanakan pasal-pasal yang dinilai menghambat investasi tersebut yang salah satunya adalah UU No 40 tahun 1999 tentang Pers.

Agar sebuah peraturan perundang-undangan dapat berjalan efektif seharusnya dimulai sejak awal, sejak menyusun draf pihak pemerintah harus fair. Insan Pers harus dilibatkan agar kami dapat memberi masukan yang tidak merugikan bagi semua pihak.

Menurut Adi, Salah satu bentuk kebebasan pers adalah bahwa UU No.40 tahun 1999 tentang Pers itu adalah satu-satunya Undang-undang yang tidak disertai dengan Peraturan Pemerintah. Segala peraturan dan ketentuan yang terkandung dalam UU pers tersebut telah dituangkan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers. Jika saat ini diwacanakan bahwa UU Pers akan direvisi bahkan akan diterbitkan PP oleh Pemerintah, ini sudah merupakan bentuk intervensi dari pemerintah (membelenggu kebebasan pers).

“Tentu saja hal demikian ini kami tolak,” tutur Adi.

Pandangan lainnya juga disampaikan Ketika Pembina IMO-Indonesia DR. Yuspan Zalukhu, SH. MH. diwawancarai media terkait perubahan pasal 11 dan pasal 18 UU No. 40 Th 1999 tentang Pers melalui RUU Omnibus Law beliau spontan mengatakan, jadi begini : menurut pemerintah RUU omnibus law ini bermaksud mendorong kemajuan investasi di Indonesia yang tentunya untuk kemaslahatan bangsa dan negara.

Nah, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers khususnya pasal 11 dan pasal 18 yang akan diubah apakah dirasakan sudah terealisasikan mewujudkan pemajuan peran Pers Nasional dalam menjalankan kontribusinya pada pembangunan nasional dengan segala kondisi yang ada ?

Sekarang silakan masyarakat pers dan setiap warganegara umumnya menyimak bunyi pasal 11 dan pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 kemudian sandingkan dengan bunyi pasal 11 dan pasal 18 perubahan melalui RUU Omnibus Law, mana yang lebih menguntungkan pemajuan pers nasional untuk berkontribusi mendorong pemajuan investasi di Indonesia ?

“Kita berharap eksekutif dan legislatif sungguh-sungguh bertujuan baik akan mengundangkan Omnibus Law demi kemaslahatan bangsa dan negara, tidak sebaliknya yang akan terjadi kemudian. Karenanya silakan masyarakat bersuara lantang dan elegan melalui saluran-saluran inspirasi yang tersedia secara profesional baik terkait perubahan UU Pers maupun lainnya,” ungkap Yuspan Zalukhu mengakhiri.

Adapun hal yang sama juga disampaikan oleh Helex Wirawan ( Dewan Pembina IMO-Indonesia ) saat dihubungi untuk diminta pandangannya terkait RUU Cipta Kerja, menurutnya bahwa pada Omnibus Law RUU Cipta Kerja terdapat dua pasal UU Pers yang diubah melalui pasal 87, yakni Pasal 11 dan Pasal 18. Pasal 11 UU Pers semula tertulis, “Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.” Dalam RUU Cipta Kerja, diubah menjadi, “Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.”. Dengan masuknya investasi asing melalui penanaman modal asing, hal yang perlu diperhatikan adalah berapa besar dominasi asing dan independensinya.

Sedangkan Pasal 18 UU Pers mengalami perubahan di Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi berbunyi:

  1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif.
    4. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Helex juga mengatakan bahwa melalui perubahan Pasal 18, pemerintah menaikkan empat kali lipat denda atas ayat 1 dan ayat 2 dari Rp.500 juta menjadi Rp.2 miliar. Perubahan Pasal 18 yang penyusunannya tidak melibatkan insan pers ini perlu dipertanyakan apa motifnya.

”Hal dapat memberi celah kepada pemerintah untuk campur tangan lagi urusan pers, dan itu tidak sesuai UU Pers yang mendorong sistem self regulation dalam bentuk Kode Etik Jurnalistik yang merupakan Peraturan Dewan Pers, bukan diturunkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Pelaksanaan kode etik jurnalistik dapat menjadi salah satu tolok ukur profesionalisme wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, sehingga tidak perlu diatur lebih lanjut lagi dalam bentuk PP,” ujarnya.

Helex menuturkan secara umum terdapat 4 teori pers yang dianut oleh negara-negara di dunia, yaitu . Teori Otoritarian, Teori Liberatarian, Teori Tanggung Jawab Sosial dan Teori Soviet Komunis. Pada masa pemerintahan Order Baru, Indonesia lebih cenderung menganut sistem Otoritarian, kemudian pada masa reformasi sistem pers di Indonesia berubah menjadi Sistem Tanggung Jawab Sosial. Teori ini menekankan pada tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial orang-orang atau lembaga-lembaga yang menjalankan media massa.

