Arsip Tag: iuran bpjs naik

Penyesuaian Iuran JKN-KIS di Awal Tahun 2020, Media Punya Peran Penting

66 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Iuran Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) untuk kategori peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yakni untuk Kelas I iurannya naik dari Rp.80 ribu menjadi Rp.160 ribu, untuk Kelas II naik dari Rp.51 ribu menjadi Rp.110 ribu dan untuk kelas III naik dari Rp.25.500 menjadi Rp.42 ribu per jiwa.

Kebijakan Penyesuaian Iuran jaminan kesehatan (JKN-KIS) yang segera berlaku mulai 1 Januari 2020.

Demikian penyampaian Kepala BPJS Cabang Kupang, dr. Fauzi Lukman Nurdiansyah, M.M. dalam sesi “Ngopi Bareng bersama Awak Media” di Restoran Nelayan Kupang, pada Rabu 27 November 2019.

Dalam acara tersebut yang diikuti sekitar 20 wartawan media cetak, elektronik dan online, Fauzi Lukman Nurdiansyah menjelaskan bahwa penyesuaian iuran jaminan kesehatan (JKN-KIS) yang akan dibayarkan kepada BPJS Kesehatan berlaku berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang, dr Fauzi Lukman Nurdiansyah dalam sesi Ngopi bareng kawan media

“Media memiliki peran penting sebagai corong dalam menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan terbaru pemerintah terkait penyesuaian iuran jaminan kesehatan (JKN-KIS). Oleh karena itu dihelat acara Ngopi Bareng Kawan Media oleh BPJS Kesehatan Cabang Kupang, sekaligus mempererat tali silaturahmi antara lembaga BPJS kesehatan dengan media massa,” ujar dr.Fauzi.

Sosialisasi yang disampaikan dr. Fauzi pun mendapat berbagai tanggapan dari para wartawan melalui berbagai pertanyaan dalam sesi tanya-jawab. Para wartawan menyoroti berbagai dampak yang dirasakan oleh para peserta BPJS kesehatan terutama untuk peserta mandiri atau Pekerja Bukan penerima Upah (PBPU), serta pentingnya perbaikan pelayanan agar kenaikan iuran dengan pelayanan yang baik dari BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang tersebut berharap semakin banyak masyarakat peserta BPJS Kesehatan di Provinsi NTT dapat memahami mengapa pemerintah harus melakukan penyesuaian iuran jaminan kesehatan dan dapat mengetahui adanya kebijakan baru tersebut dari pemberitaan media.(*)

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Rumah Nawacita Minta Jokowi Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3

47 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Organisasi eks relawan Jokowi yang terhimpun dalam Rumah Nawacita meminta agar Presiden Jokowi membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 3 sebesar Rp 42 ribu per orang anggota keluarga yang mulai berlaku per 1 Januari 2020 mendatang. Desakan itu berasal dari suara akar rumput yang menilai kenaikan mencapai 100 persen tersebut memberatkan ekonomi rakyat khususnya segmen keluarga ekonomi bawah.

“Kami berharap agar Bapak Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk segera membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas 3. Ini belum terlambat dan pembatalan ini amat diharapkan oleh masyarakat akar rumput yang masih hidup pas-pasan. Pembatalan kenaikan yang kita minta hanya berlaku untuk peserta kelas 3,” tegas Direktur Eksekutif Rumah Nawacita, Raya Desmawanto M.Si. dalam keterangan pers pada Kamis, 7 November 2019.

Raya menegaskan, Presiden Jokowi seharusnya tidak menerima begitu saja alasan dan usulan dari para staf dan menteri terkait yang mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk menutupi defisit keuangan BPJS Kesehatan. Sebaiknya, kondisi ekonomi masyarakat lapisan bawah yang masih hidup pas-pasan harus menjadi perhatian utama dan tekor kas BPJS Kesehatan bisa dilakukan lewat kebijakan dan langkah-langkah lainnya yang lebih substantif.