“Dalam sistem pers ini, Pers harus mempunyai rem sendiri untuk mengontrol dirinya sendiri dari dalam. Rem itu berupa kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik merupakan aturan-aturan yang menjadi batasan-batasan pers dalam membuat berita, sehingga tidak perlu diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah seperti yang diamanat dalam RUU Cipta kerja,” tutupnya.(*)

Sumber berita (*/Tim IMO-Indonesia)
Editor (+rony banase)

IMO Indonesia: Semakin Dewasa, Pers Jadi Sumber Informasi dan Edukatif

82 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Saat ini, zaman semakin terbuka sehingga tidak alasan lagi bagi siapa pun untuk membuka akses informasi, baik dari segi waktu maupun jarak. Inilah sesungguhnya cita-cita pers dalam menjalankan perannya untuk mengawal peradaban umat manusia.

Demikian disampaikan Tjandra Setiadji atau yang biasa disapa Andy menanggapi pertanyaan para insan pers pada peringatan Hari Pers Nasional.

Andy yang saat ini menjadi Dewan Pengawas IMO-Indonesia merasa bangga dengan peran sosialnya saat ini yang bersinggungan langsung dengan dunia media. Karena menurutnya, peran itulah yang dapat ia perbuat pada sektor pembangunan bangsa dan negara.

“Peran pers sudah tidak diragukan lagi, pers yang membentuk informasi saat ini jadi terbuka. Maka saya ucapkan selamat Hari Jadi Pers Nasional pada 9 Februari 2020,” terang Andy di Jakarta.

Andy pun berharap untuk terus memperbaiki peran pers pada masa-masa yang akan datang. Dan hal tersebut tergantung kepada insan pers terutama para wartawan dan pemilik media.

“Tentu masih banyak yang perlu diperbaiki, karena tantangan akan selalu muncul di kemudian hari, seperti godaan politik, ancaman atas sebuah pemberitaan dan lain-lain,” sambung Andy tokoh kelahiran Bagan Siapi-Api itu.

Ia menjelaskan, tantangan politik saat ini yang dianggapnya potensi merusak citra media ialah kepentingan seorang politisi yang kadang tidak ingin diberitakan atas kejadian-kejadian politik di negeri ini.

Maka, lanjut Andy yang juga berprofesi sebagai Praktisi Hukum itu, media harus siap menghadapi godaan tersebut. “Rayuan manis politik sebagai tantangan bagi media hari ini. Kalau media bisa bertahan maka jayalah media kita,” tegas Andy.

Terpisah, Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub Ismail mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 2020 kepada seluruh masyarakat pers di Tanah Air, Peringatan Puncak Hari Pers Nasional 2020 di Kalimantan Selatan yang diselenggarakan pada Minggu, 9 Februari 2020 namun terjadi perubahan dan akhirnya maju pada Sabtu, 8 Februari 2020 karena adanya penyesuaian agenda Presiden.

Sebagai organisasi badan usaha pemilik media online/daring, IMO-Indonesia mendorong agar industri media khususnya online untuk menjalankan fungsinya yang strategis agar dapat mengedukasi masyarakat, ujarnya via gawai, pada Minggu, 9 Februari 2020 pagi.

Yakub juga berharap semoga Hari Pers Nasional 2020 menjadi momentum dalam memperkuat komitmen sebagai pilar demokrasi untuk dapat mengawal pembangunan di lintas sektor yang dapat dipercaya sekaligus menjadi pemersatu bangsa. (*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

IMO-Indonesia : KPK Periode 2019—2023 Jadi Harapan Baru Penanganan Korupsi

111 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Drs. Firli Bahuri, M.Si. sebagai Ketua KPK periode 2019—2023 pada Jumat, 20 Desember 2019 di Istana Negara Jakarta; menjadi sebuah harapan baru penanganan korupsi di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Pimpinan KPK periode 2019—2023 yang dilantik di Istana Negara antara lain, Ketua KPK Firli Bahuri (Kepolisian), dan para komisioner yakni Alexander Marwata (Komisioner KPK 2015—2019), Lili Pintauli Siregar (Advokat), Nurul Ghufron (Akademisi), dan Nawawi Pomolango (Hakim).

Dengan 5 (lima) anggota Dewan Pengawas yang terdiri dari Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan pimpinan KPK), Harjono (Ketua DKPP), Albertina Ho (Hakim), Artidjo Alkostar (Mantan Hakim Agung), dan Syamsudin Haris (peneliti LIPI).