Direktur Eksekutif Rumah Nawacita, Raya Desmawanto, M.Si.

“Jadi, kami pikir menaikkan iuran BPJS Kesehatan khususnya kelas 3 mencapai 100 persen bukan opsi yang tepat untuk menutupi tekor kas BPJS Kesehatan. Ada banyak opsi lain yang lebih tepat, ketimbang langsung menaikkan iuran begitu saja. Kami menilai, masukan dari staf dan pembantu presiden hanya ingin main gampang dan instan saja, tapi efeknya bisa melukai hati rakyat,” tegas Raya.

Ia menjelaskan, subsidi kesehatan masih dibutuhkan oleh masyarakat ekonomi lapisan bawah. Hal tersebut merupakan kewajiban konstitusi negara yang utama, termasuk juga pendidikan.

“Sudah jadi tanggung jawab negara untuk melindungi dan memberikan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau bagi rakyatnya, terutama dari segmen ekonomi bawah yang rentan. Kami meminta agar kenaikan iuran kelas 3 itu dibatalkan dan dicari alternatif lain untuk pemasukan keuangan bagi BPJS Kesehatan. Jangan lupa, pemilih Pak Jokowi ini banyak dari kalangan wong cilik, partai pengusungnya juga punya julukan partai wong cilik. Jangan sampai masyarakat kita kecewa berat. Pasti pemerintah punya solusi, tapi jangan solusi instan yang dampaknya muncul penolakan rakyat, seperti yang terjadi saat ini,” tegas Raya.

Raya menegaskan, pelayanan dan jaminan kesehatan rakyat sama pentingnya dengan pelayanan dan jaminan pertahanan, keamanan ketertiban negara. Oleh karena itu, amat miris ketika melihat anggaran pertahanan (TNI) dan keamanan (Polri) naik secara signifikan, namun pemerintah tidak melakukan subsidi perlindungan kesehatan rakyat level bawah.

“Kesehatan adalah aset masa depan negara. Sama halnya, pertahanan dan keamanan, kesehatan juga adalah sektor yang paling utama bersama dengan pendidikan,” imbuh Raya.

Rumah Nawacita meminta agar dilakukan audit total terhadap BPJS Kesehatan agar didapat akar persoalan dan masalah yang terjadi di tubuh BPJS Kesehatan tersebut. Termasuk juga dengan memangkas biaya operasional, pegawai dan tunjangan para pejabat BPJS Kesehatan untuk efisiensi keuangan BPJS Kesehatan.

Selain itu, defisit keuangan BPJS Kesehatan juga dapat ditutupi dengan penyusunan dan pengelolaan APBN yang tepat sasaran dan terukur. Misalnya dengan mengurangi anggaran kegiatan-kegiatan seremonial para pejabat negara, anggota DPD, DPR, MPR, pejabat kementerian dan lembaga lain. Seperti memangkas anggaran kegiatan kunjungan kerja luar negeri, studi banding, seminar, diskusi dan kegiatan lain yang tak bermanfaat untuk rakyat.

“Mana pejabat dan anggota DPR nya rajin kunjungan sana sini, lembaga pemerintah kebanyakan buat seminar, tapi rakyat ekonomi bawah untuk bayar iuran BPJS Kesehatan kelas 3 saja kewalahan. Ini kan ironi sekali. Harusnya, anggaran yang terbuang itu bisa menambah subsidi kesehatan rakyat,” pungkas Raya. (*)

Sumber berita (*/ Raya Desmawanto—Rumah Nawacita)
Editor (+rony banase) Foto utama oleh nusabali.com

Aliansi Mahasiswa Kota Kupang Minta BPJS Kesehatan Dibubarkan

316 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sejumlah organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Kupang Menggugat menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor BPJS Kesehatan cabang Kupang, pada Rabu, 25 September 2019.

Mereka menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan meminta Pemerintah membubarkan BPJS. Hal tersebut disampaikan lantaran kebijakan tersebut dinilai membebani masyarakat kelas bawah.

Masa aksi yang tiba di lokasi sekitar pukul 13.40 WITA meminta kepada pihak BPJS untuk mengevaluasi kembali kebijakan menaikkan iuran tersebut.

Syarifudin Arif, Ketua Umum PMII Cabang Kupang mengatakan bahwa banyak masyarakat yang menolak kenaikan iuran tersebut karena selama ini pelayanan BPJS Kesehatan pun kurang maksimal.

“Masyarakat menolak itu (kenaikan iuran), walaupun akan diberlakukan 2020,” jelas Arif disela-sela unjuk rasa.

Unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Kota Kupang meminta BPJS Dibubarkan

Masa yang bergerak masuk halaman kantor BPJS meminta untuk bertemu dengan Pimpinan BPJS Cabang Kupang, namun pimpinan BPJS Cabang Kupang tidak berada di tempat.

Gede Andika, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta, yang diberikan mandat oleh pimpinannya untuk menyambut para pelopor perubahan serta mendengarkan aspirasi mereka, menyampaikan bahwa pimpinannya tidak berada di tempat karena sedang mengikuti pertemuan membahas hal-hal teknis terkait kebijakan kenaikan iuran tersebut.

Tidak terima dengan sikap Kepala BPJS cabang Kupang, masa meminta kepada pihak BPJS untuk memberikan bukti jelas terkait alasan ketidak hadiran pimpinan BPJS.

Pihak BPJS lalu memberikan undangan yang diterima pimpinannya. Ketika melihat undangan tersebut beberapa orang demonstran sontak berteriak jangan menipu rakyat kecil. Masa merasa dibohongi lantaran undangan yang ditunjukkan tidak ada bekas lipatannya.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan oleh Syarifudin Arif, Aliansi Mahasiswa Kota Kupang Menggugat dengan tegas mengatakan bahwa langkah yang dilakukan pemerintah dengan menaikkan 100 persen iuran BPJS Kesehatan sangat kontroversial.

“Perlu diketahui bahwa 59 persen rakyat Indonesia adalah pekerja atau buruh yang saat ini mengalami penghisapan dari sebuah sistem kapitalisme yang kejam. Buruh sebagai pengguna BPJS kelas II sangat merasakan pengaruh (impact) dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini,” tegas Arif.

Satu hal yang sangat ditakutkan masyarakat bahwa kehadiran BPJS Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat. BPJS Kesehatan dinilai lebih mengutamakan keuntungan perusahaan dibanding menjamin Kesehatan.

Dalam pernyataan sikap tersebut terdapat empat poin yang menjadi tuntutan bagi BPJS Kesehatan yakni :

Pertama, mendesak pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi lembaga BPJS Kesehatan secara menyeluruh.

Kedua, menuntut BPJS Kesehatan untuk segera melakukan perbaikan dan pemutakhiran data.

Ketiga, dengan tegas menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Keempat, apabila tuntutan kami tidak di indahkan maka pecat para pimpinan BPJS Kesehatan dari pusat sampai ke daerah.

Setelah menyampaikan pernyataan sikap tersebut, Arif selaku Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kupang, meminta kepada pejabat BPJS yang menerima mereka untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang.

“Apabila aspirasi kami tidak diindahkan, kami akan turun dengan masa lebih banyak lagi dan kami akan menduduki kantor BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Gede Andika yang menerima aspirasi para pelopor perubahan, menyampaikan bahwa aspirasi tersebut akan disampaikan pada pimpinan untuk selanjutnya ditindak lanjuti karena mereka bukan pengambil kebijakan.

Selesai menyerahkan rekomendasi kepada pihak BPJS Kesehatan, masa aksi yang terdiri dari bergerak menuju kantor DPRD Provinsi NTT untuk menyampaikan tuntutan penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. (*)

Penulis (*/Joe Tkikhau)
Editor (+rony banase)