“Adapun Dewan pengawas KPK yang dipilih Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo adalah para tokoh dengan rekam jejak luar biasa yang integritasnya tidak diragukan lagi,” tutur Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub Ismail saat diwawancara oleh media terkait pelantikan KPK Periode 2019—2023.

Ucapan selamat IMO-Indonesia untuk Pelantikan KPK Periode 2019-2023

Bahwa dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat secara lebih luas mengenai kiprah Ketua KPK Komjen Pol. Drs. Firli Bahuri. M.Si dalam penanganan korupsi, tambah Yakub, “IMO-Indonesia sebagai organisasi badan usaha media online yang anggotanya tersebar di berbagai wilayah tanah air akan terus melakukan pemberitaan dalam perkembangannya,” ujarnya pada Sabtu, 21 Desember 2019 di Jakarta.

Atas nama pribadi serta seluruh pengurus dan anggota IMO-Indonesia, imbuh Yakub, “Kami mengucapkan Selamat & Sukses”, atas dilantiknya Komjen Pol. Drs Firli Bahuri, M.Si dan jajarannya serta Dewan Pengawas yang akan semakin memperkuat KPK Periode 2019—2023.

Lebih lanjut, bahwa dalam rangka memberikan dukungan kepada ketua KPK, maka dalam kesempatan silaturahmi ketua umum IMO-Indonesia yakub Ismail dengan Ketua KPK Komjen Pol. Drs. Firli Bahuri. M.Si beberapa pekan yang lalu. “Kami juga telah membuat berbagai pemberitaan kepada publik agar masyarakat dapat mengenal lebih dekat Komisaris Jenderal Polisi Drs. Firli Bahuri, M.Si Ketua KPK Periode 2019—2023 agar dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi generasi muda Indonesia,” pungkas Yakub. (*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia) Editor (+rony banase)

IMO-Indonesia Dukung Menteri Erick Thohir Benahi BUMN

69 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pasca-pelantikan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019 dalam Kabinet Kerja jilid 2 Periode 2019—2024, Erick Thohir mulai bergelut dengan 142 perseroan besar milik negara serta 800-an anak dan cucu turunannya di berbagai sektor.

Hal tersebut diungkap Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub Ismail saat diwawancara oleh media yang tergabung dalam IMO-Indonesia, pada Minggu, 15 Desember 2019.

“IMO-Indonesia sebagai organisasi badan usaha media online yang anggotanya tersebar di berbagai wilayah tanah air terus melakukan pemberitaan dalam perkembangannya,”ujar Yakub.

Lebih lanjut ia menuturkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir dinilai banyak kalangan sebagai sosok yang berintegritas, Leadership-nya yang kuat serta pengalaman menjalankan berbagai usaha nasional dan multinasional dengan didukung aspek jaringan yang luas menjadi paduan lengkap dari Menteri BUMN Erick Thohir yang menjadi harapan baru bagi masyarakat secara luas untuk dapat menata kembali BUMN Indonesia .

Menteri BUMN Erick Thohir saat ini terus melakukan berbagai upaya pembenahan seraya menempatkan figur-figur yang kompeten sebagai komisaris dan direksi dalam berbagai perseroan milik negara tersebut, sikapnya yang tegas dan terukur menjadikannya tidak ragu dalam mengambil sebuah keputusan.

Menteri BUMN Erick Thohir juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menjadi pesan tegas akan komitmen good corporate governance di tubuh BUMN. Langkah tegas yang diambil Menteri BUMN Erick Thohir sudah sepatutnya menjadi alarm bagi para Bos BUMN Indonesia.

Sebagaimana diketahui dalam gebrakan perdana Menteri BUMN Erick Thohir telah melakukan terobosan dengan membentuk satuan tugas untuk segera dapat merampungkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pada November yang lalu, task force dibentuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan dipimpin oleh Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Chandra Dwiputra. Diharapkan dengan hadirnya satgas proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dapat beroperasi sesuai time schedule yang ditargetkan yaitu pada tahun 2021.

Menteri BUMN Erick Thohir juga tengah melakukan sederet aksi bersih-bersih di tubuh BUMN yang diawali dengan memangkas jumlah deputi dari tujuh menjadi tiga di Kementerian BUMN. Hal tersebut mendapat apresiasi dari Ketua umum IMO-Indonesia Yakub Ismail yang menilai Aksi restrukturisasi di Kementerian BUMN tersebut sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan efisiensi birokrasi demi mempercepat langkah membangun bangsa.

“Adapun saat ini Menteri BUMN Erick Thohir sedang melakukan evaluasi terhadap anak serta cucu perseroan yang dibuat oleh berbagai BUMN Indonesia,” pungkas Yakub.(*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia) Editor (+rony banase)